APKASI Minta Perekrutan CPNS Ditunda
Soal penundaan perekrutan CPNS memang masih terus menjadi perbincangan. Dimulai hasil temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terkait 124 daerah terancam bangkrut karena APBD terbebani belanja pegawai, kini moratoriun CPNS pun mengemuka.
Nah, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor berharap agar
Mendagri benar-benar melakukan evaluasi soal perekrutan CPNS. Sebab, dia sepakat jika ada indikasi bangkrut di beberapa daerah. Agar negara tidak terus merugi, dia berharap agar pemekaran bisa di stop terlebih dahulu.
“Pemekaran harus dihentikan. Banyak daerah pemekaran yang belum sukses,” katanya. Termasuk dengan anggaran daerah yang dia nilai kebablasan karena tersedot banyak untuk belanja pegawai. Isran mengakui, jika masih banyak daerah yang 60 persen anggarannya untuk memenuhi sektor gaji.
Pria yang juga menjabat sebagai Bupati Kutai Timur itu khawatir jika pola tersebut tidak diubah, maka kepentingan rakyat akan dipertaruhkan. Bagaiamana caranya? Dia juga meminta agar pusat tidak lagi dengan mudah meminta ada perekrutan PNS. Menurutnya, alasan penyegaran karena pegawai jenuh bekerja kurang tepat.
Akibatnya, sistem tersebut “memaksa” daerah untuk bangkrut dengan sendirinya, Sebab, sistem tersebut justru membuat pengeluaran daerah menjadi semakin membengkak. “Kami berharap agar APKASI bisa didengar. Karena pelaksana di daerah adalah kami,” jelasnya.Permintaan tersebut terkait dengan pernyataan Fitra tentang 124 daerah yang terancam bangkrut karena lebih dari 60 persen anggarannya habis tersedot untuk membiayai gaji pagawai dan tunjangan pejabat. Dalam laporannya, beberapa wilayah sudah terindikasi bangkrut.
Begitu juga dengan fenomena defisitnya anggaran Pemkab Tasikmalaya tahun ini karena tidak sanggup menutupi pembangunan infrastruktur dan membayar utang. Data Kemendagri, total pendapatan Kabupaten Tasikmalaya di APBD 2011 adalah Rp1,039 triliun. Namun, uang tersebut habis untuk belanja tidak langsung termasuk gaji pegawai Rp970,388 miliar.
Dari angka tersebut, hanya Rp210,980 miliar yang dipakai untuk membiayai pembangunan. Meski demikian, Mendagri Gamawan Fauzi bergeming. Dia meminta agar masyarakat tidak terlalu dini mengatakan otoda telah gagal. Alasannya, sistem tersebut baru berjalan 10 tahun. “Pilihan kita untuk otda sudah tepat,” imbuhnya.
Namun, dia memastikan jika para kepala daerah untuk tidak menganggap kekurangan-kekurangan pelaksanaan otoda itu. Apalagi, pusat sudah membuat rencana pembangunan lengkap dengan master plan penguatan ekonominya. Dia yakin semuanya bakal membaik kalau setiap daerah mampu menonjolkan potensi-potensi mereka. “Memang ada kekurangan, tetapi tidak bisa dikatakan gagal,” ujarnya.
Sebelumnya, kabar menarik muncul setelah ada 60 instansi yang tidak memasukan data kebutuhan pegawai baru. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB, Ramli Naibaho menyambut baik sikap instansi-instansi tersebut. Menurutnya, pihak-pihak yang tidak mengajukan usulan CPNS baru tersebut karena aparatur mereka masih cukup. Kalaupun ada yang pensiun tahun ini jumlahnya tidak besar. Ke-60 instansi tersebut terdiri atas instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Tidak berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat jika tidak ditutup langsung tahun ini,” tegas Ramli.
Pasalnya, lowongnya kursi PNS akibat adanya pegawai yang pensiun tersebut, bisa diisi secara rapelan beberapa tahun kemudian. Selain persoalan tenaga yang masih cukup, Ramli menjelaskan jika banyaknya instansi yang tidak mengusulkan CPNS baru itu disebabkan masih berlangsungnya penataan birokrasi. Langkah tersebut, merupakan permulaan dari penerapan reformasi birokrasi.
Menurutnya, penghentian sementara penerimaan CPNS baru oleh beberapa instansi tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Di antaranya, dengan menata kembali postur birokrasi. Ramli mencontohkan, jika terjadi penumpukan tenaga aparatur yang bekerja di bidang teknis dinas tertentu, bisa dialokasikan ke dinas lainnya yang kekurangan tenaga teknis. Jika postur aparat birokrasi benar-benar sudah tertata, tambah Ramli, peluang instansi pusat atau daerah untuk menerapkan reformasi birokrasi semakin besar. (dim/wan/nw/jpnn)
