Dititipkan Pria Bernama Andi dan Wanita Bernama Leni

LUBUK PAKAM-Mobil Kijang Innova warna hitam BK 1356 JH (diubah menjadi BK 1738 KM) milik Wahyuni Simangunsong, karyawan BRI Syariah, Jalan S Parman yang tewas dibunuh, ditemukan di dekat kandang ayam Dusun Tungkusan, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Deli Sedang, Selasa (9/8) siang.

Informasi yang dihimpun, penemuan mobil itu atas laporan warga bernama Indra (28), yang bertugas menjaga kandang ayam di Dusun Tungkusan, Desa Tadugan Raga. Menurut Indra, sebelumnya Kamis (4/8) seorang laki-laki yang mengaku bernama Andi membawa mobil Kijang Innova tersebut bersama temannya seorang wanita bernama Leni. Leni mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru.

Lantas keduanya dengan alasan kaca spion kendaraan pecah dan takut ditilang di tengah jalan maka menitipkan mobil itu kepada Indra yang bertugas menjaga kandang ayam.

“Kami tolonglah mobil ini dititip selama dua hari,” bilang Indra menirukan ucapan pria yang mengaku bernama Andi. Setelah menitipkan kendaran tersebut, keduanya langsung pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega yang nopolnya belum diketahui. Karena  jadwal yang disepakati telah lewat sehari, Indra bersama pemilik peternakan melaporkan ke Mapolsek Telun Kenas, Minggu (7/8) sekitar pukul 21.00 WIB.

Selanjutnya, polisi mendatangi lokasi dan mencopot ban bagian depan Kijang Innova itu dengan tujuan mengantisipasi pemilik mengambil mobil tersebut, setelah dilakukan penyelidikan terhadap pemilik kendaran itu dengan berkordinasi dengan Poldasu, Polres Deli Serdang dan Polrestas Medan. Tiga orang penyidik Ditreskrim Poldasu kemudian mendatangi lokasi serta mencek rangka mobil. Dipastikan mobil itu milik Wahyuni Simangonsung yang ditemukan tewas mengenaskan di Samosir dengan nomor rangka kendaran HFXS42G682512649.

“Mobil itu ditemukan warga dipinggir jalan dekat kandang ayam daerah Mapolsek Telun Kenas,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso diruang kerjanya, kemarin (9/8).

Karena timbul kecurigaan itu, maka orang tersebut melaporkan ke Polsek setempat yang kemudian meneruskannya ke Polres Deli Serdang, yang kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Reskrimum Polda Sumut dan Polresta Medan untuk menuju lokasi penemuan.

“Mobil itu menyerupai milik korban, sekarang masih dilakukan pencocokan nomor mobil di Ditlantas dan diperiksa di Polresta Medan. Sebab, saat ditemukan, nomor polisinya berbeda dan ditemukan dalam keadaan terkunci,” ungkap Heru.

Ketika ditanya, apakah ditemukan petunjuk untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan warga Perumahan Waikiki Blok E VIII No 13 Medan Sunggal tersebut, Heru belum bisa memastikannya. Sebab, proses identifikasi kenderaan masih berlangsung.

Heru menuturkan, sejauh ini pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih berjumlah 8 orang. Dan akan bertambah dua, dimana dua orang yang menemukan mobil Kijang Inova tersebut.

“Meluruskan dari pemberitaan yang ada, sejauh ini setelah saya konfirmasi dengan jajaran Polresta Medan, saksi yang diperiksa berjumlah 8 orang. Dan dua orang yang menemukan mobil itu juga akan dimintai keterangan sebagai saksi juga,” ungkapnya.

Ke 8 saksi tersebut antara lain, Rosiana (adik korban dan pelapor), Ani Sabah (rekan kerja korban), Briptu Al Fatah (ajudan Wakapolresta Medan yang komunikasi dengan korban saat akan ditilang polisi), Eben Nezer Naibaho (bengkel langganan korban memperbaiki sepeda motornya), Anissa (sepupu korban), Khainidar Lubis (ibu kandung korban), Dedy Syahputra dan Agus Purba (saksi yang melihat mobil korban berada di Tanah Karo).

“Saksi-saksi ini terangkai dalam komunikasi, sebelum korban dinyatakan hilang hingga tewas mengenaskan,” paparnya.
Dibeberkannya, orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban adalah ajudan Wakapolresta Medan yakni, Briptu Al Fatah. Dan yang bersangkutan telah diperiksa sebagai saksi. Saat ditanya hubungan Briptu Al Fatah dengan korban, Heru menjawab, keduanya sebatas pertemanan.

Kemudian, Heru juga membantah, adanya keterlibatan seorang Polwan dari Satlantas Polresta Medan yang dikatakan sebagai yang menilang mobil yang dikendarai korban.

“Jadi, itu bukan Polwan. Saat korban ditilang, korban langsung menghubungi ajudan Wakapolresta Medan untuk minta bantuan. Akhirnya, korban hanya mendapat teguran. Dari keterangan Briptu Al Fatah yang sempat menghubungi nomor ponsel yang mengaku polisi itu, ternyata katanya dari Ditlantas Polda Sumut. Jadi bukan dari Satlantas Polresta Medan. Saat ini juga tengah ditelusuri, apakah polisi yang menilang itu benar seorang polisi atau polisi gadungan, dan apakah benar bertugas di Ditlantas Polda Sumut. Saat ditilang itu juga, korban tidak menjelaskan lokasinya,” terangnya.
Sementara itu, Kasubdit III/Umum Polda Sumut Kompol Andry Setiawan yang dikonfirmasi Sumut Pos menyatakan, personelnya yang turun langsung ke lapangan guna mengecek keberadaan mobil yang diduga milik Wahyuni Simangunsong berjumlah 6 orang, serta ada juga tim dari Polresta Medan dan Wakapolresta Medan AKBP Pranyoto Sik.
“Tim kita berjumlah 6 orang, dan ada juga tim dari Polresta Medan. Wakapolresta Medan juga langsung turun ke TKP,” bebernya.

Kemudian, Kompol Andry Setiawan yang dikonfirmasi apakah benar pelaku diduga berkeliaran di Medan, tidak secara spesifik membenarkan hal itu. “Mudah-mudahan seperti itu. Dan saat ini kita terus melakukan pengejaran,” jawabnya singkat.(ari/btr/uma)

Paspor Syarifuddin Dibawa Kurir

MEDAN-Muhammad Nazarrudin sampai melarikan diri ke Cartagena, Kolombia ternyata menggunakan paspor atas nama Syarifudin, yang merupakan warga Kota Medan yang berdomisili di Jalan Garu 1 Gang Jadi No 7, Kelurahan Siti Rejo 1, Kecamatan Medan Amplas.

Syarifuddin berhasil ditangkap personel Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sumut di Jalan Al Falah SM Raja Medan ketika hendak mencari menu berbuka puasa.

“Dia kita tangkap di Jalan Al Falah saat mau beli bukaan. Penangkapan tersebut berdasarkan penyalahgunaan paspor untuk orang lain, dengan pasal yang disangkakan Pasal 266 KUHP,” ungkap Kanit I VC Polda Sumut, Kompol Saptono.
Apakah Syarifuddin akan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Mengenai hal itu, Saptono mengatakan, diserahkan atau tidaknya Syarifuddin ke KPK tergantung dari keputusan pimpinan dalam hal ini Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro.

“Itu tergantung keputusan dari pimpinan, apakah nanti diserahkan ke KPK atau tidak,” jawabnya.
Saat ditegaskan, apakah paspor milik Syarifuddin tersebut benar dipinjamkan kepada Nazaruddin atau tidak, Saptono menegaskan, berdasarkan pengakuan Syarifuddin, paspor miliknya itu hilang sejak 16 Juni 2011 lalu di tempat tinggalnya di Jalan Garu I Gang Jati No 7 Kecamatan Medan Amplas.

“Dari pengakuan Syarifuddin, paspornya hilang. Dan dia (Syarifuddin, Red) mengaku tidak mengetahui kenapa paspor tersebut bisa jatuh ditangan Nazaruddin sebagai alat untuk pergi keluar negeri. Dan Syarifuddin langsung ditahan malam ini,” terangnya.

Hal tersebut juga dibenarkan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro yang dikonfirmasi wartawan di Mapolda Sumut Pos mengatakan, paspor milik Syarifuddin hilang di rumah pamannya Yunus Rasyid di Jalan Garu I Gang Jati No 7 Kecamatan Medan Amplas.

Penegasan itu dikemukakan Kapolda Sumut setelah Syarifuddin melapor ke Kapolda Sumut di ruangannya, usai ditangkap personel Reskrimum Polda Sumut.

“Syarifuddin datang ke Polda melaporkan kehilangan paspor, yang di simpan di rumahnya,” ungkap Kapolda Sumut.
Sementara itu, Syarifuddin yang tengah diperiksa penyidik Reskrimum Polda Sumut mengakui, paspor tersebut adalah miliknya.

“Benar, saya memiliki paspor atas nama saya sendiri Syarifuddin lahir di Bangun tanggal 1 November 1983 yang dibuat di Kantor Imigrasi Polonia Medan pada Tanggal 15 Juni 2008,” akunya.

Saat ditanya penyidik Reskrimum Polda Sumut apakah paspor tersebut sudah pernah digunakannya, kapan, untuk keberangkatan kemana serta berapa lama, Syarifuddin mengaku, paspor tersebut telah digunakannya untuk keberangkatan ke Malaysia dan ke Singapura.

“Saya jelaskan bahwa saya sudah sering menggunakan paspor tersebut, untuk keperluan berangkat ke Negara Malaysia dan Singapura. Saya tidak dapat menjelaskan, tanggal berapa saja saya menggunakannya,” bilangnya.
Saat ditanya terakhir kali dirinya menggunakan paspor tersebut, Syarifuddin kembali menyatakan, paspor itu digunakannya saat berangkat ke Malaysia dan Singapura.

Syarifuddin sendiri, juga telah menerima surat panggilan dari Kantor Imigrasi Klas 1 Polonia Medan tertanggal 9 Agustus 2011, dengan No Surat W2.F2.GR.02.01-1930, dengan dasar pemanggilan 1. Pasal 106 huruf I UU No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, guna dimintai keterangan yang diperlukan sehubungan paspor yang diterbitkan pada Kantor Imigrasi Klas 1 Polonia Medan pada Tanggal 16 Juni 2011 yang berlaku sampai 16 Juni 2013. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi, Drs Lilik Bambang L.

Syarifuddin tinggal di rumah mewah berwarna cokelat bersama keluarga pamannya, Yunus Rasyid yang merupakan mantan anggota DPRD Medan dari PPP yang menjabat selama dua periode dari tahun 1999-2004 dan 2004-2009.
“Dia tinggal bersama pamannya (Yunus Rasyid, Red), sejak kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Tapi kita tidak tahu dia bekerja dimana. Karena setahu kami, dia sering keluar kota. Tahunya, ada berita katanya paspor Nazaruddin pakai namanya (Syafruddin),” ungkap Lurah Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas Rojob Hasibuan yang dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (9/8).

Dijelaskannya, karena kesibukan dari Syarifuddin yang sering keluar kota, membuat dirinya jarang bergaul dengan warga sekitar. Sementara paman Syarifuddin, Yunus Rasyid merupakan seorang sosok tokoh masyarakat dan sekaligus pemuka agama di kelurahan itu.”Karena sibuk itu, jadi warga juga tidak terlalu kenal dengan Syarifuddin. Kalau pamannya (Yunus Rasyid, Red) di sini sebagai ustad,” tambahnya.

Pantauan Sumut Pos di kediaman Yunus Rasyid tampak sepi. Terlihat seorang pembantu rumah tangga yang melihat-lihat ke luar pagar, dimana para wartawan yang menunggu untuk mengkonfirmasi mengenai berita tersebut. “Tadi yang nampak cuma pembantunya, yang lainnya nggak kelihatan,” cetusnya.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kepkumham Sumut, Bambang Widodo membenarkan bahwa paspor yang digunakan Nazaruddin dibuat di Kantor Imigrasi Polonia Medan di Jalan Wajir Medan.

”Berdasarkan keterangan dari staf saya bahwa pospor yang digunakan M Nazaruddin paspor milik orang lain atas nama Syarifuddin,” beber Bambang Widodo, Selasa (9/8).

Dari hasil penelusuran, sambung Widodo, bahwa alamat dan pekerjaan Syarifuddin di dalam paspor berstatus seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi (dosen) yang beralamat di Medan.

‘’ Dari data base yang tertera di komputer milik Keimigrasian Polonia Medan, bahwa paspor Syarifuddin dibuat sejak 15 Juli 2008. Dari foto yang tertera di dalam buku paspor 48 halaman itu ada kemiripan antara wajah Nazaruddin dengan Syarifuddin,” ucapnya.

Atas kemiripan itulah, sambung Widodo, Nazaruddin memanfaatkan paspor itu untuk bisa beterbangan ke beberapa negera setelah ditetapkan sebagai DPO. Ketika disinggung apakah paspor yang digunakan oleh Nazaruddin asli? Widodo belum mau menjabarkan.

‘’Kita belum tahu paspor itu asli atau palsu karena belum melihat sendiri paspor itu masih dipegang oleh interpol,” tegasnya.

Bambang Widodo mengaku, paspor milik Syafaruddin dikirim melalui seorang kurir ke luar negeri di lokasi Nazaruddin bersembunyi. “Jadi paspor yang digunakan Nazaruddin saat berangkat keluar negeri pada 22 Mei 2011 bukan atas nama Syarifuddin,” tegas Bambang Widodo.

Namun ketika disinggung atas nama siapa dan dari mana Nazaruddin berangkat, Bambang Widodo mengaku masih melakukan penyelidikan. Syarifuddin juga bakal terkena sanksi pidana karena telah menyalahgunakan kepemilikan paspor dan menyembunyikan pelaku korupsi dari kejaran aparat hukum.

Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengakau, Syarifuddin adalah sepupu dari Nazaruddin. Berdasar data dari Direktorat Jendral Imigrasi, Syarifuddin adalah keluarga yang tinggal di Jalan Garu 1, Nomor 7, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Medan.
Dia menjelaskan jika paspor yang digunakan Nazaruddin asli. Menjadi kontrovesi lantaran Syarifuddin menyerahkannya ke Nazaruddin. “Informasinya mereka bersaudara,” ujarnya di Kemenkum HAM Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Pusat.

Patrialis menduga kalau Syarifuddin memang memberikan paspornya kepada Nazaruddin. Oleh sebab itu, dia menegaskan tidak ada oknum dalam kepemilikan paspor. “Kenapa bisa pindah tangan, itu urusan dia,” terangnya.
Terpisah, Direktorat Jendral Imigrasi melalui Kabag Humas Maryoto Sumadi membenarkan ucapan Patrialis. Dia menegaskan bahwa paspor atas nama Syarifuddin tersebut legal. Dibuat secara resmi juga melalui proses yang benar. Oleh sebab itu, dia tidak ingin ada sebutan paspor illegal lagi.

“Saya tegaskan, bahwa paspor itu asli milik Syarifuddin,” tegas Maryoto diruangannya kemarin. Dia juga memastikan jika dibuatnya paspor itu pada 2008 silam bukanlah hal yang aneh. Menurutnya, tahun itu tidak ada situasi politik yang membuat Syarifuddin harus membuat paspor. “Berkas pengajuan juga lengkap,” ungkapnya.
Disamping itu, dia juga menegaskan jika pihaknya sama sekali tidak kecolongan dengan leluasanya Nazaruddin ke luar negeri. Alasannya, Nazaruddin meninggalkan Indonesia dengan paspornya sendiri. Kalaupun setelah itu Nazaruddin bisa melenggang kemana-mana, tidak ada hubungannya dengan imigrasi Indonesia. “Apalagi, dia pakai paspor orang lain,” jelasnya.

Imigrasi sendiri, lanjut Maryoto, juga tersinggung dengan sikap Syarifuddin yang mudah memindahtangankan buku paspor. Dia menyebut apa yang dilakukan sepupu Nazaruddin tersebut bakal diperkarakan secara pidana. Alasannya, melanggar UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Pelaku terancam hukuman penjara hingga lima tahun.
Nah, terungkapnya penggunaan paspor orang lain itu juga bisa menambah panjang daftar kesalahan Nazaruddin.

Sebab, di Pasal 130 UU yang sama mengancam setiap orang yang dengan sengaja menguasai Dokumen Keimigrasian milik orang lain. Ancamannya, pidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp 200 juta.
Disinggung mengenai track record perjalanan Syarifuddin, Maryoto menjelaskan jika dia memang pernah ke Singapura. Tepatnya pada 18 Juni lalu melalui pelabuhan di Batam. Dari catatan Imigrasi, Syarifuddin berada di Singapura hingga 27 Juni. “Dia keluar dan masuk dari tempat yang sama yakni pelabuhan Batam,” terangnya.

Nah, bisa jadi Syarifuddin dan Nazaruddin bisa bertemu di Singapura. Sebab, Nazaruddin sendiri sudah berada di negeri tersebut sejak Mei. Terkait bagaimana paspor tersebut bisa sampai ke Nazaruddin padahal paspor digunakan untuk pulang, Maryoto menyebut bisa dilakukan dengan banyak cara.

Diantaranya, menitipkan paspor tersebut melalui orang lain yang sengaja berangkat ke Singapura dan bertemu Nazaruddin. Kalau tidak, cara termudah adalah mengirimkan paspor tersebut melalui ekspedisi pengiriman barang. Masih gelapnya pola itu diharapkan bisa pecah setelah Syarifuddin ditemukan. (ari/rud/jon/dim/kuh/jpnn)

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) sudah menetapkan Kepala Kantor Wilayah Bank BNI 46 Jalan Pemuda Medan, Drs R menjadi tersangka, dalam kasus dugaan penyimpangan penyaluran kredit di PT BNI Wilayah Medan sebesar Rp129 miliar.

“Kita sudah menetapkan beberapa orang tersangka diantaranya Kepala Kantor Wilayah BNI 46, Drs R Cs,” kata Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin (9/8).

Jufri mengatakan R Cs bakal dijerat dengan pasal berlapis Undang-undang tindak pidana korupsi. “Dia (R Cs, Red) dijerat dengan pasal 2,3 dan Pasal 9 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,”ujarnya.
Jufri menceritakan, terungkapnya kasus penyimpangan kredit di Bank BNI 46.

tersebut berdasarkan informasi masyarakat, dimana disebutkan adanya permohonan pencairan dana oleh PT Bahari Dwi Kencana (BDK) yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada 8 November 2010 silam kepada PT BNI 46 Cabang Medan sebesar Rp133 miliar.

Dijelaskannya, meski pemohon telah melampirkan persyaratan kredit berupa laporan keuangan perusahaan, laporan apresial atau juru taksir dan laporan lainnya, namun penyidik menduga proses dan izin kelengkapan perusahaan tidak benar. Namun begitu, permohonan tersebut tetap diproses di Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI 46  Wilayah Medan.
Selanjutnya, BNI Wilayah Medan mengeluarkan memorandum analisa kredit (MAK), pada MAK tersebut menyebutkan bahwa permohonan pinjaman wajar dipertimbangkan, maka tahap berikutnya, permohonan peminjaman dikirim BNI Pusat di Jakarta. Kemudian BNI Pusat menyetujui permohonan kredit sebesar Rp129 miliar dari pengajuan semula sebesar Rp133 miliar.

“Pencairan yang dilakukan oleh Bank BNI 46 kepada PT BDK telah telah melanggar   standart operasional prosedur (SOP) bank terkait pencairan dana tersebut,” bebernya.

Sementara Bank Indonesia (BI) mengaku bukan kesalahan bank.  “Kalau diperhatikan, kasus ini bukan dari kesalahan bank, tetapi pelaporan yang lain, saya juga belum dapat menginformasikan yang lain,” ujar Kepala Bidang Pengawas Bank Bank Indonesia, Indra Yuheri.

Indra mengatakan, kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, tapi kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan standar operasional prosedur (SOP).

Sementara itu, Pemimpin Kelompok Pengembangan Bisnis dan Layanan BNI Kanwil Medan Sutarman mengatakan, masalah tersebut sudah ditangani Divisi Komunikasi Perusahaan, sehingga karyawan lain tidak tahu perkembangannya.
“Masalah ini sudah masuk ke pusat, dan kita memiliki Divisi Komunikasi Perusahaan yang paling berhak menjawab,” ujar Sutarman.

Menurut Sutarman, nantinya Divisi Komunikasi Perusahaan akan mengeluarkan jawaban terkait dengan masalah ini, hanya saja tidak diketahui kapan. “Akan ada jawaban dari pusat, tapi kita tidak tahu kapan, tunggu sajalah,” tutup Sutarman. (ris/mag-9/smg)