27 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Home Blog Page 14698

Ultah ke-60, Dahlan Iskan Dikado Kejutan dan Buku

JAKARTA- Ulang tahun ke-60 Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan berlangsung spesial. Mantan CEO Jawa Pos itu dikado kejutan oleh sejumlah koleganya di Hotel Le Meridien, Jakarta, tadi malam. Mereka menggelar perayaan ulang tahun sekaligus peluncuran buku tentang Dahlan yang disusun Komisaris Trans TV Ishadi S.K.

Ishadi menuturkan, dirinya menyusun acara tersebut secara diam-diam. Dia membujuk Dahlan untuk hadir dengan alasan mengikuti acara buka bersama. Tanpa sepengetahuan Dahlan, Ishadi mengundang kolega, keluarga, dan beberapa rekan media. “Buku yang saya tulis tentang Pak Dahlan juga saya rahasiakan. Saya bilang saja buat bahan kuliah,” kata Ishadi lantas terkekeh.

Ishadi menuturkan, buku yang dia susun adalah kumpulan tulisan tentang Dahlan Iskan dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari pengusaha, anggota DPR, hingga mahasiswa. Judulnya, Indonesia Habis Gelap Terbitlah Terang. Ishadi menjadi editor di buku tersebut. Buku itu mendapat kata pengantar dari Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama. “Bahkan, ‘musuh’ Pak Dahlan juga ikut nulis. Itu Pak Sofjan Wanandi,” katanya.

Acara tadi malam berlangsung akrab. Sejumlah penulis memberikan sambutan dan kesan mereka tentang Dahlan. Di antaranya wartawan senior Fikri Jufri dan Sabam Siagian.
Fikri termasuk orang yang meragukan Dahlan bisa berhasil di PLN. “Tapi sekarang saya percaya. Seperti Pak Ciputra bilang, Dahlan ini ayam yang bertelur emas,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.

Selain dikado buku, Dahlan juga dihadiahi lukisan dirinya karya perupa Basuki Bawono. Bahkan di akhir acara, maestro biola Indonesia Idris Sardi ikut memainkan nada lagu selamat ulang tahun kepada Dahlan. Acara benar-benar meriah karena saat lagu itu dimainkan, hadirin berdiri ikut bertepuk tangan mengucapkan selamat ulang tahun.(aga/jpnn)

KPK Ingin Istri Nazaruddin Diburu

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin Interpol bisa segera memburu tersangka korupsi proyek Neneng Sri Wahyuni. KPK pun terus mengirim data tentang istri M Nazaruddin yang menjadi tersangka korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik (PSPL) di Ditjen P2MKT Kemenakertrans itu.

Wakil Ketua KPK, M Jasin, menyatakan KPK sudah meminta Polri mengirim red notice ke Interpol. Permintaan KPK itu juga sudah dilengkapi dengan data terkait Neneg Sri Wahyuni.

“Red notice yang kita kirimkan ke kepolisian untuk bisa diteruskan ke Interpol ada beberapa kelengkapan yang harus kita lengkapi. Kemarin kurang sidik jari, dan itu sudah kita kirimkan,” ujar ucap Jasin di KPK, Jumat (19/8).

Meski demikian, hingga saat ini Interpol belum menempatkan Neneg dalam daftar nama yang harus diburu. Di laman Interpol juga belum terpasang nama Neneng dengan status ‘WANTED’. Seperti diketahui, Neneng menjadi tersangka kasus korupsi proyek PLTS dan PSPL di Kemenakertrans. Dalam proyek yang didanai APBN tahun 2008 itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Ditjen Pembinaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi (PM2KT), Timas Ginting telah ditetapkan sebagai tersangka.

Neneng disangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Peran Neneng dalam kasus itu diduga sebagai negosiator pemenangan PT Alfindo Nuratama Perkasa yang menjadi rekanan proyek dalam proyek senilai Rp 8,9 miliar tersebut. Kerugian negara dalam kasus itu diduga mencapai Rp 3,8 miliar.

Dari catatan keimigrasian, Neneng meninggalkan Indonesia bersamaan dengan Nazaruddin pada 23 Mei 2011. Terakhir, Neneng sempat terlacak berada di Kolombia dan meninggalkan negara di Amerika Latin itu ke Malaysia pada 25 Juli lalu.

M Jasin, juga menyebutkan, KPK terus mendalami isi flashdisk milik M Nazaruddin. Selain itu mereka juga meneliti isi pesan di dalam telepon seluler maupun Blackberry milik Nazaruddin. “Sedang dianalisa. Tapi tidak harus semua disampaikan kepada media,” ujar Jasin.

Menurutnya, kasus yang menyeret Nazaruddin tidak hanya kasus suap proyek Wisma Atlet yang sudah dalam tahap penyidikan. Sebab, masih puluhan kasus korupsi lainnya yang menyeret Nazaruddin, tapi masih dalam tahap penyelidikan ataupun pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).(ara/jpnn)

Jadi Keluarga Istana

Meski masih berstatus calon istri Edhie ‘Ibas’ Bhaskoro Yudhoyono, Siti Ruby Aliya Rajasa, putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, telah resmi menjadi keluarga Istana.

Hal itu dapat terlihat dari sebuah fotonya yang terpampang di galeri foto di selasar jalan antara Istana Negara dan Istana Merdeka. Sebuah foto Aliya bersama Anissa Pohan, kakak ipar calon suaminya, dan putrinya Almira Tunggadewi Yudhoyono alias Aira.

Foto itu sangat terkesan istimewa, terlebih foto itu diletakkan di tengah foto-foto keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Foto tersebut baru saja dipasang jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66, Rabu (17/8).

Seperti diketahui Aliya bakal menikah pada hari ulang tahun Ibas, November mendatang. Setelah sebelumnya melakukan pertunangan di kediaman Hatta Rajasa beberapa waktu lalu.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Biro Pers Istana Kepresidenan Darmastuti Nugroho mengatakan bahwa pergantian galeri foto di selasar Istana tersebut memang rutin dilakukan setiap peringatan HUT Kemerdekaan RI. “Iya dong, semuanya baru,” tuturnya. (net/jpnn)

DPR tak Sudi Disetir Pansel dan LSM

JAKARTA- Delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah sampai ke meja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, DPR akan melakukan fit and proper test untuk memilih empat dari delapan nama menjadi pimpinan lembaga superbody itu.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menegaskan, pihaknya tidak harus dipaksa untuk sama persepsi atau pendapat mengenai calon yang akan dipilih seperti pilihan panitia seleksi (pansel).
“Kami tidak harus mengcopy paste hasil pansel dan penilaian kalangan LSM. Yang baik kami sedot, kurang baik kami pasti punya pertimbangan tersendiri,” kata Priyo, Jumat (19/8) di Jakarta. Dia menegaskan, DPR bersikap independen dan tidak terpengaruh dari kalangan manapun.

Kendati, kata dia, DPR telah mendengar pendapat dari Presiden SBY, Ketua Pansel Pemilihan Capim KPK, tapi DPR tetap memiliki kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pilihan. “Kami punya kemerdekaan penuh untuk memilih yang terbaik dari (delapan calon) yang disodorkan presiden ke DPR,” kata Priyo lagi.

Ia mengatakan, menurut UU tersedia empat nama karena satu lainnya, Ketua KPK Busyro Muqaddas, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melanjutkan memimpin KPK. “Apakah DPR akan memilih empat nama full atau pertimbangan lain, saya belum bisa menerka. Karena delapan nama ini cukup kredibel, komisi III dapat menggunakan wewenang penuh untuk menggunakan hak nya,” kata dia.

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menegaskan panitia seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Patrialis Akbar yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, independen.  “O iya (independen),” kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu menjawab wartawan, Jumat (19/8) di Jakarta.
Kendati ada Menkum HAM sebagai ketua Pansel Capim KPK, Marzuki berpendapat bahwa Patrialisa hanya sekadar mengkoordinir saja.(boy/jpnn)

Rp34 M DAK Deli Serdang Belum Dikembalikan

LUBUK PAKAM- Dua Fraksi di DPRD Deli Serdang, PDI-Perjuangan dan PAN sepakat akan mengusung serta menindak lanjuti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) investigasi, terkait indikasi kerugian keuangannegara. Demikian hal itu disampaikan masing-masing ketua fraksi secara terpisah, Jumat (19/8).

Ketua fraksi PDI-Perjuangan DPRD Deli Serdang Apoan Simanungkalit, mengungkapkan, pihaknya akan mendorong terwujudnya Panitia Khusus (Pansus) investigasi. Sehingga instruksi BPK-RI Cabang Sumatera Utara untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara.

Lanjutnya, dalam laporan LHP BPK-RI menyebutkan, indikasi kerugian keuangan negara setelah dilakukan uji petik terhadap 27 sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK), hasil uji petik itu, disebutkan, terjadi pengorganisiran pengadaan mobiler dan pembelian bahan bangunan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pengajaran Pemuda dan Olahraga Deli Serdang.

Selain itu, Dinas Pendidikan Pengajaran Pemuda dan Olahraga, membuka rekening sendiri khusus DAK. Kemudian dikirim ke rekening kepala sekolah penerima DAK. Padahal tindakan itu tidak diperbolehkan.

Temuan lainnya, ada 21 sekolah yang tidak masuk dalam SK Bupati Deli Serdang menerima dana DAK, ikut menerima dana DAK. Tetapi sekolah tersebut, tidak terjadi pembangunan bahkan terkesan dibiarkan.

Kemudian, ada sekolah dua kali menerima dana DAK. Akibatnya kepala sekolah tidak dapat membuat laporan pertangungjawaban.

“Oleh karena itulah, pentingnya pembentukan pansus investigasi DAK. Soalnya tahun 2009 silam, BPK-RI juga mengintruksikan DPRD agar membentuk Pansus, tetapi tidak dilakukan. Kuat dugaan, komisi yang membindagi Pendidikan Pengajaran Pemuda dan Olahraga enggan melanjutkanya,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Imran Obos, pembentukan Pansus investigasi DAK, untuk membuka kesalahan kalau ada. Dan bila tidak ditemukan indikasi kerugian negara, segera ditutup persolannya.  “Nanti pansus akan memberikan rekomendasi,” sambungnya.

BPK-RI Cabang Sumatera Utara menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara atas pengelolaan dan pertangungjawaban  Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 (triwulan III) sekitar Rp34 miliar.

Dalam laporan BPK-RI sebelumnya menyebutkan, telah terjadi kerugian keuangan negara Rp36 miliar. Kemudian diberikan teguran agar diselesaikan. Selanjutnya dilakukan penyelesaian dengan cara ganti rugi keuangan daerah Rp1,8 miliar, sehingga sampai saat ini, masih tersisa sekitar Rp34 miliar.(btr)

Buruh PT Toba Surimi Tuntut Hak Normatif

LUBUK PAKAM- Sedikitnya sekira 50 orang buruh PT Toba Surimi Industri, mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Deli Serdang menuntut hak-hak normatif, Jum’at (19/8) sekira pukul 10.30 WIB.

Di sana para buruh pabrik pengalengan ikan itu, selain membentangkan spanduk dan poster juga berorasi. Mereka meminta agar manajemen perusahaan tempat mereka (buruh) bekerja mentaati ketentuan hak normatif buruh.

Seperti, kebebasan berserikat, pembayaran upah berkala, cuti haid bagi buruh wanita, dan pembayaran upah lembur. “Selama ini kami bersabar menghadapi manajemen perusahaan yang bertindak semena-mena. Kami minta Kepala Disnakertrans menindak pimpinan perusahaan karena tidak konsisten melaksanakan undang-undang perburuhan. Selain itu, Kepala Bagian Penidakan Disnakertrans R Simorangkir juga harus ditindak karena tidak becus bekerja,” pekik orator, Tangkel Ginting.

Setelah berorasi sekira 30 menit, utusan pendemontrasi diterima Kadis Nakertrans Pemkab Deli Serdang Joshia Guru Singa, untuk didengarkan tuntutannya. Dalam rapat dengar pendapat itu, para buruh meminta dengan tegas agar manajemen PT Toba Surimi Industri mematuhi undang-undang tenaga kerja.

“Tuntutan bapak-bapak akan kami lanjutkan dengan memanggil pihak manajemen PT Toba Surimi Industri. Nanti akan ditindak sesuai peraturan berlaku,” kata Joshia.(btr)

PPP Adalah Rumahnya Politik Partai Islam

TEBING TINGGI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tebing Tinggi berbuka puasa bersama dengan anak yatim dan keluarga besar PPP Kota Tebing Tinggi.

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh pengurus PPP Pusat yang menjadi anggota DPRRI Perwakilan Sumatera Utara, Drs H Hasrul Azwar MM selaku Wakil Ketua DPP PPP Pusat dan Wali Kota Tebing Tinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuhan dan Pengurus Wilayah H Yulizar Parlagutan Lubis sebagai Sekretaris DPW PPP Provinsi Sumut di Kantor Sekretariat PPP Jalan KL Yossudarso, Kota Tebing Tinggi, Kamis (18/8) petang.

Dalam acara itu turut juga hadir Kepala kantor Kementrian Agama Kota Tebing Tinggi, Drs Hasful Huzein, Camat Rambutan, Muhammad Wahyudi SSTp, Ketua FKUB Kota Tebing Tinggi, Abhu Hasyim Siregar, tokoh masyarakat dan seluruh kader PPP Kota Tebing Tinggi.

Dalam ceramahnya, Wakil Ketua DPP PPP Pusat, Drs Hasrul Azwar mengatakan bahwa memasuki Ramadan yang kedelapan belas hari ini dirinya merasa bangga bisa berbuka puasa sekaligus bersilatuhrami dengan pengurus DPC PPP Kota Tebing Tinggi sekaligus berbuka puasa bersama 20 anak yatim dilingkungan kantor DPC PPP Kota Tebing Tinggi.

Sempat disinggungnya masalah tidak adanya anggota DPRD dari Partai PPP di Kota Tebing Tinggi yang tak ada sama sekali perwakilan yang duduk di kursi legislatip. “Itu sangat menyedihkan, kedepan harus ada perbaikan dan jangan ada lagi konflik internal didalam tubuh partai itu sendiri. Temui umat keluar, jalin talisilatuhrami dan komunikasi dengan warga untuk bias kembali menarik simpatiknya,” jelas Hasrul Azwar.

Masih katanya, Partai PPP ini dilahirkan oleh ulama-ulama besar dan sampai sekaranng PPP adalah partinya umat islam serta jadikanlah PPP sebagai rumah politik umat islam. “Di tebing Tinggi sebenarnya kurang disentuh dan dimenez dengan baik. “ Dari rumah ini banyak orang yang sudah berangkat duduk di kursi legislatip di DPRRI Pusat dan DPRD Provinsi Sumatera Utara.  Kita harapkan dari rumah ini ditahun 2014 akan banyak lahir yang bias duduk dikursi legislatip di Kota Tebing Tinggi,” pinta Hasrul Azwar kembali.

Wali Kota Tebing Tinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuhan dalam sambutannya mengatakan pihaknya selaku wali kota Tebing Tinggi meminta kepada anggota DPRRI yang duduk di senayan, khususnya Partai PPP untuk bias membantu mengagendakan bahwa di Kota  Tebing Tinggi kedepan butuh didirikan Masjid Agung dan Islamic Center. Sementara itu, dalam mempertahan ciri khas dan identitas islam di Partai PPP ini. “ Semuanya bias terjalin dalam bingkai uhkuwah yang menarik dan sebenarnya islam itu indah,” jelas Wali Kota, Umar Zunaidi Hasibuhan.

Ketua DPC PPP Kota Tebing Tinggi, Syahbuddin Abduh Hasibuhan Sag menjelaskan bahwa partai PPP di Kota Tebing Tinggi sekarang mulai dengan kebangkitan dari keterpurukan konflik internal partai. ‘’Karena itu jadikanlah Partai PPP ini sebagai rumahnya politik partai islam.  Dari rumah ini sudah banyak sosok yang duduk dikursi legislatip,” katanya. Kedepan, harapnya, partai ini   bangkit dari keterpurukan.  ‘’Kunci utama keberhasilan disaatu partai adalah semangat untuk membangun kebersamaan ,’’ katanya.  (*/mag-3)

BAP Kasus Ilegal Logging Humbahas Lengkap

MEDAN- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus ilegal logging di Desa Parsingguran I, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), yang melibatkan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Pemkab Humbahas, Onggung Silaban (OS), dinyatakan telah lengkap atau P-21. Sayangnya, meski sudah dua kali penyerahan tersangka oleh Poldasu, tapi tetap ditolak Jaksa.

Hal ini dibenarkan Kasat Sumdaling (sebelumnya Tipiter-red) Direktorat Reskrimsus Poldasu AKBP M Butarbutar saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/8).
“Sudah dua kali kita menyerahkan tersangkanya, namun selalu ditolak Jaksa. Coba tanya jaksanya, apa sebab penolakannya itu? ujar Butar-butar.

Sebagaimana pemberitaan beberapa waktu lalu, Kasubbid Dok Liput Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menuturkan, dengan telah lengkapnya BAP kasus ilegal logging dengan modus menerbitkan Izin Pengusahaan Hutan di atas Tanah Milik (IPHTM) tersebut, Satuan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda Sumut akan melimpahkan Onggung Silaban kepada Kejaksaan.
“Segera akan kita limpahkan ter sangka bersama barang bukti lainnya. Mungkin pekan depan sudah kita limpahkan,” ungkap MP Nainggolan di ruang kerjanya.

Diungkapkannya, penerbitan IPHTM oleh OS, dinilai salah dan dikategorikan dalam tindakan ilegal logging. Sebab berdasarkan keterangan saksi ahli BPKH wilayah I Medan, titik koordinat dan kemudian memploting kedalam peta keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.44/Kpts-II/ 2005, tanggal 16 Februari 2005, diterbitkannya IPHTM tersebut mengakibatkan, terjadinya pembukaan jalan, pembangunan jembatan dan lokasi tumpukan kayu bulat dan lokasi penebangan kayu pinus berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL).

“IPHTM yang diterbitkan tersebut luas lahannya mencapai 5 sampai 10 hektar,” ungkap Nainggolan.
Hingga kini, Sat IV/Tipiter masih mendalami kasus tersebut. Sebab, tidak tertutup kemungkinan adanya oknum lain yang juga terlibat dalam penerbitan IPHTM itu. (ari)

Bus Angkutan Lebaran Dirazia

TEBING TINGGI- Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi bersama TNI dan Polri, melakukan razia terhadap sejumlah bus angkutan antar kota dan provinsi jelang lebaran Idul Fitri 1432 Hujriyah, di terminal Bandar Kajum, Jalan KL Yosudarso, Kota Tebing Tinggi, Jumat (19/8).

Dalam razia itu, petugas masih banyak menemukan supir bus angkutan Kota dan provinsi yang membandel, karena tidak memiliki perlengkapan seperti kotak P3K.

“Razia kali ini untuk melihat sejauh mana bus-bus angkutan kota dan provinsi telah mematuhi peraturan seperti surat-surat kenderaan, SIM, speksi, izin trayek serta kelengkapan kotak obat P3K. Hal ini terkait datangnya lebaran Idul Fitri, maka kenderaan bus pengangkut pemudik harus betul-betul mematuhi peraturan yang ada. Razia digelar hingga 27 Agustus 2011 mendatang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Djayardi Rinal BE di kantornya.

Masih menurut Rinaldi, bagi supir yang tidak lengkap surat-surat kenderaannya, akan dikenakan sanksi tilang, sementara sopir yang belum melengkapi kotak P3k, diberi arahan agar kedepan melengkapinya. “Bagi supir yang ketahuan mabuk dan tidak ada supir pengganti, dilarang melanjutkan perjalanannya,” kata Djayardi.

Salah seorang supir bus angkutan KUPJ Jurusan Medan Tanjung Balai, T Nainggolan mengatakan, razia yang digelar ini hanya ajang mencari duit saja, karena razia gabungan lebih banyak kutipannya.
“Walau kita sudah lengkap izin trayek, surat-surat kenderaan, speksi dan SIM, namun petugas masih tidak meloloskan kenderaan bila tidak memberi setoran,” kata T Nainggolan.

Menanggapi permasalahan pengutipan liar itu, Kepala Terminal Bandar Kajum M Raja Gukguk mengatakan, akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan razia gabungan tersebut. Disebutkan dia, pihaknya (Dishub) hanya menyediakan tempat untuk kemudahan razia gabungan semata. (mag-3)

Pulau Nias Sasaran Promosi KKB

MEDAN- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut tengah gencar melakukan promosi Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) ke seluruh pelosok kab/kota. Pulau Nias menjadi sasaran berikutnya program KKB dari BKKBN Sumut, hal itu diakui Kepala BKKBN Sumut, H Nofrijal SP MA, usai acara buka bersama di Kantor BKKBN Sumut, Kamis (18/8) malam.

“Yang  menjadi sasaran target promosi KKB kita saat ini adalah daerah pencapaian KKB yang masih relatif minim. Daerah target kita itu Pulau Nias meliputi Nias Selatan dan Nias  Barat,”  katanya usai buka puasa bersama, Kamis malam.

Lebih lanjut, ditambahkannya, kendala yang dihadapi pihaknya dalam mensosialisasikan program pembangunan KKB di Pulau Nias adalah medan yang di tempuh begitu sulit dan terbatasnya tenaga penyuluh yang dimiliki, sehingga masyarakat belum begitu paham tentang program KKB. Ditambahkannya, ,kendati pencapaian KKB di Pulau Nias masih minim, namun secara kumulatif hasil pencapaian KKB di Sumut pada semester I tahun 2011 ini cukup memuaskan dan maksimal.

“Pencapaian  KKB hingga bulan Juni atau semester I untuk 2011 di wilayah Sumut mencapai 80 persen. Pencapaian KKB terbesar disumbang oleh Kota Medan, Kabupaten Sergai, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat dan untuk Pulau Nias akan kita lakukan upaya pencapaian,” jelasnya.

Hasil yang cukup maksimal tersebut tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dan terlibatnya instansi lain seperti TNI dan instansi lintas sektor dalam mensosialisasikan, mengedukasi dan mempromosikan program KKB ke tengah masyarakat. Selain itu, diterangkannya, peran media massa, baik dari elektronik, cetak dan digital (online) juga turut membantu BKKBN dalam mengedukasi dan mengkomunikasi secara informasi program pembangunan KKB. (jon)