LUBUK PAKAM- Rencana pemekaran empat kecamatan yang digagas Pemkab Deli Serdang dituding sebagai bagian mensejahterakan birokrasi dan untuk kepentingan perluasan Kota Medan. Demikian disampaikan sejumlah anggota DPRD Deli Serdang, Minggu (25/9).

Keempat kecamatan yang akan dimekarkan tersebut yakni, Percut Seituan, Sunggal, Hamparan Perak dan Labuhan Deli. Pemkab Deli Serdang berencana memekarkan empat kecematan tersebut untuk mensejahterakan warga.

Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Ruben Taringan menyampaikan rencana yang digagas Pemkab Deli Serdang untuk memekarkan empat kecamatan dengan alasan untuk mensejahterakan warga hal itu tidak benar. Bila nantinya diajukan pemekaran itu, maka pimpinan DPRD Deli Serdang akan menolaknya.

“Siapa bisa menjamin kalau terjadi pemekaran, warga sejahtera. Malah sebaliknya pemekaran itu akan membebani keuangan daerah untuk membiaya tunjangan para camat. Jadi usulan pemekaran kecamatan yang bakal disodorkan akan kami tolak,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Deli Serdang lainnya, Wagirin Arman menyebutkan, usulan pemekaran keempat kecamatan itu berbau politis. Usulan pemekaran kecamatan berkaitan dengan permintaan Kota Medan untuk perluasan wilayahnya. “Diprediski kecamatan yang dimekarkan bakal dilepas ke Medan, karena keempat kecamatan itu dekat Medan,” tudingnya. (btr)

BESITANG- Lepas dari pasung selama 10 tahun, Sugeng Prayetno (32) warga Lingkungan V Sei Pucuk Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang Langkat menganiaya ayah kandungnya, Sugito (81) hingga tewas di rumahnya.
Kejadian itu bermula, Minggu (25/9) sekira pukul 13.00, Sugito baru saja kembali dari melihat orang meninggal di sekitar lingkungannya. Sesampainya di rumah, pria ujur itu langsung bertemu dengan anaknya, Sugeng.

Ketika itulah, Sugeng ternyata sudah menunggu Sugito di dalam rumah. Tanpa ada pembicaraan, Sugeng langsung mengarahkan kayu ke wajah Sugeng sehingga memuncratkan darah. Setelah itu, kepala Sugito langsung dipukuli.
Tetangga korban, Lilik (43) menyampaikan, warga baru mengetahui penganiayaan itu, ketika Sugito sempat lari ke luar rumah. Sehingga, warga lainnya banyak melihat kejadian tersebut.

Dia menyebutkan, warga sudah mengetahui tingkah Sugeng sejak dahulu, ketika beranjak remaja sudah mulai tampak ada ganguang jiwa. Bahkan, orang tuanya Sugito terpaksa memasungnya.

“Kurang lebih sudah ada 10 tahun dipasung, tapi terakhir sudah mulai sembuh jadi dilepaskan. Kenyataannya begini, malah melakukan penganiayaan ke orang tua kandungnya,” ucapnya.

Mendengar kejadian itu, personel Polsek Besitang langsung turun ke lokasi kejadian. Dipastikan korban tak bernyawa, pelaku dan barang bukti sebilah kayu langsung diboyong ke Polsek Besitang. Lilik menyampaikan, ketika Sugeng dibawa ke Polsek Besitang tak menunjukkan raut wajah bersedih ataupun menolak dibawa, tampak menurut dan tertunduk setelah polisi membawanya.

Sementara itu, polisi langsung memasang police line di rumah korban. Tampak polisi berjaga di sekitaran rumah tersebut. Seorang anggota kepolisian Mapolsek Besitang menyebutkan korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum dan pelaku sudah dibawa ke Mapolsek Besitang.

Sementara itu, seorang tokoh masyarakat yang juga Ketua Pemuda Pancasila Besitang, Hasan menyampaikan, Sugeng diketahui mengalami ganguan jiwa akibat terpengaruh judi tebakan yang saat ini masih berlangsung tanpa ada tindakan tegas pihak jajaran kepolisian di Mapolres Langkat dan Mapolsek Besitang. (smg/jok)

KARO- Direktorat Propam  Polda Sumut mendatangi Polres Tanah Karo guna menyelidiki tentang kebocoran razia judi di wilayah itu. Kebocoran informasi razia judi di wilayah Tanah Karo itu diduga ada oknum internal kepolisian yang membocorkannya.

Informasi yang diterima Sumut Pos, untuk menindak lanjuti  kebenaran masalah  tersebut, pihak Propam memeriksa lebih dari satu orang personil Polres Tanah  Karo. Satu diantaranya merupakan perwira, berinisial MY. Dikabarkan, MY mengirimkan SMS kepada bos  judi tentang akan adanya razia yang digelar pihak jajaran Polres Tanah Karo.
Personel Propam Poldasu itu melakukan pemeriksaan secara tertutup. Sejumlah oknum polisi sempat dipanggil satu per satu ke satu ruangan di Polres Tanah Karo untuk dimintai keterangannya.

Kapolres Tanah Karo, AKBP Drs Ig Agung P SH MH  ketika dihubungi via telpon selulernya, Minggu (25/9) mem bantah  kabar yang tersiar tersebut terkait pemeriksaan sejumlah perwira di perika Propam Poldasu.
“Isu itu tidak benar. Memang personil Dit Propam Poldasu ada datang  ke Polres Tanah Karo. Tetapi hanya kunjungan pemeriksaan rutin,” ucapnya.

Dia menyebutkan, kabar yang sampai kepada pimpinan di Poldasu tentu akan ditindak lanjuti. Jika menyinggung disiplin personel, maka sudah sewajarnya unit Propam melakukan penelusuran lebih lanjut. Namun, Kapolres tetap menegaskan bila SMS yang dituduhkan itu merupakan informasi liar.

“Laporan bisa saja sampai ke atasan, tapi harus dicek kebenarannya. Karena itulah  Propam datang.  Ternyata  kabar itu tidak benar. Tapi, jika saya menemukan buktinya maka langsung kami yang memprosesnya dengan   ketentuan yang berlaku. Telah ada contoh personel yang terlibat kasus judi yang saya proses, baik  itu bintara atau perwira,” ucapnya mengakhiri. (wan)

Sewakan Lahan Eks HGU

BINJAI- Sewa-menyewa lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Sei Semayang, dinilai melanggar aturan. Karena pihak PTPN 2 Sei Semayang belum menunjukkan izin dari Menteri Kehakiman.

Demikian terungkap dalam pertemuan antara kelompok tani Tunggurono dengan Ketua DPRD Kota Binjai, Haris Harto dan Ketua Kelompok tani Tunggurono, Mahmud Karim pada, Sabtu (24/9) di rumah makan Pondok Punokawan, Jalan Gatot Subroto, Binjai Barat.

Kuasa hukum kelompok tani Tunggurono, Natigor Holomuan me nerangkan,. sejak tahun 2000 HGU PTPN 2 sudah habis dan tahun 2002 sudah harus dibagikan kepada masyarakat yang berhak memilikinya karena itu sudah menjadi aset negara. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Agraria No. 5/1960, pasal 17.

Selanjutnya, dia juga menyebutkan, di aturan yang sama pada pasal 18, sudah menjadi keharusan PTPN 2 Sei Sematang mengosongkan lahan tersebut dari tanaman dan bangunan yang berdiri di atasnya. Tapi aneh, unsur penagak hukum tidak bertindak.

“Sekarang ini mari dilihat, polisi malah mendukung orang yang bersalah, bukan menindaknya. Buktinya, karyawan PTPN 2 Sei Semayang membakar posko dan menyarang warga, polisi hanya berdiam diri tanpa ada tindakan apapun,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan lahan eks HGU PTPN 2 bisa disewakan kepada pihak ketiga, asal memiliki izin dari menteri kehakiman. “Kalau memang PTPN 2 ada izin dari menteri kehakiman, itu sah-sah saja. Tapi, kita mau lihat, ada gak izin itu di tangan mereka,” ucapnya.

Natigor menambahkan, sikap PTPN 2 Sei Sematang yang  menyewakan lahan dan tidak mengembalikan tanah kepada rakyat atau negara. Sudah membuat negara merugi. Tapi, kenyataannya, kerugian tetap dibiarkan oknum tertentu menguasai lahan itu untuk kekayaan pribadinya, sedangkan masyarakat dilarang untuk sejahtera.

Sebelumnya, Menager PTPN 2 Sei Semayang, Ir Edward Sinulinggaterkait dasar hukum menyewakan lahan kepada pihak ketiga, kepada wartawan Sumut Pos mengakui, sewa-menyewa lahan itu dibenarkan. Tapi, lahan yang disewakan harus satu tahun sekali dan setelah itu dapat diperpanjang. Kemudian, masyarakat juga diizinkan untuk menyewa lahan dengan syarat harus memiliki badan hukum.

“Kalau untuk masyarakat boleh, tapi kalau orang dalam tidak dibenarkan,” katanya.

Ketua DPRD Binjai, Ir Haris Harto yang mendengarkan langsung keluhan petani berpendapat, lahan eks HGU PTPN 2 lebih baik distanpaskan oleh pemerintah agar keributan tidak berkepanjangan. Karena, jika keributan terus berkepanjangan, tidak tertutup kemungkinan akan jatuhnya korban jiwa.

Dia menyangkan sikap PTPN 2 yang melakukan penyerangan terhadap masyarakat tani. Apalagi, penyerangan itu tepat jatuh dihari pramuka. “Apa yang telah dilakukan PTPN 2 itu, membuat malu Kota Binjai. Bagai mana tidak, disaat kita melangsungkan upacara bendera di hari pramuka, di situ terjadi bentrok,” katanya.

Haris berharap, sebaiknya pemerintah segera menjelasaikan persoalan lahan. Demi kemajuan Kota Binjai serta masyarakatnya. Bila lahan itu sudah dikembalikan kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Maka, kita akan membangun dua kecamatan lagi di Kota Binjai. Sehingga, kota kita ini dapat menjadi Kota Sedang dan PAD dapat ditingkatkan menjadi Rp100 miliar. “Kami juga minta Polres Binjai untuk bisa menyikapinya dengan bijaksana,” ucapnya. (dan)