Soal Pengerukan dan Pengaspalan yang Amburadul

MEDAN-Dinas Bina Marga Kota Medan yang terkesan pilih kasih dalam melakukan pengaspalan jalan di sejumlah titik di Kota Medan terus menuai cerita. Belum lagi soal, drainase yang dinilai setengah hati dikerjakan dan tidak tuntas.
“Sebenarnya sih, kita tidak paham bagaimana penilaian mereka (Bina Marga) untuk jalan yang harus dibangun baru dan tidak. Bahkan sebenarnya, ada rangking terhadap jalan di Medan yang mana menjadi skala prioritas utama dan mana yang kedua. Ini sebenarnya perlu, karena kita pun melihat masih banyak jalan yang seharusnya diaspal baru tapi malah jalan lain yang masih bagus sudah diaspal baru,” ujar Sekretaris Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumut Burhan Batubara, Kamis (28/7).

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi D Parlaungan Simangungsong mengatakan akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Bina Marga untuk meminta jawaban terhadap prosedur dan pelaksanaan pengerukan dan pengaspalan jalan.
“Sabtu, (28/7)) kita akan melakukan pemanggilan Kepala Dinas Bina Marga untuk meminta tanggapan terhadap prosedur dan pelaksanaan proyek tersebut,” ujar Parlaungan.

Dikatakanya, sesuai dengan pembahasan LPJ antara Dinas Bina Marga dengan Komisi D DPRD Medan. Setelah kering akan dilakukan pengangkutan oleh Dinas Marga agar tidak menggangu warga sekitar.

“Dikatakan mereka karena yang dikeruk merupakan lumpur dan masih basah, untuk itu pengangkutannya ditunggu sampai kering dahulu baru diangkut. Itu berdasarkan janji mereka terhadap Komisi D,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis menjelaskan tidak ada pilih kasih pembangunan infrastruktur jalan maupun drainase di Kota Medan. Soal drainase, dia juga menjelaskan pengerjaan masih belum tuntas. Sebab, dari pengerjaan yang dilakukan kontraktor itu diberi tenggat waktu sampai bulan 10 harus tuntas. “Itu belum selesai dan masih berlanjut,” jelasnya. (adl)

Rahudman Mulai Membahas

MEDAN- Wacana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus milik Pemko Medan, mulai dibahas Walikota Medan Rahudman Harahap sebagai amanah atas Inpres dan program Hemat Energi terhadap mobil dinas pejabat daerah.

“Sudah mulai dibahas, kan harus ada izinnya. Biarkan PD Pembangunan yang mengelolanya. Kita bangun, PD Pembangunan yang kelola. Direksi PD Pasar, PD RPH dan PD Pembangunan dalam sebulan ini akan saya lantik. Harapannya, dengan direksi yang baru PD kita lebih optimal. Dengan adanya SPBU ini juga nantinya akan lebih baik,” ujar Rahudman Harahap, usai menggelar syukuran dengan anak yatim piatu di Rumah Dinas, Rabu (27/7) siang.
Dijelaskannya, pembangunan SPBU tersebut tak perlu memakai Perda. “Pembangunan SPBU akan kita realisasikan tahun 2012,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Zulkarnain menambahkann
pembangunan SPBU tersebut lebih difungsikan untuk memberikan BBM pada armada operasional dinas milik SKPD Pemko Medan dan bukan untuk umum atau public profit oriented.

“Fungsi pemerintah itu kan sebagai alokasi, distributif dan stabilitatif. Salah satunya menyediakan SPBU khusus untuk menjaga dan kestabilan ketersediaan BBM bagi armada operasional dinas kita. Tujuan utama kita menjaga ketersediaan BBM bagi armada kita khususnya alat berat seperti truk sampah Dinas Kebersihan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Zulkarnain, didampingi Kabag Asset dan Perlengkapan Setdakota Medan M Husni di Kantor Wali Kota Medan.

Dikatakannya, pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab atas ketersediaan hingga distribusi barang termasuk dalam pelayanan publik. Untuk itu, gagasan untuk mendirikan SPBU itu difasilitasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang khusus armada operasional dinas Pemko Medan.

“Pelayanan publik itu penting. Karena pada outputnya, pelayanan publik menjadi optimal dan tidak ada permasalahan. Jika ketersediaan pendukung seperti BBM pada armada kita seperti truk sampah, alat berat dan lainnya di masing-masing SKPD tidak ada masalah dan aman. Walaupun nantinya sebagai aset Pemko Medan yang dikelola PD Pembangunan,” ucapnya.

Kabag Aset M Husni menambahkan Pemko Medan juga wajib mendukung SPBU ini. Sebab, dengan ketersediaan BBM dan harga stabil maka pelayanan publik yang digerakkan dari armada operasional dinas itu tidak akan terganggu.
“Walau aset kita, tapi dikelola PD Pembangunan nantinya mungkin lebih teknis akan ditambah regulasi pendukung lain. Sebenarnya, yang patut kita pahami saat ini adalah rencana membangun SPBU khusus sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi BBM seperti solar pada armada operasional dinas kita. Karena kita sendiri yang mengontrol konsumsi BBM-nya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rahudman Harahap menindaklanjuti rencana pemerintah mengefektifkan lagi Inpres No 2 Tahun 2008 tentang kewajiban hemat energi. Wali kota sudah menyurati seluruh pejabat di Kota Medan, diminta merujuk Inpres tersebut.

Permendagri ini mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. Untuk itu Pemko Medan akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sendiri (SPBU) untuk mengurangi beban APBN. SPB akan dibangun dengan sistem penyertaan modal dari Pemko Medan dan dikelola PD Pembangunan.

“Saya berencana membangun SPBU milik Pemko Medan. Kita bangun, PD Pembangunan yang kelola. Direksi PD Pasar, PD RPH dan PD Pembangunan dalam sebulan ini akan saya lantik. Harapannya, dengan direksi yang baru PD kita lebih optimal dengan adanya SPBU ini juga nantinya akan lebih baik,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk mengurangi beban APBN terhadap dampak kenaikan harga minyak dunia dan beban subsidi energi, pemerintah akan mengefektifkan lagi Inpres Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban hemat energi. Mendagri Gamawan Fauzi pun akan segera menyurati seluruh gubernur, bupati, dan wali kota terkait masalah ini.

Agar penghematan bisa signifikan, Gamawan mengatakan, seluruh pemda juga harus melakukan penghematan. Caranya, cukup dengan mengacu pada aturan yang sudah ada yang mengatur mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah. “Kendaraan dinas kepala daerah, CC-nya jangan tinggi-tinggi. Harus sesuai dengan aturan,” ujar Gamawan.

Yuswandi menjelaskan, kemendagri sendiri dulunya juga ikut memberikan input yang dijadikan materi Inpres 2 Tahun 2008. Di Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 diatur bahwa kendaraan dinas gubernur adalah satu Sedan silindir maksimal 3.000 cc dan satu Jeep 4.200 cc.

Untuk Wakil Gubernur, satu Sedan 2.500 cc dan satu Jeep 3.200 cc. Untuk Bupati/Walikota, satu Sedan 2.500 cc dan satu unit Jeep 3.200 cc. Sementara, untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota, satu Sedan 2.200 cc dan satu unit Jeep 2.500 cc.
Khusus untuk mobil dinas pimpinan DPRD, besar cc-nya dinaikkan, berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007, sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006. Untuk ketua DPRD provinsi semula sedan 2. 500 cc atau Jeep 2.200 cc, dinaikkan menjadi sedan atau Jeep 2.700 cc.(adl)

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera mengcek kebenaran dugaan korupsi yang terjadi di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut. Pengecekan yang akan dilakukan tersebut berupa melakukan pungumpulan barang bukti dan keterangan (pulbaket) sebelum dilakukan penyelidikan.

‘’Dimulainya penyelidikan tersebut melihat dari hasil pulbaket. Apakah kasus dugaan korupsi itu benar terjadi atau tidak. Dari hasil pulbaket ini barulah kita bisa meningkatkan statusnya menjadi penyelidikan,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu Mansyur SH, Rabu (26/7).

Mansyur juga mengaku kalau kasus dugaan korupsi di kampus IAIN Sumut belum diketahuinya. Alasannya karena laporan dari timnya belum masuk.

‘’Saya masih baru, jadi saya belum tahu kasus apa saja yang sedang dilakukan penyelidikan. Untuk itu saya akan meminta keterangan pada anggota saya, termaksuk kasus dugaan korupsi di IAIN Sumut,” beber Mansyur.
Lebih lanjut dikatakan Mansyur, sebelum masuk penyidikan pihaknya terlebih dahulu meminta laporan dari masyarakat.
‘’Laporan masyarakat yang diterima ini akan kita lakukan penyelidikan, apakah benar atau tidak untuk itu kita akan pulbaket,” ucap Mansyur. (rud)

Kredit Rp118 Miliar Salah Prosedur di BNI

MEDAN-Hingga saat ini tindak pidana khusus (Pidsus) Kejatisu masih berusaha memanggil Direktur PT Bahari Dwi Kencana, Boy Hermansyah. Tapi, hingga saat ini penerima kredit yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) dari BNI Cabang Pemuda Medan itu tak diketahui keberadaannya.

‘’Kita belum mengetahui dimana keberadaan yang bersangkutan. Kita juga sudah malayangkan tiga kali surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Namun tidak juga kunjung mau datang ke Kejatisu untuk dimintai keterangannya,” beber Asintel Kejatisu, Mansyur SH MH kepada wartawan, Rabu (27/7).

Namun demikian, sambung Mansyur, pihaknya akan terus berupaya menghadirkan Direktur PT Baharin Dwi Kencana itu untuk segera dimintai keterangannya soal kucuran kredit yang melanggar SOP dari Bank Niaga Indonesia Cabang Pemuda Medan senilai Rp129 miliar.

‘’Etika yang bersangkutan tidak ada. Kita akan memanggil secara paksa. Untuk segera datang dimintai keterangannya,” tegas Mansyur.

Ketika disinggung status hukum Boy Hermansyah sendiri, Mansyur mengatakan bahwa Direktur PT Bahari Dwi Kencana itu masih sebatas saksi.

‘’Memang masih saksi, tidak tertutup kemungkinan mengarah menjadi tersangka. Bahkan bisa saja yang bersangkutan langsung ditahan saat diperiksa mengingat etika baik datang untuk memenuhi panggilan penyidikan saja dia tidak ada,” ungkap Mansyur.

Sementara itu Kasi Produksi Sarana Intelijen (Prosarin) Intel Kejatisu Ronald Bakkara SH mengatakan, mereka kesulitan untuk memanggil Boy Hermansyah sehingga mereka akan memanggil secara paksa.

‘’Kasus itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Sekarang ini kita bersama-sama pidsus mengusut kasus tersebut, kendala kita Boy Hermansyah sendiri mangkir dipanggil, sudah beberapa kali kita melayangkan panggilan dan melayang surat panggilan baik ke perusahaan yang bersangkutan ataupun kekediamannya,” beber Bakkara.
Proses pemeriksaan perkara kasus dugaan korupsi pengucuran kredit oleh BNI 46 sebesar Rp133 miliar kepada Boy Hermansyah selaku Direktur PT Bahari Dwi Kencana pada akhir Desember 2010 lalu, sudah berlangsung beberapa bulan.

Terungkapnya kasus penyimpangan dalam pencairan kredit setelah pihak kejaksaan mendapatkan laporan bahwa permohonan pencairan dana yang diajukan oleh PT Bahari Dwi Kencana, yang bergerak dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada 8 November 2010 silam kepada PT BNI 46 Cabang Medan sebesar Rp133 miliar. Penyidik menduga bahwa proses dan izin kelengkapannya tidak benar, tapi permohonan tersebut tetap diproses serta dianalisa pada Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI 46 wilayah Medan.

Proses selanjutnya maka pihak BNI mengeluarkan Memorandum Analisa Kredit (MAK), pada MAK tersebut menyebutkan bahwa permohonan pinjaman wajar dipertimbangkan, maka tahap berikutnya permohonan peminjaman dikirim ke PT BNI 46 Pusat di Jakarta.

Setelah pengajuan diproses pada BNI 46 Pusat di Jakarta, maka pihak bank menyetujui permohonan kredit sebesar Rp129 miliar, dari pengajuan permohonan pemimjaman sebesar Rp133 miliar, namun bisa dilakukan kalau semua persyaratan sudah dipenuhi oleh pihak pemohon kredit dari PT Bahari Dwi Kencana yang bergerak dalam perusahaan pengelolaan kelapa sawit di Sumatera Utara.

Akan tetapi berdasarkan fakta yang diperoleh, pencairan permohonan pinjaman sudah dikucurkan sebesar Rp118 miliar yang dikeluarkan pada Desember 2010 lalu dengan kontrak perjanjian pembayaran selama 59 bulan, padahal seluruh persyaratan belum dipenuhi oleh PT Bahari Dwi Kencana.(rud)