Home Blog Page 14537

Pencopotan Hasan Basri Disuarakan Lagi

MEDAN- Puluhan masa mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) kembali mendatangi Balai Kota Medan, Rabu (19/10) siang. Mereka meminta kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap agar mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan, Hasan Basri yang terindikasi korupsi.

Selain itu, dalam tuntutannya, masa juga meminta Kejatisu untuk mengutamakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam penegakan supremasi hukum ditegakkan seadil-adilnya demi menjaga kewibawaan dan eksistensi lembaga penegak hukum tersebut.

“Dalam rangka menciptakan tatanan hukum yang baik dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nipotisme, penegakan hukum jangan tebang pilih. Hukum berlaku bagi semua warga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif ataupun masyarakat biasa,” kata Syawaluddin Harahap, kordinator aksi.

Dalam aksi itu, mereka juga mengungkapkan indikasi dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Medan di antaranya, dugaan korupsi anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2007-2009 sebesar Rp8 miliar lebih. Kasus dugaan korupsi beasiswa bantuan kesejahteraan guru Rp2 miliar lebih dan kasus dugaan korupsi bantuan kesejahteraan guru Rp20 miliar lebih.

Terpisah, anggota DPRD Medan mendesak pimpinan dewan yang masih memproses rekomendasi pencopotan Kasdisik Medan Hasan Basri yang sampaai saat ini belum dibicarakan. “Kami tetap mendesak dengan mempertanyakan proses rekomendasi tersebut. Seharusnya ini menjadi prioritas sebagai alat kelengkapan dewan yang harus segera direspon pimpinan dewan. Bila juga tak direspon, kami akan pertanyakan lagi,” ujar T Bahrumsyah anggota Komisi B DPRD Medan, di sela-sela Raker DPRD Medan di Hotel Madani.

Dikatakannya, untuk tenggang waktu memproses rekomendasi yang membutuhkan waktu satu bulan merupakan waktu yang sangat lama. Seharusnya, dalam rapat Banmus kemarin tak perlu ada interupsi yang harus diteruskan.
“Ini dibiarkan lama terkesan ada apa. Seharusnya Rekomendasi tak perlu dibahas, paling hanya rapat pimpinan. Bila terus ditunda akan menjadi preseden buruk bagi lembaga DPRD yang dianggap membonsai rekomendasi politik. Segera dilakukan agar DPRD Medan berwibawa,” katanya.

Sementara, Salman Alfarizi angota Komisi B lainnya menambahkan, untuk proses Pansus yang memakan waktu selama satu bulan sangat lama. “Ini terkesan mengulur waktu, karena sangat lama. Pimpinan harus tegas, bijak, arif dan bijaksana karena sampai saat ini belum ada dirundingkan kembali pembahasan itu,” kata Salman.
Menurutnya, pembahasan itu harus sangat mungkin yang tahapan yang tidak dilakukan karena Pansus Peberimaan Siswa Baru (PSB) dengan komunikasi dibeberapa fraksi dapat dilihat keinginan yang besar.(adl)

MoU Pemko dan TNI AU Belum Diteken

Sengketa Tanah Sari Rejo

MEDAN- Penyelesaian sengketa tanah Sari Rejo belum juga menemukan titik terang. Pasalnya, hingga kini Pemko Medan masih menunggu panggilan dari TNI AU terkait penandatanganan MoU yang telah dibuat.

“Pemko Medan masih menunggu panggilan untuk menandatangani MoU tersebut” kata Wali Kota Medan Rahudman Harahap di Balai Kota, Rabu (19/10). Dikatakannya, draf MoU antara Pemko Medan dan TNI AU sudah disepakati dan Pemko Medan tinggal menandatangani saja. “Draft sudah disepakati dan tinggal penandatanganan saja,” bebernya singkat.
Sementara Ketua Formas Riwayat Pakpahan mengaku kecewa dengan lambannya proses penyelesaian sengketa lahan Sari Rejo tersebut. “Sebenarnya, kita mohon keadilan atas persoalan sengketa yang sudah berlarut-larut. Kita sebenarnya ingin menyelesaikan secara damai. Adanya MoU, sejauh ini hanya bohong belaka. Pemasangan plang di rumah ustaz Poniman ini bentuk protes kami terhadap pemerintah. Kalau ini tidak digubris, kami akan lanjutkan dengan aksi seperti yang digaungkan masyarakat,” tegasnya.

Dijelaskannya, warga Sari Rejo sudah tak tahan lagi, dengan perilaku pemko yang terkesan meninabobokan masyarakat Sari Rejo dengan janji-janji manis. “Saat kami beraudiensi, Sekda ada membacakan isi MoU itu, namun ketika kami meminta salinannya mereka tidak memberikannya,” tandasnya.(adl)

Sekwan akan Tegur Staf Komisi C

MEDAN- Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Medan OK Zulfi akan memanggil Samsir, staf Komisi C untuk mempertanyakan sikapnya kepada wartawan yang terkesan arogan dan menutup-nutupi agenda kunker komisi yang membidangi perekonomian itu.

“Samsir akan saya panggil untuk mempertanyakan hal itu. Jika terbukti bersalah akan kita tindak dan kita beri sanksi,” kata OK Zulfi ketika dihubungi wartawan, Rabu (19/10).

Dikatakannya, penempatan staf di komisi-komisi memang merupakan wewenang sekretariat dan bukan permintaan anggota dewan. “Kita menempatkan staf yang memang mengerti komputer dan sanggup memfasilitasi agenda komisi khususnya terhadap pengaduan masyarakat. Tidak bersikap arogan terutama menerima layanan pengaduan masyarakat,” terangnya.

Terkait pemberitaan tersebut, sejumlah anggota dewan menyayangkan sikap Samsir tersebut. Selain kinerja Samsir dinilai tidak profesional juga tindakannya dinilai tidak bersabahat.

Ketua Komisi B Drs Roma P Simaremare menyebutkan, staf harus menunjukkan sikap netral. “Harus mampu memfasilitasi kepentingan masyarakat, dewan bahkan wartawan. Informasi tidak boleh ditutup-tutupi terkait kinerja dewan, sementara wartawan butuh informasi,” kata Roma.(adl)

Lurah Heran, IMB Contempo Regency Sudah Keluar

MEDAN- Lurah Titi Kuning Drs A Muhzi mengaku heran, mengapa surat izin mendirikan bangunan (SIMB) perumahan Contempo Regency bisa dikeluarkan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB). Padahal, penimbunan lahan perumahan tersebut masih bermasalah.

“Saat ini pihak perumahan masih melakukan penimbunan, tapi IMB-nya sudah keluar. Seharusnya hal ini dipertanyakan langsung ke Dinas TRTB,” kata A Muhzi kepada wartawan koran ini di kantornya, Rabu (19/10).

Selain itu, Muhzi juga mengaku sudah melayangkan surat pangilan kepada developer agar datang ke kantor lurah hari ini, Kamis (20/10). Pemanggilan ini dimaksudkan agar pihak developer dapat menjelaskan dan memberi solusi terkait keluhan yang disampaikan warga sekitar proyek penimbunan lahan perumahan tersebut.

“Kita sudah layangkan surat pemanggilan kepada pihak manajemen untuk hadir ke  kantor lurah besok (hari ini, Red). Bila yang bersangkutan tidak hadir akan dilakukan pemangilan kedua,” katanya.

Selain itu, Muhzi juga telah melayangkan surat pemberitahuan ke Camat Medan Johor atas keberatan warga yang akan segera ditindaklanjuti untuk diambil tindakan. “Dengan begitu, atasan kami sudah mengetahui kalau keberatan warga sudah kita tindak lanjuti untuk diambil tindakan. Dengan begitu, bila pihak perumahan tidak menghargai pemanggilan itu akan ada pihak berwenang yang menindaknya,” ucapnya.

Dikatakanya, bila pihak perumahan Contempo Regency tetap melakukan aktivitas hingga membuat warga sekitar keberatan. Menurutnya, Keluarahan Titi Kuning bisa saja menyetop peimbunan lahan tersebut. “Itukan ada prosedurnya. Selama ini pihak perumahan Contempo Regency belum bisa menunjukkan izin penimbunan. Sementara kelurahan belum ada mengeluarkan surat rekomendasi atas penimbunan tersebut,” katanya lagi. (adl)

Dahlan Iskan Tolak Fasilitas Menteri

Reshuffle Bukan Rencana Bangun Tidur

JAKARTA-Menjadi menteri BUMN ternyata tak mengubah sikap dan kebiasaan Dahlan Iskan. Sama seperti ketika diangkat menjadi Dirut PLN, Dahlan menyatakan menolak segala fasilitas yang melekat di jabatannya.

Dahlan akan berkonsultasi apakah dirinya diperbolehkan menolak segala fasilitas menteri yang diberikan, seperti mobil dan rumah dinas. “Saya akan konsultasi apakah boleh menggunakan mobil sendiri, rumah sendiri, bolehkah tidak menggunakan baju dinas, pin, saya akan tanya,” kata Dahlan di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (18/10) malam.
Saat ditanya apakah akan mengubah gayanya saat ini, seperti menggunakan sepatu kets kemana-mana, Dahlan malah memeriksa sepatu wartawan,” Kamu pakai sepatu kets, masih bisa kerja kan?” katanya.

Dahlan juga saat ini sedang memikirkan rute jalan kaki terpendek dari tempat tinggalnya yaitu apartemen Capital Residence yang terletak di SCBD Sudirman menuju kantornya yang baru, Kementerian BUMN yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Seperti diketahui, setiap pagi Dahlan Iskan selalu jalan kaki dari tempat tinggal di apartemen Capital Residence di SCBD ke kantor pusat PLN di Jalan Trunojoyo.

“Saya lagi cari rute, saat ini rute pas dari SCBD ke PLN banyak pepohonan. Ke Kementerian BUMN kantornya jauh dan banyak polusi,” jelasnya.

Sikap dan kebiasaan serta kerja keras Dahlan sepertinya telah menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dijadikan pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Dahlan yang ditunjuk menjadi Menteri BUMN dinilai akan mumpuni memimpin kementrian BUMN untuk sisa waktu pemerintahannya tiga tahun ke depan. “Saya angkat Dahlan Iskan karena saya pandang cakap saat memimpin PLN,’’ kata SBY di Istana Merdeka, kemarin malam.
Dahlan akan didampingi Mahmudin Yasin MBA sebagai Wakil Menteri BUMN. Digesernya posisi Menteri BUMN, karena menteri sebelumnya, Mustafa Abu Bakar, mengalami masalah kesehatan. “Menteri Mustafa karena faktor kesehatan, saya akhiri (tugas menteri) dengan hormat. Dan pos ini saya percayakan kepada Dahlan dan Mahmudin,’’ ujar SBY.

Bersama Dahlan, 10 menteri lain menjadi anggota sisa pemerintahan SBY-Boediono. SBY menegaskan bahwa reshuffle kabinet yang dilakukannya kali ini, bukan dilakukan secara mendadak. Melainkan telah direncanakan secara matang, berdasarkan berbagai evaluasi dan pertimbangan.

“Proses rehuffle ini berjalan sistemik dan akuntabel dalam arti kami rencanakan dengan baik dan kami pertimbangkan berbagai faktor, jadi bukan Rencana Bangun Tidur (RBT),” tegas SBY.

Jika menyangkut pengangkatan atau pergeseran menteri dari Parpol koalisi, SBY mengaku sudah melaksanakan konsultasi dengan pimpinan Parpol. Jika menyangkut masalah kesehatan, maka hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter kepresidenan menjadi acuan.

“Saya menerima hasil pemeriksaan secara lengkap disertai dengan rekomendasi secara resmi dan tertulis. Ini saya tempuh dengan akuntabilitas yang tinggi karena menyangkut kesehatan seseorang,” tegas SBY.

SBY menegaskan kabinetnya kali ini tidak ‘gemuk’ sebagaimana yang banyak diberitakan akhir-akhir ini. Dijelaskannya, bahwa jumlah menteri pasca reshuffle, masih tetap sebanyak 34 orang (lihat grafis). Kalaupun ada penambahan 13 orang wakil menteri, diyakini tidak akan membebani anggaran negara.

“Tidak ada istilah penggemukan KIB II ini. Perihal wamen, dalam UU no 39 tahun 2008 tentang Kementrian negara, Presiden dapat mengangkat Wamen. Wamen itu bukan anggota kabinet. Fasilitasnya pun tidak sama dengan fasilitas menteri,’’ jelas SBY.

Wamen, kata SBY, akan mendapatkan fasilitas setara dengan eselon IA. Mereka diangkat dari pejabat karier PNS dan bertugas membantu menteri saat mengeluarkan kebijakan.

“Wamen adalah wakil sebagaimana Wapres, Wakapolri, Wagub, Wako, jadi tidak ada istilah matahari kembar. Pengangkatan Wamen berdasarkan keperluan dan urgensi,’’ jelas SBY.

Selain itu SBY juga mengumumkan untuk melakukan restrukturisasi fungsi di KIB II. Yakni dengan mengembalikan fungsi tugas kebudayaan dari Kementrian Budaya dan Pariwisata ke Kementrian Pendidikan Nasional.
“Argumentasi saya ada kaitan erat antara pendidikan dan kebudayaan. Ada usulan penambahan kementerian kebudayaan tapi tidak dimungkinkan pada saat ini, jadi lebih tepat untuk satu atap kembali ke Kemendiknas,’’ kata SBY

PKS dan Demokrat Kehilangan Satu Wakil di Kabinet

Seluruh menteri dan wakil menteri yang diumumkan Presiden SBY, akan dilantik hari ini, Rabu (19/10) di Istana Negara. Presiden mengatakan, kabinet baru pasca reshuffle ini akan tetap terikat dengan kontrak politik dan pakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab kinerja kepada presiden.

Dari pengumuman kemarin, dua menteri dari parpol koalisi terdepak dari kabinet. Mereka adalah Darwin Zahedy Saleh dari Partai Demokrat dan Suharna Surapranata dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Darwin yang menjabat sebagai Menteri ESDM digantikan Jero Wacik yang sebelumnya menjabat sebagai Menbudpar. Sedangkan Suharna yang menjabat sebagai Menristek digantikan oleh Prof Gusti Muhammad Hatta yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Keluarnya Darwin dari kabinet sudah diprediksi sejak lama. Namun dengan terdepaknya satu menteri dari PKS, menegaskan sikap cuek Presiden SBY terhadap ‘gertakan’ PKS yang ‘mengancam’ akan keluar dari kabinet bila ada satu menteri dari partai mereka dikeluarkan dari kabinet.

“Jika satu saja menteri dicopot, maka PKS siap keluar dari koalisi,’’ kata sumber internal Jawa Pos (grup Sumut Pos) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Belum ada pernyataan resmi PKS akan keluar dari koalisi atau tidak terkait pengumuman tadi malam. Petinggi PKS masih berkomentar soal menterinya yang dicopot saja. “Dia ini sosok yang pekerja keras,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaak di Lembang, Bandung, tadi malam.

Sebelumnya, sejumlah petinggi PKS berkumpul di Bandung sambil menunggu pengumuman reshuffle dari SBY. Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq, menyebutkan pertemuan sengaja dilakukan di Bandung agar lebih santai. “Di sini santai bisa bakar-bakar jagung,” ujarnya sambil bercanda.Dengan terdepaknya Suharna, PKS kini ‘hanya’ memiliki tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka adalah Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tiffatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Assegaf Al Jufri. (afz/bbs/jpnn)

Siap Dicopot Kapan Saja

Menteri BUMN yang baru saja ditunjuk Presiden SBY, Dahlan Iskan, menjanjikan satu hal terkait jabatan yang diembannya. Mantan Direktur Utama PLN ini menyatakan bahwa dia siap turun jika Presiden merasa tidak puas dengan kinerjanya.

“Kapan saja Presiden merasa tidak puas dengan kerja saya, ganti saja kapanpun Presiden mau. Tidak perlu nunggu enam bulan, satu tahun atau sebagainya.  Bahkan kalau saya meneken (tanda tangan) di kertas kosong, saya bersedia,” ungkap Dahlan ketika menemui wartawan di kantor lamanya, PLN Pusat, kawasan Blok M, Jakarta, Selasa (18/10) malam.

Menurut Dahlan, saat dirinya diminta Presiden SBY menghadap ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Sang Presiden memuji kinerjanya. “Saya enggak mau ngomong, itu membuat saya GR (gede rasa). Yang jelas, presiden minta menteri-menterinya harus action karena konsep Presiden itu bagus, tapi kurang action,” ungkap sosok yang akrab dengan sepatu kets dan kaos ini.

Ketika ditanya apakah ada semacam kontrak politik ketika menghadap Presiden kemarin, dia menjawab singkat. “Ada fakta integritas pasti, langsung saya tanda tangani tanpa saya liat dan baca, itu pasti kalau sudah bersedia, waktu di PLN dulu saya juga begitu,” tambah dia.

Begitulah, sosok Dahlan memang dikenal ceplas-ceplos dan berkelakar. Termasuk ketika menjawab pertanyaan wartawan usai pemeriksaan kesehatan kemarin pagi. “Tes kesehatan dan kesehatan jiwa, sampai telinga kanan telinga kiri teliti sekali, mungkin supaya bisa mendengar suara rakyat,” katanya di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Dia juga mengaku diberi pertanyaan dalam jumlah ratusan, untuk menguji daya ingatnya. “Ada pertanyaan sampai 300 pertanyaan untuk menguji daya ingat, supaya ingat nasib rakyat, seperti yang disampaikan Bapak Presiden,” candanya sambil terus mengumbar senyum.

Namun, bukan berarti Dahlan tidak serius. Bahkan, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan Dahlan sebagai sosok yang tepat untuk pos Menteri BUMN.

“Saya melihat beliau memiliki kapasitas, integritas, dan merupakan pekerja keras,” kata Hatta.
Soal kerja keras, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk pun sempat melihat langsung kinerja Dahlan. Syarfi mengaku sudah kenal dengan Dahlan saat masih sama-sama sebagai jurnalis. “Saya sudah kenal lama dengan Pak Dahlan Iskan, pada 1980-an. Saat itu saya masih di Kartini Grup, yang kerja sama dengan Pak Dahlan, di Jawa Timur,” ujar Syarfi kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.

Saat itu, kata Syarfi, dia sering berada di kompleks percetakan Dikara, Surabaya. Dari perkenalan tersebut, Syarfi yang lama berkiprah di partai Golkar itu, menyimpulkan bahwa Dahlan memang sosok pekerja keras. “Beliau pekerja keras dan tidak pernah mau formal-formalan. Saya pernah lihat beliau tidur di atas tumpukan koran,” kata Syarfi.
“Beliau rendah hati dan jujur,” imbuh mantan anggota DPR itu.

Dahlan, lahir pada 17 Agustus 1951 di Magetan, Jawa Timur, adalah CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos News Network yang bermarkas di Surabaya. Ia juga adalah Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009. Dahlan menjadi Direktur Utama PLN menggantikan Fahmi Mochtar yang dikritik karena selama kepemimpinannya banyak terjadi mati lampu di daerah Jakarta.
Semenjak memimpin PLN, Dahlan membuat beberapa gebrakan, di antaranya bebas byar pet se-Indonesia dalam waktu enam bulan, gerakan sehari sejuta sambungan. Dahlan juga berencana membangun PLTS di 100 pulau pada tahun 2011.
Karier Dahlan Iskan dimulai sebagai calon reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 1975. Ia menjadi wartawan majalah Tempo pada 1976. Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos hingga sekarang.
Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, dalam waktu lima tahun, menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. (bbs/sam/jpnn)

Royal Wedding Ala Jogja

KPK Minta Sultan Laporkan Data Pernikahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh banyak perhatian terhadap pernikahan putri Sultan Hamengku Buwono. Sebagai lembaga antikorupsi, KPK meminta agar pihak Sultan melaporkan pemberian hadiah dan angpao perkawinan puterinya.

“Karena Sri Sultan Gubernur DI Yogyakarta, maka dia adalah Penyelenggara Negara (PN),” kata Wakil Ketua M Jasin di Jakarta kemarin.

Menurutnya, kewajiban untuk melaporkan hadiah perkawainan itu sudah diatur dalam pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Gratifikasi. Menurut Jasin, Undang-undang tersebut mengatur bahwa para penyelenggara negara harus melaporkan apapun yang dia terima kepada KPK.

Jasin meminta agar Sultan Hamengku Buwono melaporkan hadiah pernikahan puterinya dalam 30 hari setelah acara pernikahan. Jasin yang akan lengser sebagai pimpinan KPK Desember mendatang mengatakan bahwa sebagai seorang gubernur sekaligus raja yang menjadi panutan warganya, Sultan seharusnya memberikan contoh.
Sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam melaporkan hadiah pernikahan, Sultan harus menyampaikan data-data tentang pernikahan. Misalnya daftar tamu undangan, rincian lengkap daftar sumbangan, dan daftar pemberian karangan bunga dan bentuk yang lainnya.

Nah, apabila penyelenggara yang bersangkutan tidak melaporkan dan ternyata nantinya KPK menemukan adanya gratifikasi, maka KPK bisa memprosesnya sebagai tindakan pidana. Namun apabila yang bersangkutan melaporkan, maka KPK akan menyatakan apakah pemberian itu termasuk gratifikasi atau tidak.

Seperti direncanakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono hadir di acara pernikahan KR Bendoro dan KPH Yudanegara yang dihelat di Masjid Penepen, kompleks Keraton Jogja. Selai itu, sedikitnya 20 menteri juga hadir.

Perhelatan Royal Wedding ala Jogja itu mendapat perhatian negara-negara lain. Buktinya, beberapa hari hingga kemarin menjelang hari H prosesi akad nikah, banyak ucapan selamat dikirimkan lewat email ke Sekretariat Gubernur DIJ di Kepatihan. Di antaranya datang dari Jepang, Kerajaan Inggris, Norwegia, Jerman, Suriname, Slovakia, Aljazair, dan Kerajaan Belanda. “Juga ada ucapan selamat dari Presiden AS Barack Obama,” kata Dra Kuskasriati dari media center pernikahan.

Terlepas dari itu, pernikahan putri bungsu Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dihelat pada Minggu-Selasa (16-19/10) juga sangat dinanti para wisatawan asing. Para wisatawan dari Jepang juga antusias menghadiri acara tersebut. Apalagi, Provinsi Kyoto sudah lama menjalin hubungan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sister city. Sehingga para sahabat Sultan dan Gusti Kanjeng Ratu Pambayun juga datang.

“Wisatawan dari Jepang sangat antusias menyaksikan pernikahan keraton, juga wisatawan dari Eropa, Australia dan Amerika,” kata Deddy Parnowo Eryono, Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta, Rabu (12/10).
Sedikitnya ada 50 turis asal Jepang yang dipastikan hadir ingin menyaksikan pernikahan putri bungsu raja nagari Ngayogyakarta itu. Para tamu dari negeri sakura itu memang sebagai tamu undangan dari pihak keraton karena hubungan antara keraton, pemerintah dan kerajaan di Jepang. (kuh/c9/jpnn)

Sudah 10 Kloter Tiba di Mekkah

MEDAN-Hingga Senin (17/10) lalu, sudah 10 kloter jamaah embarkasi Polonia Medan yang berada di Mekkah. Dari Madinah masuk ke Mekkah berturut-turut kloter I hingga kloter VII, sejak Selasa (11/10) hingga Senin (17/10)n
Kemudian tiga kloter gelombang II, masing-masing calhaj kloter XII-XIV setelah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jedah dan menyelesaikan proses keimigrasian, langsung ke Mekah.

Satu kloter lagi yakni calhaj kloter XV yang meninggalkan Bandara Polonia Medan dijadwalkan Selasa (18/10) pagi, masih dalam proses perjalanan panjang ke Mekah. Diperkirakan kloter XV tiba di Mekah Selasa (18/10) tengah malam.
Kabag Humas PPIH Sumut, Sazli Nasution, memaparkan posisi calhaj Embarkasi Medan hingga Selasa (18/10) masih ada empat kloter yang berada di Madinah yakni kloter VIII-XI. Empat kloter lagi masih di Embarkasi yakni calhaj kloter XVI-XIX.

“Rincian jumlah calhaj di Mekkah hingga Senin (17/10) ada 4.532 orang (seorang wafat di Mekkah, Red) di Madinah 1.811 orang, sisanya 2.155 masih berada di Embarkasi,” tuturnya.

Sementara itu, sebanyak 32 jamaah keloter akhir diberangkat dan dilepas secara resmi oleh wakil Bupati Labuhanbatu menuju bandara Polonia di Masjid Raya Al-Ikhlas, Aek Tapa, Rantauprapat, Senin (17/10) malam.
Adapun 32 calhaj Labuhanbatu ini akan bergabung dengan Calhaj yang berasal dari Labuhanbatu Selatan yang akan berangkat ke tanah suci Makkah dengan kloter 16 pada tanggal 19 Oktober 2011.

Wakil Bupati Suhari Pane mengharapkan kepada seluruh calon jamaah haji Labuhanbatu untuk selalu menjaga kondisi fisik, dengan tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti petunjuk dokter dan pimpinan rombongan.
Suhari juga meminta kepada para calhaj untuk meninggalkan sementara hal-hal keduniaan agar tetap khusuk dan fokus melaksanakan rangkaian ibadah haji. “Tinggalkanlah sementara urusan duniawi agar bapak-ibu dapat khusuk dan fokus melaksanakan rangkaian ibadah haji nantinya,” kata Suhari.

Kasi Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Drs H Abdul Hamid Zahid menyampaikan, bahwa calhaj asal Labuhanbatu tertua yang diberangkatkan dalam kloter 16 ini adalah Niti Rejo (86)
dan Calhaj Perempuan tertua adalah Lasinem (86), jamaah termuda pria Nanda Andika Putra S (20) dan termuda perempuan Thresia Wolanda Putri Syahreza (20).

Sementara itu, soal KBIH, Sekretaris PPIH Embarkasi Medan H Abdur Rahman Harahap menjelaskan, prilaku para kepala rombongan yang sebagian besar adalah pengurus KBIH juga harus dimonitor.
Ada petugas Inspektorat Jenderal Kemenag yang memantau perilaku KBIH di tanah suci. Disamping itu pengawasan juga dilakukan para petugas yang menyertai jamaah. “KBIH hanya diberi wewenang memberi bimbingan manasik ke tanah air. Di tanah suci kepemimpinan jamaah calhaj setiap kloter, berada ditangan pimpinan kloter,” tegasnya, kemarin.
Menurut Rahman, semula KBIH di Sumut berjumlah 114. Namun, setelah keluar peraturan tahun 2008, yang menerangkan, izin perpanjangan KBIH hanya dapat dikeluarkan Dirjen Pelayanan Haji dan Umroh, jumlah KBIH Sumut menyusut menjadi 42. “Awal 2011 berkurang lagi menjadi 41 KBIH karena 1 KBIH dicabut izinnya sebab tersandung masalah terlantarnya jamaah calhaji non kuota 2010,” paparnya.
Hanya KBIH yang sudah beroperasi 3 tahun dan diakreditasi dapat diperpanjang izinnya, materi yang dimonitor meliputi pengurus, kesekretariatan, kurikulum dan silabus, bimbingan, kelembagaan, sarana serta prasarana.
Sementara itu, Kepala Daerah Kerja Mekah Arsyad Hidayat kepada MCH Mekah menegaskan KBIH yang ‘keterlaluan’ maka izinnya diusulkan untuk dicabut.
Penegasan ini merujuk dari ditemukannya ada KBIH, bukan KBIH Sumut, yang mengkavling kamar pemondokan mereka di Mekah. “Sehingga rekan-rekan satu kloter mereka tidak mendapat tempat. Sehubungan dengan adanya pengaduan yang disampaikan ke Daker Mekah, masalah itu Alhamdulillah segera diatasi,” katanya.
Menurutnya, masih saja ditemukan calhaj yang memakai seragam sendiri. “Padahal sudah ada peraturan agar calhaj haji se-Indonesia memakai seragam batik,” terangnya. (saz)

Ketua DPRD Simalungun Tuding JR Saragih ‘Penjahatnya’

Pengalihan Dana Rp1,2 Miliar Honorer Non PNS ke Mobil Dinas

MEDAN-Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon tidak mau dijadikan pihak yang bertanggung jawab soal pengalihan dana Rp1,2 miliar honorer non PNS ke mobil dinas anggota DPRD Simalungun. Menurutnya, yang paling bertanggung jawab adalah Bupati Simalungun, JR Saragih.

”Mengenai pembelian mobil dinas itu, sudah ada anggarannya di APBD 2010 yang berasal dari PAD Simalungun. Jadi kalau ada seperti itu, itu urusan bupatinya,” tegas Binton Tindaon saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (18/10).

Nama Binton Tindaon memang disebutkan dalam laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Anak Bangsa (SAB) terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh JR Saragih. Laporan dengan No Surat 001/SAB/IX/2011n
Tanggal 28 September 2011 tersebut diterima oleh pihak KPK melalui Ibu Ita, dengan No Register 56, pukul 13.19 WIB, diduga berkolusi dengan Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon, untuk mengalihkan dana intensif para guru non PNS sebesar Rp1.276.920.000 miliar untuk membeli mobil anggota DPRD Simalungun.

Karena itu, Binton Tindaon meminta kepada pihak yang melaporkan untuk mencantumkan nomor persetujuan, surat tertanggal berapa yang ada ditandatangani olehnya. “Ini kan namanya sudah penyiksaan. Kalau memang benar, tunjukkan kepada saya mana suratnya, nomor berapa, tanggal berapa. Jangan asal sebut saja. Saya siap kapan pun dipanggil KPK untuk hal ini. Besok pun saya siap,” tegasnya.

Dijelaskannya, pembelian mobil dinas yang diperuntukkan bagi tiga Wakil Ketua DPRD Simalungun yang telah tertera di APBD Simalungun 2010 berasal dari PAD Simalungun, sebesar Rp1,2 miliar lebih. Dan jenis mobil yang dibeli untuk tiga Wakil Ketua DPRD Simalungun adalah Mitsubshi Pajero Sport.

Mengenai dugaan korupsi lainnya yang dilaporkan ke KPK yakni, dugaan korupsi APBD Simalungun 2010, Binton Tindaon mengatakan, dana itu adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, dirinya menyatakan, tidak mengetahui per item soal hal itu. “Saya tidak tahu yang dilaporkan dugaan korupsi oleh Bernhard Damanik (anggota DPRD Simalungun yang melaporkan ke KPK, Red), yang mana? Saya tidak tahu item-itemnya. Tapi, setahu saya berdasarkan audit BPK, tidak ada dugaan penyelewengan yang menyatakan kerugian negara. Tapi, kita ikuti proses hukumnya di KPK,” terangnya.

Ya, selain soal mobil dinas, JR Saragih juga dilaporkan oleh Bernhard Damanik terkait dugaan korupsi. Laporan Bernhard Damanik  ke KPK tersebut adalah No.08/ist/B.D/IX/2011, Lampiran satu bundel. KPK juga memberi nomor terhadap laporan tersebut yakni dengan Nomor : 201109-000423 Tanggal 30 September 2011, dengan perihal dugaan TPK pengelolaan APBD di Pemkab Simalungun Tahun 2010 senilai Rp48 miliar.

Kepada Sumut Pos, Bernhard Damanik menuturkan, mengenai dugaan korupsi yang diduga dilakukan JR Saragih tersebut yakni, adanya defisit dana pada DAK dan DAU yang diterima oleh Simalungun Tahun 2010 lalu.

Mengenai pengalihan dana honorer non PNS menjadi dana pembelian mobil dinas wakil ketua DPRD Simalungung, Bernhard Damanik menuturkan, pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Simalungun JR Saragih pernah mengajukan rencana pengalihan dana honorer non PNS terhadap pembelian mobil dinas tersebut. Namun, itu tidak disetujui oleh dewan.

“Eksekutif pernah mengajukan itu. Tapi, karena mengenai honorer non PNS yang merupakan dana dari Pemprovsu, maka DPRD tidak pernah membalas rencana pengalihan itu. Nah, ini kan benar bentuk penyelewengan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Albert Sinaga mengakui, sejauh ini honor bagi non PNS sebesar Rp1,2 miliar belum dibagikan dan membantah dana tersebut telah dialihkan untuk membeli mobil dinas anggota dewan. “Rencananya minggu ini, akan dibagikan. Besarannya sekitar Rp1,26 miliar. Tidak benarlah dialihkan. Dana insentif guru lainnya, juga akan diserahkan ke sekolah-sekolah minggu-minggu ini. Kami sudah menyurati sekolah-sekolah. Besarannya Rp5 miliar dana insentif guru tersebut,” terangnya.

Sementara itu, penanganan kasus dugaan korupsi JR Saragih di KPK, masih di Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas). “Soal cepat lambatnya tergantung dari hasil bahan dan data yang dilaporkan. Laporan ke KPK itu jumlahnya ribuan. Tentu perlu waktu melakukan telaah terhadap sebuah laporan pengaduan,” terang juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi yang dikonfirmasi Sumut Pos mengenai perkembangan penanganan kasus-kasus yang membelenggu JR Saragih tersebut. (ari)

Pemerintah Makin Panik

Pulihkan Banjir Thailand Butuh Rp292 Triliun

BANGKOK- Pemerintah Thailand semakin panik menghadapi banjir, yang akan melanda wilayah ibu kota, Bangkok. Air yang tiap menit harus dipantau, di sisi lain harga kebutuhan terus melonjak yang berdampak pemerintah butuh anggaran besar.

Banjir di sepertiga wilayah Thailand yang telah melanda sejak dua bulan lalu, Pemerintah Thailand, terus mengupayakan agar wilayah Bangkok tak terendam. Kini, pemerintahan akan memasang 1 juta karung pasir.
Seperti disampaikan Gubernur Bangkok, Sukhumbhand Paribatra, Senin (17/10) malam. Paribrata menyerukan lebih dari 1 juta karung pasir akan dipasang untuk men cegah banjir masuk ke ibu kota. Seruan itu dikeluarkan terkait ancaman banjir besar dari waduk-waduk di wilayah utara Thailand.

Kini,banjir sudah mengepung wilayah sekitar Bangkok, termasuk kompleks industri Ayutthaya. Keperluan akan karung pasir itu membuat harga barang melonjak, bahkan untuk satu karung pasir bernilai 2,44 dolar US setara dengan Rp17 ribu.

Menurut dia, kondisi saat ini benar-benar kritis karena perkembangan tiap menit harus dipantau. “Kami mendesak pemerintah menyediakan karung pasir itu sekarang atau bakal terlambat,” katanya dalam temu pers.
Sementara itu, Juru bicara Komando Operasi Bantuan Banjir Sean Boonpracong mengatakan karena informasi yang diterima dari lapangan tidak akurat membuat situasi saat ini tidak jelas. Tapi, dia menegaskan Bangkok masih jauh dari ancaman banjir.  Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra menilai banjir yang melanda negaranya kali ini yang terparah dalam setengah abad terakhir. Lebih dari 300 orang tewas dan sediktinya 930 pabrik berhenti beroperasi. Akibatnya, 300 ribu pekerja terpaksa diliburkan.

Yingluck memaparkanya, sekitar 100 miliar baht (3,3 miliar dolar AS) setara Rp292 triliun akan diperlukan untuk memulihkan daerah-daerah yang terkena dampak banjir di Thailand utara dan tengah.
Selain itu, pemerintah harus meng habiskan anggaran yang besar untuk memperbaiki dan memperkuat seluruh sistem manajemen air di Thailand. Sebagian besar anggaran akan diperuntukkan memulihkan sektor industri dan pertanian ekstensif rusak.

“Instansi pemerintah harus meninjau rencana pengeluaran anggaran mereka. Penekanan akan diberikan kepada investasi di sektor ekonomi,” kata Yingluck. Kini, dua ratus bus dari Bangkok Mass Transit Authority dan kendaraan militer menunggu di depan tempat itu untuk mengambil pekerja ke pusat-pusat evakuasi. (net/bbs/jpnn)

1...14,53614,53714,538...15,697Page 14,537 of 15,697