Chandra-Ade Diancam Bunuh

JAKARTA-Komite Etik KPK menemukan informasi baru soal nyanyian Nazaruddin. Kemarin (15/8), Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua mengungkapkan bahwa ada beberapa ancaman yang ditujukan kepada para petinggi lembaga antikorupsi tersebut.

Penasihat KPK itu menerangkan, yang mendapat ancaman tersebut adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan mantan Deputi Penindakan Ade Rahardja. “Ya, pernah ada yang mengancam Pak Chandra dan Pak Ade,” kata Abdullah di gedung KPK kemarin.

Bahkan, ancaman itu tergolong serius, yakni mengarah ke pembunuhan. Diakuinya, ada rekaman pembicaraan pembunuhan tersebut melalui telepon yang disadap penyidik KPK. Namun, Abdullah tak mau memerinci lebih dalam siapa orang yang telah merencanakan pembunuhan terhadap dua petinggi KPK itu.

Yang jelas, Abdullah tidak menampik bahwa orang-orang yang merencanakan pembunuhan tersebut masih ada dalam lingkaran terdekat Nazaruddin. “Tapi, kalau disebut, nanti bisa kabur,” imbuh lelaki yang sedang bertarung meraih kursi pimpinan KPK itu.

Menurut informasi yang dikumpulkan Jawa Pos (grup Sumut Pos), pembicaraan tentang pembunuhan Chandra-Ade terjadi pada pertengahan Mei 2011. Sumber yang meminta identitasnya tidak dikorankan mengatakan, dua orang yang melakukan pembicaraan tersebut siap menghabisi nyawa para petinggi KPK dengan biaya sekitar Rp5 miliar.

“Ini yang membuat bos kita susah. Biang keroknya itu Chandra dan Ade. Kalau gitu kita bunuh saja,” kata sumber itu menirukan hasil pembicaraan tentang rencana pembunuhan Chandra dan Ade. “Bergantung perintah pak bos,” kata sumber di kalangan komite etik. “Udah bunuh saja, kita siapkan dana. Bosmu setuju, kita jalankan. Paling Rp5 miliar,” imbuh sumber mengutip hasil sadapan KPK.

Nah, pak bos yang dimaksud itu diperkirakan adalah Nazaruddin yang kala itu sedang tersangkut kasus wisma atlet. Siapa dua orang yang melakukan pembicaran untuk membunuh Chandra-Ade tersebut, sumber itu mengatakan bahwa mereka adalah Albert Parengkuan dan Daniel. “Semua ada rekaman. Kini sedang kami dalami,” ucapnya. Namun, rencana pemunuhan itu tak terealisasi karena harus menunggu persetujuan dari pihak lain.

Sementara itu, Ketua Divisi Penegakan Hukum Partai Demokrat Benny K Harman juga diperiksa komite etik di gedung KPK. Benny diperiksa lantaran Nazaruddin menyebut bahwa dirinya hadir dalam pertemuan antara Nazaruddin dan Chandra. Ketiganya disebut membicarakan penanganan kasus pengadaan seragam hansip dalam Pemilu 2009.

“Saya ditanya tentang pertemuan di rumah Nazaruddin dengan Chandra Hamzah,” ujar Benny setelah menjalani pemeriksaan. Ketua Komisi III DPR itu mengakui bahwa Chandra pernah datang ke rumah Nazaruddin. Nah, menurut Benny, saat itu Nazaruddin menghubunginya via telepon. Ketika dia tiba di rumah Nazaruddin yang megah di Jalan Pejaten Raya Barat, Jakarta Selatan, tersebut, ternyata Chandra sudah lebih dulu berada di sana.

Apakah ada transaksi? “Tidak ada,” jawabnya. Menurut Benny, dua orang itu sama sekali tidak membicarakan kasus, apalagi ada deal-deal kasus. Tentang penyerahan uang seperti yang disebut Nazaruddin, Benny mengaku tidak ada.(kuh/dim/c9/iro/jpnn)

Jakarta- Eddie Widiono Suwondho didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada proyek outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang tahun 2004-2006. Direktur Utama PT PLN 2001-2008 itu diancam hukuman penjara selama 20 tahun.

“Terdakwa baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan Margo Santoso dan Fahmi Mochtar serta bersama-sama pula dengan Gani Abdul Gani,” kata penuntut umum, Muhibuddin di Pengadilan Tipikor, Senin (15/8).

Margo Santoso dan Fahmi Mochtar merupakan General Manager PLN Disjaya Tangerang. Sedangkan Gani Abdul Gani adalah Direktur Utama PT Netway Utama.

Menurut jaksa, Eddie telah membuat negara merugi hingga Rp 46,18 miliar. Itung-itungannya, Eddie mendapat jatah Rp2 miliar, Margo Rp1 miliar, Fahmi Rp 1 miliar dan PT Netway Utama sebanyak Rp42,18 miliar.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai proyek outsourcing tahun 2004-2006 semestinya hanya Rp 92,2 milliar bukan Rp137,1 miliar. Selisih nilai proyek sebanyak Rp 46,1 miliar telah memperkaya Gani Abdul Gani selaku bos Netway. Jaksa mendakwa Eddie dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana kurungan hingga 20 tahun. Eddie sendiri akan menyampaikan nota keberatannya pada, Selasa pekan depan (23/8).(net/jpnn)