Mahasiswa-Jaksa Adu Jotos

MEDAN-Aksi saling pukul antara mahasiswa dan jaksa menjadi tontonan umum di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Sumut di Jalan AH Nasution, Medan, Rabu (13/7) siang. Seorang oknum jaksa bernama Novhhan Siregar seperti tertulis di badge nama, saling pukul dengan sejumlah mahasiswa.
Aksi jaksa fungsional yang terekam kamera ini memperlihatkan bagaimana ia menendang dan melancarkan jotosan ke sejumlah mahasiswa. Mahasiswa juga melakukan perlawanan dan terlihat berhasil meninju wajah jaksa berambut cepak itu.

Adu jotos kedua belak pihak berlanjut ke badan jalan hingga menyebabkan kemacetan arus lalulintas. Dalam peristiwa ini, tiga mahasiswa menderita luka. Satu diantaranya, Raja Uli Harahap, menjadi bulan-bulanan setelah berhasil ditangkap oknum dari Kejatisu. Akibatnya, Raja mengalami luka robek pada bibir dan pelipis mata terkena pukulan.

Aksi unjuk rasa mahasiswa semula berlangsung tertib. Mereka mendesak kejatisu menangkap Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Bachrum Harahap, tersangka dugaan korupsi APBD Tapsel 2001/2002. Selain itu, massa mendesak Kejatisu untuk mengusut tuntas penyelewangan dana APBD tahun 2009 Kabupaten Padang Lawas Utara senilai Rp23,5 miliar.

Suasana berubah saat mahasiswa membakar ban di tengah jalan, tepat di depan kantor Kejati Sumut. Mahasiswa juga menggedor pagar Kejati Sumut yang terkunci. Diduga, ada kata-kata terlontar dari mahasiswa yang membuat staf Kejatisu tersinggung. Akibatnya, jaksa Novhhan emosi dan memukul sejumlah mahasiswa. Aksi pemukulan itu memicu kemarahan mahasiswa sehingga kedua belah pehak adu jotos hingga ke badan jalan dan menyebabkan arus lalulintas macet. Petugas kepolisian yang bersiaga sebelum aksi berlangsung, turut mengamankan kedua belah pihak.

Koordinator aksi Doli Setia Siregar mengatakan, para pegawai Kejati Sumut tidak terima dan berupaya memadamkan ban yang terbakar. “Kalau bakar ban dalam aksi unjukrasa hal biasa. Tetapi petugas Kejati Sumut berusaha memadamkan dan main pukul, ini tidak biasa,” kata Doli.
Doli dan rekannya kemudian membuat laporan pengaduan atas penganiayaan yang dilakukan oknum jaksa dan staf Kejati Sumut lainnya ke Polresta Medan.

Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki saat dikonfirmasi membenarkan laporan itu. Saat ini korban bersama dua rekannya masih dimintai keterangan di Mapolresta Medan.

Tujuh Pocong Demo ke PN Medan
Sementara itu, ‘tujuh pocong’ menggelar aksi demo bersama puluhan aktivis dan buruh di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Mereka menuntut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berpihak kepada buruh. Para pendemo dalam aksi Rabu (13/7) tersebut menamakan diri Gerakan Buruh untuk Keadilan (Gebuk). Mereka berasal dari berbagai organisasi buruh dan sejumlah buruh PT Siantar Top. Mereka mendatangi PN Medan di Jalan Pengadilan, Medan, dengan menggunakan sejumlah kendaraan bermotor.

Ketujuh pocong yang ikut dalam demo tersebut membawa serta timbangan miring simbol ketidakadilan. Timbangan itu berat sebelah karena ada uang yang membuat keadilan berpihak kepada yang bayar.

“Dalam proses hukum perburuhan hingga sampai proses peradilan sesungguhnya indikasi praktek suap terus terjadi. Ada mafia peradilan yang selalu beraksi sehingga hukum berpihak kepada pengusaha,” kata salah seorang peserta demo, Erwin Manalu.

Dalam pernyataan sikapnya, para pendemo menyatakan, salah satu kasus yang terindikasi ada praktek mafia peradilan adalah kasus perselisihan buruh dengan PT Siantar Top. Hakim hanya mempertimbangkan bukti dari pengusaha, namun tidak dari pihak buruh.

Sebab itu mereka meminta agar Ketua PN Medan hingga jajaran di tingkat Mahkamah Agung untuk membersihkan PHI Medan dari praktek suap. Mereka juga mendesak agar hakim adhoc yang terindikasi menerima suap segera diperiksa. (mag-7/rud)

JAKARTA-Para peminat kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat seleksi tahun 2011 ini belum bisa bernafas lega. Pasalnya, belum ada keputusan final kapan kebijakan penghentian sementara alias moratorium rekrutmen CPNS akan diterapkan.

Mendagri Gamawan Fauzi hanya memastikan soal lamanya masa moratorium itu, yakni selama satu tahun. “Selama 12 bulan. Selama 12 bulan ini dilakukan penataan kepegawaian, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dibuat juga regulasinya,” terang Gamawan  Fauzi di kantornya, Rabu (13/7).

Lantas, 12 bulan itu dihitung sejak kapan? Nah, dari jawaban Gamawan, tidak tertutup kemungkinan tahun 2011 ini sudah tidak ada lagi penerimaan CPNS. “Tunggu pengumuman. Jika besok diumumkan, ya 12 bulan terhitung sejak diumumkan,” ujar Gamawan. Sebelumnya, Gamawan mengatakan, kebijakan moratorium ini harus melalui keputusan presiden.

Gamawan sendiri setuju jika moratorium diberlakukan. Hanya saja, penerimaan CPNS tetap dilakukan dari jalur sekolah kedinasan, seperti lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Juga dari honorer karena sudah dijanjikan (akan diangkat jadi CPNS, Red),” terangnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) EE Mangindaan yang punya kewenangan mengumumkan secara resmi kebijakan moratorium itu.

Diah menyebutkan, belum ada keputusan final terkait model penerapan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini. Apakah moratorium berlaku merata untuk seluruh daerah, atau sebagian saja. “Nanti akan kita analisa, apakah moratorium seluruhnya atau selektif,” ujar Diah. Mantan pejabat di Pemprov Jateng itu membayangkan, untuk daerah baru hasil pemekaran, sudah tentu masih membutuhkan pegawai.

Terkait dengan penataan kepegawain yang dilakukan di masa moratorium nanti, Kemendagri punya tugas menyiapkan masukan dari daerah-daerah. “Untuk mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah, kita akan undang daerah. Kita akan analisa, daerah itu sebenarnya masih butuh pegawai (baru) apa tidak,” terang Diah.

Hasil analisa ini, lanjutnya, juga untuk menjawab dugaan yang selama ini berkembang bahwa daerah mengajukan usulan formasi CPNS sebanyak-banyaknya. “Terus, apa pegawai yang sudah ada telah dioptimalkan. Ini nanti juga kita analisa semuanya,” terang Diah.

Diah berharap, ke depannya, kemenpan-RB saat menetapkan formasi kebutuhan CPNS daerah, berkonsultasi dulu dengan kemendagri. Alasannya, kemendagri lah yang lebih paham berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah. “Kalau tidak minta pertimbangan kemendagri, ya formasinya bengkak terus, yang menyebabkan bengkaknya anggaran belanja pegawai,” ujarnya.

Kepala BKD Pemko Medan Parluhutan Hasibuan hanya bisa menerima keputusan dari pusat bila moratorium mengenai wacana penerimaan CPNS 2012 ditiadakan di Pemko Medan. ”Itu kan wacana dari pusat, kita terima saja. Kan belum ada resminya,” ujar Parluhutan.

Bila keputusan tersebut diterapkan, pihaknya akan melaksanakan. “Kita hannya bisa melaksanakannya saja,” ucapnya.
Amir Hamzah, Kabid Pengadaan BKD Pemko Medan menambahkan moratorium tersebut masih dalam wacana. “Kita tunggu saja informasinya dari pusat,” cetusnya.

Disinggung jawaban Menpan-RB atas usulan penerimaan 1.500 CPNS tahun 2011 di lingkungan Pemko Medan, Amir belum menerima balasan surat. “ Pemko Medan masih mmenunggu dari pusat. Biasanya balasan akan kita terima di akhir tahun, bulan 9 atau 10,” katanya.

Perhatikan Guru dan Tenaga Kesehatan
Rektor Universitas HKBP Nommensen, Jongkers Tampubolon juga setuju moratorium 2012 mendatang. “Seperti kita lihat di Provinsi Sumut bahkan di kabupaten/kota banyak pejabat yang nonjob. Ini membuktikan pengangkatannya tak berdasarkan kebutuhan,” katanya.

Untuk urusan perimbangan dan pemerataan kekuatan PNS, ia berpendapat, Menpan dan badang kepegawaian daera (BKD) sebagai perpanjangan tangannya harus memetakan kebutuhan PNS di masing-masing daerah. “Dengan begitu kebutuhan ril terhadap PNS didapatkan dan akhirnya pekerjaan tak menjadi sia-sia. Kalau sudah ada yang nonjob, maka mereka akan makan gaji buta itu,” terang Jongkers.

Untuk tenaga pengajar, Jongker mengingatkan, empat tahun ke depan sedikitnya ada 300-an ribu guru yang akan masuk masa pensiun. Jika moratorium mengabaikan kenyataan ini, maka sistem pendidikan di Indonesia bisa berantakan. “Bagitu pula dengan pejabat-pejabat di bidang kesehatan, ini tak bijak jika dilakukan moratorium berkepanjangan,” jelasnya.

Generasi Entrepreneurship
Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) Hasbullah Hadi mendukung kebijakan moratorium penerimaan CPNS diterapkan di Sumut. Dengan catatan, jumlah kebutuhan PNS sudah terpenuhi. “Pemerintah harus pintar mengefisienkan setiap anggaran. Jadi, jika sudah mencukupi kebutuhan tapi masih dilakukan perekrutan, itu sama saja dengan pemborosan,” kata Hasbullah, Rabu (13/7).
Dari pandangan Hasbullah, hingga saat ini jumlah PNS di Sumut sudah cukup banyak. “Yang perlu dikoreksi adalah pemerataan jumlah PNS di setiap daerahnya, PNS di daerah terpencil dan perkotaan jangan mengalami perbedaan rasio yang jauh,” tutur Hasbullah.

Menurut Hasbullah, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yang selama ini menghasilkan lulusan yang berorientasi menjadi seorang PNS. “Paradigma ini yang perlu dihilangkan, tentunya dengan menanamkan sistem pendidikan berbasis entrepreneurship. Jadi, mahasiswa ditempa bukan untuk mencari kerja, melainkan membuat lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan jika mampu untuk orang lain,” pungkasnya. (sam/adl/saz)

BELAWAN-Polres Pelabuhan Belawan mengamankan dua mobil minyak Pertamina yang membawa BBM, Rabu (13/7). Kedua mobil yang diamankan bermuatan 18.000  liter solar yang disalurkan ke industri  dengan nomor  polisi  BK 8xxx TM. Mobil itu diamankan di Jalan Pelabuhan Raya Belawan Kecamatan Medan Belawan, saat melakukan ‘kencing’ digudang penimbunan minyak ilegal (siong). Ada juga mobil minyak dengan nomor polisi BL 8xxx FA diamankan di Kawasan Hamparan Perak karena delevery order (DO)-nya bermasalah.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Hamam W membenarkan penangkapan dua truk tersebut. Dia mengatakan bahwa kedua truk tersebut diamankan karena telah melakukan kesalahan. “Truk  yang membawa solar diamankan karena telah melakukan penggelapan dengan cara ‘kencing’ di gudang siong yang berada di Jalan Pelabuhan Raya, tepatnya di depan PT Smart TBk. Sedangkan mobil minyak diamankan karena DO-nya tidak sesuai,”ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya mengamankan kedua truk tersebut sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu pihaknya sedang melakukan operasi rutin. Saat berada di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, pihaknya melihat sebuah truk tangki sedang terparkir di pinggir jalan. Kemudian, didatangi oleh petugas dan tertangkap basah sedang melakukan ‘kencing’.

“Modus yang dilakukan pelaku menurunkan muatan tangki sebanyak satu drum. Menurut pengakuan supir, dia dibayar oleh pemilik gudang sebesar Rp600.000 untuk melakukan ‘kencing’ tersebut. Namun, sayangnya pemilik gudang tidak berada di lokasi sedangkan para pekerjanya langsung kabur melarikan diri,”jelasnya.

Hamam mengatakan dua tersangka  yang diamankan yakni SM (49), warga Siantar dan ES (42), warga Simalungan.  Sedangkan barang bukti yang berhasil disita berupa mobil minyak, satu drum minyak yang sudah dikencingkan dan uang sebesar Rp600.000. “Kami masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut guna pengembangan. Saat ini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan,”tandasnya. Kedua tersangka dijerat pasal 374 tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan, pihak perusahaan sudah membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan karena merasa dirugikan.

Polda Sumut juga berhasil membekuk lima penimbun BBM. Menurut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Heru Prakoso di Mapolda Sumut, Rabu (13/7) menuturkan, Polda menangkap kelima pelaku tersebut dari Jalan Kota Cane, tepatnya di salah satu SPBU. Dari tangan pelaku polisi menyita 157 jerigen berisikan bahan bakar minyak.

Menurutnya, sebanyak lima orang berhasil diamankan yakni TG (43) yang merupakan pengawas di SPBU, MP (35) pengecer, Gidion S (35) supir, SS (43) supir dan NG (24) pengecer.
“Ada lima orang yang kita tangkap bersama barang bukti 119 jerigen premium dan 38 jerigen solar. Jadi totalnya 157 jerigen atau seberat 2,5 ton” kata Heru Prakoso.

Dengan begitu, kelima tersangka kini sudah diamankan di Polres Tanah Karo. Menurut mantan Wadir Lantas Poldasu ini, pihaknya akan memanggil Camat setempat dan juga pemilik SPBU tersebut.
“Camat, Kepala Desa dan juga pemiliknya akan kita panggil, yang jelas sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan, “ tandas Heru Prakoso.

Di lokasi kejadian Heru mengatakan pihaknya telah memberikan garis polisi untuk proses lebih lanjut.  “Di TKP sudah kita beri garis polisi dan kasusnya ditangani Polres Tanah Karo,” katanya.

Sementara gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal atau siong masih terus buka. Pantauan wartawan Sumut Pos, mobil tangki Pertamina terus melakukan ‘kencing’ di dekat Depot Pertamina yang berada di Jalan KL Yos Sudarso Km 20 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu (13/7).

Seperti biasanya, mobil tangki Pertamina berhenti di pinggir jalan dan melakukan ‘kencing’. Dua orang terlihat sedang mengambil minyak dari tangki dan menampungnya di dalam ember.  Mobil tangki Pertamina yang baru siap menyalurkan ke SPBU yang melakukan ‘kencing’ adalah mobil dengan nomor polisi BK 9xxx BS.

Sementara itu, Di depot Pertamina aktivitas pengepul sisa-sisa minyak di tangki mobil masih saling berebut saat truk memasuki halaman depot. Anehnya, aktivitas rutin tersebut hanya menjadi tontonan pengawas depot.

Sedangkan, gudang penimbunan BBM ilegal yang berada di Jalan KL. Yos Sudarso Km 15 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan dan juga Jalan KL Yos Sudarso Km 18,5 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan tampak terlihat masih buka. Di gudang tersebut tampak beberapa orang yang sedang duduk-duduk di samping gudang. Diduga orang-orang tersebut sedang menunggu mobil tangki yang melakukan ‘kencing’.
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Hamam W mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan.

“Menurut informasi yang saya terima kemarin, saya langsung turun ke lapangan, namun tidak ada aktivitas ‘kencing’ di gudang tersebut,”ujarnya.
Menurutnya, di lokasi memang tidak ada yang melakukan ‘kencing’, namun tampak terlihat bekas minyak yang jatuh setelah mereka melakukan ‘kencing’.

“Kami belum bisa melakukan tindakan karena kami belum ada fakta di depan mata, kalau ada truk tangki yang ketangkap basah melakukan ‘kencing’ pasti kami tangkap,”tandasnya.

Pertamina Siap Menerima Laporan Humas Pertamina Region I Sumut, Fitri Erika mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih terkait dengan berita penelusuran tim Sumut Pos. Diterangkan Erika, pihaknya menerima semua laporan dari masyarakat terkait dengan langkahnya BBM di Sumut dan jika ada temuan silakan melaporkannya.

“Terima kasih atas atensi yang diberikan Sumut Pos terkait hal ini. Untuk masyarakat, kalau ada masyarakat yang menemukan penimbunan BBM silakan laporkan segera ke nomor 500000. Kita terbuka dan akan kita tanggapi laporan dari masyarakat tersebut,” katanya.

Disinggung mengenai adanya ditemukan stakeholders (pemilik SPBU) yang melakukan penyelewengan, Erika menuturkan, pihaknya juga terbuka dengan temuan tersebut. “Stakeholders juga dapat melaporkannya jika menemukan hal tersebut ke nomor kontak kita,” jelasnya.

Mengenai supir mobil tangki yang terbukti melakukan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu, Erika mengaku, pihaknya akan memberikan sangsi yang tegas kepada supir mobil tangki. “Saat ini kita sedang melakukan pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang ada. Untuk supir tangki yang terbukti melakukan kesalahan akan kita berikan sangsi yang tegas. Sangsi yang diberikan sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan,” tegasnya.

Untuk mengatasi kelangkaan BBM, tuturnya, pihaknya sudah melakukan penambahan ke seluruh pengisian yang ada. “Kita sudah lakukan penambahan dan kelangkaan BBM sendiri sudah kita atasi,” pungkasnya.(wan/ari/mag-11/jon)

Sumut Pos Property Expo 2011

Pembukaan Sumut Pos Property Expo 2011 di Millenium Plaza Jalan Kapten Muslim Medan berlangsung meriah dan sukses. Pameran ini diikuti 18 stan dan akan berlangsung hingga Minggu (17/7) mendatang.

Pameran dibuka Pemimpin Perusahaan Sumut Pos Rudianton Sidabutar menampilkan sejumlah perumahan antara lain Villa Permata, Algeria, Dayasa Prima, Mega Greenland, Puri Zahara, Astoria. Peserta lain yakni perumahan Bukit Permai, Pangripta Group, The Icon, BMS, Griya Rotan Asri, Awal dan Bumi Johor. Tak cuma dari kalangan properti, pameran ini juga diikuti produsen semen PT Gunung Pantara Barisan dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Simpang Limun Medan. Ada juga stan Sumut Pos dan Posmetro Medan menyemarakkan pameran.

Rudianton berharap, melalui pameran ini masyarakat, pengembang dan pelaku bisnis perumahan saling berinteraksi dan mendapatkan informasi yang saling menguntungkan.

Demikian pula dengan kehadiran perbankan yang mampu memberi kemudahan mendapatkan fasilitas kredit perumahan menjadikan bisnis ini semakin diminati investor. ‘’Sumut Pos Property Expo 2011 sebagai pameran perumahan terbesar di Medan dapat menjadi acuan bagi calon konsumen dan acuan bisnis investor properti dalam mengambil keputusan,’’ ujar Rudianton.

Selama pameran, pengunjung juga akan ketiban rezeki. Panitia menyediakan kupon berhadiah yang diundi pada hari terakhir pameran, 17 Juli mendatang.

Dukungan terhadap pelaksanaan pameran diutarakan Area Sales Manager PT BRI, LA Sembiring dan Account Officer PT BRI Cabang Sisingamangaraja Medan, Heri Mahardika. ‘’BRI merupakan salah satu bank pemerintah yang memberikan fasilitas kredit perumahan di Sumut,’’ katanya.
Ia berharap ke depan akan lebih banyak pebisnis properti yang menjadi peserta pameran apalagi sekarang di Medan ramai dengan kegiatan pembangunan perumahan. Bahkan, saat ini sudah ada pabrik semen di Sumut.

Heri mengutarakan pihaknya menyediakan kredit perumahan dengan suku bunga sangat rendah dan jangka waktu fleksibel hingga 20 tahun sehingga memberi kemudahan kepada calon pembeli perumahan. ‘’BRI juga menyediakan fasilitas kredit renovasi, kredit take over dan kredit pembangunan perumahan pada tanah bersertifikat. Suku bunga kita sangat kompetitif dengan perbankan lain karena banyak pilihan kredit. Kita akan memberi pelayanan terbaik kepada calon pembeli perumahan,’’ jelasnya.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kredit perumahan antara lain melengkapi identitas pemohon kredit, data agunan, pekerjaaan pemohon. Kelayakan pembayaran dari calon nasabah dan kelayakan rumah yang akan dibeli juga akan diteliti.

‘’Kredit perumahan BRI sudah ada sejak tahun 2007. Dalam tahun ini, BRI Cabang Simpang Limun sudah menyalurkan kredit perumahan dengan pertumbuhan 70 persen dengan niai kredit perumahan Rp40 miliar. Tahun ini hingga Desember 2011, kita menargetkan dapat menyalurkan kredit perumahan sebesar Rp.100 miliar,’’ terangnya.

PT Gunung Pantara Barisan sebagai peserta Sumut Pos Property Expo 2011 memanfaatkan ajang ini memperkenalkan produksi semen lokal asal Sumut yang berada di atas standar nasional Indonesia (SNI). Semen yang diproduksi di Batubara, Sumut ini berproduksi sejak 13 Juli 2010.

Haposan Silalahi, pimpinan PT Gunung Pantara Barisan menilai pameran sebagai momentum memperkenalkan semen produksinya. Ia juga menyatakan kesiapan memasok material pembangunan perumahan. “Sumut sebagai provinsi ketiga di Indonesia kini memiliki pabrik semen,” kata Haposan Silalahi.

“Selain kualitas yang mampu bersaing dengan semen dari daerah lain, semen produksi PT Gunung Pantara Barisan memiliki harga yang lebih murah yang dipasaran dijual bervariasi Rp39 ribu hingga Rp41 ribu per zak ukuran 40 kilogram,” jelas Spv Sales Executive PT Gunung Pantara Barisan, Krimson Sinurat SE.

Ia menjamin harga semen produksinya lebih ekonomis dibanding semen lain. Demikian pula dengan kualitas semen yang berkualitas diatas SNI. “Jadi produksi semen kita sudah teruji sehingga kita memiliki banyak permintaan di Sumut,” kata dia.

Animo pembeli cukup besar terutama di daerah Kisaran, Batubara, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun dan Medan. “Permintaan semen di semua kabupaten/kota di Sumut cukup besar. Ke depan, kita akan semakin mengembangkan penjualan di provinsi lain di Indonesia,” terangnya. (eo/mag-9)