JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mulai tahun depan, tak hanya kebutuhan sehari-hari yang bisa terpenuhi melalui marketplace. Kebutuhan guru di sekolah-sekolah pun akan dijawab lewat marketplace.
Rencana terobosan baru ini disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, yang dihadiri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPANRB), dan Kementerian Keuangan, kemarin (24/5). Nadiem mengatakan, konsep marketplace ini dibuat untuk mengatasi masalah kekurangan guru di sekolah hingga banyaknya guru honorer yang ada.
Menurutnya, permasalahan mengenai guru ini berakar dari siklus perekrutan yang tidak real time. Di mana, guru bisa berpindah, resign, pensiun, atau meninggal sewaktu-waktu, namun sekolah tidak bisa langsung melakukan penggantian lantaran harus menunggu perekrutan guru ASN yang terpusat. “Sehingga ujung-ujungnya diselesaikan dengan rekrutmen honorer,” ungkapnya.
Diakuinya, selama ini, rekrutmen ASN guru dilakukan terpusat karena ada kekhawatiran akan jumlah dan kompetensi guru yang direkrut tidak sesuai kebutuhan. Padahal, sekolah paling tahu kebutuhannya seperti apa. Selain itu, apabila data yang dilaporkan sesuai, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) bisa mengawasi.
Karenanya, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan membuat marketplace untuk guru. Para tenaga pendidik ini dibebaskan mendaftar dan memilih lokasi sekolah tempatnya mengabdi. “Akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar, masuk dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia,” paparnya.
Ketika ini diterapkan, maka pola perekrutan yang tersentral di pusat otomatis berubah menjadi real time. Artinya, perekrutan bisa dilakukan langsung oleh sekolah kapan saja sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan formasi yang ditentukan oleh pusat berdasarkan dapodik dan sumber data lain. “Ini bersifat dinamis setiap tahun, tergantung jumlah siswa berubah, formasi berubah,” katanya.
Lalu, siapa saja yang bisa masuk dalam marketplace ini? Nadiem mengatakan, ada dua kategori guru yang bisa masuk dalam sistem. Pertama, guru honorer yang sudah mengikuti seleksi calon guru ASN. Ketika dinyatakan lulus passing grade, maka yang bersangkutan bisa masuk dalam data based.
Kedua, lulusan pendidikan profesi guru (PPG) pra jabatan. Pada kategori ini, guru-guru baru yang sudah lulus PPG akan masuk dalam marketplace terintegrasi ini. “Semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulus PPG pra jabatan dipersilakan mendaftarkan diri ke dalam marketplace ini,” paparnya.
Kebijakan ini pun dibarengi dengan pengalihan penganggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang berada ada di pemda menjadi ke sekolah. Sama seperti anggaran dana BOS yang kini langsung ditransfer ke sekolah tanpa melewati pemda terlebih dahulu.
Nadiem memastikan, dana akan benar-benar dikunci untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru yang direkrut lewat marketplace ini. Sebab, pembayaran guru ASN akan menggunakan sistem pembelanjaan sekolah. Dengan begitu, tidak ada lagi guru yang dibayar seadanya. “Kalau seorang guru tadi yang sudah lolos passing grade, sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis menjadi ASN, otomatis menjadi PPPK. Jadi ini mekanisme efisien pada saat ada posisi terbuka,” jelas Mantan Bos Gojek tersebut.
Dengan adanya terobosan ini, Nadiem tetap menyadari bahwa masih aka nada guru yang enggan ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu. Oleh sebab itu, ada kebijakan lain yang bakal diterapkan bersamaan dengan program marketplace ini.
Nantinya, kata dia, ada mekanisme ikatan dinas bagi penerima beasiswa dari pusat maupun pemda. Usai lulus, mereka akan ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Penempatan ini diwajibkan selama tiga tahun. “Tentunya ada berbagai macam benefit yang diberikan. Insentif dalam karirnya, kenaikan pangkat lebih cepat dan lainnya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani memastikan, rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru akan tetap berlangsung tahun ini. Pihaknya pun telah mengajukan sekitar 601 ribu formasi untuk kebutuhan tahun ini. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sisa formasi yang tidak terserap sebelumnya dan guru pensiun tahun depan.
Sayangnya, dari jumlah tersebut, baru 278 ribu atau 46 persen formasi yang diajukan oleh pemda. “Tidak mencapai 50 persen. Berbagai upaya sudah kami lakukan, pendekatan, koordinasi tapi tetap saja formasi hanya sebesar ini,” ungkapnya.
Sejumlah pemda diketahui mengajukan formasi PPPK gurunya tidak sesuai dengan kebutuhan. Diantaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu.
Dari usulan formasi yang tersedia pun, setidaknya baru 36.061 guru lolos passing grade pada seleksi 2020 (prioritas I) yang terakomodir. Padahal, masih ada sisa 62.546 guru prioritas I yang belum mendapat penempatan. “Sehingga sampai saat ini, masih tersisa 26 ribu lagi yang akan belum mendapat formasi jika belum ada pembukaan formasi lagi oleh pemda tahun ini,” ujarnya.
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Alex Denni pun mengamini soal minimnya pengajuan formasi PPPK guru oleh pemda. Padahal, anggaran sudah tersedia oleh Kemenkeu. “Kami sudah menghitung kebutuhan mencapai 1.030.751, dimana guru paling banyak kebutuhannya. Di daerah itu mencapai 580 ribu lebih. Namun, usulan formasi yang masuk masih jauh dari harapan dan kebutuhan,” tuturnya.
Melihat kondisi ini, ia mengaku akan berembuk kembali dengan Kemendikbudristek terkait perlu tidaknya membuka kembali pengajuan formasi oleh pemda. Meski sebelumnya perpanjangan juga sempat diberikan. (mia/jpg)
