Home Blog Page 14565

Tiang Mau Tumbang

081361918xxx
Yth Kepala PLN Medan Timur tolong diperbaiki tiang listrik di Jln.Tuasan Gg.Rukun tiangnya sudah mau tumbang.

Lapor ke Rayon PLN Medan Timur
Terimakasih atas pengaduannya. Perlu kami sampaikan, bila tiang listrik mau tumbang, hendaknya Anda segera melapor ke rayon PLN Medan Timur lansung agar segera dilakukan perbaikan secepatnya. Sebab, jika tidak ditangani segera, tiang listrik tersebut bisa membahayakanwarga sekitar jika terjadi tumbang. Mohon segera kiranya saudara melapor ke Rayon PLN Medan Timur. Terimakasih.

Raidir Sigalingging, Deputi Manager Hukum
dan Komunikasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumut

Gempa 10 Kali, Bali Aman

DENPASAR-Bali diguncang gempa Kamis (13/10) kemarin siang hingga sore. Tak tanggung-tanggung, gempa terjadi hingga 10 kali dari gempa pertama pada pukul 11.16 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR). Hingga yang terakhir pukul 15.52 Wita dengan kekuatan 5,6 SR. Tak ada korban jiwa yang dilaporkan. Cuma, sejumlah bangunan di seluruh Bali mengalami kerusakan.

“Sudah 10 kali gempa. Sampai saat ini, yang 5,6 SR itu yang terakhir,” kata Kepala Bidang Informasi dan Data Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah VIII di Tuban, Badung, Endro Tjahjono kepada JPNN kemarin petang.

Menurut Endro, gempa pertama terjadi pukul 11.16 Wita di lokasi 9,89 LS, 114.53 BT, atau 143 kilometer barat daya Nusa Dua dengan kedalaman 10 kilometer. Kata dia, gempa susulan terus terjadi dalam waktu yang tidak beraturan. Namun di lokasi yang berdekatan. Walau demikian, pukul 15.52 Wita dengan kekuatan 5,6 SR kembali mengguncang di lokasi 9,76 LS, 114,53 BT atau 131 kilometer badat daya Nusa Dua. “Jaraknya masih berdekatan,” terang dia.

Endro menjelaskan, meski masyarakat Bali begitu merasakan guncangan hebat, gempa ini tidak menimbulkan gelombang tsunami. Dikatakan, terciptanya gelombang tsunami harus memenuhi empat syarat, yakni gempa terjadi di laut, berupa gempa dangkal, patahan vertikal, dan kekuatan gempa di atas 7 SR. Nah, untuk gempa ini, syarat pertama sampai ketiga sudah terpenuhi. Namun, masih beruntung karena kekuatan gempa itu hanya 6,8 SR. Sehingga, sejumlah sirine tsunami yang di pasang di sejumlah pesisir Badung tidak dibunyikan.

“Untung saja satu syarat (terjadinya tsunami, Red) tidak terpenuhi. Yaitu kekuatannya tidak sampai 7 SR,” jelasnya.
Walau tidak sampai menciptakan gelombang tsunami, Endro mengatakan gempa ini mengakibatkan banyak kerusakan. Dijelaskan, bila dihitung dengan skala Modified Mercally Intensity (MMI), maka Kawasan Kuta dan Denpasar mendapat guncangan paling kuat. Yakni antara IV-V MMI. Sedangkan, semakin jauh dari episentrum gempa, getarannya semakin melemah. Seperti di Nusa Tenggara Barat, gempa di Nusa Dua itu hanya sekitar III-IV MMI atau seperti getaran truk besar lewat. Gempa ini juga dirasakan di sejumlah kota di Jawa Timur termasuk Madura maupun Jawa Tengah dan Jogjakarta dengan skala MMI yang berbeda-beda.

“Getarannya berbeda-beda. Di Kuta antara IV sampai V MMI. Sampai Lombok melemah hanya III sampai IV MMI,” jelas dia.

Secara kasat mata, gempa di barat daya Nusa Dua ini mengakibatkan banyak kerusakan. Bahkan, gedung kantor BBMKG di Jalan Raya Tuban, Kuta ini mengalami kerusakan. Temboknya retak-retak, kaca jendela retak, dan plafon di lantai 2 ambruk.

Walau demikian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) IGN Adnyana menyebutkan hanya wilayah Kuta yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan, di kawasan Nusa Dua yang paling dekat dengan pusat gempa dinyatakan bebas dari kerusakan ataupun korban. “Tidak ada yang mengalami kerusakan berat,” kata Adnyana.

Jelas saja, pernyataan Adnyana ini bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, pantauan koran ini dan data yang dihimpun dari Bidang Linmas Kesbangpolinmas Badung, serta sejumlah sumber menyebutkan bahwa kerusakan banyak terjadi di hampir seluruh kecamatan di Badung. Di Kuta Selatan, Lurah Benoa Wayan Solo menyebutkan kalau parba padmasana di Pura Puja Mandala jatuh dan menimpa lampu penerangannya. Selanjutnya, di Kuta sejumlah gedung perbelanjaan, perkantoran, sekolah, dan lainnya rusak berat. Bahkan, di pusat perbelanjaan Carrefour di Jalan By Pas Sunset Road rusak berat hingga ada salah satu pengunjungnya yang terjun dari lantai atas. Wilayah kecamatan lain, baik Kuta Utara, Mengwi dan Abiansemal banyak rumah dan gedung rusak, termasuk pura.

Gempa yang terjadi di siang bolong ini tentu membuat masyarakat panik. Siswa di sejumlah sekolahan lari tunggang-langgang begitu gempa terjadi. Di gedung perkantoran juga demikian. Bahkan, para warga yang sedang mengikuti program e-KTP (KTP elektronik) dibuat panik.

“Sempat panik juga. Tapi pelayanan e-KTP kami lanjutkan setelah kami rasa aman,” kata Camat Kuta Selatan Wayan Wijana.

Kepanikan juga terjadi di Pantai Kuta. Sejumlah wisatawan yang sedang berjemur atau duduk-duduk di pantai dibikin kaget dengan guncangan hebat. Sontak, mereka berdiri dan saling bertanya. Yang sedang mandi di pantai pun bergegas naik ke pasir.

“Memang sampai mengagetkan. Tapi wisatawan kembali seperti biasa. Tidak ada himbauan untuk meninggalkan pantai,” jelas Ketua Satgas Pantai Kuta IGN Tresna.

Sementara menurut data UPT Pusat Pengendalian Operasi Penangulangan Bencana (Pusdalops PB), melaporkan ada 62 korban luka – luka akibat gempa tersebut. Data terakhir kemarin juga memastikan belum ada korban jiwa, walaupun ada 9 orang masih dirawat inap.

Penanggung Jawab Kelompok B Pusdalops PB Kesbangpolinmas Pemprov Bali I Nyoman Kusumaedi menyampaikan hasil laporan, hingga pukul 18.00 kemarin. “Kami di Pusdalops tersambung dengan semua pihak, mulai BMKG, PMI, Rumah Sakit hingga Kabupaten – Kota. Sehingga kami bisa mengumpulkan data – data terkait bencana hari ini,” ujar pria yang akrab disapa Komang Edi, saat ditemui koran ini kemarin.

Dia mengatakan dari hasil pembeharuan data-data, hingga kemarin dipastikan 62 korban luka-luka. Terdiri dari pasien RS Sanglah 47 orang, RS Wangaya 10 orang dan RS Kasih Ibu 5 orang. Setelah dilakukan perawatan, hanya 9 orang yang masih dirawat inap. “Dan hingga sore ini (kemarin) belum ada korban meninggal,” tandasnya.

Walaupun pihak Kesbangpollinmas masing – masing sudah dihubungi dari pihak Pemprov Bali. Paling banyak kerusakan memang di Denpasar untuk sementara yang bisa terdata.

Selain itu Plt Kepala Kesbangpolinmas IGN Sunendra juga terlihat terus menunggui anak buahnya melakukan pengumpulan data. Dia juga langsung memberikan penjelasan – penjelasan, termasuk pada perwakilan – perwakilan Konsulat negara sahabat di Bali. Untuk memastikan tidak ada potensi tsunami dalam gempa kali ini. “Ada dari Konsulat Jepang datang ke sini, untuk menanyakan kemungkinan tsunami. Kami tegaskan tidak ada potensi tsunami, dengan alat – alat yang cukup bagus di sini (Pusdalops) bisa merangkum data cepat dan memberikan penjelasan lebih cepat,” tandas Asisten I Pemprov Bali ini.

Saat persis gempa terjadi, koran ini sempat melihat langsung bagaimana candi bentar gedung DPRD Bali megojotan (goyang – goyang) hingga akhirnya ujung atasnya, dua – duanya rontok. Saat itu juga suasana mencekam terjadi di gedung DPRD Bali, staf dan Anggota DPRD Bali semburat keluar gedung. Untuk mengamankan diri, terlihat seperti anggota Komisi I DPRD Bali Nova Sewi Putra, Pinta Yadya, dan lainnya juga terlihat lari ke posisi tanah lapang. Hanya Anggota Komisi III IB Parta dengan tabahnya berani tetap bertahan di dalam ruangan lantai II. (yor/art/yes/jpnn)

Pejabat Pemprovsu Jadi Korban Calo

Soal Pengangkatan 67 Ribu Pegawai Honorer Menjadi CPNS

MEDAN-Ketidaktegasan Pemerintah Pusat soal pengangkatan 67 ribu pegawai honorer membuka peluang bagi orang-orang yang mencari keuntungan. Praktik ‘jasa’ dengan senjata ‘katebelece’ dari ‘orang dalam’ pun dijual untuk menjerat honorer tersebut. Di Sumatera Utara, 223 honorer yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bukan berarti terbebas dari ‘calo kepegawaian’ yang dimaksud.

Setidaknya hal ini digarisbawahi oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan BKD Sumut Kaiman Turnip. Kepada Sumut Pos, Kamis (13/10), dia mengaku kalau menjadi korban praktik ‘calo kepegawaian’. Meski tidak menyebutkan data dengan jelas, Turnip mengatakan ada pihak-pihak yang ‘menjual’ namanya kepada beberapa honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Mungkin ini perlu ditulis. Sudah ada beberapa pihak yang mengatasnamakan saya, katanya bisa mempercepat pengangkatan dan meluluskan jadi CPNS pada penerimaan nanti. Itu tidak benar. Jangan mau tertipu, karena bakal akan dimanfaatkan oleh orang-orang itu,” tuturnya.

Namun, Turnip tidak mau mempermasalahkan hal itu. Dirinya hanya berharap kepada para honorer atau siapa saja jangan sampai tertipu dengan akal-akalan semacam itu. Dirinya mengaku soal pengangkatan honorer masih menunggu instruksi dari Pusat. Pasalnya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atas yang mengatur masalah tersebut, hingga kini belum diterima oleh Pemerintah Daerah. “Waktu itu memang katanya di Oktober ini. Tapi sampai sejauh ini, RPP nya saja belum kita terima. Jadi, kita juga nggak bisa berkomentar banyak soal itu,” katanya.

Intinya, sambung Kaiman, pihaknya telah menyerahkan daftar nama pegawai ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses verifikasi. “Kami sudah menyerahkan ke pusat dan BKN untuk proses verifikasi,” ungkapnyan
Terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2011, Kaiman menegaskan, sudah final bahwa di Sekretaritat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) tidak melakukan penerimaan CPNS. “Untuk kita sudah final, dan hampir di semua daerah juga tidak melakukan penerimaan CPNS. Memang ada beberapa daerah yang membutuhkan CPNS. Namun, persentasenya kecil,” jelasnya.

Kesepakatan untuk tidak membuka seleksi penerimaan CPNS, berdasarkan pemahaman bersama tentang pentingnya menghitung kembali jumlah pegawai serta kebutuhannya sebelum pengusulan penambahan jumlah pegawai. Karena tanpa penghitungan kembali berdasarkan rasionalisasi beban kerja dan kebutuhan pegawai tersebut, dikhawatirkan masih ada ketidakmerataan jumlah pegawai yang membebani anggaran daerah.

“Artinya moratorium diberlakukan di Sumut untuk provinsi dan kabupaten/kota,” papar Kaiman.
Dari Jakarta, Pemerintah Pusat ternyata tidak akan memberikan sanksi apa pun bagi pemerintah daerah (Pemda) yang tidak melakukan penataan pegawai termasuk menghitung dan menganalisis kebutuhan riilnya. Hanya saja, bagi daerah yang tidak melakukan penataan dan melaporkannya ke pemerintah pusat, otomatis Pemda tersebut tidak bisa mengajukan usulan formasi kebutuhan CPNS untuk tahun depan.

Mendagri Gamawan Fauzi malah bersyukur jika ada Pemda yang tidak mengusulkan tambahan jumlah CPNS. “Kalau tak sanggup (melakukan penataan kepegawaian, Red) ya nggak boleh mengajukan kuota di 2012. Kalau nggak siap, ya nggak apa-apa,” kata Gamawan Fauzi kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/10).
Dikatakan Gamawan, bagi daerah yang tidak melakukan penataan pegawai, berarti pemda tersebut tidak mau mengurus masalah kepegawaiannya dengan baik. “Kalau ngurus saja tak mau, kok mau nambah, bagaimana?” ujarnya.
Sikap tegas pemerintah pusat ini, lanjutnya, agar upaya pembenahan kepagawaian sebagai bagian dari reformasi birokrasi, bisa tercapai.

Diingatkan juga, Pemda yang sudah melakukan penataan dan analisis kepegawaian, bisa melakukan rekrutmen CPNS dengan formasi khusus dan terbatas, pada 2012. Dengan ketentuan lain, alokasi belanja pegawai daerah tersebut harus di bawah 50 persen dari APBD. “Yang di atas 50 persen, tunggu dulu,” kata Gamawan.

Sehari sebelumnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)  EE Mangindaan, sempat mengeluarkan pernyataan tentang anjuran agar PNS lulusan SMA untuk pensiun dini. Kabar ini langsung direspon BKD Sumut. “Itu kan masih wacana. Mengenai kebijakan, biasanya selalu diikuti instruksi secara tertulis,” ujar Kaiman.

Bila pada akhirnya wacana tersebut benar, sambung Kaiman, tetap saja akan ada pengevaluasian lebih lanjut. Evaluasi yang dilakukan adalah pertimbangan-pertimbang yang mungkin bisa dilakukan. Pertimbangan tersebut antara lain, melakukan penghitungan terhadap jumlah PNS lulusan SMA di Sumatera Utara. Kemudian, akan dilihat kemungkinan pendistribusian ke daerah-daerah yang kurang jumlah pegawainya.

Pertimbangan yang tak kalah pentingnya adalah mengevaluasi usia kerja dari para PNS lulusan SMA tersebut. Apakah dinilai masih layak dipertahankan atau tidak.

Kaiman menuturkan, untuk jumlah PNS lulusan SMA di lingkungan Setda Provsu sebanyak 6.000 orang, lulusan S1 sebanyak 3.600 orang dan lulusan S2 sebanyak 760 orang. Sementara total keseluruhan PNS sebanyak 12.283 orang.
Sementara itu, salah seorang PNS Provsu lulusan SMU yang biasa disapa Rusman kepada Sumut Pos menyatakan, sejauh ini dirinya dan teman-temannya yang lain belum mengetahui adanya informasi mengenai hal itu.
Namun, sambungnya, bila itu benar maka sama artinya pemerintah tidak menghargai hasil kerja para PNS terutama yang lulusan SMA selama ini.

“Kalau tahu gitu, lebih baik waktu itu kami kuliah lagi. kalau gini, sama saja kami tak dihargai. Sudah tahunan dan puluhan tahun kerja di sini,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut Akhmad Ikhyar Hasibuan mengatakan, instruksi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat. Menurutnya, bagi PNS yang ingin pensiun harusnya berdasarkan keinginan pribadinya sendiri, bukan karena ‘dipaksa’ untuk pensiun.

Bila itu tetap terjadi, bukan tidak mungkin, akan menimbulkan masalah baru yakni, menambah beban anggaran. “Kita tidak setuju, karena ini nantinya akan menambah beban anggaran. Kalau memang pensiun, itu karena hati nurani nya sendiri,” tegasnya. (ari/sam)

Penderita Stroke Tunaikan Ibadah Haji

MEDAN-Ainun Hasim Binti Hasim, calon jamaah haji (calhaj) asal Langkat kloter XI Embarkasi Medan yang menderita stroke, tetap semangat untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ainun sekan tak peduli meski tangan kanannya tak lagi bisa digerakkan.

Menurut Ainun, stroke tersebut diderita sejak setahun lalu. Tapi, hingga saat ini belum juga terlihat tanda-tanda kesembuhan. “Saya sudah berobat kemana-mana supaya sakit saya ini sembuh,” ungkapnya, Kamis (13/10).
Ia berharap, keberangkatannya ini sekaligus dalam usaha untuk menyembuhkann
penyakit yang dialaminya. “Saya berharap selama melaksanakan ibadah haji ini, penyakit saya ini bisa sembuh,” kata Ainun lagi.

Ainun menuturkan, semangatnya sangat kuat untuk melaksanakan ibadah haji ini, meski dalam keadaan kurang sehat. Penuturannya itu terbukti dengan keberangkatan dirinya ke Mekkah pada tahun ini. “Saya sama sekali tak cemas dalam melaksanakan ibadah haji ini. Ini sudah menjadi tekad saya.
Segala rintangan sudah menjadi risiko,” ungkapnya semangat.

Ia juga menjelaskan, dengan cara menabung dan dibantu oleh anak-anaknya yang menyebabkan ia bisa melaksanakan ibadah tersebut. “Kalau tak menabung, rasanya gak mungkin akan bisa berangkat haji,” ujar Ainun.
Di tempat terpisah, pelepasan jamaah calhaj kloter XI Embarkasi Medan di Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan dilakukan Bupati Langkat Ngogesa.

Pada pelepasan jamaah calhaj yang keseluruhannya adalah warga Langkat ini berjumlah 455 orang. “Utamakan kebersamaan dan saling membantu antar jamaah. Serta taati ketentuan,” harap.
Sedangkan 187 calhaj asal Tebing Tinggi juga diberangkatkan pada Kamis (13/10) sekira pukul 10.00 WIB di Lapangan Merdeka Anjungan Sri Mersing Jalan Sutomo kota  Tebing Tinggi. Para calhaj ini dilepas Wakil Wali Kota Tebing Tinggi H Irham Taufik SH.
Wakil Wali Kota Tebing Tinggi  Irham Taufik menyampaikan empat pesan kepada calhaj, yakni agar jamaah tetap menjaga kesehatan, menjaga harkat dan martabat Indonesia, serta menjaga disiplin dan tertib. “ Meskipun kondisi kesehatan prima tetapi tetap perlu memeriksakan kesehatan agar tidak ada hambatan dalam menjalankan ibadah haji,” ungkapnya.

Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Tebing Tinggi Drs H Hasful Huznain SH didampingi Kasi Urusan Haji dan Umroh Dra Afnizar memaparkan, bahwa calhaj asal Kota Tebing Tinggi pada tahun 2011 berjumlah 187 orang dengan rincian jemaah laki-laki berjumlah 65 orang dan jemaah perempuan 122 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 152 orang.

“Pada keberangkatan kali ini calhaj termuda berusia 27 tahun 9 bulan yakni Rini Syafriani dan yang tertua Turinah berumur 85 tahun 8 bulan. Jamaah Kota Tebing Tinggi tergabung dalam koter 12 Embarkasi Polonia Medan bersama dengan Sergai dan Medan yang masuk gelombang ke II yaitu langsung ke Jeddah,” jelas Hasful.

Dari Arab, kiswah – kain beludru hitam yang menutupi Kabah di Masjidil Haram – dilipat ke atas sekitar tiga meter pada Selasa (11/10) malam. Tujuannya adalah untuk melindunginya dari kemungkinan kerusakan selama hari-hari puncak haji saat jamaah berjejal melakukan thawaf. “Banyak orang memegang erat kiswah dan itu bisa membuat kain robek. Beberapa jamaah juga ada yang memotong kecil kiswah untuk dibawa pulang sebagai suvenir,” kata Pengawas umum dari Pabrik Kiswah di Mekkah Al-Quaifili seperti dilansir Arab News.

Al-Quaifili mengatakan bagian bawah kiswah itu dilipat dari tanah sekitar tiga meter dengan kain putih. Kiswah, yang berarti penutup, bersulam emas dan perak dan selama hampir satu abad pembuatannya dipercayakan kepada seniman lokal. Sebelum itu, kiswah yang digunakan berasal dari Mesir. Pabrik kiswah dibangun sekitar 75 tahun lalu di bawah perintah Raja Abdul Aziz, pendiri Kerajaan Arab Saudi. Sebuah kiswah baru dibuat setiap tahun di pabrik itu. (saz/mag-3)

Kejatisu Panggil Marapinta dan Umar Zunaidi

Dugaan Korupsi Rp18 M di Bina Marga Sumut

MEDAN-Kasus dugaan korupsi penyelewengan proyek Rp18 miliar di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Propinsi Sumut, yang diduga melibatkan Marapinta Harahap, di Kejatisu masih tahap klarifikasi. Pernyataan tersebut dikatakan Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (kasi pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jufri Nasution SH, Kamis (11/10) di Jalan AH Nasution Medan.

“Kita sudah melakukan penyelidikan. Saat ini kita masih klarifikasi soal dugaan penyimpangan di instansi PU Bina Marga Sumut,” tegas Jufri Nasution.

Klarifikasi yang dilakukan kejaksaan berupa pemanggilan Marapinta Harahap dan Umar Zunaidi yang saat ini Wali Kota Tebing Tinggi. “Kedua pejabat tersebut kita minta keterangan, itu saja,” tegas Jufri.

Umar Zunaidi Hasibuan dimintai keterangannya sebagai mantan pejabat aktif di Dinas PU Bina Marga Sumut dan Marapinta Harahap Kepala Dinas Binamarga saat ini.

Penjelasan Jufri ini terkait aksi demonstrasi yang sehari sebelumnya digelar sekelompok mahasiswa di Kejatisu dan DPRD Sumut. Dalam unjuk rasa tersebut, Kejatisu diminta berkerja cepat mengusut dugaan korupsi yang dilakukan pejabat tersebut.

Marapinta Harahap sendiri pada saat menduduki Kadis PU Cipta Karya Pemkab Deliserdang terbelit kasus dugaan korupsi proyek Gerakan Deliserdang Membangun (GDSM) sebesar Rp10 miliar. Marapinta juga diduga terlibat dugaan korupsi peningkatan jalan provinsi jurusan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan tidak sesuai spesifikasi kontrak yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp4.981.228.073,70.

Proyek peningkatan jalan provinsi jurusan jembatan Merah-Muara dan Soma-Simpang Gambir juga tidak sesuai spesifikasi kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp3.072.998.002,04.
Bukan itu saja proyek  peningkatan jalan provinsi jurusan Dolok Sanggul-Batas Tapanuli Tengah tidak sesuai spesifikasi kontrak merugikan keuangan daerah sebesar Rp1.218.346.173,17.  Begitu juga dengan beberapa pelaksanaan paket pengerjaan peningkatan jalan belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp893.995.404,72.(rud)

Pengusaha Sumut Bertahan tanpa Bantuan Pemerintah

MEDAN- Prospek investasi di Sumatera Utara bisa digeber hingga Rp316 triliun dalam tempo kurang dari 15 tahun ke depan. Jika koridor ekonomi nasional  berjalan sesuai target Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka pada 2025, ekspektasi pertumbuhan ekonomi nasional akan naik 10,3 persen.

Sesuai Perpres No 32 Tahun 2011, pemerintah menargetkan income percapita bisa naik lima kali lipat dalam 15 tahun sejak 2010. Jika itu terjadi, kekuatan ekonomi Indonesia bisa masuk 10 besar peta kekuatan ekonomi dunia.
Hal ini dipaparkan Dekan Fakultas Ekonomi USU, Jhon Tafbu Ritonga yang hadir sebagai pembicara Workshop dan Media Gathering gawean PWI Sumut dan Medan Press Club (MPC). Workshop dengan tema Memaksimalkan Potensi Ekomoni Sumatera Utara, di Garuda Plaza Hotel Kamis (13/10) ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yakni Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Irfan Mutyara  dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, M Syahrir.

Jhon mengutip Perpres No 32 tahun 2011 yang memang sedang dicanangkan pemerintah. Kaitan kepada potensi peningkatan ekonomi Sumut, Jhon optimis benar jika Sumut mampu mencapai Pendapatan Domestik Regionel Bruto (PDRB) senilai Rp316 triliun pada 2025 mendatang. Jumlah itu meningkat pesat dari 2010. Sesuai data BPS PDRB Sumut 2010 lalu mencapai Rp74,06 triliun.

Prospek dengan nilai setinggi itu dijelaskan Jhon dapat diperoleh dari sektor konsumsi yang mencapai 59,50 persen, pemerintah 10,30 persen, pembentukan modal tetap 19,35 persen, ekspor 43,15 persen dan impor 33,71 persen. Di samping itu, pendapatan juga masuk dari sektor pertanian 23,20 persen dan disusul dari sektor industri 22,54 persen.
Tentu bakal ada masalah yang menghiasi prospek pertumbuhan ekonomi Sumut tersebut. Menurut Jhon, masalah yang paling utama muncul adalah dari fungsi pemerintah dalam hal regulasi ekonomi, pelayanan birokrasi, dan penyediaan infrastruktur jalan, listrik dan kongesti pelabuhan. Masalah juga bisa datang dari produktivitas pertanian rakyat yang masih sangat rendah.

“Dan jangan lupakan bahwa Sumut akan mendapat 21 proyek MP3EI senilai Rp34 triliun dari indikasi awal nasional Rp4.000 triliun. Itu terdiri jalan negara termasuk perbaikan dan tol, rel kereta api, pembangkit listrik dan pelabuhan Belawan,” terang Jhon.

“Itu semua tak terpisahkan dari peran pemerintah. Dalam hal ini Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho agar jangan diam. Masih ada waktu untuk membangun ekonomi Sumut hingga 2013. Gubsu harus tampil memimpin pemberdayaan semua elemen yang ada di Sumut dengan prinsip-prinsi ekonomi,” lanjut Jhon.

Ya, lagi-lagi peran pemerintah memang vital dalam target capaian pertumbuhan ekonomi. Hal itu dirasakan langsung oleh Irfan Mutyara. Sebagai pengusaha, Irfan tak merasa didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dia menyebutkan ada 12 masalah dan kendala dunia usaha. Yakni kepastian hukum, perpajakan, Perda yang tumpang tindih, pertanahan atau sertifikat ganda, perbankan, birokrasi, daya saing, ketenagakerjaan, premanisme, perizinan, dan keimigrasian serta infrastruktur.

“Jujur saja kami akan terus jalan dalam dunia usaha meski tanpa (bantuan, red) pemerintah. Ada kesan Kadin itu kontra pemerintah, padahal bukan itu sebenarnya. Sebab kita dari Kadin itu memang sering kritik pemerintah yang memang sangat lambat dalam mengurusi permasalahan dunia usaha,” beber Ketua Kadin Sumut ini. “Pemerintah harusnya punya nafsu mengembangkan usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mereka mesti punya inisiatif dengan wewenangnya masing-masing,” pungkas Irfan.

Syahrir dari PWI Sumut pun tak tinggal diam dalam menyoroti peran media dalam mengembangkan perekonomian. Ia menilai kerjasama berbagai pihak termasuk dengan media, sangat penting dalam pencapaian peningkatan ekonomi nasional.

Salah satu faktor pendukung yang menghambat usaha dan industri di Sumut adalah kekurangan pasokan gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara). Upaya pengusaha mensubstitusi kekurangan gas dengan bahan bakar minyak telah menimbulkan tambahan biaya, tambahan pekerjaan atau pengurangan produksi.

Hal itu diakui dan dibenarkan pihak PGN Sumut. Bahkan Kepala Dinas Bagian Operasional dan Pemeliharaan PGN Medan, Bahman Effendy, menambahkan bahwa pelanggan rumah tangga dan komersil turut mengeluhkan pasokan gas.
Bahman Effendy tentu saja membela diri. Menurutnya, penurunan pasokan gas juga menimbulkan pekerjaan bagi mereka. Pihaknya terpaksa menambah biaya perawatan pipa gas, awalnya sebulan hanya sekali, tetapi sekarang (atau tepatnya sejak 2005) perawatan menjadi 3 kali dalam sebulan. “Karena tekanan gas yang rendah, pipa mengalami korupsi erosi. Jadi menjaganya kita melakukan injeksi distributor agar terhindar dari semut, dan pemeliharaan kita melakukan pengukuran,” ujar Bahman Effendy.

Sepanjang 650 Km pipa yang dimiliki oleh PGN di Sumut, baik untuk distribusi, transmisi, PE dan Baja yang harus dirawat, seperti jembatan untuk gas, pemeriksaan karat, jalur gas, pos gas dan outodiks harus diperiksa. Untuk saat ini, perbandingan dari pemeliharaan 2 hingga 3 kali lipat dari dana awal. “Pemeliharaan pipa yang dilakukan sekarang lebih tinggi, 2 hingga 3 kali lipat,” ujar Bahman.

Seperti diketahui, pasokan gas yang diberikan ke Sumut sudah mulai mengurang, awalnya untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga, dan komersil, PGN menyalurkan gas 20 hingga 30 meter kunik. Tetapi pengurangan pasokan gas yang berimbas pada biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan oleh PGN. “Logikanya begini, kita membuat pipa yang dapat menampung (tekanan gas) 20-30 meter kubik per hari, tetapi karena pasokan kurang, saat ini tekananan  gas yang disalurkan hanya 12 meter kubik per hari, karena tekanan yang tidak sesuai, maka dapat mengakibatkan erosi pada pipa,” tambah Bahman. Padahal pipa yang dibuat didesain dapat berfungsi hingga 100 tahun kedepan.

Untuk Sumut sendiri, saat ini pengguna gas ini termasuk banyak, dengan perincian 62 indutri, sekitar 1000 komersil dan 25 ribu rumah tangga. Tetapi dampak dari penggurangan stok gas ke PGN lebih berimbas pada industri, apalagi mereka yang berada di daerah yang jauh dari pusat kota. Dikarenakan tekanan gas yang sudah habis saat dalam kota. “Rumah tangga dan komersil tidak berpengaruh, karena kebutuhan mereka yang kecil, tetapi industri sangat besar, karena itu sebagian dari mereka ada yang tutup,” ujar Bahman.

Dari penjelasan nya, awalnya lebih dari 70 industri menggunakan gas dari PGN, tetapi sejak dikelurkannya peraturan menteri No 03/2010, dimana kebijakan tersebut mengatur alokasi gas dalam negeri, dimana industri berada diperingkat paling bawah (no 4, setelah ekspor minyak, listrik dan industri), atau tepatnya mengurangi jatah gas untuk industri, yang akibatnya membuat industri yang meggunakan bahan bakar gas untuk produksi harus tutup. “Karena pasokan gas tidak penuh lagi, sebagian pelanggan industri tutup, liat saja dari angka yang kita miliki, awalnya 70 an sekarang hanya sekitar 62 industri,” ujarnya.

Pendistribusian gas sebelum mencapai ke daerah pelanggan, dimulai dari pemasok (Pertamina dan PT Pertiwi Nusantara Resource) yang berada di Pangkalan Brandan dan Pangkal Susu, setelah diterima di Sei Wampu (Binjai), gas dari pemasok disalurkan ke berbagai terminal kecil yang ada di Medan, seperti jalan Veteran pasar 9 Marelan Medan.
“Untuk yang disini (Jalan Veteran Pasar 9 Marelan, Medan), akan disalurkan untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan komersil. Tetapi dalam perjalanannya, gas tersebut sudah terserap dan diambil di daerah tengah kota, jadi yang dipinggiran tidak dapat,” tambah Bahman. Hal inilah yang membuat pemilik industri sudah mengeluh karena kurangnya stok gas yang mereka dapat. (ful/mag-9)

Ngaku Sudah Kaya, tak Peduli Bukunya Dibajak

Kali Pertama, Novelis Dunia Jostein Gaarder Kunjungi Pembacanya di Indonesia

Jostein Gaarder, penulis novel-novel best seller dunia, selama dua hari sejak Selasa hingga kemarin (12/10) menyapa para penggemarnya di Jakarta. Salah satu judul novel karyanya yang terkenal di Indonesia adalah Dunia Sophie. Apa yang membuat Gaarder tertarik datang ke negeri ini?

SOFYAN HENDRA, Jakarta

“Buku dari mana ini?” tanya Gaarder sambil membolak-balik buku Vita Brevis bersampul hitam. Gaarder menanyakan hal itu kepada seorang fans yang antre meminta tanda tangan di buku-buku karangannya.

Setelah dijawab bahwa buku itu ada di toko, Gaarder hanya tersenyum. Sambil membetulkan letak kacamatanya yang melorot, dia membubuhkan tanda tangan di buku yang menceritakan seorang Santo di mata perempuan yang pernah hidup bertahun-tahun tanpa ikatan pernikahan tersebut.

“Ternyata, buku saya dibajak juga di sini. Tapi, saya tak peduli. Saya tetap gembira mereka membaca buku saya,” ujar Gaarder seusai menandatangani buku.

Antusiasme pembaca untuk bertemu langsung dengan Gaarder memang tinggi. Lebih dari dua ratus fans Gaarder membawa tumpukan buku koleksinya. Di perpustakaan Universitas Indonesia (UI), Gaarder memberikan kuliah umum tentang perubahan iklim. Sehari sebelumnya, dia juga jumpa fans di Toko Buku Gramedia Matraman. Antrean juga tak kalah panjang.

Selain Vita Brevis, buku terjemahan karya Gaarder yang beredar tanpa hak cipta adalah Misteri Soliter. “Ini saya bawa,” seloroh Gaarder sambil menujukkan buku bersampul kuning itu. Misteri Soliter adalah novel favorit Gaarder. Buku itu bercerita tentang Hans Thomas, anak laki-laki berusia 12 tahun yang bersama ayahnya mencari ibunya yang menghilang. Misteri Soliter dikarang sebelum best seller Dunia Sophie meledak di pasaran.

Dunia Sophie terbit kali pertama di Norwegia pada 1991. Judul aslinya adalah Sofies Verden. Novel tersebut telah diterjemahkan ke lebih dari 54 bahasa. Di seluruh dunia, buku itu sudah laku lebih dari 50 juta kopi.
Dunia Sophie bercerita tentang Sophie Amundsen, gadis remaja 14 tahun, yang menerima surat-surat misterius. Surat-surat tersebut mempertanyakan seputar eksistensi dirinya.

Melalui Dunia Sophie, Gaarder mampu meramu filsafat dalam sebuah novel yang menarik disimak, mulai halaman pembuka hingga lembar terakhir. Padahal, novel itu hanya dibikin dalam waktu tiga bulan. Niat mulanya adalah untuk bahan ajar filsafat.

“Filsafat biasanya diajarkan terlalu akademis. Jadinya membosankan,” kata pria kelahiran Oslo, Norwegia, 8 Agustus 1952, tersebut. Ayah dua anak itu sebelumnya memang seorang guru filsafat di sekolah menengah.

Karena hanya diniatkan sebagai bahan ajar filsafat di Norwegia, Gaarder tidak menyangka bukunya akan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. “Karena itulah, filsafat yang dibahas hanya yang umum. Sebab, itu yang diajarkan di sana,” kata Gaarder.

“Kalau tahu akan diterjemahkan ke dalam bahasa, mungkin saya akan memasukkan filsafat muslim atau India, misalnya,” ujarnya.

Kebanyakan buku Gaarder bercerita tentang anak kecil atau remaja. Bagi dia, filsafat memang harus diajarkan sejak dini. Menurut dia, akan sulit mengajarkan filsafat kepada orang dewasa.

Sejak Dunia Sophie laku keras, Gaarder berhenti menjadi guru dan memutuskan untuk menjadi penulis. Di Indonesia, selain Dunia Sophie, buku-buku Gaarder yang telah diterbitkan dengan hak cipta oleh Penerbit Mizan adalah Maya, Gadis Jeruk, serta Perpustakaan Ajaib Bibbi Bokken. Gaarder telah menulis 16 judul novel.

Setelah berhenti menjadi guru, bersama istrinya, Siri Dannevig, Gaarder membuat Sophie Prize pada 1997. Itu adalah sebuah penghargaan tahunan dengan nilai USD 100 ribu yang dihadiahkan kepada orang atau organisasi yang dinilai berjasa dalam melestarikan lingkungan.

“Setelah buku-buku saya laku banyak, saya bertanya kepada istri saya. Ini bagaimana, kita sudah kebanyakan uang?” kata Gaarder lantas tertawa.

Bersama pemerintah Norwegia, Gaarder memang getol mengampanyekan pentingnya menghadapi perubahan iklim. Sejak 2010, pemerintah Indonesia dan Norwegia terikat kerja sama “perdagangan karbon” senilai USD 1 miliar. Melalui program itu, pemerintah Norwegia memberikan bantuan dengan syarat Indonesia mesti mencapai target pengurangan emisi. Salah satunya, memerangi penggundulan hutan.

“Kalau saya menulis buku sekarang, mungkin temanya ada yang mengenai isu lingkungan,” kata sarjana bahasa Skandinavia dan teologi dari University of Oslo itu. Dia menyatakan, masalah filosofis terpenting saat ini adalah tentang menjaga lingkungan.

Saat ini, Gaarder merasa telah mencapai semua impiannya. “Saya sudah menjadi apa yang saya inginkan sewaktu kecil. Saya memang membayangkan seperti diri saya saat ini. Bebas bertanya. Bebas menulis,” katanya.

Dia menambahkan, budaya membaca di Norwegia memang tinggi. Itu juga berkat dukungan pemerintah. “Penulis di sana, yang berkualitas, sepuluh ribu eksemplar akan dibeli pemerintah dan disalurkan ke perpustakaan-perpustakaan,” jelasnya.

Bagi Gaarder, ini adalah lawatan pertamanya ke Indonesia. Sayangnya, dia hanya dua hari berada di Jakarta. “Saya suka. Orang-orang di sini terbuka, bisa menerima banyak hal,” ujarnya. “Ini melelahkan. Tapi, saya gembira bisa bertemu banyak orang. Ini adalah pengalaman yang berbeda,” ungkapnya. (c5/kum/jpnn)

SDA Ganti Agung, Menag Diisi Kader NU

Reshuffle Kabinet SBY

JAKARTA-Proses reshuffle formasi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua menyentuh hingga ke tingkat menteri koordinator (menko).  Satu dari tiga pos yang ada, yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menko Kesra, santer disebutkan mengalami pergantian.

Hingga kemarin (13/10), dari tiga pos yang ada, posisi Menko Kesra Agung Laksono adalah paling rawan. Informasi yang dihimpun di lingkungan Istana Kepresidenan menyebutkan, posisi Agung termasuk yang tengah dipertimbangkan untuk dievaluasi.

Namun, hingga tadi malam, masih digodok siapa yang bakal mengisi kursi yang saat ini diduduki kader dari Partai Golkar itu.

Jika benar ada pergantian pada level menko, kocok ulang kali ini berarti mengulang saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menata KIB jilid satu (5 Desember 2005). Kala itu, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), menggeser Aburizal Bakrie dari kursi Menko Perekonomian. Posisinya lantas diisi Boediono yang saat ini menemani SBY sebagai wakil presiden.

Lantas siapa yang akan menggantikan Agung Laksono? Berdasar sumber di internal pimpinan partai anggota koalisi, SBY telah menyiapkan nama Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali alias SDA untuk mengisi pos tersebut. Dalam pembicaraan dengan ketua umum DPP PPP itu di Cikeas, SBY disebutkan telah menyampaikan rencana perubahan posisi tersebut secara langsung. “Jadi, tidak lagi di isi Golkar, tapi diberikan ke PPP, SDA (Suryadharma Ali, Red),” kata sumber tersebut. Sedangkan, posisi Menag nantinya diambilkan dari kader Nahdlatul Ulama (NU).

Dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Ketua DPP PPP Arwani Thomafi tidak membantah ataupun membenarkan rencana perubahan komposisi Menko yang kemudian menggeser posisi SDA sebagai Menag. Dia malah mengungkapkan, bahwa selama ini telah banyak pihak yang mengincar posisi menteri yang diisi ketua umumnya tersebut. “Yang jelas, banyak pihak yang kebelet dengan pos menteri agama,” ujar Arwani Thomafi.

Secara tersirat, PPP terkesan tidak sreg dengan rencana perubahan posisi tersebut. “Lebih pas kalau SBY mengganti saja menteri-menteri yang jelas-jelas lebih banyak kebijakannya yang pro asing,” tandas Arwani.

Pihak Partai Golkar yang menempati “incumbent” di Menko Kesra tidak memberi bantahan jika jabatan tersebut berpotensi direshuffle. Saat ditanya terkait nilai merah yang didapat oleh Agung di penilaian UKP4, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan tidak mempermasalahkan jika jabatan tersebut diganti. “Kalau nilainya merah, mau apalagi. Tapi, kami belum tahu menteri mana dari Golkar yang mendapat nilai merah,” ujarnya. Secara terang-terangan, Ical “sapaan akrab Aburizal- mengaku sudah mempersiapkan Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutardjo sebagai calon menteri pengganti.

Meski sudah dipersiapkan, bukan berarti sosok Cicip yang masuk menggantikan Agung sebagai Menko Kesra. Sumber Jawa Pos di internal Golkar menyatakan, bisa jadi sosok Waketum Fadel Muhammad yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan digeser untuk menggantikan Agung. Sementara, Cicip yang baru bergabung di Golkar saat kepemimpinan Ical bisa jadi masuk di pos milik Fadel atau kementerian lain. “Sosok Fadel lebih berpengalaman dibandingkan Cicip,” ujar sumber itu.

Sebagai informasi, Cicip bergabung di Golkar saat menjadi salah satu tim sukses Ical dalam Kongres Golkar. Di luar posisi partai, Cicip adalah sosok pengusaha yang dekat dengan Ical.

Sementara itu, proses tata ulang kabinet kali ini juga menyentuh pada level wakil menteri (wamen). SBY menambah dua pos baru wamen, yakni wamen kesehatan dan wamen kebudayaan dan pariwisata. Wamenkes diisi oleh Ali Gufron Mukti (dekan Fakultas Kedokteran UGM) dan Wamenbudpar diberikan kepada Sapta Nirwandar (dirjen Pemasaran Kemenbudpar).

Kemarin, Gufron dan Sapta sudah memenuhi panggilan SBY di Puri Cikeas, Bogor. Keduanya juga menyatakan kesediannya mendapatkan amanah baru. “Ini suatu amanah dan dengan mengucap bismillah, kami siap melakukan tugas ini sebaik-baiknya,” kata Gufron.  “Ini merupakan amanah yang harus saya pikul bersama menteri Jero Wacik di kemenbudpar. Kita harus bekerja lebih keras lagi,” ujar Sapta.

Selain posisi wamenkes dan wamenbudpar, SBY kemarin juga memanggil Wardana, mantan dubes RI untuk Singapura. Dia diproyeksikan untuk mengisi posisi Triono Wibowo sebagai wamenlu. “Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan saya akan mencoba melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Wardana yang sudah berkarir di Kemenlu hampir 30 tahun itu. Dia mengaku mendapat pesan khusus dalam mempromosikan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain.

Dengan bertambahnya dua pos baru wamen tersebut, berarti kini total ada 12 posisi wamen. Sebelumnya sudah ada 10 pos wamen, yakni wamenlu, wamenhan, wamen perindustrian, wamen perdagangan, wamen pertanian, wamen perhubungan, wamen pekerjaan umum, wamen pendidikan nasional, wamen perencanaan pembangunan nasional, dan wamen keuangan.

Penambahan sejumlah pos wamen dengan menunggangi proses perombakan kabinet mendapat sorotan tajam. Pengamat politik Andrinof A.Chaniago menilai keputusan ini justru membuat pemerintahan SBY semakin menjauh dari visi reformasi birokrasi. Secara keseluruhan, tegas Andrinof, tidak ada yang bisa diharapkan dari reshuffle kali ini. “Reshuffle ini sia-sia dan boros. Aneh?aneh saja. Nggak ada sedikitpun semangat untuk memperbaiki kualitas pemerintahan,” kritik Andrinof di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dinamika ini kembali menunjukkan rentannya karakter pribadi SBY yang selalu ingin tampil toleran dan akomodatif. Alih “alih mengganti menteri yang bermasalah, SBY justru menutupinya dengan menambah orang. Lagi “lagi pertimbangan akomodasi dan representasi golongan dikedepankan. “Contohnya, UGM belum terwakili di kabinet, maka dipanggil Dekan Fakultas Kedokteran jadi Wakil Menteri Kesehatan. Mungkin biar ikut melobi Jogja supaya urusan dengan Jogja semakin lancar,” sindir Andrinof.

Dia menegaskan kalau memang hasil evaluasi terhadap Menkes atau Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi dianggap tidak mampu membuktikan kinerja, sebaiknya langsung diganti saja. Penunjukkan Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, imbuh Andrinof, juga terlalu mengada?ada. Soalnya, hanya ada empat dirjen di kementerian itu. Artinya, tugas dan pekerjaannya tidak terlalu banyak. “Jadi, apa maunya SBY ini memang nggak jelas,” ujarnya. (fal/dyn/bay/pri/agm/jpnn)

Two Piece Demi Miss World

Astrid Ellena

Sudah rahasia umum, tiap hajatan Miss World mau digelar, wakil Indonesia kerap dikritik masyarakat. Khususnya tuntutan berpenampilan seksi dan berbikini. Apa pendapat Astrid Ellena, pemenang Miss Indonesia yang bakal mewakili nama bangsa di ajang Miss World 2011? Ternyata dalam ajang yang digelar 6 November nanti, Ellen ingin memakai bikini one piece.

“Saya tetap menjunjung tinggi kultur Indonesia. Saya berharap bisa menggunakan two pieces. Tapi, meskipun saya kurang nyaman dengan two pieces, saya tetap harus bekerja sama dengan panitia Miss World. Jangan sampai saya pulang dari sana karena saya menolak pakai two pieces. Tapi kalau boleh pilih, saya akan memakai one piece,” ucap Ellen.

Sementara itu, tak jarang protes datang kala foto perwakilan Indonesia yang mengenakan bikini tersebar. Ellen pun menilai bahwa protes adalah konsekuensi. “Protes itu konsekuensi. Saya berusaha mengubah protes menjadi energi positif yang akan memotivasi saya untuk menjuarai Miss World 2011,” sahutnya.

Harapan tinggi pun dibebankan kepada Ellen. Banyak pihak berharap Ellen bisa mengharumkan nama Indonesia di malam puncak Miss World.

“Kami berharap Ellen dapat menjadi duta Indonesia yang akan membawa budaya Indonesia di tingkat dunia. Mengharumkan nama Indonesia pada malam puncak Miss World tanggal 6 November 2011,” ujar Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo.

“Ellen telah mendapat bekal cukup untuk berlaga di Miss World. Dia mengikuti serangkaian pendidikan di sela tugasnya. Yang paling menonjol kemampuannya bermain piano lebih terasah karena dia mendapat pendidikan dari ahlinya. Untuk kecantikan juga, Ellen sudah belajar make up dan hair-do sendiri. Karena saat karantina dia mesti bisa melakukan sendiri. Dia luar biasa,” sambung Liliana. (ins/jpnn)

USU Membantah, Tim Poldasu ke Jakarta

Soal Dana Hibah dari Pertamina Rp4 Miliar

MEDAN- Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, tengah melakukan pengembangan penyelidikan di Jakarta. Hal ini untuk memintai keterangan dari pihak PT Pertamina Pusat guna mendalami dugaan korupsi dana hibah Rp4 miliar dari PT (Persero) Pertamina ke Universitas Sumatera Utara (USU).

“Masih dalam proses penyelidikan dan penyidik tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Saat ini penyidik Tipikor Polda Sumut tengah melakukan pengembangan penyelidikan di Jakarta, memintai keterangan dari pihak PT Pertamina Pusat” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Heru Prakoso, Kamis (13/10).

Upaya memintai keterangan dari pihak Pertamina pusat tersebut, bertujuan untuk mengetahui indikasi penyelewengan terhadap dana aliran yang telah dihibahkan ke USU tersebut.

“Berkoordinasi untuk meminta sejumlah data-data yang kita perlukan untuk mengetahui pasti  aliran dana hibah tersebut dan siapa yang menerimanya,” jelasnya.

Diterangkannya, setelah itu maka akan diambil langkah selanjutnya, terlebih dalam rangka memanggil oknum-oknum yang bertanggungjawab dalam dugaan korupsi tersebut.

“Jadi, setelah pemeriksaan dari Jakarta, baru ada langkah penyelidikan selanjutnya. Siapapun yang perlu kita ambil keterangannya akan dipanggil untuk diperiksa,” terangnya.

Sedangkan pihak USU membantah telah melakukan penyelewengan dana hibah dari PT Pertamina (Persero) sebesar Rp4 miliar. Hal ini tertuang dalam surat resmi ke redaksi koran ini bernomor 6593/UN5.1.SE/KPM/2011 pada Kamis (13/10), kemarin.

“Secara keseluruhan, implementasi dari naskah perjanjian  pemberian bantuan dana PT Pertamina(Persero) kepada USU berjalan dengan baik dan sesuai prosedur,” kata Kepala  Humas USU Bisru Hafi di Kampus USU, Kamis (13/10).
Bisru menerangkan saat ini realisasi dari pembayaran bantuan yang telah dilakukan oleh PT Pertamina kepada USU baru pada posisi tahap pertama yakni sebesar 20 persen.  Realisasi ini, katanya, sesuai dengan naskah perjanjian  antara USU dengan PT Pertamina (Persero). (ari/uma)

1...14,56414,56514,566...15,695Page 14,565 of 15,695