28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14594

Nurdin Lubis Dipanggil Sekjen Kemendagri

Sumringah, Mulai Merapat ke Plt Gubernur

JAKARTA-Hingga kemarin (16/9), Keputusan Presiden (Kepres) yang menetapkan satu nama sebagai sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) Sumut, belum juga terbit. Padahal, Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Boediono sudah menggelar sidang dan menetapkan satu nama pada Senin (12/9) lalu.
Tetapi ada sesuatu terjadi akhir pekan lalu. Entah berkaitan dengan penetapan Sekdaprov Sumut atau tidak, Nurdin Lubis dipanggil Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni. Sayangnya, usai bertemu Diah, Nurdin enggan berkomentar.

Apakah Nurdin menjadi pilihan TPA sebagai sekdaprov? Mendagri Gamawan Fauzi meminta agar menunggu Kepres penetapan sekdaprov. Gamawan memperkirakan, Kepres dimaksud paling lambat sudah terbit akhir bulan ini. “Masih di presiden. Saya juga tunggu kepres-nya. Saya perkirakan segera terbit, ya paling lambat akhir bulan,” ujar Gamawan kepada koran ini di kantornya usai shalat Jumat, kemarin.

Seperti disampaikan sebelumnya, Gamawan mengaku tidak berani memublikasikan nama yang sudah ditetapkan TPA itu, sebelum keluar Kepres. “Jangan bocor dulu. Jangan mendahului presiden,” kilahnya.

Pernyataan Gamawan bisa dimaklumi. Pasalnya, berdasarkan informasi yang digali Sumut Pos, keputusan presiden bisa menganulir hasil sidang TPA. Di era sebelum presiden SBY, beberapa kali terjadi, seorang pejabat yang sudah mengenakan baju resmi pelantikan sebagai pejabat eselon I, tiba-tiba batal lantaran ada keputusan berbeda yang tertuang dalam Kepres. “Karena bisa saja presiden berkehendak lain,” ujar Gamawan beberapa waktu lalu.

Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek juga tidak berani menyebutkan nama Bahkan, saat ditanya apa benar yang ditetapkan sebagai sekdaprov Sumut adalah Nurdin Lubis, Reydonnyzar mengatakan, “Saya tidak mau terpancing pertanyaan wartawan. Haa..ha….”

Sementara, dari informasi yang digali, dari tiga nama yang diusulkan Gatot, Nurdin Lubis paling diunggulkan. Alasannya, lantaran sekda harus klop dengan gubernur sebagai user. Dari ketiga nama itu, Nurdin yang dianggap paling pas ‘bekerjasama’ dengan Gatot.

Sumringah
Nama Nurdin Lubis tampaknya makin berkibar di jajaran pemprov. Dalam kesehariannya, Nurdin terlihat ‘merapat’ ke Pelaksana tugas (Plt) Gubernur, Gatot Pujo Nugroho.

Saat Sumut Pos mewawancarai Gatot, terlihat Kepala Inspektorat Sumut itu langsung memposisikan dirinya berdiri di samping Gatot. Saat asyik mendampingi Gatot, seseorang pejabat di Pemprovsu menghampiri dan menyalami Nurdin Lubis sembari mengucapkan selamat. “Selamat ya pak,” kata pejabat Pemprovsu tersebut kepada Nurdin Lubis.
Nah mendapat ucapan selamat itu, wajah Nurdin Lubis terlihat  sumringah dengan senyum yang lebar, dan membalas ucapan selamat itu dengan kata-kata terima kasih. “Terima kasih ya Bu,” jawab Nurdin.

Plt Gubsu yang ditanyai mengenai nama sekdaprov defenitif yang direstui pemerintah pusat, berupaya menutup-nutupi. “Saya baru pulang. Jadi saya belum tahu informasinya,” jawab Gatot usai dilantik sebagai Kepala Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sumut di Aula Martabe, Lantai II Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, kemarin. Ketika berulang kali ditanya oleh para wartawan, pernyataan Gatot tetap sama, belum mengetahui informasi tersebut.

Sebelum acara pelantikan Kwarda Pramuka Sumut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Suherman yang ditanyai Sumut Pos mengenai hal itu, juga mengaku belum mengetahui informasi kepastian terpilihnya Nurdin Lubis sebagai sekdaprov. “Wah, saya belum tahu. Kita lihat nanti,” jawabnya.(sam/ari)

Jamaah Lansia Diimbau Segera Bayar BPIH

MEDAN- Jamaah haji berusia lanjut (manula) diimbau untuk segera melunasi pembayaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahap tiga, 14 September hingga 19 September mendatang. Pasalnya, hingga kemarin, dari 145 jamaah lansia baru 36 jamaah yang melunasi BPIH “Waktu itu, ada 110 calon jamaah yang tidak melunasi BPIH. Dan itu diserahkan ke pusat. Kemudian, kita mendapat tambahan jatah menjadi 289 orang. Dari jumlah itu, 145 orangnya diperuntukan bagi jamaah yang berusia lanjut antara 81-111 tahun. Dan sekarang sudah 36 orang yang melunasi biaya hajinya.

Pembayaran biaya hajinya, dari tanggal 14, 15 dan 19 September. Jadi, tiga hari kerja,” terang Kepala Kantor Kementerian Agama Sumut (Ka Kemenagsu) Syariful Mahya Bandar saat dikonfirmasi Sumut Pos, Jum’at (16/9).

Ditambahkannya, sebanyak 144 orang dari sisa kuota tambahan tersebut, diperuntukan bagi pendamping jamaah uzur, suami-istri, anak-orangtua. “Saat ini masih dilakukan pendataan mengenai para calon hajinya. Dan untuk yang sisa kuota 144 orang ini, pembayarannya mulai Senin pekan depan,” tambahnya.

Pembayaran biaya haji bagi jumlah kuota tambahan tersebut, bisa dilakukan di bank-bank yang juga menjadi tempat pembayaran BPIH tahap 1 dan 2 beberapa waktu lalu antara lain, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Sumut.

Bagaimana, bila kuota tambahan 289 orang tersebut tetap tidak terpenuhi? Syariful mengatakan, pihaknya akan memohon kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Haji Kementerian Agama pusat, untuk mengalokasikan kepada calon haji yang berusia 81 tahun ke bawah.

“Kalau tidak terpenuhi juga hingga tanggal 19 September, bagi para calon haji di atas 81 tahun maka kita mohon ke Dirjen Haji untuk mengalokasikannya ke calon haji yang di bawah usia 81 tahun,” katanya.(ari)

Berharap Tuah Angka Sial

Gayus Lumbuun

Bagi banyak kalangan, angka 13 bisa berarti sial. Tapi anggapan ini tidak berlaku bagi Gayus Lumbuun. Bahkan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini berharap berkah dari nomor 13.

Gayus mendapat nomor urut 13 dalam mengikuti uji kelayakan dan kepatutan para calon Hakim Agung. Rencananya Gayus bersama-sama dengan 18 calon laonnya akan mengikuti fit and proper test tu mulai Selasa (20/9) pekan depan.
“Kata orang-orang, ini adalah angka sial, tapi mudah-mudahan berkah,” kata Gayus, usai penyusunan makalah calon Hakim Agung di Komisi III DPR RI, Kamis (15/9).

Gayus rencananya akan diuji selama 180 menit dan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Komisi III. Gayus juga sudah melewati pembuatan makalah yang didahului dengan pengundian untuk memilih satu dari lima topik yang disiapkan Komisi III, kemudian menuliskan pemikirannya selama satu jam di 5 lembar kertas folio.(net/jpnn)

Pemprovsu Minta Tambah Jatah Saham

Tambang Emas di Batangtoru

MEDAN- Kontrak kerja pemerintah dengan PT Agincourt Resources di penambangan emas Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel) sepertinya masih menyisakan ketidakpuasan bagi pemerintahan provinsi Sumatera Utara.
Di proyek pertambangan emas dengan investasi 575 Juta Dolar AS itu, PT Agincourt Resources atau G-Resources memberkan 5 persen sahamnya untuk pemprov dan pemkab Tapsel. Pembagiannya, 70 persen untuk Pemkab Tapsel n
dan 30 persen untuk Pemprovsu.

Menurut Communications Manager PT Agincourt, Katarina Hardono, dalam kontrak karya generasi ke 6 di pertambangan yang diberinama Proyek Martabe, G-Resources tidak berkeharusan menerima divestasi. Saham untuk pemerintah daerah diberikan atas dasar keinginan perusahaan sendiri. Share saham tersebut nantinya, harus dibayar pemerintah dan akan dilakukan melalui angsuran yang dananya didapat dari deviden, yang jangka waktunya belum bisa ditentukan.

“Jangka waktunya belum bisa ditentukan, karena proyek Martabe belum berproduksi. Tentu akan dibicarakan mekanismenya dengan pemerintah terkait,” papar Katarina Hardono.

Share saham 5 persen ternyata belum memuaskan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho. Gatot menginginkan negosiasi ulang antara pemkab Tapsel dan pemprov agar daerah diberi 10 sampai 20 persen share saham. “Saya minta minimal 10 persen. Dan itu sedang didiskusikan ulang. Saya minta kepada bupati, untuk menegosiasikan ulang,” katanya.

Bila pihak perusahaan tetap bersikukuh hanya memberi share saham sebesar 5 persen, dan tidak memenuhi permintaan share saham 10 persen, apa yang akan dilakukan? Gatot enggan menjawabnya dan malah kembali menanyakan hal itu kepada wartawan yang mengkerubutinya.“Usulan teman-teman minta berapa?,” tanyanya sembari meninggalkan wartawan.

Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga menilai, share saham 5 persen untuk daerah adalah hal yang tidak adil. “Itu tidak fair. Di Madina saja Sorik Mas Mining memberikan saham 25 persen. Jadi, kontrak karya dengan PT Agincourt harus dinegosiasikan ulang,” tegasnya.

Jadi, semestinya berapa persen share saham yang diberikan kepada pemerintah daerah? “Semestinya, Pemerintah pusat dapat 5 persen, pemerintah provinsi 10 persen dan pemerintah kabupaten atau daerah 5 persen,” tuturnya.
Dekan Ekonomi USU, Jhon Tafbu juga menilai saham 5 persen untuk pemerintah daerah masih terlalu kecil. Selain itu, harus ada kejelasan terkait dengan saham tersebut dan kejelasan terkait hak masyarakat dan pemda setempat. “Jangan euforia terkait pertambangan ini, semua harus jelas mulai dari hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. Selain itu, menurutnya ada dampak dri pertambangan ini terhadap daerah lain. “Pertambangan ini akan menjadi pendorong ekonomi di sekitar Tapsel,” tuturnya.

Terkait serapan tenaga kerja, Communications Manager PT Agincourt, Katarina Hardono menjelaskan kalau saat ini ada sekitar 1.500 pekerja. Sekitar 70 persennya direkrut dari masyarakat dari 10 desa di lingkar tambang Proyek Martabe.

Ke depannya, Katarina lagi, tentu akan bertambah dan targetnya 30 persen dari total jumlah karyawan adalah wanita. Posisi-posisi untuk wanita, dibuka di seluruh jajaran dan seluruh jenis pekerjaan, termasuk operator alat berat. Saat ini saja ada 20 lebih operator alat berat wanita yang bekerja di proyek Martabe.

Untuk bisa mencapai target ini pasti perlu komitmen tinggi untuk meningkatkan kapasitas dari para pekerja/karyawan, apalagi kita tentu sama-sama mengetahui bahwa dunia tambang ini masih terhitung dunia yang ‘baru’ di Sumatera Utara. “Tadinya, pekerja wanita sama sekali tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor,” katanya.

Mengenai prospek pertambangan emas tersebut atau disebut Proyek Martabe tersebut, Katarina menjelaskan, yang jelas, saat ini PT Agincourt Resources atau G-Resources sedang berkonsentrasi penuh membangun proyek Martabe agar segera berproduksi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan ini sudah di depan mata.

“Saat ini, proyek Martabe adalah satu-satunya asset utama G-Resources. Tidak menutup kemungkinan G-Resources akan melihat kemungkinan untuk mencari ladang tambang yang lain (dalam atau luar negeri), tapi pasti itu akan dipikirkan setelah proyek Martabe sukses berproduksi,” jelasnya.

—
Kembangkan Home Industry
Tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar Proyek Martabe, diharapkan akan memperbaiki nasib masyarakat di sekitar eksplorasi. G-Sources diyakini meningkatkan geliat ekonomi di kabupaten Tapsel. Tetapi Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan diberikan pihak perusahaan dan diminta dialokasikan untuk pengembangan SDM setempat, diminta benar-benar disalurkan secara bertanggung jawab oleh pihak-pihak terkait.

Menurut dosen ekonomi Unimed dan Peneliti Ekonomi SEPPSs (Sumatera Ekonomy and Public Policy Studies), M Ishak, CSR tersebut sebaiknya dibagi, 40 persen untuk pendidikan dan 60 persen untuk sektor rill. Sektor rill tersebut dapat berupa pembanguanan home industry yang didirikan berbagai kecamatan, dan usahakan untuk industry tersebut bisa dalam bidang pertambangan. “Selain pendidikan, faktor lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat adalah sektor riil,” ujarnya.

“Karena masa produksi 6-9 tahun, setidaknya home industry tersebut bergerak dalam bidang pertambangan, sehingga masyarakat juga dapat berada pada posisi yang lumayan dalam pertambangan,” ujarnya.

Sementara untuk pendidikan, masyarakat Tapsel sudah berada dalam tingkat pendidikan lumayan. Beberapa akademi pendidikan di sana. Karena itu, CSR yang diberikan tidak perlu didominasi pendidikan. “Tingkat pertumbuhan Tapsel sebetulnya lumayan, tanpa bantuan CSR, orangtua di Tapsel sudah mendesak anaknya untuk sekolah,” lanjutnya.(ari/mag-9)

Rumah Ketua DPRD Langkat Curi Arus Listrik

Didenda Rp17 Juta, Malah Lapor Polisi

MEDAN-Pencurian arus listrik merupakan tindakan melawan hukum. Tetapi tindakan tak terpuji itu malah terjadi di rumah pribadi Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Hartono Bangun di Komplek Mutiara Indah No 3 di Jalan Kapten Muslim Dalam, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Agustus lalu.

Pencurian itu terungkap saat tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Medan melakukan pemeriksaan listrik di rumah kader Partai Demokrat tersebut. Menurut pemaparan Humas PLN Medan, Rosna, didampingi Kepala Pelaksana P2TL Medan, Khairuddin, Kamis (15/8), pukul 11.00 WIB, tim P2TL melakukan penertiban penggunaan tenaga listrik kepada pelanggannya di kawasan tersebut. Saat itu tim P2TL berjumlah empat orang, yakni, E Sinaga, Irwan, Eva Sartika dan Muhammad Sani. Keempatnya dikawal seorang polisi militer Saat melakukan pemeriksaan di rumah dimaksud, si pemilik rumah Hartono Bangun tidak berada di rumah, tim lalu disambut supir pribadi Hartono Bangun bernama Sriyoto.

Tim P2TL kemudian melakukan pemeriksaan meteran listrik di kediaman tersebut. Saat itulah ditemukan kejanggalan jaringan listriknya, ada pelanggaran terhadap pengukuran KWH. “Kami tidak mengklasifikasikan pelanggan kami dengan jabatannya, semuanya kami anggap pelanggan PLN. Jadi kami tidak perlu tahu siapa itu Hartono Bangun. Bila terbukti jaringan listriknya ada pelangaran, ya kami tindak sesuai peraturan,” ujar Khairuddin.

Pelanggaran jaringan listrik lain di kediaman Hartono itu, meteran listriknya tidak bersegel lagi. “Setelah dihitung-hitung sesuai ukuran dan rumus, maka PLN menemukan kerugian senilai Rp17 juta. Kerugian itu harus dibayar pihak pemilik rumah tanpa terkecuali,” kata dia.

Meski menemukan bukti kejanggalan jaringan listrik, tapi Tim P2TL tidak langsung memberikan surat sanksi pelanggaran hukum atas pencurian listrik. Tim malah meninggalkan kediaman Hartono Bangun. Kemudian, pada Rabu (15/9) atau berselang sebulan dari pemeriksaan, Tim P2TL kembali datang ke kediaman Hartono Bangun untuk memberikan surat sanksi pelanggaran pemakaian listrik.

Kali ini kedatangan Tim P2TL langsung disambut pemilik rumah dengan membawa aparat polisi. “Kedatangan kami dihalau polisi, tapi kami tetap memberikan surat sanksi atas pencurian listrik di kedimanan Hartono Bangun dan kamipun lalu pulang. Nah, PLN tidak tebang pilih dalam menegakkan peraturan, semua tanpa terkecuali adalah pelanggan setia PLN. Sebagai pelanggan PLN, kalau bersalah tetap diberikan tindakan, maka PLN Medan akan melakukan pemutusan  KWH listrik kepada konsumen yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Tapi, kedatangan Tim P2TL membuat Hartono Bangun tidak senang. Hartono Bangun menilai PLN masuk tanpa izin pemilik rumah yang saat itu tidak berada di rumah. Hartono pun melaporkan Tim P2TL ke Mapoltabes Medan. Pengaduan dilakukan Rabu, 17 Agustus dengan laporan No:STBL/2204/VIII/2011/SU/Resta Medan. Rudi keberatan rumah pribadinya dimasuki 4 petugas PLN Cabang Medan yang didampingi seorang petugas polisi militer, tanpa izinnya.

Terkait pengaduan ini, pihak PLN mengaku sudah mengetahuinya. “Silakan saja, kami melakukan kerja sesuai prosudur,” ujar Khairuddin.

Khairuddin sudah mengetahui kalau Tim P2TL telah dilaporkan Hartono Bangun ke Mapoltabes Medan. “Kami juga melaporkan Hartono Bangun ke Mapolda pada Rabu, 14 September, kemarin. Kami juga sudah diperiksa di Mapoltabes Medan atas aduan Hartono,” ujarnya.

Sementara itu, dari Mapoldasu, pihak polisi menampik kalau karyawan PLN membuat aduan ke Mapoldasu. Hal ini diakui Petugas Central Pelayanan Terpadu (SPKT). “Tidak ada laporan yang masuk,” ujar petugas tersebut. Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Heru juga menyatakan hal yang sama. “Saya belum terima berkas aduan itu. Kalaupun ada, akan saya tindaklanjuti,” ujarnya kemarin.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki SIK SH saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin membenarkan adanya pengaduan atas nama Rudi Hartono Bangun. “Masih kita lakukan penyeledikkan, saksi pun lagi kita minta keterangan. Pastinya akan kita proses sampai tuntas,” ujarnya dengan singkat. (omi/ila/mag-5)

Lift Grand Aston City Hall Jatuh

Status Hotel Bintang Empat Harus Diturunkan

MEDAN- Beberapa hari lalu, tepatnya Minggu (12/9) malam, lift di Hotel Grand Aston City Hall di Jalan Putri Hijau, Medan Barat mendadak jatuh. Banyak pihak yang memandang, kejadian ini dikarenakan standarisasi terhadap lift tersebut tidak sesuai. Kemudian, ada juga yang menilai tidak adanya perawatan yang intensif dan maksimal terhadap fasilitas lift tersebut.

Terlepas dari beragam asumsi tersebut, dalam hal ini kejadian tersebut harus diteliti secara benar. Karena, bukan tidak mungkin kejadian yang sama akan terulang lagi. Bahkan, bukan tidak mungkin pula akan menyebabkan korban jiwan
“Harusnya dilakukan inspeksi atau perawatan dan pemeriksaan rutin atas fasilitas itu, termasuk fasilitas lift. Dengan kejadian ini, harus diperiksa. Dalam hal ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja Medan harus menyelidiki ini, begitu pula pihak-pihak terkait seperti polisi dan sebagainya,” terang Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy yang ditemui Sumut Pos seusai pelantikan pengurus Kwarda Pramuka Sumut di Aula Martabe, Lantai II Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Jumat (16/9).

Dari hasil penyelidikan itu, sambung Ikrimah, jika ditemukan kesalahan atau kelalaian dari pihak hotel, maka pemerintah setempat dalam hal ini Pemko Medan mesti memberikan sikap dan tindakan yang tegas.
Apakah sampai pengevaluasian izin hotel tersebut? Mengenai hal itu, Ikrimah menyatakan, tidak sampai pengevaluasin izin hotel. Namun, dipertegas dalam masalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan para pengunjung hotel tersebut.

“Tidak sampai ke izinnya. Tapi, dalam hal ini juga dibutuhkan evaluasi dari pihak persatuan hotel agar melakukan evaluasi taraf hotel tersebut. Karena, yang memberi predikat hotel berbintang adalah pihak persatuan hotel itu. Bisa saja, hotel itu yang awalnya bintang empat menjadi bintang tiga. Dan kemungkinan predikat Grand Aston dari Hotel Bintang Empat turun menjadi Bintang Tiga, terbuka lebar,” terangnya.

Kecaman yang sama juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, yang juga ditemui Sumut Pos di Aula Martabe Kantor Gubsu.
Dikatakan politisi Partai Golkar Sumut tersebut, dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus mengambil sikap yang tegas atas insiden ini.

“Pemko Medan harus segera memeriksa kondisi sarana dan prasarana Hotel Aston Medan. Dikhawatirkan, ada yang salah dengan konstruksi hotel tersebut. Tidak hanya itu, harus juga dilakukan audit struktur bangunan,” tandasnya.
Sikap yang tegas itu, sambung Chaidir Ritonga, termasuk pula dalam persoalan Herritage yang dipakai pihak Aston yakni, bangunan Balai Kota Lama.

“Kedua yang penting adalah Pemko Medan harus menjelaskan kepada publik mengapa Balai Kota yang dikategorikan bangunan bersejarah, digunakan atau dijadikan Lounge Hotel. Mestinya, bangunan bersejarah itu tidak dikuasai swasta manapun. Sebaiknya yang mengelola bangunan itu Pemko Medan atau badan-badan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah daerah Sumut dan Medan,” tukasnya.(ari)

Seleksi Calon Direksi BUMD Kota Medan

10 Dilantik, 20 Cadangan

MEDAN-Panitia seleksi calon direksi badan usaha milik daerah (BUMD) Pemko Medan pada Senin mendatang (19/9) segera mengirimkan 30 berkas calon yang lolos seleksi dari 40 berkas calon yang dikirimkan pemko ke Universitas Sumatera Utara (USU) selaku penyeleksi. Berkas calon yang lulus seleksi itu akan diserahkan langsung kepada Wali Kota Medan. Dari wali kota, berkas itu akan langsung diserahkan kepada Badan Pengawas BUMD.

“Senin mendatang USU akan menyerahkan berkas 30 calon kepada Pak Wali. Kemudian akan diserahkan Pak Wali ke Badan Pengawas,” ujar Plt Direktur Operasional PD Pasar, Irwan Ritonga, di ruangannya, Jumat (16/9).

Badan pengawas, lanjutnya, akan menggodoknya selama dua hari. Berkas para calon yang lolos seleksi di USU itu akan diteliti kembali, apakah ada yang masih menjadi pengurus parpol, jika ditemukan maka yang bersangkutan diminta menyerahkan surat pengunduran diri dari parpol tersebut. Badan pengawas kemudian akan memilih 10 orang saja untuk menjadi direksi di tiga BUMD milik Pemko Medan. Masing-masing PD Rumah Potong Hewan (RPH), PD Pembangunan dan PD Pasar.

Irwan menambahkan, hanya 10 calon yang akan mendapatkan SK dan dilantik wali kota, sementara 20 calon lagi akan dijadikan cadangan. Menurutnya, jika 10 orang itu dinilai gagal memimpin tiga BUMD tersebut dalam kurun waktu enam bulan, maka akan langsung dicopot. Penggantinya akan dipilih dari 20 calon yang jadi cadangan.
“Jadi dengan demikian, kita tak perlu lagi mencari orang, karena sudah ada gantinya, masih ada 20 calon lagi, begitu seterusnya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi C DPRD Medan, Hasyim, mengatakan Pemko Medan harus bebas dari intervensi elite politik dalam penentuan direksi BUMD tersebut. Menurutnya, bila terjadi intervensi politik akan berdampak buruk kepada kinerja para direksi tersebut. (adl)

Malaysia Hargai WNI Hadiri HUT

KUALA LUMPUR-Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengucapkan terima kasih kepada warga Indonesia yang menghadiri perayaan ke-54 kemerdekaan Malaysia dan 48 tahun Hari Malaysia yang berlangsung meriah di lapangan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Jumat (16/9).

“Sampaikan salam saya kepada rakyat Indonesia,” kata Najib saat memberikan salam kepada para wartawan senior dan sejumlah pemimpin redaksi media massa dari Indonesia yang menjadi tamu kehormatan dalam acara perayaan tersebut.

Najib juga menyempatkan bersalaman dengan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia Mulya Wirana yang juga menjadi tamu kehormatan dalam acara tersebut.

Sementara itu, dalam acara hari kemerdekaan Malaysia, sejumlah perwakilan negara asing yang ada di Malaysia juga tampak hadir di tribun tamu kehormatan.

Lebih dari 100 ribu orang memadati lapangan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia untuk ikut memeriahkan perayaan tersebut. Mereka datang sejak pagi dan memadati ruas jalan di Dataran Merdeka sambil melambai-lambaikan bendera Malaysia.

Dalam acara tersebut juga tampak hadir Duli Yang Maha Mulia Sultan Mizan Zainal Abidin, mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Muhamad, Perdana Menteri Najib Tun Razak, Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yasin dan jajaran menteri dalam kabinet Pemerintahan Malaysia. (net/bbs)

Rossi Pakai Motor Aluminium

ARAGON-Motor baru akan dipakai Valentino Rossi dalam gelaran MotoGP Aragon akhir pekan ini. Ducati membekali The Doctor (sebutan Rossi) dengan sasis baru yang terbuat dari aluminium. “Saya akan mencoba motor aluminium besok (Jumat ini – red) saat balapan. Di Mugello motornya terasa lebih baik dan catatan waktunya juga sedikit lebih baik, jadi kami akan menggunakan balapan ini sebagai tes,” sahut Rossi seperti diberitakan MCN.

Motor bersasis aluminium ini menjadi pembaruan kedua yang didapat Rossi dari Ducati. Pabrikan asal Italia itu sebelumnya telah mencoba meningkatkan daya saing timnya dengan mengembangkan Desmosedici GP 11.1, yang ternyata tak juga memberi hasil memuaskan.
Rossi baru sekali naik podium, dari total 13 balapan yang sudah digelar sepanjang musim ini. Hasil tersebut jelas sangat tidak diharapkan oleh mantan juara dunia sembilan kali tersebut.

Sasis aluminium sempat dicoba Rossi di tes Muggello pekan lalu. Disebutkan kalau sasis tersebut punya konsep yang berbeda dengan yang dimiliki Honda, Yamaha dan Suzuki. Sasis tersebut hanya merupakan versi aluminium dari sasis serat karbon yang sebelumnya dipakai Ducati.

Masalah understeer cukup parah yang menggangu Rossi sejak bergabung dengan Ducati diharapkan dapat teratasi dengan datangnya sasis anyar ini. “Ini aluminium dan tidak seperti carbon yang sebelumnya. Soal materialnya ini akan dijawab oleh waktu karena kami harus bekerja memahami motor dan dengan aluminium Anda bisa lebih singkat dibanding karbon. Ini hanya tahap awal dan kami terus bekerja dan kami harus terus mencoba kembali bertarung di posisi depan,” tuntas Rossi.

Namun hasil Free Practice I, Jumat (16/9), Gran Prix Aragon posisi Rossi belum juga menyentuh puncak. Ia berkutat di posisi ke delapan Tim Repsol Honda masih mendominasi. Dani Pedrosa yang keluar sebagai rider terdepan dengan catatan waktu 1 menit 50,281 detik.

Sementara Yamaha, hanya menyelipkan satu wakilnya, Jorge Lorenzo yang menempati posisi kedua dengan waktu 1 menit 50,730 detik. Sementara di posisi ketiga, keempat, dan kelima, masih dikuasai Honda, baik dari Repsol Honda maupun Honda Gresini.

Memasuki sesi latihan bebas kedua, balapan harus tertunda . Arena Motorland Aragon terkendala problem teknis, sehingga mempengaruhi jadwal yang sudah direncanakan.

Tenaga listrik di arena Motorland mengalami masalah. Padahal saat itu, Free Practice II kelas 125cc sedang berlangsung terpaksa diakhiri. Panitia pertandingan menyatakan, kemungkinan jadwal ditunda. (net/jpnn)

AS Halangi PBB Akui Palestina

RAMALLAH- Di tengah tekanan Israel dan ancaman Amerika Serikat untuk memveto usulan Palestina untuk mengajukan status kenegaraan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Mahmoud Abbas tetap bergeming. Sementara sejumlah negara khawatir akan dampak negatif veto AS terhadap usulan tersebut.

“Meski berbagai tekanan kami hadapi, Palestina akan tetap maju untuk mengajukan permohonan menjadi anggota penuh PBB, pekan depan,” ujar Abbas kepada televisi Mesir. Menurutnya, pendekatan terhadap PBB untuk mengajukan status keanggotaan penuh sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Namun, Amerika Serikat mengancam untuk memveto langkah tersebut jika nantinya dibahas dalam Dewan Keamanan PBB.

Washington menyatakan, keputusan itu akan mengganggu proses negosiasi damai dan negara Palestina hanya bisa berdiri melalui kesepakatan dengan Israel.

“Usulan (status kenegaraan) itu malah akan menjauhkan kedua belah pihak. Tidak akan mendekatkan Palestina untuk mendapatkan status kenegaraannya. Dan kami yakin langkah tersebut kontraproduktif terhadap tujuan awal,” jelas Juru Bicara Gedung Putih, Jay Carney.

“Pendekatan yang kami (AS) pilih bertujuan untuk mencapai cita-cita utama Palestina. Dan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan itu adalah melalui negosiasi langsung dengan Israel,” tandasnya.

Media Tiongkok memperingatkan kemungkinan timbulnya ketegangan politik baru di Timur Tengah jika AS menggunakan hak vetonya untuk menjegal usulan Palestina tersebut.

“Jika AS memilih untuk melawan opini dunia dan memveto upaya Palestina guna mendapatkan status kenegaraannya pekan depan, tidak hanya berakibat pada semakin terisolasinya Israel, namun juga munculnya konflik politik di wilayah Timur Tengah,” tulis China Daily.

“Mayoritas komunitas internasional sepakat dengan negara Palestina yang merdeka,” tulis harian berbahasa Inggris itu mencerminkan sikap Beijing terhadap isu tersebut.

Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki kepada wartawan asing menegaskan bahwa Palestina, sama sekali, tidak ingin mencari permusuhan. Namun, sikap AS menempatkan mereka pada posisi berlawanan dengan opini dunia. Selain itu, keputusan untuk memveto usulan Palestina akan memunculkan pertanyaan pada kredibilitas Amerika itu sendiri.
“Saya tidak tahu apa artinya sikap AS di PBB dan di depan negara lain di dunia,” katanya.

Meski demikian, menurutnya, Palestina tetap membuka pintu untuk kompromi. Malki menyatakan, Palestina tetap bersedia mendengar masukan dari Amerika. Dan di New York, Duta Besar Palestina di PBB, Riyad Mansour menyatakan, keputusan akhir untuk mengajukan pengakuan di Dewan Keamanan, atau mengambil langkah lebih lunak, belum diputuskan.

“Keputusan akhir akan diambil beberapa hari ke depan. Dan keputusan itu yang akan kami bawa ke PBB, 23 September nanti,” ujar Mansour.

Rencana pengajuan status kenggotaan penuh PBB oleh Palestina muncul selang hampir setahun setelah negosiasi damai dengan Israel berjalan. Keputusan tersebut diambil otoritas Palestina sebagai respons meluasnya pembangunan permukiman Yahudi oleh Israel di Tepi Barat. (cak/ami/jpnn)

1...14,59314,59414,595...15,595Page 14,594 of 15,595

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor