Home Blog Page 14590

Direksi BUMD Diumumkan 20 Oktober

MEDAN- Nama-nama direksi di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah naungan Pemko Medan akan segera diumumkan. Informasi yang diperoleh Sumut Pos, pengumuman siapa-siapa yang akan menduduki posisi empuk di Perusahaan Daerah (PD) Pasar, PD Rumah Potong Hewan dan PD Pem bangunan akan dipublikasikan Kamis (20/10) mendatang.

“Kalau tidak salah, sekitar tanggal 20 Oktober ini,” kata seorang calon direksi BUMD yang enggan disebutkan namanya, ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (10/10). Ditambahkannya, tanggal pengumuman tersebut berdasarkan penyesuaian dengan agenda Wali Kota Medan.

Hal itu dibenarkan Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan Arif Tri Nugoho yang juga panitia rekrutmen Direksi BUMD. “Rencananya tanggal segitu (20 Oktober, Red). Tapi, itu tidak ada hubungannya dengan acara resepsi pernikahan putra wali kota di Medan,” katanya.

Mengenai nominasi yang berpeluang terpilih, pria berkacamata ini tidak menjawab secara detil. “Fit and profer tesnya sudah. Nantinya, dari 40 orang calon yang ada, akan terpilih empat orang untuk Direksi PD Pasar, tiga orang untuk Direksi PD Pembangunan dan tiga orang lainnya mengisi jabatan Direksi PD RPH,” jawabnya.

Sekda Medan Syaiful Bahri yang juga ditanya mengenai rekrutmen Direksi BUMD tersebut, hanya menjawab masih dalam proses. “Belum ada perkembangan lain, semuanya masih dalam proses,” ungkapnya.(ari)

‘Penyelewengan’ Dana Reses Sudah Tradisi

MEDAN- Banyak pihak, terutama anggota DPRD Sumut meragukan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang mengungkap kebobolan pada mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran (TA) 2010 senilai puluhan miliar rupiah. Meski demikian, BPK RI tetap bersikukuh untuk meyakini kebenaran laporan.

Penegasan ini diungkapkan Humas BPK RI perwakilan Sumatera Utara, Mikael Togatorop. “Berdasarkan LHP BPK RI tersebut, benar. Tanpa terkecuali mengenai dana reses anggota DPRD Sumut,” katanya saat dikonfirmasi mengenai, Minggu (9/10).

Mikael juga membenarkan, ada anggota dewan atau tim yang berupaya melakukan klarifikasi. Namun, upaya klarifikasi
tidak dalam konteks resmi. “Sejauh ini, kami menunggu laporan tertulis dari kegiatan reses yang dilakukan para anggota DPRD Sumut itu,” ungkapnya.

Apa motif “dibongkarnya” dugaan penyelewengan dana reses anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 pada tahun 2010?

Mikael Togatorop menegaskan, pemeriksaan anggaran dana reses anggota DPRD Sumut juga dilakukan terhadap anggota dewan pada periode-periode sebelumnya. “Semua anggaran khususnya mengenai dana reses, tidak hanya pada anggota dewan periode ini. Tapi juga pada anggota dewan sebelum-sebelumnya. Hanya saja, pada pemaparan LHP BPK beberapa waktu lalu memfokuskan, pada anggaran di Tahun 2010,” jelasnya.

Mikael bahkan dengan tegas mengungkapkan, dugaan penyelewengan anggaran atas dana reses anggota DPRD Sumut, tidak hanya terjadi pada Tahun 2010. Dugaan penyelewengan juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, terutama masa 2009. “Di Tahun 2009 juga ada. Tapi angkanya saya lupa. Temuan itu juga, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006, tentang keuangan daerah,” jawabnya.

Di lain pihak, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga mengatakan, munculnya persoalan ini karena terjadi ketidaksepahaman. “Ini karena miss persepsi. Pengurusan segala sesuatunya terhadap kegiatan reses yang dilakukan saat ini, pada dasarnya merupakan tradisi. Jadi kalau ada anggota dewan reses ke daerah pelosok atau terpencil, kemudian ada suatu acara makan dan sebagainya, bagaimana meminta kuitansinya. Dan ini terjadi sejak dulu. Aneh, kenapa yang saat ini saja dipersoalkan. Kenapa yang dulu-dulu tidak,” tukasnya.

Dalam kaitannya dengan hal itu pula, Chaidir mengutarakan, tradisi tersebut dilatarbelakangi aturan yang sama. Sehingga, dibutuhkan adanya revisi terhadap aturan-aturan yang menjadi landasan kegiatan reses serta mengenai penganggarannya dan pertanggungjawabannya.

“Saya pikir, aturan yang menjadi panduan dalam kegiatan ini sudah selayaknya untuk direvisi. Agar, hal seperti ini tidak terjadi lagi,” cetusnya.(ari)

Mutasi Ngawur, Serapan APBD Jeblok

Pejabat ‘Korban Mutasi’ Diminta Ngadu ke BKN

JAKARTA-Kebijakan Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho melakukan mutasi besar-besaran di jajaran Pemprov Sumut, tidak hanya memicu keresahan pegawai tapi juga menjadi faktor penyebab jebloknya serapan APBD Pemprov Sumut. Seperti diketahui, serapan APBD tahun 2011 Pemprov Sumut hingga Agustus 2011 baru mencapai 43,68 persen
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Sekjen FITRA) Yuna Farhan mengatakan, mutasi besaran-besaran yang dilakukan sangat berpengaruh kepada daya serap APBD. Dia membeberkan dua argumen terkait pernyataannya itu.

Pertama, mutasi yang dilakukan di tingkat jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala dinas, berpengaruh pada masalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran. “Kepala dinas itu kan kuasa pengguna anggaran, pejabat setingkat kabag itu pelaksana anggaran. Kalau jabatan itu digeser-geser, ya soal siapa yang meneken penggunaan anggaran, juga geser-geser. Ini menyangkut siapa yang bertanggung jawab. Apalagi jika masih plt, dia pasti gamang,” ujar Yuna Farhan kepada Sumut Pos, kemarin (9/10).

Penjelasan kedua, dengan berganti-gantinya pejabat, maka proses tender sebuah proyek menjadi lamban. Pasalnya, bukan rahasia lagi, kekuatan politik di tingkat lokal selalu bermain mengincar proyek. Mereka sudah membentuk calo atau mafia, dengan jaringan pejabat yang ada di pemda.

“Tatkala para pejabatnya diganti-ganti, otomatis mereka perlu waktu lagi membentuk jaringan dengan anggota baru. Ketika deal antarmereka belum tercapai, maka tender akan molor, proyek jadi terlambat dikerjakan, dan serapan APBD jadi rendah,” papar Yuna.

FITRA sendiri, kata Yuna, sudah menggelar survei mengenai serapan APBD di sejumlah daerah. Memang diakui, ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya daya serap APBD. Faktor eksternal, misalnya terkait pencairan dana pembangunan infrastruktur daerah (DPID), yang biasanya baru masuk di APBD Perubahan, tatkala waktu tinggal tersisa tiga bulan. Begitu juga kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang turun tiga kali dalam setahun, juga menjadi pemicu lambannya penyerapan APBD.

“Pola pencairan dana dari pusat yang tiga kali itu menyebabkan pemda baru tahu persis berapa sebenarnya uang yang ada setelah APBD-P. Kalau APBD murni itu kan biasanya hanya angka-angka estimasi. Ini karena 70 persen hingga 80 persen APBD mengandalkan dana dari pusat,” terangnya.

Sedang faktor internal, lanjutnya, menyangkut pola kerja pegawai di pemda masing-masing. “Yang terjadi, rata-rata Januari hingga Mei itu mereka masih santai-santai. Mei hingga Juni, baru semangat. Kalau kepala daerahnya tegas, memacu kinerja pegawainya, ya daya serap APBD-nya bisa bagus,” kata Yuna.

Terkait mutasi besar-besaran yang dilakukan Gatot, sebelumnya telah diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi mengancam akan segera mengeluarkan surat teguran kedua kepada Gatot.

“Kita akan tegur lagi. Kalau tidak segera bersikap, kita tegur lagi,” ujar Gamawan Fauzi kepada Sumut Pos di kantornya, Jakarta, Jumat pekan lalu (7/10).

Meski tidak menyebutkan bagaimana isi laporan dari Gatot yang sudah diterimanya, Gamawan memberi sinyal kekecewaaanya atas laporan Gatot itu. Kemungkinan besar, laporan Gatot sama sekali tidak mengubah atau menganulir mutasi besar-besaran yang telah dilakukannya, seperti diminta Gamawan. Sumber Sumut Pos ini menyebut, laporan Gatot memang sama sekali tidak masuk pada substansi yang dikehendaki mantan gubernur Sumbar itu. Karenanya, Gamawan kecewa dan akan melayangkan surat teguran kedua yang sudah tentu lebih keras.

“Kan baru sekali kita tegur. Kita akan kirim teguran lagi,” ujar Gamawan singkat, lantaran buru-buru mengejar waktu untuk agenda kerja di luar kantor.

Terpisah, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto menyarankan, para pejabat yang merasa menjadi korban kebijakan mutasi ngawur bisa membuat pengaduan ke BKN.  Pengaduan itu nantinya ditelaah Deputi Pengendalian Kepegawaian BKN. (sam)

Baca juga: Wacana Hak Angket Digulirkan

Berikutnya Rally Wisata

Sumut Pos-Caisar Fun Bike, Walk and Aerobic

Masyarakat Kota Medan yang biasa melakukan rutinitas olahraga di Lapangan Merdeka pada Minggu pagi, tersentak akibat tumpahnya 4.000-an orang berkaos hijau yang merupakan peserta Sumut Pos-Caisar Fun Bike, Walk and Aerobic di sana, Minggu (9/10).

Acara yang diawali dengan fun bike dan fun walk itu diikuti ribuan masyarakat Kota Medan dengan antusias. Bukan hanya remaja dan orang dewasa, tapi juga anak-anak hingga lansia juga turut bergabung dalam kegiatan ini. Kegiatan ini juga menarik simpati anggota DPD RI untuk Sumut Palindungan Purba untuk mengikutinya hingga kegiatan berakhir.

Manager Divisi Promosi Caisar Spring Bed Irfan Nazri menjelaskan, kegiatan duet bersama Sumut Pos yang didukung berbagai pihak dan sponsor ini merupakan kegiatan dalam rangka memasyarakatkan olahraga. “Seperti kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu tujuan utama kita untuk kegiatan ini,” terangnya di sela-sela kegiatan berlangsung.

Ia juga berharap, dengan kegiatan yang perdana dilakukan pihaknya bersama Sumut Pos ini, bisa menjadi agenda rutin PT Cahaya Bintang Selatan pada tahun-tahun berikutnya. “Kita melihat antusias masyarakat cukup tinggi, kita akan mengagendakan kegiatan ini pada tahun-tahun berikutnya,” tutur Irfan.

Tentunya tak muluk-muluk, dengan adanya kegiatan ini sebagai ajang promosi produk perusahaannya, ia berharap penjualan bisa terus meningkat ke depannya. “Kita juga berusaha mengenalkan produk kita ini di Sumut-Aceh. Kita berharap Caisar bisa menjadi market leader nantinya di sini (Sumut, Red) dan Aceh,” kata Irfan lagi, sekaligus mengucapkan terimakasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara tersebut.

Pada kegiatan itu, peserta mendapat T-Shirt, snack dan diberi kesempatan mengikuti  lucky draw dengan hadiah menarik seperti sepeda, spring bed, TV, hand phone, kompor gas, rice cooker, setrika dan masih banyak hadiah lainnya.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Redaksi Sumut Pos Hirzan yang juga hadir pada kegiatan tersebut menyatakan, kegiatan Sumut Pos-Caisar, Fun Bike, Walk and Aerobic ini merupakan rangkaian acara HUT  ke-10 Harian Sumut Pos.
Senada dengan Irfan, Hirzan juga mengungkapkan kegiatan ini merupakan satu komitmen Sumut Pos untuk memasyarakatkan olahraga kepada masyarakat Sumut. “Ini terbukti dari serangkaian kegiatan yang selalu digelar Sumut Pos di berbagai tempat di Medan-Sumut, seperti Senam Pagi Bersama Sumut Pos,” ungkapnya.

Hirzan lebih lanjut menjelaskan, dari rangkaian acara dalam memeriahkan satu dekade Sumut Pos ini, maka acara puncaknya akan digelar Rally Wisata pada Minggu (23/10) mendatang. “Seperti tahun-tahun sebelumnya, Rally Wisata ini akan mengambil rute start dari Lapangan Merdeka dan finish di Them Park Pantai Cermin Serdang Bedagai. Hingga saat ini, sudah terdaftar 200 peserta untuk mobil dan 500 peserta untuk sepeda motor,” paparnya.

Bagi masyarakat Sumut khususnya Kota Medan, jika ingin bergabung mengikuti Rally Wisata bersama Sumut Pos, bisa langsung melakukan pendaftaran ke Kantor Harian Sumut Pos di Gedung Graha Pena Jalan Sisingamangaraja Medan Amplas.

Untuk peserta mobil, hanya perlu membayar sebesar Rp300 ribu dan sepeda motor hanya dikenakan biaya Rp75 ribu per peserta. “Setiap peserta berhak mendapatkan T-shirt, snack, makan siang dan kupon lukcy draw. Rally wisata ini akan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Selain itu, seluruh peserta bebas masuk ke theme park gratis dan akan dihibur oleh artis ibu kota,”  terang Hirzan lagi. (rahmat sazaly)

Bangun Jati Diri, Cerdaskan Bangsa

Jubileum 150 HKBP Wilayah II Berlangsung Sukses

MEDAN-Ribuan jemaat HKBP dari seluruh Distrik se-Sumatera Utara memadati Stadion Teladan Medan, melaksanakan Ibadah Raya Jubelium 150 Tahun HKBP, Minggu (9/10).

Turut hadir dalam acara tersebut Menko Kesra HR Agung Laksono, Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST, Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk, Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu, Wakapoldasu Sahala Allagan, Kajatisu Basuni Syarif SH.

Pangkosek Hanudnas Marsma Bonar Hutagaol, Jenderal (Purn) Luhut B Panjaitan, Ketua Nasional Jubileum Edwin Pamimpin Situmorang SH MH, Ketua FKUB Sumut DR Maratua Simanjuntak, anggota DPD RI Drs Rudolf M Pardede dan Parlindungan Purba, Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap MM, Bupati Simalungun DR JR Saragih, Sekda Taput, Drs Sanggam Hutagalung MM, Uskup Agung Medan, pemimpin lintas denominasi gereja, tamu luar negeri dan anggota DPRD Sumut.

Dalam kata sambutannya, Menko Kesra mengajak seluruh umat beragama merefleksikan kasih Tuhan kepada kaum papa melalui penanggulangan kemiskinan. “Kita juga harus menanam rasa simpati dan empati sekaligus bertindak nyata dengan berpegang pada prinsip kerukunan, kemitraan, dialog dan toleransi,” katanya.

Agung Laksono juga menyampaikan selamat dan suka cita atas terselenggaranya Jubileum 150 Tahun HKBP Wilayah II. “Semoga Tuhan melimpahkan kekuatan dalam menunaikan tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani melalui pelayanan kepada jemaat, masyarakat, bangsa dan negara. Pelayanan umat adalah esensi tugas gereja dimanapun. Melayani, mencintai, memberi sambil terus-menerus memberikan pelita kehidupan kepada semuanya adalah sebuah tugas mulia, yang menyirami kehidupan rohani umat, serta dengan sendirinya tutur memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kedamaian bangsa,” ucapnya kepada jemaat HKBP di Stadion Teladan.

Plt Gubernur Gatot Pujo Nugroho dalam kesempatan itu mengungkapkan rasa bangga, walaupun pelaksanaan ibadah raya berada di tengah keberagaman, tapi suasana kondusivitas tetap terjaga. “Kita ingin Sumut mandiri, maju, sejahtera dan tetap dalam bingkai keberagaman. Keberagaman menjadi modal sosial bagi kita, dalam rangka Jubileum 150 Tahun HKBP atas pemerintah provinsi dan masyarakat Sumut, menyampaikan aspresiasi yang tinggi dan dapat menjadikan kegiatan menjadi momentum kesadaran kolektif jemaat ke arah yang lebih baik, sesuai dengan dua goal HKBP, yakni non fisik dan fisik,” ungkapnya kepada jemaat.

Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengharapkan, melalui pesta Jubileum 150 Tahun HKBP ini umat beragama lebih taat demi peradaban. “Dapat meningkat kualitas umat yang lebih dan torelan. Marilah kita bersatu dan bahu membahu sesama umat beragama,” tuturnya.

Ketua FKUB Sumut, Dr H Maratua Simanjuntak menyampaikan, perayaan jubileum ini mengingatkan kembali akan peran besar Pdt Dr IL Nommensen sebagai misionaris yang membawa kekristenan ke tanah Batak (Tapanuli). “Untuk itu FKBU Sumut menyambut baik atas perayaan Jubileum 150 tahun HKBP hari ini, sebab baik secara langsung maupun tidak langsung, gereja HKBP telah menjadi mitra kerja FKUB Sumut dalam membentengi dan memelihara kerukunan di Sumut, menghindari konflik sosial apalagi konflik agama yang sering dijadikan alat untuk mengganggu kerukunan dan kedamaian masyarakat,” katanya.

Tema Jubileum 150 Tahun HKBP “Hendaklah Hidupmu Tetap di Dalam Dia, Berajar, Dibangun dan Bertumbuh di Dalam Dia” sesuai firman Tuhan yang dikutip dari Kolose 2:6-7. Sedangkan sub tema “Dengan Jubileum 150 Tahun HKBP, HKBP membangun jati dirinya sebagai gereja yang bersumber kepada Alkitab, beribadah dan mencerdaskan seluruh warga-Nya, bersaksi dan melayani di tengah-tengah masyarakat serta mandiri di bidang teologi, daya dan dana”.
Ketua Umum Panitia Jubileum 150 Tahun HKBP Wilayah II, Dr RE Nainggolan MM memaparkan berbagai kegiatan social yang dilakukan panitia selama ini. Baik dalam bentuk pelayanan berobat gratis kepada 80 ribu lebih masyarakat kurang mampu, tanpa harus memandang agama, suku dan status lainnya, juga gerakan pelestarian lingkungan melalui penghijauan missal oleh jemaat HKBP di berbagai tempat di wilayah II.

“Dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada Yayasan Surya Kebenaran Internasional dengan Pembina Pdt Bambang Jonan, drg Anita dan segenap relawan yang senantiasa tidak pernah mengenal lelah untuk memberikan darma baktinya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam mensukseskan pelayanan kesehatan gratis yang dilakukan panitia Jubileum 150 tahun HKBP Wilayah II,” kata mantan Sekda Provinsi Sumut ini.
Ditegaskan RE Nainggolan, jemaat yang hadir datang dari berbagai tempat, dari desa maupun kota, dari wilayah di Sumut. “Mereka terdiri dari Ama, Ina, bahkan Naposo Bulung, Remaja, dan khususnya Anak-anak Sekolah Minggu karena mereka akan menerima tongkat estafet untuk menghadiri, merayakan, dan menyelenggarakan Jubileum 200 tahun HKBP, 50 tahun kedepan, pada tahun 2061 yang akan datang. Terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan pemerintah kepada mereka, sehingga mereka bisa ber-jubileum dengan wajah gembira dan bahagia,” tambahnya.

Ephorus HKBP, Pdt Dr Bonar Napitupulu mengatakan, Jubileum gereja adalah kegiatan berdasarkan Tahun Yobel dalam alkitab, sebagaimana tertulis dalam Imamat 25:8-22. “Oleh sebab itu Jubileum itu berlangsung dalam kurun waktu 50 tahun. Tapi HKBP menyadari bahwa satu generasi adalah 25 tahun, maka HKBP memutuskan melakukan perayaan Jubileum dalam kurun waktu 25 tahun walaupun harus tetap dalam roh, jiwa dan penghayatan tahun Yobel,” terangnya.

Sebelum acara nasional dimulai, dilakukan prosesi yang diawali dengan blazz music, lalu masuk barisan pembawa bendera HKBP dan bendera Jubileum, yang kemudian diikuti unsure Pemimpin Pusat HKBP, Praeses HKBP ke-9 Distrik di wilayah II, Nahdlatul Ulama (NU), Katolik, Methodist, segenap perwakilan dari gereja-gereja Lutheran, Calvinis dan Aras Nasional. Lalu perwakilan Sekolah Minggu, Remaja, Naposobulung, Ama, Ina, dan Lansia dari jemaat HKBP. Disusul para Pendeta HKBP yang ada di wilayah II, Guru Jemaat, Bibelvrow, Diakonis, barisan pembawa Vandel Distrik HKBP pada wilayah II dan Bendera Jubileum 150 Tahun HKBP serta ditutup dengan rombongan blazz music.

Pemberian penghargaan kepada pemenang paduan suara diberikan oleh Menko Kesra didampingi Plt Gubsu, Wali Kota, Ketua Umum Panitia Nasional, Ketua Umum Panitia Wilayah II dan Ketua Panitia Festival Koor Wilayah II. Lalu penyerahan piagam penghargaan kepada Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) dan daftar Bank Donor Darah HKBP kepada Ketua PMI Sumut oleh Ephorus HKBP didampingi Ketua Umum Panitia Wilayah II dan Ketua Bidang Kesehatan, serta diakhiri dengan koor massal oleh Naposobulung HKBP (N-HKBP) dengan konduktor Marudut Tambunan.

MC Jubileum 150 Tahun HKBP Wilayah II, Choky Sitohang, dari atas panggung dengan ceria berkata, 120 ribu jamaat HKBP dari sembilan distrik wilayah II memenuhui Stadion Teladan. “Ini sangat menggembirakan bagi saya karena bisa menjadi pembawa acara Jubelium 150 Tahun HKBP,” kata Choky.

Kemudian acara hiburan diisi pujian yang dibawakan R and B Trio, Putri Ayu Silaen dan Ray Tambunan. Acara juga diisi dengan teatrikal oleh muda-mudi HKBP dan paduan suara dari gereja undangan yang turut hadir.(jon)

Angkat Beban Berat Calhaj Kena Hernia

MEDAN- Jamaah calon haji (Calhaj) diingatkan untuk menjaga kesehatan sejak awal. Selain mengantisipasi cuaca ekstrim di tanah suci, jamaah diminta tidak mengangkat beban terlalu berat. Peristiwa yang dialami Jasung Kunong Maarif Pasaribu, calhaj asal Padang Lawas (Palas), yang mengalami gangguan perut (hernia/usus turun) sesampainya di Jeddah, Jumat (7/10). Atas hal tersebut, Jasung terpaksa dilarikan ke RS King Faad Jeddah Koordinator Humas PPIH Embarkasi Medan Sazli Nasution menuturkan, berdasarkan informasi dari Media Center Haji di Jeddah, hingga Minggu (9/10), jamaah calhaj kloter VI ini masih mendapatkan perawatan intensif.  “Jamaah calhaj ini mengalami hernia akibat mengangkat barang-barang berat. Harusnya seorang yang memiliki gejala penyakit demikian tak diijinkan melakukan itu,” ungkapnya, Minggu (9/10).

Namun, menurut informasi yang diperoleh dari tim medis, Jasung akan segera membaik dan bisa kembali melanjutkan ibadah haji. “Dari catatan pemeriksaan terakhir tim medis, tak ada ditemukan usus yang terbelit atau terlipat. Maka pihak keluarga tak perlu cemas. Tenang saja, karena Jasung akan segera pulih,” ujar Sazli.

Doakan Medan

Pada kloter VIII, terdapat seorang Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy yang terdaftar sebagai jamaah calhaj Embarkasi Medan. Pada kepergian pertamanya ini ke tanah suci, ia berniat menyempurnakan ibadahnya sebagai seorang muslim.

Menurutnya, keinginan berangkat haji ini telah direncanakan sejak 2004 lalu. Namun banyaknya persoalan dan hal-hal lainnya telah menunda keberangkatannya. “Saya baru bisa berangkat sendiri, karena kemampuannya baru sedemikian,” terangnya, Minggu (9/10).

Selaku wakil rakyat, ia menyatakan akan menyempatkan secara pribadi untuk mendoakan Kota Medan di sela-sela doanya nanti di Makkah. “Agar masyarakat Medan tak ditimpa musibah akibat maraknya maksiat yang begitu terang-terangan dilakukan. Sebab, ketika Allah SWT menurunkan azab tak memilih korban sebagai sasarannya,” jelas Ikrimah.
Ia juga berencana mendoakan semua pihak di pemerintahan agar menjadi sosok manusia yang baik. “Ini bertujuan membenahi Medan sebagai kota yang madani dan diberkahi oleh Allah SWT serta memiliki masyarakat yang tentram dan damai,” kata Ikrimah lagi.

Ikrimah juga menyediakan doa khusus untuk keluarganya. Ia nantinya berdoa agar sang istri diberikan kesabaran ekstra dalam menjaga anak-anaknya ketika ia berangkat haji. “Karena anak-anak selalu mencari saya saat malam hari,” tuturnya.

Mengenai pelayanan haji, sambungnya, para petugas harus lebih sabar menghadapi para jamaah yang umumnya berusia 50 tahun ke atas. Sehingga bisa memberikan pelayanan khusus yang tetap profesional kepada para jamaah. (saz)

SBY-Hatta Jadi Saksi, Maskawin 13 Keping Emas

Ketika Amien Rais dan Zulkifli Hasan Besanan

Amien Rais dan Zulkifli Hasan resmi besanan. Kemarin Ahmad Mumtaz Rais, putra ketiga Amien, mempersunting Futri Zulya Savitri, putri sulung Zulkifli. Presiden SBY dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjadi saksi akad nikah keduanya.

Priyo Handoko, Jakarta

“Rasanya lega. Alhamdulillah,” kata Amien Rais. “Ya, alhamdulillah. Sudah plong,” timpal Zulkifli Hasan. Percakapan spontan itu muncul dari keduanya tak lama setelah prosesi ijab kabul pernikahan putra-putri mereka, Ahmad Mumtaz Rais dan Futri Zulya Savitri, yang berlangsung di rumah dinas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Jalan Denpasar Raya, Sabtu (8/10).

Amien selama ini dikenal sebagai tokoh reformasi. Dia juga pendiri sekaligus mantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN). Perjalanan karir politiknya mencapai puncak saat menjabat ketua MPR periode 1999-2004. Sedangkan Zulkifli juga dikenal luas sebagai tokoh PAN. Sempat menjadi Sekjen DPP PAN periode 2005-2010, Bang Zul -begitu Zulkifli Hasan biasa disapa- kini menjabat menteri kehutanan.

Fakta tersebut tak urung memunculkan istilah yang agak nakal. Yakni, “pernikahan politik”. Tapi, Mumtaz Rais langsung mementahkan hal itu secara halus. Di hadapan wartawan, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN itu memuji istrinya habis-habisan.

“Dari fisik, cantik. Yang lebih utama, dia muslimah yang sangat rajin. Rajin membaca, rajin olahraga, dan tepat waktu. Rajin cuci piring juga kapan-kapan,” kata Mumtaz, lantas terkekeh. Futri Zulya Savitri yang duduk di sebelah Mumtaz ikut tertawa lepas dengan pipi agak kemerahan. Menurut Mumtaz, dirinya bersama istri berencana umrah dalam waktu dekat. Dari Tanah Suci, perjalanan “bulan madu” akan diteruskan ke Athena, Yunani.

Mengapa memilih negara itu? “Sekarang ini kan Eropa Timur lagi krisis, termasuk Yunani. Mungkin di sana (barang) lagi murah-murah,” canda pria kelahiran Jogjakarta, 17 September 1983, itu.

Prosesi akad nikah Mumtaz dan Futri berjalan lancar. Tampil serasi dalam besutan kebaya putih, acara digelar dengan nuansa adat Lampung -sesuai dengan asal Zulkifli Hasan. Saat itu gelar kehormatan sekaligus diberikan kepada dua mempelai oleh para pemangku adat. Mumtaz diberi gelar adat Raden Perwiranegara, sedangkan Futri bergelar Raden Ratu Kesuma. “Pemberian gelar adat ini disesuaikan dengan garis keturunan,” kata pembawa acara.

Sebagai maskawin, Mumtaz memberikan 13 keping emas yang masing-masing seberat 40 gram. Bila diasumsikan harga emas sekarang Rp 500 ribu per gram, dikonversi menjadi uang nilai maskawin Mumtaz lebih dari Rp 260 juta. “Jumlah 13 keping itu mengikuti tanggal lahir istri,” terang Mumtaz. Futri yang baru saja lulus dari Master of Busines Administration, Australian Nasional University (ANU), itu memang lahir di Jakarta pada 13 Mei, 23 tahun lalu.
Akad nikah Mumtaz dan Futri semakin istimewa karena dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berserta Ny Ani Yudhoyono. Presiden SBY menjadi saksi pernikahan atas permintaan pihak keluarga mempelai perempuan. Saksi dari pihak keluarga laki-laki adalah Ketua Umum DPP PAN yang juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

“Saya sangat berterima kasih atas kerawuhan (kehadiran, Red) Pak SBY. Kalau nanti dua mempelai sudah punya anak, buka album, pasti akan sangat bangga karena yang menjadi saksi pernikahannya adalah presiden RI,” kata Amien saat memberikan kata sambutan atas nama keluarga. SBY tersenyum simpul mendengarnya.

Dia juga menyampaikan, pada 24 November mendatang, gantian keluarga besar SBY dan Hatta Rajasa yang akan berbesan. Edhie Baskoro Yudhoyono, putra bungsu SBY, bakal menikah dengan Siti Ruby Aliya, putri Hatta Rajasa. “Insya Allah, saya menjadi saksinya,” kata Amien.

Amien mengungkapkan, awalnya pihak laki-laki mengharapkan mantan Presiden BJ Habibie yang menjadi saksi. Habibie sudah menyanggupi. Tapi, secara mendadak, tiga hari yang lalu Habibie membatalkan kesediaannya itu karena sedang menjalani perawatan di RS Jerman. “Saya mencari yang paling tepat. Siapa lagi (kalau bukan) Mas Hatta Rajasa,” tutur Amien.

Sejumlah menteri juga hadir pada akad nikah itu. Di antaranya, Menko Polkam Djoko Suyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri Pendidikan M. Nuh, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam.

Kemudian, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, anggota Wantimpres Emil Salim, dan Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha. Tampak juga Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan dan Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad Wibowo. Resepsi pernikahan akan berlangsung hari ini di hall D Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. (c4/nw/jpnn)

Bulan Madu di Panggung

Thalita Latief-Dennis Lyla

Presenter dan pemain sinetron Thalita Latief resmi menjadi istri pemain bas Lyla Band Dennis Rizky kemarin (9/10). Dua sejoli itu melangsungkan akad nikah dan resepsi di ballroom Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Akad nikah berlangsung siang hari, sedangkan resepsi dilakukan malam harinya dalam balutan adat Minangkabau.
Dennis dan Thalita tampak menawan dengan busana pengantin yang dikenakan. Keduanya kompak mengenakan busana putih berhias bordir emas. Suasana akad nikah yang awalnya ceria dengan adanya tari Minangkabu berubah menjadi suasana haru saat prosesi pernikahan dimulai. Apa lagi ketika Thalita yang berusia 22 tahun sekaligus anak bungsu meminta restu kepada orang tuanya untuk menikah dengan Dennis.

Dennis menikahi kekasihnya dengan maskawin logam mulia dan uang tunai yang terbagi tiga bagian. Yakni, Rp9, 10 gulden (mata uang Belanda sebelum berganti menjadi Euro), dan Rp2011. Uang tunai tersebut melambangkan tanggal pernikahan. Dia juga menggunakan mata uang Belanda karena, selain unik, menunjukkan bahwa Thalita memiliki darah keturunan dari Negeri Kincir Angin itu.

Setelah akad nikah, keduanya melakukan sungkeman. Ayah Thalita tampak kembali menangis dan memeluk putrinya sangat lama. “Waktu sungkem tadi memang kami diberi banyak nasihat. Apalagi, saya kan anak bungsu. Kakak saya juga sudah menikah. Jadi, Papi sama Mami merasa terharu dan bahagia, sedih juga. Sebab, mulai sekarang saya sudah menjadi tanggung jawab suami,” ungkap Thalita.

Kemarin Dennis terlihat berbeda. Dia tidak lagi mengenakan kawat gigi. Ternyata dia sengaja melepas kawat gigi itu supaya terlihat sempurna pada hari bersejarah dalam hidupnya. “Memang sengaja dilepas. Kan mau nikah. Perjuangan banget itu melepas kawat gigi. Sakitnya minta ampun. Tapi, nggak apa-apalah, kan bisa masang lagi,” jelasnya.

Setelah menikah, pasangan tersebut menginginkan berbulan madu ke Bali. Cuma, mereka belum tahu kapan waktunya. Sebab, minggu depan keduanya sudah bekerja. “Minggu depan saya menjadi MC dan bintang tamunya, Lyla. Jadi, kayaknya kita berbulan madu di panggung,” kata Thalita. Dia dan Dennis lantas tertawa. (jan/c4/any/jpnn)

Wacana Hak Angket Digulirkan

Desakan serta kritikan pedas terus dialamatkan sejumlah pihak, terutama anggota DPRD Sumut, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang memutasi 136 pejabat struktural di lingkungan Pemprov.
Setelah hak angket kandas, wacana penggunaan hak angket anggota DPRD Sumut terus menguat. Anggota dewan ingin menyelidiki kebijakan Gatot yang dinilai bertentangan.

Tidak hanya soal mutasi seperti tertuang dalam SK No. 82123/2096/2011, malah melebar pada keinginan mengoreksi kebijakan-kebijakan Gatot yang lain.

“Kalau arah kepemimpinan dan pemerintahannya jelas, anggota dewan siap mengawalnya. Kalau tidak sesuai dengan aturan, mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan yang tidak jelas, anggota dewan lah hadapannya. Muslim Simbolon juga harus dihadapi,” tegas anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Muslim Simbolon.

Ditegaskannya, kebijakan mutasi 136 pejabat yang 26 diantaranya dinonjobkan, bertentangan dengan imbauan atau instruksi Mendagri antara lain, Plt Gubsu harus melanjutkan kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang ada. Kedua, melakukan konsolidasi internal dan ketiga kebijakan yang diambil harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan Mendagri. “Ketiga instruksi ini, tidak satu pun yang dilakukan,” tegas papar Simbolon.

Anggota DPRD Sumut lain, Isma Fadly Ardhya Pulungan, melihat secara kasat mata, kebijaka mutasi ini merupakan hal yang tidak semestinya. “Bila kebjakan Gatot tidak bertentangan dengan aturan, tidak mungkin Mendagri memberi kecaman,” ujar kader Partai Golkar Sumut ini.

Terkait wacana hak angket, Isma Fadly menjawab dengan diplomatis. “Itu hak setiap anggota dewan, dan itu wajar.
Namun, tetap pada kenyataannya akan dibahas pada rapat fraksi. Nah, dari rapat itu baru bisa diketahui seberapa besar peluang untuk diberlakukan atau tidaknya,” terang Sekretaris Komisi A DPRD Sumut ini.(ari)

Pejabat Struktural yang Dinonjobkan

 

Nama Pangkat Jabatan sekarang
1. Ir Wahid Ritonga Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dinas Pengelolaan SD Air
2. Ir Anni Flora Napitupulu Pembina Tk I (IV/b) Staf Dinas Pengelolaan SD Air
3. H Jakfar Bahara Pembina Tk I (IV/b) Staf Dishub
4. Gayo Melkior Gultom Pembina Tk I (IV/b) Staf BKD Sumut
5. Dra Yuniar Pembina (IV/a) Staf di Dinas Pendidikan
6. Ilyas Sitorus Pembina (IV/a) Staf di Dinas Pendidikan
7. Rosmawaty Nadeak Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dinas Pendidikan
8. Rumondang Simamora Pembina (IV/a) Staf di Dinas Perkebunan
9. Ernawati Pembina (IV/a) Staf di Dinas Kessos
10. Ridwan Manurung Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dinas Kessos
11. Tagor Nainggolan Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dinas Kessos
12. Mangisara Pangaribuan Penata Tk I (III/d) Staf di Dinas Kessos
13. Daulat Sembiring Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dinas Kessos
14. Zainuddin SE Pembina (IV/a) Staf di Dinas Perkebunan
15. Ismail Nasution Penata Tk I (III/d) Staf di Badan Perpustakaan dan Arsip
16. Ir Ahyar Pembina (IV/a) Staf di Dinas Pertanian
17. Isdarwani Nafsiah Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dispora
18. Sakiruddin Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dispora
19. Sahat Maringan Siahaan Pembina (IV/a) Staf di Disperindang
20. Yetti Supiah Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dispenda
21. Bahriah Tanjung Penata Tk I (III/d) Staf di Dispenda
22. Syaiful Hadi Nasution Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dispenda
23. M Azhar Harahap Pembina (IV/a) Staf di Dinas Perkebunan
24. Selamat R Simanjuntak Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dinas Bina Marga
25. Syahbudi Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dinas Bina Marga
26. O’ozatulo Ndhara Pembina Tk I (IV/b) Staf di Dinas Bina Marga

Indonesia Tunggu Perundingan

Malaysia Caplok Wilayah Perbatasan

JAKARTA- Pencaplokan wilayah Tanjung Datu dan Camar Wulan di Kalimantan Barat oleh Malaysia belum ditanggapi serius pemerintah Indonesia. Tapi, Indonesia akan bertindak setelah adanya hasil perundingan negara ASEAN mengenai batas wilayah tersebut.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Minggu (9/10) memaparkan persoalan tapal batas antara Indonesia dengan Malaysia itu sebenarnya hanya satu Outstanding Boundary Problems (OBP) atau masalah batas negara antara Indonesia dengan Malaysia.

Permasalahan di Tanjung Datu hingga kini masih dalam proses perundingan The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary (JIM) antara delegasi Indonesia, yang dipimpin Sekjen Kemendagri dengan Malaysia.

“Permasalahan batas patok wilayah Indonesia dengan Malaysia adalah persoalan lama. Pergeseran patok batas wilayah sangat mungkin terjadi. Tapi, persoalan itu sedang dibicarakan melalui perundingan diplomasi agar ditemukan solusi terbaik,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenlu, Michael Tene mengatakan masih ada wilayah di sana yang belum terselesaikan. Untuk itu masih dibutuhkan perundingan mengenai status batas wilayah tersebut.

Hal senada juga disampaikan Juru bicara Kementrian Pertahanan RI, Hartind Asrin. Dia mengatakan untuk wilayah perbatasan darat sektor barat Indonesia (Kalimantan Barat) dan Malaysia (Serawak) ada lima OBP yakni Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D 400 dan Tanjung Datu.

Untuk sektor timur Indonesia (Kalimantan Timur) dan Malaysia (Sabah) terdapat lima OBP yaitu Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, B2700-B3100 dan C500-C600.

“Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km2 (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa) terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin,” katanya.

Hartind menambahkan permasalahan di OBP Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIM. Untuk melakukan pertemuan, JIM diagendakan di tahun sebelumnya, dan JIM ke-36 akan dilaksanakan akhir tahun ini di Indonesia.

Sedangkan Presiden RI melalui Staf Khu sus Kepresidenan Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah memaparkan, masalah pencaplokan wilayah Republik Indonesia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, perlu diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan baik dari pihak Indonesia maupun Malaysia.

“Untuk berita-berita, seperti ini yang terpenting adalah melakukan verifikasi terlebih dahulu benar tidak-nya,”ujarnya.
Menurutnya batas-batas wilayah darat di pedalaman hutan belantara, rentan perubahan karena berbagai faktor. Termasuk faktor alam atau kerusakan patok-patok karena usia.

Persoalan di wilayah tersebut sebenarnya bukan pencaplokan wilayah melainkan ada segmen yang belum terselesaikan statusnya. Segmen daerah itu merupakan wilayah perbatasan laut Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu yang terletak di bagian laut Cina Selatan. Segmen di lautan itu masih masuk dalam OBP.

Artinya, belum ada kesepakatan batas antara Indonesia dan Malaysia dan masih harus dirundingkan. Yang ada hanyalah perjanjian Landas Kontinen di 1969. Sampai sekarang, belum ada perjanjian laut wilayah dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Buktinya, kawasan yang dihuni 1.883 penduduk atau 493 kepala keluarga dan memiliki luas wilayah sekitar 4.750 kilometer persegi. Hingga kini, warga di wilayah tersebut masih aman-aman saja, tak ada riak-riak apapun terdengar. (bbs/jpnn)

1...14,58914,59014,591...15,698Page 14,590 of 15,698