24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 14498

Pemuda Harus Mandiri dan Berwirausaha

Wali Kota Medan Pimpin Upacara Sumpah Pemuda

Pemerintah mendorong pemuda lebih mandiri, dan berwirausaha. Kemudian, para pemuda diharapkan bukan hanya mencari pekerjaan melainkan menciptakan peluang-peluang kerja.

Demikian isi naskah kata sambutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI, DR Andi A Malarangeng yang dibacakan Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM selaku Inspektur upacara apel peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2011 tingkat Kota Medan, Jumat (28/10) di lapangan Merdeka Medan.

“Pemerintah mendorong dan aktif mempersiapkan orang muda untuk memasuki atau menjadi wirausaha, menciptakan lapangan kerja untuk dirinya dan untuk diri orang lain, memutar prekonomian Indonesia dan memajukan, bukan saja di level nasional tetapi internasional atau paling tidak pada ke level Asean,” ujarnya.
Dikatakannya, tantangan baru ke depan untuk bangsa ini khususnya untuk pemuda harus diantisispasi.

Tema peringatan tahun ini merupakan bagian antisipasi tentang peran kaum muda ke depan untuk membawa bangsa semakin jaya di masa mendatang, untuk itulah perlu mempersiapakan orang muda agar bisa berdaya saing dalam menghadapi globalisasi yang terus berjalan.

Menurut dia, kompleksitas persoalan yang dihadapi pemuda mengharuskan seluruh komponen bangsa secara bersama-sama memberikan solusi mengatasi dan mengentaskan pemuda dari segala macam masalah, yang dihadapinya menuju kejayaan bangsa masa depan.
“Kiranya peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2011 dapat dijadikan motivasi dan inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat pada Pancasila dan UUD-1945,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, berkaitan dengan pencanangan peringatan kelahiran bayi ke 7 milyar dunia, maka peran para pemuda sangat diharapkan terutama di dalam penundaan masa perkawinan.
Rahudman menyebutkan, peringatan hari sumpah pemuda ini merupakan satu motivasi kepada generasi muda, bahwa peran pemuda ke depan harus diberdayakan, banyak hal yang bisa dilakukan dengan para pemuda apabila mereka mau dibimbing dan mau diarahkan, terutama di dalam mendapatkan lapangan kerja.

“Jadi PNS tidak idola lagi, tetapi mampu berwirausaha, bayangkan persaingan di era ini hanya dengan 240 juta pemuda Indonesia tetapi kalau dengan era globalisasi akan bersaing dengan 500 juta penduduk Indonesia, kepada pimpinan organisasi pemuda (OKP) dan KNPI selalu beroreantasi bagaimana membuka kesempatan dan kemandirian bagi para pemuda, “ bebernya. (adl)

Batal Bangun Stadion Baru

KEINGINAN manajemen Chelsea membangun stadion baru tidak berjalan mulus. Gagal membeli kembali saham stadion dari fans, pembangunan markas baru The Blues terancam batal.
Hasrat membangun stadion baru bagi klub asal London itu santer terdengar di tengah bulan ini.
Masalah pendapatan menjadi alasan utama Roman Abramovich berencana membangun stadion baru, yang rencananyan akan memiliki kapasitas 60 ribu tempat duduk dan membuat mereka akan meraih peningkatakan pendapatan hingg US$ 56 juta per tahun.

Namun rencana manajemen Chelsea untuk memberikan kandang baru bagi John Terry cs., masih harus menempuh jalan yang panjang. Kelompok fans yang saat ini memiliki saham stadion, yang tergabung dalam Chelsea Pitch Owner (CPO), menolak untuk melepas saham dimilikinya.
Membutuhkan persetujuan sebanyak 75 persen suara CPO untuk melepas saham yang dimilikinya, manajemen ‘The Blues’ hanya mampu mendapatkan dukungan 61,6 persen suara. Alhasil, langkah pertama untuk memulai pembangunan stadion baru pun tak bisa dipenuhi.

“Di hari ini (Kamis, 27 Oktober 2011) rapat umum Chelsea Pitch Owner (CPO), 61,6 persen suara yang diberikan pada proposal Chelsea Football Club untuk membeli kembali tanah di mana Stadion Stamford Bridge berada adalah untuk proposal pemindahan stadion,” kata keterangan resmi klub seperti dikutip Sky Sports.

“Namun butuh 75 persen suara, proposal itu gagal untuk lulus. Chelsea tentu saja kecewa dengan hasil itu,. Sejumlah besar fans mendukung proposal kami, tapi akan jadi sangat sulit untuk memiliki mayoritas 75 persen suara pemilik saham intuk menerima itu,” sebut pernyataan resmi Chelsea lagi. (net/jpnn)

Meriah dan Berkesan, Jadi Motivasi Pereli Sumut

North Sumatera Rally Championship 2011

Pembukaan Grand Final North Sumatera Rally Championship (NSRC) 2011 yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (28/10) berlangsung meriah dan penuh kesan. Dari ajang ini diharapkan lahir pereli andal Sumut yang siap bertarung di ajang yang lebih tinggi.

Seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara seperti Plt Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, Kapoldasu Irjen Wisjnu Atma Sastra, Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Lodewijk F Paulus yang diwakili Kasdam I/BB, Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM, Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Ketua KONI Sumut Gus Irawan turut hadir bersama pendukung kegiatan.

“Beberapa kali event serupa digelar di Kota Medan kiranya dapat memotivasi pereli Sumut untuk menjadikannya arena persiapan menuju event yang lebih tinggi yaitu nasional juga internasional. Keberhasilan sebuah event dapat dilihat dari keprofesionalannya. Untuk itu seluruh peserta agar menjaga ketertiban selama kegiatan dengan menjunjung tinggi sportifitas,” terang Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM.

Open Ceremony Grand Final NSRC 2011 ini turut diramaikan atraksi drumband Cantra Diparadarma dan Barisan Koloni Senapan dari Yon Zipur I Diradarma. Beberapa formasi yang digelar mendapat apresiasi dari masyarakat yang menyaksikannya. Hiburan lainnya datang dari Dinas Pariwisata Kota Medan yang menampilkan kesenian tradisi Melayu, Tarian Persembahan.

Kesan lebih terasa bagi salah seorang peserta yaitu Arji yang merupakan pendatang baru sekaligus termuda pada kegiatan itu. Pasalnya selain sebagai event perdana, waktu yang sama, putra sulung Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (Pengprov IMI Sumut) H Musa Rajeckshah ini genap berusia 13 tahun.

Pada kesempatan itu Pengprov IMI Sumut sebagai panitia pelaksana memberikan sumbangan berupa tiga unit komputer untuk tiga sekolah. Yaitu Nur Hasanan Medan, MDA TPI 151 Rambong Sialang, dan SD 104270 Sukasari Kabupaten Serdang Bedagai. Hadiah diserahkan langsung oleh Ketua Pengprov IMI Sumut H Musa Rajeckshah.  (*)

Periksa Instalasi Listrik

Sebuah langkah yang jitu dan tepat, saat Anda sebagai pelanggan PLN secara berkala memeriksa instalasi listrik yang terpasang. Hal ini sangat membantu pelanggan agar Instalasi Listrik senantiasa dalam kondisi yang aman, terhindar dari kerusakan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu dapat mencegah kemungkinan timbulnya bahaya yang diakibatkan oleh instalasi listrik yang sudah usang dan tidak layak.

Seringkali tanpa kita sadari, kebutuhan akan pasokan listrik semakin hari kian meningkat. Bertambahnya peralatan atau perabot rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik misalnya, turut menyeret bertambahnya penggunaan tenaga listrik.

Padahal besarnya beban aliran listrik yang digunakan pelanggan turut mempengaruhi jenis dan karakteristik kabel listrik yang terpasang di instalasi pelanggan. Artinya, semakin besar beban aliran listrik yang digunakan pelanggan harus disesuaikan dengan mutu, jenis dan karakteristik kabel maupun peralatan listrik lainnya di intalasi pelanggan. Karena itu, secara berkala dibutuhkan langkah pengecekan atau pemeriksaan instalasi listrik pelanggan.

Pertanyaannya, dalam kurun waktu berapa lama instalasi pelanggan itu perlu diperiksa ulang dan diperbaiki kembali? Pada umumnya, setiap lima tahun sekali instalasi pelanggan perlu direhabilitasi kembali. Meski demikian, pemeriksaan instalasi listrik pelanggan yang dilakukan secara berkala dan rutin dilaksanakan merupakan cara yang terbaik untuk menjaga agar instalasi listrik pelanggan senantiasa dalam kondisi terbaik dan layak pakai.

Pastikan juga dengan cermat kondisi instalasi pelanggan, apabila kita hendak mengontrak rumah atau membeli rumah. Jika memang kondisinya sudah tidak layak, segera dilakukan langkah perbaikan. Aliran listrik akan menjadi mitra setia, saat anda mampu menggunakannya secara benar dan tepat. Kini saatnya kita menggunakan listrik secara tepat dan benar. (*)

Polda Sumut Telusuri ke Pertamina Pusat

Dugaan Mark Up Hibah Rp4 Miliar ke USU

Medan- Guna menelusuri dugaan mark up dana hibah Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari PT Pertamina (Persero) sebesar Rp4 miliar kepada Universitas Sumatera Utara (USU), tim penyidik Tipikor   Ditreskrimsus Polda Sumut berangkat ke Pertamina Pusat di Jakarta.

Menurut Kasubdit III, Tipikor Polda Sumut AKBP Verdi H Kalele, penyidik yang berjumlah tiga orang itu berangkat dibekali sprin tugas (surat tugas) berangkat melalui Bandara Polonia, Medan, Kamis (27/10) lalu.

Menurut Verdi, perginya tim penyidik Tipikor ini ke Pertamina Pusat untuk mengkonfrontir keterangan PT Pertamina Sumbagut yang menyebutkan, dana hibah tersebut merupakan program Pertamina Pusat.

“Setelah mendapat keterangan dari Pertamina Sumbagut, kita langsung surati Pertamina Pusat. Intinya, penyidik akan mengambil keterangan dari Pertamina Pusat terkait dana hibah yang diberikan ke USU,” terang Verdi.

Lebih lanjut Verdi mennjelaskan, setelah penyidik memintai keterangan dari PT Pertamina Pusat, akan diketahui pasti berapa dana yang sebenarnya dialirkan PT Pertamina ke FE USU. “Setelah itu, baru kita kroscek dan konfrontir untuk mengetahui, apakah dana yang dialirkan itu benar tersalurkan,” terangnya.

Verdi juga menjelaskan, sampai saat ini penyidik Tipikor Polda Sumut baru memintai keterangan Pembantu Rektor (Purek) 2 Prof Armansyah dan Dekan Fakultas Ekonomi John Tafbu Ritonga.(mag-5)

Amiruddin Akui Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas

MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan membenarkan adanya penambahan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Medan ke luar daerah atau perjalanan dinas. Namun, Amiruddin mengaku tak tahu berapa besaran anggaran tersebut.
“Memang ada penambahan anggaran di PAPBD, tetapi saya lupa anggarannya,” katanya, Jumat (28/10).

Menyikapi bertambahnya anggaran perjalanan dinas dewan, pengamat anggaran Elfenda Ananda menilai, dewan hanya buang-buang anggaran dan tak ada relevansinya. Dia menyarankan, harusnya dewan melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari jalan keluar agar tidak menjadi temuan.

Dia juga menyoroti anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah bagi Badan Anggaran (Banggar), senilai Rp10,8 miliar untuk pimpinan sekali jalan dan untuk anggota Rp7,6 juta lebih sekali jalan. Menurutnya, untuk membahas angaran, tidak perlu sampai ke luar daerah, karena hanya buang-buang uang rakyat.

“Seharusnya bisa dilakukan dengan mencari stakeholder, daripada jalan-jalan dengan alasan studi banding. Dewan bisa mengundang perguruan tinggi atau kelompok ahli untuk mendiskusikan penganggaran ini,” cetusnya.(adl)

Pencurian dan Perampokan Semakin Marak

085372068xxx
Pencurian dan perampokan marak di lingkungan VI, Kelurahan Siti Rejo III, Medan Amplas. Warga menduga pelakunya adalah anak-anak muda pecandu narkoba, yang berkeliaran di lingkungan tersebut. Lingkungan kami diperparah dengan banyaknya warga pendatang yang mengontrak di rumah susun Tampomas terletak di Jalan Selamat Pulau Gang Melur.

Banyak warga pendatang yang mengontrak dan tidak memiliki identitas. Kepling kurang aktif melakukan kontrol di lingkungannya, sehingga linkungan itu menjadi sarang narkoba, sarang judi dan sarang maling serta perampok.

Dalam waktu satu minggu ini sudah terjadi 1 perampokan dan 1 kemalingan. Kepada aparat Kepolisian mohon ditingkat kan razia dan penyamaran agar para bandit-bandit itu dapat ditangkap karena kami warga sudah cukup resah kondisi lingkungan yang tak aman lagi.

Kami Cek
Terima kasih laporannya, kami akan cek dan memantau wilayah tersebut. Tapi, terlebih dahulu kami berharap kepada warga untuk tetap menjalin komunikasi kepada kami agar informasi bisa dibuktikan. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan setempat.

Kompol Sonny W Siregar, Kapolsekta Patumbak

———

Dikoordinasikan
Pencurian dan perampokan tidak boleh ada, apalagi sampai marak. Apabila hal ini terjadi, sebaiknya aparatur penegak hukum segera bertindak. Kemudian, kepala lingkungan (kepling) diminta untuk mengenali setiap warganya. Karena tidak boleh ada seorang warga yang tidak jelas asal usulnya menghuni satu pemukiman.

Kami meminta kepada kepling untuk mengecek rumah susun yang dimaksud. Setelah itu mendatanya, dan laporkan segera mungkin. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan Polsekta Patumbak.

Edliaty, Camat Medan Denai

MAN Tanjung Morawa Kukuhkan Anggota Baru LPS

Tanjung Morawa- Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjung Morawa menggelar Latihan Dasar dan Pengukuhan Anggota Baru Lembaga Pers Sekolah (LPS) angkatan ke VIII. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Morawa Muhammad Asrul SAg membuka acara dengan tertib. Dalam Latihan Dasar dan Pengukuhan Anggota Baru LPS angkatan VIII, MAN Tajung Morawa mengundang pemateri yang sudah profesional dan memiliki pengalaman yaitu wartawan harian Sumut Pos dan Ketua LPS Angkatan II, Lilik Suryadi. Drs Husin Syah selaku WKM IV bidang Humas menutup Acara sekaligus memberikan kenang-kenangan untuk pemateri dari Sumut Pos. (rel)

Warga tak Butuh Janji

Sengketa Tanah Sari Rejo

MEDAN- Masyarakat Sari Rejo telah jenuh dengan janji-janji yang diberikan Pemko Medan. Karenanya, mereka menuntut realisasi dari janji yang diumbar Pemko Medan terkait penyelesaian sengketa tanah mereka.

Demikian dikatakan Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan kepada Sumut Pos, Jum’at (28/10) menyikapi pertemuan antara tim Markas Besar (Mabes) TNI AU dengan Pemko Medan, pada Kamis siang (27/10) lalu, yang membahas sengketa tanah Sari Rejo.

“Masyarakat tidak paham dengan janji politik. Yang mereka pahami, janji adalah utang dan harus dilunasi. Dari Juni, September dan bahkan akhir tahun ini katanya akan selesai. Tapi, belum juga terselesaikan. Kembali lagi masyarakat hanya berharap, kalau janji kali ini bisa ditepati,” tegasnyan
Bahkan, sambung Riwayat, beberapa waktu lalu, masyarakat juga sempat beruyapa datang ke Balai Kota Medan guna menemui Wali Kota Medan Rahudman Harahap untuk mempertanyakan perkembangan sengketa tanah tersebut, namun sayang Wali Kota Medan tidak di tempat.

“Sebelum dan sesudah resepsi putranya, kami sudah empat kali menemui wali kota. Tapi, dia (Rahudman, red) tidak ada di kantornya. Kami dengar, katanya dia sudah balik ke Medan waktu itu. Tapi nggak ada. Apa karena agendanya yang padat?,” katanya.
Intinya, sambung Riwayat, masyarakat sudah jenuh dan berharap masalah ini bisa segera terselesaikan, karena penantian masyarakat sudah sangat panjang.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu mengaku mendukung upaya Pemko Medan menyelesaikan sengketa tanah Sari Rejo tahun ini. Namun, dia meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan agar berhati nurani menyikapi status tanah Sari Rejo tersebut.

Menurut Burhanuddin, pemko seharusnya jauh-jauh hari sebelum melakukan kesepakatan dengan TNI AU harus mementingkan hak-hak masyarakat yang dituangkan ke dalam MoU dan memberitahukan kepada masyarakat.

“Warga Sari rejo sudah memenuhi empat unsur kepemilikan tanah mereka. Dari kepemilikan Surat Keterangan (SK) tanah, penguasaan secara langsung dengan membayar PBB, pernyataan dari pemerintah serta batas-batas yang jelas,” bebernya.

Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah mengatakan, apa yang dilakukan pemko adalah hal yang wajar dan Wali Kota Medan Rahudman Harahap harus benar-benar memperjuangkan hak-hak masyarakat. “Wali Kota Medan harus memperjuangkan seluruh hak-hak masyarakat Sari Rejo,” katanya singkat.(adl)

Tak Dapat Undangan e-KTP

087868878xxx
Assalamulaikum Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk dan Capil) Kota Medan, Darusalam Pohan. Saya mau tanya tentang e-KTP di tempat saya bermukim ada dapat undangan, tapi yang keluar namanya hanya kepala keluarga saja. Setelah itu, kami langsung menanyakan ke kantor camat, angota keluarga yang dapat undangan tidak diperkenakan membuat entri e-KTP, padahal sudah membawa bukti kartu kelurga sesuai nama undangan. Saya mau tanya apa ada sanksi bagi yang menerima undangan tidak mau hadir ke pembuatan entri e-KTP ke kantor camat. Mohon penjelasan untuk tidak ada simpang siur, terima kasih. Wasalam.

Lapor ke Kepling
Terima kasih pertanyaannya, terlebih dahulu kami sampaikan pengurusan perekaman data e-KTP diwajibkan kepada seluruh warga negara, yang telah berumur 17 tahun. Undangan itu kepala lingkungan (kepling) kepada setiap warganya. Apabila hanya kepala keluarga saja mendapatkan undangannya. Sebaiknya, warga langsung bertanya ke keplingnya masing-masing.
Sedangkan kepada warga yang tidak segera mengurus e-KTP, nantinya warga tidak bisa mendapatkan KTP pada tahun-tahun akan datang, karena sistem kependudukan di Indonesia akan diberlakukan berdasarkan nomor induk secara nasional. Apabila tak terekam datanya, maka tak bisa mengurus.

Darusalam Pohan
Kadisduk dan Capil Kota Medan