28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 14483

Sindikat Penipuan Mobil Rental Ditangkap

KARO- Jaringan penipuan mobil rental ditangkap Sat Reskrim Polsekta Berastagi bekerja sama dengan Poltabes Medan. Dua dari tiga tersangka utama, ditangkap  dari tempat terpisah, sementara satu orang lainnya masih dalam pengejaran.
Sesuai keterangan Kapolsekta Berastagi, Kompol Sufiyatno, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu (2/11) menjelaskan, dalam menjalankan aksinya, jaringan penipuan mobil rental tersebut menggunakan modus operandi baru, dengan membuat CV, guna meyakinkan pemilik mobil di sekitar Kota Berastagi.

Yakin penyalur jasa rental memiliki perusahaan resmi, sejumlah pemiliki kenderaan percaya mobilnya di rentalkan kepada tersangka dalam jangka waktu tertentu. Tetapi dalam prakteiknya, uang rental mobil tidak disetorkan tersangka hingga beberapa bulan. Bahkan para tersangka melarikan diri.

Karena tersangka menghilang dan putus komunikasi dengan pemilik mobil, sejumlah pemilik kenderaan akhirnya mengambil inisiatif melakukan pencarian secara pribadi, dan membuat laporan ke polisi. Dari sekitar enam pemilik kenderaan, ada satu orang yang membuat pengaduan ke Polsekta Berastagi.

“Bekerjasama dengan jajaran kepolisian di luar Polres Tanah Karo, akhirnya kita mendapati titik terang. Ternyata satu dari tiga tersangka tersangkut kasus hukum di Poltabes Medan. Dari kawasan Deli Serdang, tersangka Edi Santoso (35) warga Kampung Asam, Berastagi, berhasil ditangkap  dan kemudian dibawa Polsekta Bersatgai,” ujar Sufiyatno.

Dari hasil pemeriksaan terhadap Edi Santoso, dia mengaku pada  tanggal 10 Juli 2011, meminjam satu unit mobil jenis Avanza nopol BK 1046 SE milik M Indra, warga Jalan Kolam, Berastagi. Namun Edi Santoso dan dua rekannya Supriyanto dan Purwanto, lalu menyewakan mobil kepada seorang dokter, yang bekerja di Puskesmas Simanyaman, Aek Kanopan, berinisial dr HP.

Khusus dalam kasus ini, Edi Santoso, merentalkan mobil tanpa sepengetahuan Indra senilai Rp8 juta untuk 6 bulan masa pakai. Selain itu, tersangka juga meminta uang jaminan mobil kepada dokter tersebut Rp30 juta. Dimana sesuai perjanjian, Edi dan kawan kawan akan mengembalikan uang jaminan setelah rentang waktu penyewaan mobil telah habis.

Keterangan Edi menyebutkan, adanya kerjasama dengan dua rekannya, membuat polisi segera menangkap Supryanto. Tersangka diciduk polisi di rumahnya, Pasar VII Tembung, Senin ( 31/10) sekira pukul 21.00 WIB. Sementara Purwanto masih diburon petugas. Sementara, dr Herry Pasaribu masih diamankan di Polsekta  Berastagi terkait dugaan penadahan.
Kapolsekta Berastagi, Kompol Sufiyatno didampingi Kanit Reskrim Iptu Rudi Hartono mengatakan, atas perbuatannya Edi dan kawan-kawan dikenakan pasal 372 KUHPidana. (wan)

Sempat Bangkrut, Bangkit karena Filosofi Kaca Spion

Mohammad Baedowy, dari Auditor Bank menjadi Pengusaha Sampah yang Sukses

Awalnya, pekerjaan Mohammad Baedowy cukup mentereng: auditor sebuah bank yang sangat mapan. Ketika karirnya menanjak, dia memutuskan untuk keluar. Dia memilih menjadi pengusaha sampah. Kini usahanya menjadi bosnya para pemulung itu kian maju.

Sugeng Sulaksono, Jakarta

SEHARI-hari Baedowy berkantor di sebuah bangunan yang luasnya sekitar 100 meter persegi. Bangunan yang dilengkapi AC itu terletak agak tersembunyi di antara tumpukan botol oli bekas, botol minuman, botol shampo, dan berbagai sampah plastik.

Bangunan tersebut berdiri di atas lahan seluas total seribu meter persegi, di kawasan Desa Cimuning, Bekasi Timur. Di tempat itulah, Baedowy meraup rezeki di bawah bendera CV Majestik Buana Group.
Kantor yang ditempati Baedowy itu tentu saja tak sementereng kantornya sebelumnya. Yakni, ketika dia masih menjadi auditor di Royal Bank of Scotland (RBS) yang berlokasi di kawasan elite Jakarta.
“Sekarang saya lihat teman-teman yang masih bertahan di bank tersebut. Saya tanya mobilnya apa dan gajinya berapa. Setelah tahu, saya bersyukur. Berarti keputusan saya keluar
dari bank itu sudah benar. Sebab, pencapaian saya sekarang jauh dari mereka,” paparnya. “Saya punya driver. Mobil ada beberapa, dan rumah sangat baik,” ucap pria kelahiran Balikpapan, 2 Mei 1973, itu.
Dia lantas menceritakan mengapa memutuskan keluar dari pekerjaan sebagai auditor. “Saya menyadari bahwa kita bekerja baik pun tidak lantas berbanding lurus dengan prestasi dalam reward gaji,” ucapnya.
Akhirnya, setelah dipikir secara masak, Baedowy memutuskan untuk keluar dari tempatnya bekerja. Dia bekerja di RBS sejak 1997, setelah setahun lulus kuliah di Malang. “Jadi, saya bekerja di RBS hanya tiga tahun. Pada 2000 saya keluar,” ujar lulusan Universitas Merdeka Malang ini.

Di tempat kerja sebelumnya itu, Baedowy sebenarnya berprestasi. Dia bahkan dijuluki rising star karena dianggap berprestasi ketika usianya masih muda, sekitar 24 tahun.
Meski begitu, tekadnya untuk berwirausaha sudah bulat. Karena itu, dia memberanikan diri untuk berpamitan kepada bosnya. “Ketika saya berhenti, bos saya waktu itu bilang, asal kamu tahu ya, orang kayak kamu inilah yang nggak akan bisa sukses. You are so young, very emotional. Ingat kata-kata saya, kamu tidak akan bisa sukses. Kamu tidak sabaran,” papar Baedowy mengenang perkataan bosnya. Dia hanya ingat bahwa itu hari Kamis, pada pengujung 2000.
Menyandang gelar mantan karyawan, Baedowy sempat kebingungan. Dia mulai banyak berpikir harus berbisnis apa. Bayangannya saat itu, jika bisnis makanan, ada risiko basi. Buah-buahan risikonya busuk, tanaman ada hama, dan peternakan bisa mati.

Meski begitu, akhirnya dia nekat juga berbisnis ternak jangkrik. Dia pun merombak salah satu kamar di rumahnya. Tetapi, giliran musim panen tiba, bukannya bertambah, populasi ternaknya malah susut. “Mungkin kanibal atau apa saya tidak paham,” kisahnya.

Suatu saat dia melihat ada seorang pengusaha sampah. Dia punya mobil sedan untuk istrinya dan punya mobil Kijang. “Padahal, dia hanya lulusan SD,” tutur Baedowy.
Dia akhirnya bekerja dengan pengusaha sampah itu, sekaligus menggali ilmu dari lulusan SD tersebut. Dalam beberapa bulan, Baedowy merasa bisa membuka usaha sendiri. Untuk itu, dia memutuskan menyewa lahan. Kantornya saat itu hanya berdinding gedek. Dia pun memberanikan diri membeli mesin penggiling sampah.

Problem pertama, mesin bekas yang dia beli itu rusak. Pihak penjual tidak bisa membetulkannya. Ketika pengepul lain diminta tolong, mereka tidak mau mengajarkan bagaimana cara memperbaiki mesin penggiling sampah. “Akhirnya saya mencoba membetulkan mesin ini sendiri selama setahun. Saya bawa ke tukang besi dan las bubut,” kenangnya.
Gara-gara mengerjakan sendiri perbaikan mesin penggiling sampah itu, Baedowy jadi tahu seluk-beluk mesin. Dia bahkan sanggup mendesain mesin sendiri dengan mempelajari kesalahan dari mesin yang ada. Namun, saat itu modalnya semakin tipis.

Tepat setahun sejak membuka usaha sendiri, dia bangkrut total. Harta tinggal kontrakan rumah, sebuah kipas angin, dan TV. “Kipas angin itu satu buah, kalau saya terima tamu di pabrik, saya bawa kipas itu ke pabrik. Kalau pulang, ya bawa pulang lagi karena ditagih anak. Sebab, waktu itu anak saya sudah dua,” kata ayahanda Muhammad Fahrezi Fatahillah (14), M Fahrehan Fatahillah (12), dan M Fahrezi Husaini (9).
Dalam keadaan bangkrut, orangtua Baedowy dari Balikpapan datang. Kebetulan orang tuanya dari kalangan mampu. Begitu pula mertuanya yang kini tinggal di Malang. Baik orangtua maupun mertua Baedowy saat itu meminta agar pabrik dijual saja. “Waktu itu saya manut. Pabrik pun saya jual,” ucap suami Ririn Sari Yuniar itu.

Selama ditawarkan, tak ada yang mau membeli pabrik Baedowy. Lamanya hampir tiga bulan. Saat itu Baedowy juga sudah berancang-ancang untuk melamar pekerjaan.
“Tapi, belakangan saya sadari bahwa itu sebagai kesalahan. Kesalahan saya, menyesali keputusan masa lalu itu salah. Masa lalu itu kaca spion. Cukup sekali dilirik, tapi jangan kelamaan, nanti jadi nabrak,” paparnya.
Saat itu Baedowy masih bertahan di rumah kontrakan. Istri dan kedua anaknya (waktu itu) dipulangkan ke Malang. Sebab, uangnya semakin tidak memungkinkan karena dia bersikukuh untuk tidak mau meminta bantuan dana kepada orangtua.
“Waktu bangkrut, saya menangis dan berdoa. Di atas tempat tidur saya menangis sambil bilang, sempatkan saya bisa ya Allah, Kalau saya bisa, saya janji saya akan mengajari siapa pun yang ingin bisa,” kisahnya.
Pada saat uangnya semakin tipis itu, Baedowy yang kebetulan aktif di sebuah pesantren di Bekasi Timur didatangi seorang kiai yang meminta bantuan dana karena harus ada peletakan batu pertama pembangunan pesantren dan akan dihadiri wali kota.

“Saya tahu mereka butuh banget uang untuk membeli semen atau batu. Akhirnya saya kasihkan sisa uang yang ada, walaupun tidak semua,” ujarnya.
Namun, akhirnya dia menyadari bahwa efek sedekah itu luar biasa. Dia lantas meneruskan bisnis itu dengan modal mobil pick-up. Baedowy kembali belajar kepada pengepul besar. “Saya nongkrong saja di sekitar sana,” ujarnya.
Dari hasil nongkrong itulah Baedowy mendapat banyak pelajaran. Dia akhirnya bisa mendapatkan ilmu baru, bagaimana cara menetapkan harga agar disenangi para pemulung. “Kalau pengepul lain menerima dengan harga Rp1.500 per kilogram, saya berani menerima dengan harga Rp1.700. Akhirnya, para pemulung lebih suka menjual kepada saya,” ceritanya. Sejak saat itu usaha Baedowy mulai bangkit.

Kini Baedowy bukan sekadar menjadi penadah, tetapi juga pembuat mesin dan menjualnya kepada mitra. Mekanismenya mirip franchise. Sebab, selain diberi pelatihan setelah membeli mesin darinya, hasil penggilingan mitra bisnis juga ditampung.

Mitra Baedowy saat ini sudah lebih dari 100. Mereka tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, sampai ke Aceh. Bijih plastik hasil olahannya diekspor, terutama ke Tiongkok. “Pasarnya sangat besar. Kita tidak akan bisa memenuhi permintaan pasar,” akunya.

Usahanya juga berbuah banyak penghargaan. Di antaranya juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional 2006. Dia juga menjadi tokoh terbaik pilihan majalah Tempo, Soegeng Sarjadi Awards on Good Governance, piagam penghargaan Kalpataru 2010, dan juara 1 wirausaha terbaik Indonesia versi Dji Sam Soe Awards.

Kini, Majestik Buana Group juga terbilang sukses. Di bawahnya ada Majestik Buana Cemerlang untuk penggilingan sampah plastik, mencari bahan baku, menggiling, dan mengeringkan sampah. Majestik Buana Cipta Kreasi bertugas mengkreasi mesin-mesin daur ulang sampah, mesin injeksi, blowing, dan kompos. Majestik Buana Cipta Guna membuat kepala sapu ijuk, celengan, dan sebagainya. Majestik Buana Cipta Selaras sebagai divisi nonprofit, menyelaraskan kepentingan para mitra.

Baedowy menerapkan prinsip keterbukaan kepada sekitar 30 karyawannya. Termasuk soal keuangan. “Nanti, usia saya 45 tahun kan pabrik ini punya karyawan, saya kasihkan karyawan. Itu obsesi saya. Nanti saya tidak akan mayoritas memiliki ini. Kan sekarang pemilik tunggal. Nanti saya 10 persen. Sisanya 90 persen untuk karyawan, dibagi proporsional menurut masa kerja dan jabatannya,” jelasnya. Tujuannya, untuk mengukur kesetiaan dan rasa memiliki. (*)

Masuk Babak Delapan Besar, Hadapi Promosi-Degradasi

Kompetisi Pengcab PSSI Deli Serdang

LUBUK PAKAM- Kompetisi Pengcap PSSI Deli Serdang sudah memasuki babak delapan besar. Persaingan kian ketat karena akan mempertaruhkan posisi, apakah promosi atau degradasi.
Wakil Ketua Pencab PSSI Bidang Pertadingan, Nurhady NP didampinggi Ketua Bagian pertadingan dan kompetisi, Jamil ketika ditemui di stadion Baharuddin Siregar, Rabu
(2/11) menjelaskan hal itu. Pertandingan ini merupakan lanjutan dari babak penyisihan yang telah digelar sejak tanggal 17 September silam.

Kompetisi ini menggunakan sistem setengah kompetisi, dan digelar bersama digelarnya divisi utama yang diikuti 24 klub dan divisi satu 30 klub. Saat babak penyisian divisi utama terdiri 4 grup, divisi satu 6 grup. Khusus divisi satu telah melalui babak 16 besar.

“Digelarnya secara bersamaan kompetisi ini, karena mempertimbangkan waktu serta biaya yang ditanggung Pengcab PSSI,” kata Nurhady.
Secara terpisah ketua PSSI Pengcab Deli Serdang, Mikail TP Purba, menjelaskan klub yang berlaga di divisi utama bakal terdepak ke divisi satu bila berada di posisi 4-5. Sementara sebaliknya, klub yang berada di babak delapan besar di divisi satu bakal masuk divisi utama untuk tahun depan. “Kompetisi ini merupakan ajang pembinaan, makanya dibuat dengan sistem berjenjang. Tidak ada kompromi, bila klub yang kalah siap- siap tersingkir,”tegasnya. (btr)

Hasan Basri Layak Dicopot

Dinilai Langgar Juknis PSB 2011

MEDAN- Komisi B DPRD Kota Medan kembali mengingatkan Pimpinan Dewan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi mereka ke Wali Kota Medan. Apalagi dikabarkan, Hasan Basri termasuk salah satu dari tujuh kadis yang bakal dimutasi.
Ketua Komisi B DPRD Medan Roma P Simaremare mengatakan, Hasan Basri memang layak dicopot karena sudah melanggar petunjuk teknis (Juknis) Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2011 yang sudah ditetapkan. “Kita sudah mengajukan rekomendasi untuk pencopotan Kadisdik Medan, harusnya ini segera direalisasikan. Apalagi dia telah melanggar Juknis PSB yang sudah ditetapkan,” katanya.

Sementara pengamat pendidikan Usman Pelly meminta Wali Kota Medan segera menindak Kadis Pendidikan Kota Medan terkait PSB 2011 yang terkesan amburadul itu. “Jangan sampai masalah ini membuatn
anak-anak (pelajar, Red) gelisah dalam menuntut ilmu. Untuk itu, saya meminta kepada Wali Kota Medan harus segera bertindak untuk mencari kebenaran,” kata Usman Pelly selaku pengamat pendidikan, Rabu (2/11).
Dikatakanya, dirinya sangat prihatin dengan para siswa yang masuk melalui jalur gelap. Apalagi, anak-anak itu sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan jangan sampai mereka dicap sebagai penumpang gelap.
“Maunya mereka jangan dicap dengan kata-kata seperti itu, karena itu bukan salah mereka. Padahal, mereka yang lebih besar membayar dari pada anak lainnya,” cetusnya.

Dengan begitu, sesuai dengan aturan yang berlaku atau SOP, yang bersalah harus ditindak. “Kalau anak-anak yang dicap sebagai siswa siluman itu tak adil, karena anak-anak ini akan menjadi traumatik,” ungkapnya.
Sebenarnya, lanjut Pelly, adanya kelas siluman atau penumpang gelap di sekolah negeri tersebut tak lepas dari peran pejabat Kota Medan secara berjamaah. “Saya hanya prihatin agar masalah ini jangan dilimpahkan kepada anak-anak. Karena dari banyakanya anak-anak yang masuk dari kelas siluman, pasti dari sebahagian dari mereka ada yang pintar. Tapi jangan mereka dianggap lagi siswa siluman karena itu tidak mendidik,” jelasnya. (adl)

Camat Terapkan Sistem Jam per Jam

Disdukcapil Sidak Pelayanan e-KTP ke Kecamatan

MEDAN- Peringatan dari Wali Kota Medan Rahudman Harahap tampaknya membuat Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Darussalam Pohan kepanasan. Karenanya, kemarin (2/11), dia melakukan sidak ke beberapa kecamatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program e-KTP.

Dari sidak tersebut, dia menilai, pelaksanaan pelayanan e-KTP sudah mengikuti standar operasional prosedur (SOP), terutama soal lamanya antrean dengan menerapkan sistem jam per jam.
Sidak tersebut diawalinya dari Kecamatan Medan Polonia. Di sana dia melihat, setiap warga dilayani selama tiga menit. Jadi dengan dua alar yang ada, petugas kecamatan sudah melayani 150 orang dari 210 warga yang diundang setiap hari. “Kalau untuk warga yang masih muda, untuk entri datanya tidak terlalu lama, hanya tiga menit saja. Yang agak lama kan orangtua lanjut usia yang memakan waktu sampai enam menit,” kata Camat Medan Polonia, Ody Dody, Rabu (2/11).
Dikatakan Ody, dalam satu hari pihaknya bisa melayani e-KTP hingga 285 orang. Berarti perhitungannya dalam satu jam ada 15 orang yang dilayani mulai pukul 08.00 WIB. “Kalo ada yang tidak datang sesuai jam undangan, akan diundur ke jam berikutnya lagi disesuaikan dengan waktu yang ada,” katanya.

Dijelaskannya, total penduduk wajib e-KTP di Medan Polonia tercatat 53.000 orang. Dimana, hingga 26 hari pelaksanaan, total sudah 6.200 orang yang sudah melakukan entri data. Dengan begitu, untuk warga yang belum terdaftar dalam database akan kembali didata setelah selesai wajib e-KTP yang sudah di database.

“Kalau untuk warga yang belum terdaftar, atau kita bilang pendatang dari kampung akan kita layani juga. Tapi setelah selesai melayani wajib e-KTP yang sudah terdaftar,” cetusnya.
Hal yang sama juga dilakukan di Medan Johor. Di kecamatan ini, satu jam bisa dilayani 30 orang dengan perkiraan paling lama empat menit satu orang. “Total dalam satu hari bisa dilayani lebih kurang 160 orang. Selama tujuh hari pelaksanaan ada 1.267 orang yang sudah mengentri data dari total 119.299 wajib KTP,” jelas Pelaksana Harian Camat Medan Johor, Khoiruddin Rangkuti seraya mengatakan, pihaknya pernah melayani masyarakat hingga pukul 23.30 WIB.
Begitu juga pada Kecamatan Medan Tuntungan. Di sini sudah dilayani 13.153 jiwa dari 77.000 wajib KTP. Camat Gelora K P Ginting mengatakan, sistem jam per jam dinilai cukup efektif menghindari penumpukan. Satu hari lebih kurang 300 orang yang diundang untuk entri data.

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan Darussalam Pohan mengatakan, seluruh kecamatan sudah diminta menerapkan sistem jam per jam untuk menghindari penumpukan. “Masyarakat diundang dengan jadwal waktu yang telah ditentukan jadi hendaknya ditaati agar pelaksanaan program ini berjalan baik,” bebernya.
Dikatakannya, sejauh ini sistem jam per jam mampu menekan jumlah penumpukan. Meskipun kadang masih ada antrian yang disebabkan karena masyarakat tidak hadir sesuai undangan.
“Karena kadang diundang hari ini pada jam tertentu, tidak datang. Baru datang lagi beberapa jam kemudian atau besok hingga lusa. Itu menyebabkan penumpukan karena datang bersamaan dengan undangan yang dibagikan untuk datang pada hari tersebut,” bebernya.(adl)

TNI AL Upayakan Diplomatik

BELAWAN- TNI AL terus melakukan langkah diplomatik dengan Malaysia, terkait maraknya kasus penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh tentara laut negara tetangga tersebut.
Menurut Danlantamal-I Laksamana Pertama TNI Bambang Soesilo, masalah penangkapan nelayan tradisional, tidak layak dilakukan Malaysia. Sebenarnya cukup diusir saja, mengingat masalahnya sangat sederhana karena para nelayan tersebut terbatas dalam peralatan navigasi.

Hal itu disampaikan Danlantamal-I seusai upacara Serahterima jabatan (sertijab) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Tanjung Balai Asahan dari Letkol Laut (P) R Firman Nugraha W kepada Letkol Laut (P) Retiono Kunto H SE, di Mako Lantamal-I Belawan, Rabu (2/11).

Tentunya, sambung Bambang, dalam mengatasi permasalahan nelayan tradisional ini, pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya seperti Guskamla dan Guspurla.
Danlantamal-I juga memaparkan, TNI telah siap melakukan pengamanan di periaran dari berbagai ancaman baik dari dalam dan luar negeri termasuk para nelayan. Namun saat ini kendalanya masih keterbatasan alutsista.(ril/smg)

Tiflatul Husna Juara Lomba Puisi Disbudpar

MEDAN- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan menggelar Lomba Puisi/Penyair dalam kategori cipta dan baca puisi di Taman Budaya Sumatera Utara, 22 hingga 23 Oktober 2011 lalu. Ajang baca puisi yang diikuti 150 peserta dari kalangan umum, pelajar dan mahasiswa ini merupakan program tahunan yang diselenggarakan Disbudpar Kota Medan.

Dalam lomba baca puisi/penyair ini dewan juri yang terdiri dari Afrion, Zuliana Ibrahim, Wahyu Wiji Astuti, Budiah Sari Siregar, Sartika Sari serta 20 juri Portlok menetapkan 6 pembaca terbaik yaitu  Juara I Tiflatul Husna, Juara II Winda Sriana, Juara III Rika Pebrianti, Harapan I Ardiani, Harapan II Robby Subrata, dan Harapan III Cut Cahyani.

Kepala Bidang Kebudayaan Drs Mansur mewakili kepala dinas yang saat bersamaan melakukan perjalanan dinas ke Surabaya mengatakan, lomba puisi/penyair ini merupakan komitmen dan perhatian pemerintah mensosialisasikan keagungan puisi di tengah masyarakat.

Istilah puisi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu poites, yang berarti pembangun, pembentuk atau pembuat. Dalam bahasa Latin berasal dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, dan menyair. Dalam perkembangan selanjutnya, makna kata puisi diartikan sebagai hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak dan kadang-kadang kata kiasan
Puisi menjadi salah satu media penyampai bagi penyair untuk mengungkapkan ekspresi jiwanya, yang mampu mengungkap hubungan antara manusia, hewan, dan alam lingkungan. Maka oleh sebab itu, puisi bisa juga dikatakan sebagai jiwa penyair yang direpresentasikan ke dalam teks bahasa kata-kata yang memiliki nilai-nilai estetika.(pms)

Kualitas Dokter dan RS Harus Diperbaiki

Biar Pasien Sumut tak Lari ke Malaysia

MEDAN- Tidak ada satupun rumah sakit di Sumut yang dapat dijadikan pilot project untuk mengimbangi baiknya pelayanan di rumah-rumah sakit luar negeri seperti Penang, Singapore maupun Malaka. Akibatnya, masyarakat terpaksa berbondong-bondong ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

“Kondisi rumah sakit di Sumut sangat jauh berbeda dengan luar negeri, baik di bidang pelayanan maupun profesionalisme dokternya. Rumah sakit kita juga terkesan angker dan tidak terawat,” ujar praktisi hukum senior DR Putra Kaban SH MH yang senantiasa mengamati persoalan-persoalan yang terjadi di tanah air, khususnya Sumut, kemarin.

Bahkan, bila dibandingkan dengan di Jawa, rumah sakit terbaik di Sumut ini pun tidak ada apa-apanya. Tidak ada satupun pelayanan yang bisa diandalkan, apalagi dibanggakan. Dengan kondisi seperti ini, maka pemerintah daerah akan mengalami kerugian besar dibidang kesehatan. Pasalnya, ratusan miliar rupiah biaya berobat masyarakat daerah ini akan mengalir ke luar negeri.
Hanya orang-orang susah dan yang kondisinya kritis atau nyaris mengalami kematian saja yang terpaksa berobat ke rumah sakit daerah setempat. Sedangkan orang-orang kaya sudah pasti memilih berobat ke luar, negeri dengan pelayanan dan kualitas para perawat serta dokternya yang jauh lebih baik.

Bila kondisi ini terus dipertahankan, lanjut Kaban, maka Sumut akan sangat merugi. Bahkan hal ini jelas-jelas telah mencoreng citra dan merupakan tamparan bagi Pemerintah Sumut, khususnya dinas kesehatan.  Untuk itu, Pempropsu harus segera mengambil sikap. Gatot Pujonugroho sebagai Pelaksana Gubsu harus segera melakukan kontrol.

Perbaikan pelayanan rumah sakit di Sumut hendaknya menjadi prioritas utama perbaikan, termasuk meningkatkan kinerja dan kualitas serta mental para dokter dan perawat. Bangun beberapa rumah sakit atau klinik yang benar-benar bonafit yang bisa menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya di Sumut, sehingga nantinya akan terjadi persaingan pelayanan hingga menuju rumah sakit yang benar-benar bisa dibanggakan seperti di Malaysia, Singapore , maupun Malaka.(ton/smg)
Disamping itu, DPRD Sumut dan daerah-daerah tingkat II juga harus bekerja melakukan pengawasan. Jangan hanya melakukan study banding menghabiskan anggaran tapi tidak ada hasilnya. “Malu kita kalau masyarakat terus terusan berobat keluar negeri, sekalipun hanya untuk check up. Jelas sekali terlihat tidak ada kualitas yang baik di rumah sakit kita di Sumut ini,” papar putra daerah asli kelahiran Kaban Jahe, yang sekarang menjadi advokad senior di Jakarta ini.
Kaban berharap agar Pelaksana Gubsu bisa memperhatikan persoalan ini dengan baik. Perintahkan Kadis Kesehatan untuk melakukan terobosan dan perubahan bagi pelayanan rumah sakit di Sumut. Tingkatkan mental dan kualitas para dokter serta perawat.

“Bila perlu lakukan perombakan, lakukan mutasi dijajaran Dinas Kesehatan Sumut agar kedepan, Sumatera Utara dapat memperlihatkan mukanya terkait masalah dibidang kesehatan,” cetus Putra Kaban, SH, MH yang juga pengusaha taman wisata alam ini. (ton/rel)

Bayi Penderita Menginocele Ensefalokel Dipindah ke RS Adam Malik

MEDAN- Bayi berusia empat hari penderita Menginocele Ensefalokel atau tulang belakang kepala terbuka, tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) Medan. Bayi berusia empat hari itu kini terbaring dan mendapatkan perawatan intensif di Ruang Instalasi Rindu B, Ruangan Peritanologi (ruangan khusus untuk bayi), Selasa (1/11) siang.

Amatan Sumut Pos saat berada di dalam Ruang Instalasi Rindu B, terlihat bayi berusia empat hari itu menggunakan selang infus di hidung. Sedangkan ibunya, masih dirawat di Rumah Sakit Kesehatan Korem (RS Kesrem) 023 Binjai.
Menurut Poniman (45), ayah bayi empat hari tersebut berharap, agar kondisi anak ketiganya itu bisa seperti anak-anak lainnya. “Harapan saya, mudah-mudahan anak saya ini sehat dan normal kembali seperti anak-anak lainnya,” pinta Poniman.
Poniman juga berharap, agar pemerintah dan orang mampu perduli dengan keluhan mereka. “Mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah dan dermawan,” harapnya.(jon)

Digoyang Pendukung Gatot Mengelak

Pengamat Politik UGM:  Ini Antiklimaks dari Proses Politik

MEDAN-Suasana politik di Sumatera Utara setelah adanya pencabutan dukungan 9 dari 11 partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) memanas. Koalisi partai pendukung pun mulai retak.
Hal ini sontak menjadi pembicaraan hangat di kalangan politisi khususnya di DPRD Sumut. Pengamatan Sumut Pos di DPRD Sumut, beberapa politisi dan sejumlah wartawan tampak berkasak-kusuk sesaat dan sesudah digelarnya Rapat Paripurna Rancangan Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) 2011.

Terkait pencabutan dukungan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang dikonfirmasi Sumut Pos sesaat sebelum meninggalkan gedung DPRD Sumut, enggan menjawabnya. Ketika didesak untuk komentar, dia pun mengelak. “Nanti ya. Nanti kita bicarakan lagi,” katanya sembari menutup kaca mobil dinasnya BK 1 A dan langsung meninggalkan pelataran parkir Gedung DPRD Sumut, Selasa (1/11).
Namun, persis dengan sikap Gatot, beberapa anggota dewan juga tidak banyak bicara tentang pencabutan dukungan tersebut. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Raudin Purba menilai secara datar, mengenai pencabutan dukungan terhadap Gatot oleh sembilan partai pengusung Syampurno. “Ya nggak apa-apa,” katanya singkat.

Bagaimana dengan partai pengusung lainnya seperti PPP? Tak ada jawaban yang jelas dan tegas, ketika hal itu ditanyakan oleh salah seorang anggota DPRD Sumut asal PPP Nurul Azhar. “Itu urusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), saya bukan di DPW. Jadi, saya tidak mungkin mengomentari itu,” katanya.

Sekjen Kemendagri Diah Anggraini yang hadir di Medan terkait kegiatan Korpri membenarkan kalau Mendagri didatangi 9 pimpinan partai pengusung Syampurno. “Memang ada 9 parpol itu datang ke Mendagri,” ujarnya di Restoran Jimbaran, Jalan S Parman saat jamuan makan malam bersama Gatot, Wali Kota Medan Rahudman, dan unsur Muspida, Selasa (1/11) malam.

Saat ditanya apa mereka meminta Gatot dicopot dari Plt Gubsu menjadi Wagubsu, Diah membatahnya. “Oh tidak ada. Tidak benar seperti itu,” kata Diah lagi.
Dan ketika ditanya apakah langkah Gatot dinilai tepat dalam memimpin daerah dan memiliki hak memutasikan pejabat, Diah hanya berkomentar singkat. “Wah, tidak etis kalau saya menjelaskan ke media. Tapi akan saya jelaskan ke Gatot,” ujarnya sambil buru-buru naik ke mobil untuk meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, soal pencabutan dukungan ini juga terkait dengan kinerja Gatot yang dianggap tidak maksimal. Bahkan Gatot dianggap tidak mampu dalam “menertibkan” para bawahannya yakni, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menyikapi hal itu, pengamat Hukum Tata Negara asal Universitas Sumatera Utara (USU) Mirza Nasution, mengatakan Gatot sejatinya harus lebih bijak.

“Plt Gubsu merupakan perwakilan pemerintah pusat dan tertinggi di daerah. Kepala-kepala dinas itu, sama artinya merupakan menteri pada kabinet. Ada hak prerogatif dari Plt Gubsu untuk melakukan pergantian dengan catatan adalah orang-orang yang akuntabel, profesional dan sebagainya. Kemudian, sesuai jabatan Plt agar meminta persetujuan dari Mendagri. Jadi hak Plt Gubsu untuk mengganti dan mempertahankan SKPD-nya,” urainya kepada Sumut Pos, Senin (31/10) lalu.

Mirza menambahkan, unsur politik memang cenderung mempengaruhi kebijakan. “Hanya saja, dengan perkembangan yang ada banyak SKPD yang dinilai masyarakat tidak mampu dan bermasalah, kemudian banyak juga kepentingan politik atas jabatan itu. Tapi, kembali ke dasarnya Gubsu atau Plt Gubsu memiliki hak untuk melakukan pergantian atau tidak. Jadi, kalau memang harus diganti dan ternyata ada yang menghalang-halangi, itu berarti persoalan berani atau tidak. Namun harus digarisbawahi, semestinya jangan takut atas tekanan-tekanan politik itu. Karena Gubsu itu pada prinsipnya adalah milik rakyat,” tambah Mirza.

Kenyataannya, banyak SKPD yang diduga terangkut masalah korupsi. Nah, Mirza menambahkan, jika persoalannya seperti itu, adalah wajar bila masyarakat menilai Gatot belum dan bahkan tidak mampu memimpin Sumatera Utara. “Wajar, jika pada kenyataannya masyarakat menilai kepala daerah yang ada tidak mampu memimpin Sumut,” tegasnya.

Bagaimana dengan persoalan serapan anggaran yang rendah? Menyangkut itu, pengamat ekonomi asal Universitas Sumatera Utara Jhon Tafbu Ritonga menilai, hal itu memang merupakan fenomena umum termasuk di Sumut. “Ini fenomena umum nasional, bukan spesifik Sumut. Banyak faktor atas Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengadaan barang dan jasa. Kebiasaan lama dalam pengadaan, yang biasanya ada komisi. Pejabat SKPD yang ragu karena kondisi hukum kita yang sering membahayakan diri sendiri. Ya, termasuk komunikasi politik lokal. Saya belum bisa sampai pada kapasitas kepemimpinan, karena soal daya serap anggaran ini dimana dan sejak dulu ya begitu-begitu saja. Ke depan, harus dikoreksi Perpres yang ada. Dan Gubsu, bupati serta wali kota kita dorong berani bertindak untuk kemajuan bersama” terangnya.

Sementara itu, manuver sembilan dari 11 partai pengusung Syampurno saat pilgub 2008 yang meminta Mendagri Gamawan Fauzi mencopot Gatot dari jabatannya sebagai Plt Gubernur Sumut, mendapat tanggapan pengamat politik dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Arie Sudjito.

Menurut Arie, langkah sembilan partai pengusung Sampurno itu hanya dampak dari proses pencalonan pasangan cagub-wagub pada pilgub 2008 silam. Yakni, partai pengusung tidak cermat menentukan calon yang akan dimajukan di Pilgub. Pertimbangan-pertimbangan praktis-transaksional, kata Arie, sering kali mengabaikan kualitas calon. “Ini sebetulnya antiklimaks dari proses politik saat pencalonan yang tidak melihat kualitas calon. Akibatnya, ketika terpilih dan menjabat, ternyata tidak mampu,” ujar Arie Sudjito kepada Sumut Pos, Selasa (1/11).

Hanya saja, lanjutnya, partai pengusung juga harus menjadikan ini sebagai bahan pelajaran. Pada pilgub mendatang, mereka harus cermat menentukan calon, yang sekiranya mumpuni. (ari/sam)