TEBING TINGGI- Dalam mengantisipasi kerawanan titik kriminalitas di wilayah Polres Tebing Tinggi yang tidak bisa dijangkau dengan kenderaan mobil atapun sepeda motor, kini Polres punya tindakan antsipasi dengan menerjunkan Satuan Sabara Polres Tebing Tinggi menggunakan sepeda dayung menuju sejumlah titik pasar dan menyusuri jalan –jalan sempit diinti kota, Senin (15/8).

Kasat Sabhara AKP Herianto Ginting ketika ditanya hal tersebut mengatakan, pihaknya melakukan tindakan itu untuk mengantisipasi titik rawan kriminalitas yang tidak bisa dijangaku kenderaan bermesin. “Anggota bisa langsung melihat dan mengawasi titik-titik gang sempit diperumahan warga untuk mengurangi angka kriminalitas,” katanya.
Ditambahkannya, setiap hari mulai pukul 07.00 WIB, sebanyak lima personel bersepeda mengelilingi pasar-pasar tradisional, seluruh wilayah kota hingga pukul 14.00 WIB.

“Hal tersebut dilakukan bergantian oleh setiap aparat kepolisian yang ditugaskan,” ucap Herianto Ginting. (mag-3)

TEBING TINGGI- Dalam menggelar operasi ketupat 2011 yang rencananya digelar H-7 dan H+7 lebaran, Kepolisian Resor (Polres) Tebing Tinggi, mengundang seluruh elemen masyarakat terdiri dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Ormas, OKP, dan agen angkutan bus antar kota menghadapi datangnya Idul Fitri 1432 Hijriah.

“Operasi ketupat 2011 tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat kriminalitas dari tahun ketahun cenderung meningkat setiap harinya. Hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah penduduk dan permasalahan ekonomi,” papar Waka Polres Tebing Tinggi Kompol Safwan Khayat saat membuka rapat koordinasi jelang operasi ketupat di Aula Khambtimas Polres Tebing Tinggi, Jalan Pahlawan Kota Tebing Tinggi, Senin (15/8) pagi.

Plt Sekdako Tebing Tinggi, Hadi Winarno dalam rapat koordinasi itu mengatakan, keterkaitan semua menjelang Ramadan dan datangnya lebaran ini, adalah antisipasi masalah sembilan bahan pokok yang sampai saat ini masih relatif aman.

“Begitupun, kita harus waspada, ulah sepekulan untuk memainkan harga pasar agar melambung. Untuk selanjutnya, pemakain bahan bakar minyak jenis solar dan bensin sampai saat ini dalam posisi menghawatirkan di Tebing Tinggi,”lugas Hadi. (mag-3)

SIBOLGA- Oknum polisi bertugas di Pos Lantas Pandan berinisial Briptu JPG (29) terpaksa meringkuk ditahanan Mapolres Sibolga Kota. Pasalnya, tersangka memiliki dan diduga sebagai pengedar sabu-sabu.

Briptu JPG diciduk setelah Zulkarnaen Gea (37), warga Desa Hajoran Lorong II, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapteng ‘bernyanyi’ dan menyebutkan sabu-sabu miliknya dibeli dari oknum polisi tersebut.

Sebelumnya, Zulkarnain tertangkap tangan sedang mengkonsumsi sabu-sabu di kediamannya Sabtu (13/8) sekira pukul 18.00 WIB. Saat ditangkap, polisi juga menemukan satu bungkus kecil daun ganja siap pakai.

“Penangkapan terhadap Zulkarnain berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya di Sibolga. Dan saat ditangkap dan diinterogasi, Zulkarnain malah mengaku kalau barang haram itu didapatnya dari oknum JPG,” kata Kapolres Sibolga Kota AKBP Joas Feriko Panjaitan melalui Kepala Sub Bagian Pembinaan Masyarakat (Kasubbag Binmas) Polres Sibolga Kota Aiptu R Sormin SAg, Senin (15/8).

Mendapatkan informasi itu, sambungnya, malam harinya personel Polres Sibolga Kota langsung menghubungi JPG via SMS untuk bertemu. Kemudian JPG mengaku dirinya sedang berada di Jalan Kader Manik Kota Sibolga. Petugas Sat Narkoba menemui oknum JPG sekitar pukul 22.30 WIB.

“Saat digeledah sesuai informasi Zulkarnain, petugas menemukan sabu-sabu sebanyak 3 bungkus kecil dari JPG, yakni 1 bungkus ditaruh dalam bungkus rokok dan 2 bungkus lagi dari dalam dompetnya,” beber Aiptu R Sormin.
Mendapati barang bukti tersebut, lanjutnya, petugas langsung memboyong JPG ke Mapolres Sibolga Kota untuk dilakukan pengembangan kasus terkait barang haram itu. JPG juga mengaku kalau sabu-sabu miliknya itu didapatkan dari oknum TNI.

“Dari hasil pengembangan juga, dari oknum JPG ini jugalah diperoleh informasi ‘barang haram’ tersebut didapat dari oknum TNI,” tukasnya.

Menurutnya, saat ini Polres Sibolga Kota sedang mendalami kasus kemungkinan keterlibatan oknum TNI dalam peredaran narkoba khususnya jenis sabu di daerah itu dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan DEN POM TNI guna mengungkap kemungkinan keterlibatan oknum dimaksud.

Terpisah, Kapolres Tapteng AKBP Dicky Patrianegara saat dikonfirmasi mengaku, tidak akan intervensi terhadap jalannya proses hukum atas penangkapan oknum JPG yang disebut-sebut sebagai anggota Polres Tapteng itu.

Terkait penangkapan JPG, menurut Aiptu Sormin, petugas menemukan barang bukti 1,32 gram sabu-sabu yang terbungkus dalam tiga bungkus plastik kecil. Kemudian 1 kotak rokok, dompet kecil warna coklat dan handphone (HP).
“Oknum aparat ini dipastikan akan menjalani proses persidangan umum di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga. Tersangka tidak kita serahkan atau limpahkan ke Polres Tapteng mengingat wilayah hukumnya berada di kota Sibolga,” tegasnya, seraya menambahkan tersangka Briptu JPG yang telah diamankan di RTP Sibolga bersama Zulkarnaen Gea diancam pasal 114 subsider 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya (minimal) 5 tahun penjara dan setinggi-tingginya (maksimal) 10 tahun penjara.

Terpisah, Kapolres Tapteng AKBP Dicky Patrianegara saat dikonfirmasi mengaku, tidak akan intervensi terhadap jalannya proses hukum atas penangkapan oknum JPG yang disebut-sebut sebagai anggota Polres Tapteng.
“Kalau benar oknum JPG anggota Polres Tapteng, saya tidak melindunginya. Sebab seharusnya JPG memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau memang terbukti bersalah, proses sesuai hukum yang berlaku dan kita menyampaikan terima kasih kepada personel Polres Sibolga Kota yang berhasil menangkap dan membuktikan keterlibatan oknum Polisi dalam kasus narkotika,” tandas Dicky.(tob/smg)

BINJAI- DPRD Kota Binjai akhirnya memanggil pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Binjai, Senin (15/8), guna mengkonfirmasi kasus dugaan jual beli kursi Kepala Sekolah (Kepsek) yang diduga terjadi saat mutasi beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan di ruang Komisi A DPRD Binjai itu, Sekretaris sekaligus pejabat sementara (Pjs) Kadis P dan P Binjai Ismail Ginting  ,dengan nada tidak bersalah mengatakan, Dinas P dan P bukanlah orang politik yang tahu tentang politik. Sehingga, dalam hal ini,pihaknya lupa dalam mengambil putusan.

“Untuk itu kami sangat sependapat dengan saran yang sudah diberikan anggota dewan. Sebenarnya, mutasi yang dilakukan hanya untuk melakukan penyegaran semata,” ucap Ismail menanggapi sejumlah pertanyaan anggota dewan di Gedung DPR Binjai.

Kedatangan pihak Dinas P dan P serta BKD Binjai ini, disambut Wakil Ketua DPRD Binjai Bahman, serta sejumlah anggota DPRD lainnya dari berbagai fraksi yang ada. Selama melakukan pertemuan, Ismail diberi kesempatan memberikan penjelasan atas mutasi yang dilakukan. Menurutnya, Januari 2011, dia dan Kadis P dan P dilantik Wali Kota Binjai. Dalam pelantikan itu, mereka diamanahkan untuk melakukan perubahan disektor pendidikan.

Untuk itu sambungnya, mereka membagi tugas agar amanah yang disampaikan Wali Kota Binjai dapat segera terlaksana. “Dalam membagi tugas itu, saya ditugaskan untuk melakukan pembenahan di sektor sekolah. “Sementara, Kadis turun langsung melakukan evaluasi,” jelas Ismail, seraya menambahkan, disetiap sekolah memang butuh penyegaran.

Ismail juga mengaku, mutasi yang dilakukan terhadap Kepsek tersebut, juga berdasarkan pantauan tim kerja yang disampaikan kepada Kadis P dan P Binjai.

“Dari hasil pantauan tim kierja yang memiliki SK dan surat tugas itu, akan dilanjutkan kepada Kadis P dan P Binjai. Selanjutnya, Kadis P dan P akan melakukan penilaian dan melakukan mutasi tersebut,” jelas Ismail.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Binjai Amir Hamzah, dalam pertemuan itu mengatakan, mutasi yang dilakukan BKD, hanya menerima usulan dari Dinas P dan P. Sebab, Dinas P dan P yang tahu Kepsek mana yang sudah layak untuk diganti. “Kalau kami hanya terima usulan dari P dan P, setelah itu baru dikeluarkan SK dari Wali Kota Binjai,” kata Amir Hamzah.

Setelah Ismail memberikan sejumlah kronologis mutasi yang dilakukan, barulah sejumlah anggota DPRD Binjai memberikan pertanyaan yang selama ini terus dipertanyakaan ratusan Kepsek yang dimutasi.

Irwan Yusuf, salah seorang anggota DPRD Binjai dari Komisi C misalnya, dalam pertemuan itu, dengan tegas mempertanyakan pembinaan yang sudah dilakukan atas guru yang dimutasi, dan ingin tahu hasil evaluasi yang sudah dilakukan. “Dalam evaluasi yang dilakukan Kadis P dan P Binjai, terindikasi hanya mencari keselahan Kepsek dan selanjutnya diganti. Apakah tidak perlu dilakukan pembinaan sebelum diganti? Makanya, saya ingin tahu hasil dari evaluasi tersebut,” kata Irwan Yusuf.

Selain Irwan Yusuf, sejumlah anggota DPRD lainnya juga mempertanyakan kreteria guru biasa menjadi Kepsek, dan syarat menjadi Kepsek. Bahkan, salah sorang anggota DPRD menuding kalau Kadis P dan P Binjai tidak tahu peraturan. Sebab, Kepsek yang menjabat di Sekolah Berstandart Internasional (SBI), juga ikut dicopot tanpa ada izin dari menteri terkait.

Menanggapi sejumlah pertanyaan yang dilontarkan anggota DPRD Binjai, Ismail dengan nada tidak bersalah mengatakan, Dinas P dan P bukanlah orang politik yang tahu tentang politik. Sehingga, dalam hal ini kami dapat lupa dalam mengambil putusan. Untuk itu kami sangat sependapat dengan saran yang sudah diberikan anggota dewan. Sebenarnya, mutasi yang dilakukan hanya untuk melakukan penyegaran,” ucap Ismail.

Pun begitu, Ismail tidak dapat menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan anggota Dewan seperti kreteria guru biasa menjadi Kepsek dan lainnya. “Kalau soal ini, saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kadis. Saya tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan itu,” ujarnya.(dan)