JAKARTA- Mantan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kemensos Amrun Daulay menghadapi sidang dakwaan. Mantan bawahan Mensos Bachtiar Chamsyah itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyekn

pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Kemensos pada 2004. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu pun terancam 20 tahun hukuman penjara.

“Terdakwa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Bachtiar Chamsyah, Yusrizal, Musfar Aziz, dan Iken (Nasution, pada April 2003 hingga April 2005, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara Rp15,13 miliar,” kata jaksa Supardi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, kemarin (19/9).

Supardi menguraikan, terdakwa bersama rekan-rekannya telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, melalui penunjukan langsung. Dia menunjuk PT Lasindo milik Musfar Aziz dalam proyek pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 pada 2004. Penunjukan langsung tersebut disetujui mantan atasan terdakwa, Bachtiar Chamsyah yang kala itu menjabat Mensos. Sebagai penyelenggara negara, Amrun dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya.
“Amrun bersama-sama Bachtiar juga didakwa telah melakukan penggelembungan harga atas 6000 unit mesin jahit, senilai Rp7,3 miliar, atau Rp1,22 juta per unitnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2004. Penggelembungan harga juga dilakukan atas pengadaan 4615 unit mesin jahit yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2004. Kedua pengadaan tersebut telah memperkaya Musfar Aziz sebesar Rp13 miliar.
“Perbuatan terdakwa memperkaya Musfar Aziz selaku Direktur Utama sekaligus pemilik PT Lasindo sebesar Rp7,3 miliar yang bersumber dari APBN 2004. Serta memperkaya Musfar Aziz sebesar Rp5,8 miliar yang bersumber dari ABT 2004,” jelas Jaksa Supardi.

Sementara, dalam pengadaan 2800 sapi impor yang bersumber dari dana APBN 2004, dikeluarkan anggaran senilai Rp19,4 miliar. Terdakwa melakukan penunjukan langsung atas PT Atmadhira Karya milik almarhum Iken BR Nasution sebagai rekanan, sesuai keinginan Bachtiar Chamsyah.

“Terdakwa memerintahkan bawahannya membuat nota dinas tertanggal 3 Desember 2009 perihal penunjukan langsung pengadaan sapi yang kemudian disetujui Bachtiar Chamsyah,” kata Jaksa Irene Putri.
Dalam pengadaan sapi, penggelembungan harga senilai Rp19,5 miliar dari harga asli Rp17,2. “Harga sapi yang seharusnya Rp6,1 juta per ekor, dinaikkan hingga Rp6,9 juta per ekor. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sekitar Rp3,6 miliar.

Atas perbuatannya, politikus Partai Demokrat tersebut didakwa pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Amrun pun terancam pidana penjara maksimal 20 tahun penjara.
Terhadap dakwaan tersebut, Amrun beserta penasehat hukumnya akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). Amrun pun sempat mengungkapkan, tuduhan atas dirinya tidak tepat. Dia menuding mantan atasannya Bachtiar Chamsyah yang bertanggung jawab atas pengadaan mesin jahit dan sapi impor tersebut. “Saya tidak mengerti bisa jadi tersangka atau terdakwa. Saya ‘nggak mengambil kebijakan dan saya tidak menikmati uang negara. Mengambil kebijakan itu Bachtiar Chamsyah sebagai Mensos. Saya bingungnya disitu,” jelas Amrun, usai persidangan.

Amrun bersikukuh tak merasa melakukan korupsi, apalagi mengambil uang untuk kepentingan dirinya sendiri. Usai sidang, ia balik menumpahkan semua kesalahan semua ini kepada Bachtiar Chamsyah, mantan atasannya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial.

“Saya enggak mengambil kebijakan dan saya tidak menikmati uang negara. Pengambil kebijakan itu pak Bachtiar Chamsyah sebagai Menteri Sosial. Saya bingungnya di situ (kenapa jadi begini),” imbuh mantan sekdaprovsu ini. (ken/jpnn)

JAKARTA- Para pejabat Pemprov Sumut yang dicopot dari jabatannya oleh Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, punya harapan besar untuk bisa kembali menduduki jabatannya. Pasalnya, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun tangan mengevaluasi nama-nama pejabat yang dimutasi Gatot tanpa melalui konsultasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni menjelaskan, hingga kemarin pihaknya belum menerima penjelasan dari Gatot terkait kebijakan mutasi yang dinilai menabrak aturan itu. Diah mengatakan, pihaknya hanya mau menerima penjelasan tertulis dari Gatot. Laporan penjelasan dari Gatot itu harus disertai daftar nama pejabat yang dimutasi beserta alasan-alasannya.

“Laporannya bagaimana, nanti kita evaluasi. Ini nggak (layak dimutasi), ini nggak (layak dimutasi). Kalau nggak sesuai (aturan), ya batal,” tegas Diah kepada Sumut Pos di kantornya, kemarin (19/9).
Karena pentingnya laporan penjelasan tertulis Gatot itu, Diah menyesalkan sikap Gatot yang hingga kini belum juga membuat laporan dimaksud. “Belum dijawab surat teguran kita.

Harus ada laporan tertulis,” tegas birokrat karir asal Semarang itu.
Yang membuat Diah jengkel, banyak diantara pejabat yang dimutasi itu, tidak mendapat jabatan baru, alias non job. Menurut Diah, tidak semestinya pejabat langsung di-nonjob-kan, tanpa alasan yang jelas. “Non job itu kalau melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Diah.

Diceritakan Diah, pada pekan silam, pihaknya sudah menyampaikan masalah ini kepada Irwasda Pemprov Sumut, Nurdin Lubis, saat kandidat kuat calon Sekdaprov itu bertemu dengannya di kantor kemendagri. “Saya sampaikan lewat inspektorat, Pak Lubis itu,” terang Diah.

Sebelumnya diberitakan, para pejabat yang dicopot Gatot enggan mengajukan gugatan ke  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, berdasarkan pengalaman, putusan PTUN tidak efektif dan seringkali tidak diindahkan oleh pihak tergugat.

Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang mantan pejabat Pemprov Sumut yang menjadi ‘korban’ kebijakan Gatot, kepada koran ini di gedung Kemendagri, Jakarta, dua pekan silam. Dia enggan ditulis namanya di koran ini, lantaran meski sudah tidak punya jabatan, dia masih seorang PNS di Pemprov Sumut.

“Kami sudah bicara dengan kawan-kawan yang lain, jika menggugat ke PTUN, percuma saja. Nanti masih ada banding-banding segala, dan toh tidak efektif di PTUN itu,” ujar pria yang mengaku kini sudah non job itu.
Dia datang ke Kemendagri guna berkonsultasi masalah pemutasian tanpa konsultasi dengan Mendagri Gamawan Fauzi itu. Dia cerita, ada rencana ratusan pejabat yang dicopot Gatot membuat surat pernyataan bersama dan disampaikan ke mendagri. “Dalam waktu dekat kami akan membuat surat pernyataan bersama, yang ditandatangani oleh semua,” ujarnya. (sam)

JAKARTA-Mabes Polri menyatakan Briptu Norman Kamaru masih punya sisa kewajiban dinas empat tahun lagi. Sebagai seorang tamtama polisi, Norman minimal harus bertugas selama 10 tahun.

“Dia masih enam tahun, jadi sebenarnya masih ada kekurangan masa tugas,” ujar Kadivhumas Polri Irjen Anton Bachrul Alam, usai menemui keluarga Norman yang datang dari Gorontalo di Mabes Polri, kemarin (19/9).

Pertemuan berlangsung akrab dan santai di ruang dinas Kadivhumas. Idris menyampaikan alasan bahwa Norman ingin berkonsentrasi dengan karir barunya sebagai penyanyi. “Jadi, kami minta restu dari Bapak,” katanya.

Selama ini, konsentrasi Norman, lanjut Idris bercabang dua. Selain masih sebagai polisi anggota Brimob Polda Gorontalo, Norman juga menerima banyak order sebagai artis baru. “Karena itu, lebih baik dia mengundurkan diri saja,” katanya.
Di Istana, Kapolri Jenderal Timur Pradopo memberi sinyal akan merestui pengunduran Norman. “Kalau mencari karir yang lebih baik tidak apa-apa,” katanya. Kapolri akan memerintahkan Kapolda Gorontalo untuk menindaklanjuti permintaan Norman. “Saya cek ke Kapoldanya,” kata jenderal alumni Akpol 1978 itu. (rdl/fal/jpnn)