JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Demokrat merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering mengundang partai oposisi, seperti Partai Demokrat dan PKS ke Istana. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, partainya perlu memberikan respons dan penjelasan, karena pernyataan presiden tersebut sudah menjadi perhatian masyarakat luas dan pernyataan itu bisa disalahmengertikan. Menurut Riefky, setelah berita itu tersebar di berbagai media massa, DPP Partai Demokrat langsung mengumpulkan keterangan, apakah memang ada pertemuan Partai Demokrat dengan Presiden Joko Widodo. “Kami mengartikan, yang dimaksud Partai Demokrat adalah pimpinan Partai Demokrat yang memungkinkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana,” kata Riefky melalui keterangan tertulisnya yang diterima SumutPos.co, Rabu (31/5/2023).

Dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Riefky mengaku telah bertanya dan memohon penjelasan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun sebagai Presiden RI ke-6. “Saya juga bertanya dan memohon penjelasan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tujuan yang sama, karena sekali lagi, dua tokoh inilah yang memungkinkan, baik secara organisatoris maupun secara pribadi bertemu presiden di Istana,” sebut Riefky.

Dari penjelasan SBY, ungkap Riefky, dalam kurun waktu 3,5 tahun ini, SBY tercatat 3 kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo. “Pertama, terjadi pada 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, siang hari. Pertemuan itu atas inisiatif dan undangan Presiden Joko Widodo,” terangnya.

Kedua, lanjut Riefky, saat SBY menghadiri pernikahan anak Jokowi, Kaesang Pangarep di Solo, Jawa Tengah. “Pertemuan itu terjadi malam hari, dan waktu itu Bapak SBY hadir bersama AHY beserta istri dan Edhi Baskoro Yudhoyono beserta istri, untuk memenuhi undangan yang waktunya juga malam hari, guna mengucapkan selamat atas pernikahan putra Presiden Joko Widodo,” bebernya.

Dan yang ketiga, ungkap Riefky, SBY bertemu Presiden Joko Widodo di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada 15 November 2022, waktunya juga malam hari karena undangan yang diterima SBY adalah menghadiri Gala Dinner G20 pada malam hari.

“Ketiga pertemuan tersebut, yang menentukan tempat dan waktunya adalah Presiden Joko Widodo, dan Bapak SBY menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, yang sedang mengemban amanah saat ini. Artinya, ketiga pertemuan itu inisiatif datang dari Presiden Joko Widodo. Bukan atas inisiatif Bapak SBY apalagi meminta waktunya malam hari,” ungkapnya.

Sedangkan berdasarkan penjelasan Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY, lanjut Riefky, selama 3,5 tahun terakhir ini, Ketua Umum AHY hanya pernah satu kali bertemu Presiden Jokowi yakni pada 9 Maret 2021 (sekitar 2 tahun lalu). “Pertemuan itu atas permintaan pihak Istana dan tempat yang dipilih adalah Istana Bogor. Dan waktu yang ditentukan adalah malam hari. Jadi waktu pertemuan yang malam hari itu juga bukan atas permintaan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Namun, sebagaimana sikap Bapak SBY yang menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, demikian juga sikap Ketua Umum AHY,” bebernya lagi.

Riefky juga mengungkapkan, sebenarnya pihak Istana menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan SBY dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang gerakannya untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. “Waktu itu, Bapak SBY menjawab bahwa yang paling tepat untuk mendengarkan penjelasan Presiden Joko Widodo adalah Ketua Umum AHY. Singkat kata, AHY diundang untuk hadir di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan AHY di Istana Bogor malam itu, lanjut politisi berdarah Aceh ini, Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa Jokowi tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan KSP Moeldoko untuk mengambilalih Partai Demokrat. “Begitulah pengakuan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Ketua Umum AHY,” ungkapnya.

“Empat kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan tokoh Partai Demokrat, SBY dan AHY, terjadi 2-3 tahun yang lalu. Pertemuan-pertemuan itu bukan yang sering digambarkan oleh publik sebagai pertemuan politik yang lazim dilakukan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai politik pendukung pemerintah,” tegasnya.

Dengan penjelasan ini, Riefky berharap, masyarakat luas mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya, dan tidak memiliki praduga yang tidak baik kepada Partai Demokrat seolah-olah Partai Demokrat juga ikut mencari jalan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dan meminta waktunya malam hari. “Kalau tidak kami klarifikasi, bisa saja Partai Demokrat dituduh “kucing-kucingan” yang semua itu tidak pernah kami lakukan,” tegasnya lagi.

“Jika ada perbedaan pendapat dengan pihak Istana, kami Partai Demokrat termasuk Bapak SBY dan Ketum AHY siap untuk “dikonfrontir” baik dengan Presiden Joko Widodo maupun pembantu-pembantunya. Ini sangat penting agar kebenaran tegak di negeri yang kita cintai ini,” pungkasnya. (adz)