MEDAN, SMUTPOS.CO – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan selaku counterpart Komisi I untuk mendampingi dan membantu Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menagih dan mempercepat proses pengembalian uang senilai Rp21 miliar yang telah dibayarkan Pemko Medan kepada pihak kontraktor dalam proses pengerjaan proyek ‘lampu pocong’ pada 8 ruas jalan di Kota Medan.

Sebab dengan didampingi pihak Kejari Medan, Robi Barus meyakini bahwa Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) dapat dengan lebih mudah dalam menagih dan memproses pengembalian uang senilai Rp21 Miliar tersebut.

“Komisi I mendorong Kejari Medan untuk melakukan pendampingan hukum terhadap Pemko Medan, agar Pemko dapat lebih mudah dalam menagih uang proyek lampu pocong yang telah dibayarkan ke para kontraktor yang mengerjakannya. Mengingat uang yang ditagih cukup besar, yaitu Rp21 miliar,” ucap Robi kepada Sumut Pos, Jumat (19/5/2023).

Dikatakan Robi, upaya pendampingan hukum sangat dibutuhkan oleh Pemko Medan. Hal itu sebagai antisipasi terhadap kemungkinan adanya kontraktor ‘nakal’ yang enggan atau sengaja memperlambat proses pengembalian uang pengerjaan ‘lampu pocong’ yang merupakan bagian dari proyek penataan lanskap ruas jalan yang dianggarkan di P-APBD T.A 2022 tersebut.

“Saat mendampingi Pemko Medan, Kejari dapat memberikan pemahaman secara hukum kepada para kontraktor apabila mereka tidak mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Artinya, jaksa sebagai pengacara negara akan mengambil tindakan tegas berupa upaya hukum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Kemudian, sambung Robi, keberadaan Kejari Medan dalam mendampingi Pemko Medan pada proses penagihan uang proyek tersebut adalah bentuk kolaborasi yang sangat penting, sehingga harus dilakukan.

“Kolaborasi seperti ini sangat kita butuhkan, apalagi dalam konteks menyelamatkan uang ataupun aset negara. Semakin cepat uang itu kembali, semakin cepat pula percepatan pembangunan Kota Medan bisa terealisasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengumumkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan terhadap proyek pegerjaaan ‘lampu pocong’ yang merupakan bagian dari penataan lanskap 8 ruas jalan di Kota Medan pada tahun 2022 lalu. Hasilnya, proyek lampu pocong disebut proyek total lost ataupun proyek gagal.

Untuk itu, Bobby Nasution memerintahkan Dinas SDABMBK Kota Medan yang kini sebagai OPD yang menangani proyek penataan lanskap ruas jalan untuk menagih kembali semua uang yang telah dibayarkan kepada kontraktor.

“Untuk pengerjaan lampu pocong tersebut, memakan anggaran sekitar Rp25 miliar, yang sudah dibayarkan sebesar Rp21 miliar. Kita minta Dinas SDABMBK untuk melakukan penagihan menyeluruh, Rp21 miliar itu wajib dikembalikan,” tegas Bobby.(map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan lampu pocong yang merupakan bagi dari pekerjaan penataan lanskap 8 ruas jalan di Kota Medan pada tahun 2022 lalu, terus menjadi polemik. Pasalnya setelah pekerjaan itu dinyatakan total lost atau proyek gagal oleh Pemko Medan, 6 perusahaan yang menjadi pemenang tender pekerjaan juga diwajibkan untuk mengembalikan uang proyek yang telah dibayarkan senilai Rp21 Miliar.

Namun sayang, setelah dilakukan penelusuran oleh awak media, rata-rata perusahaan diduga tidak memiliki kantor yang jelas. Sebab, rata-rata perusahaan hanya berkantor di rumah tempat tinggal. Bahkan ada diantaranya, bukan merupakan rumah pemilik perusahaan atau hanya menumpang alamat kepada pemilik rumah.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Willy Irawan mengatakan bahwa Dinas SDABMBK bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk menjawab hal itu.

Pasalnya, meskipun saat ini Dinas SDABMBK telah ditunjuk Wali Kota Medan, Bobby Nasution sebagai OPD yang bertanggungjawab untuk melakukan penagihan uang proyek lampu pocong tersebut, namun proyek tersebut ditenderkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2022 lalu.

Diketahui, pekerjaan penataan lanskap 8 ruas jalan di Kota Medan tersebut memang berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebelum dinas tersebut dilebur oleh Pemko Medan pada Desember 2022 lalu.

“Terkait proses tendernya, semuanya berada di dinas kebersihan dan pertamanan sebelumnya. Dinas PU (SDABMBK) sama sekali tidak tahu proses tendernya,” ucap Willy kepada Sumut Pos, Jumat (19/5/2023).

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kota Medan, Alexander Sinulingga, saat dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan bahwa kondisi dugaan kantor kontraktor yang diduga tidak jelas tersebut berada di luar kekuasaan pihaknya sebagai kelompok kerja (pokja).

“Masalah (kantor kontraktor) diduga tidak jelas, itu bukan (tugas) kita sebagai pokja untuk menelusuri ke alamat perusahaan mereka masing-masing,” ujar Alexander kepada Sumut Pos, Jumat (19/5/2023).

Berdasarkan peraturan yang ada, sambung Alexander, pokja hanya bertugas untuk melakukan verifikasi berkas yang masuk.

“Intinya bahwa sesuai perpres, pokja hanya memverifikasi berkas atau kelengkapan dokumen yang sudah di upload, apakah sesuai dengan aslinya. Jadi kita bukan menelusuri ke alamat masing-masing perusahaan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, dalam penelusuran yang dilakukan awak media ke sejumlah perusahaan yang memenangkan tender lampu pocong tersebut, terdapat perusahan-perusahan yang hanya berkantor di rumah-rumah tempat tinggal, bukan layaknya kantor pada umumnya. Bahkan, ada diantaranya yang hanya menumpang alamat kepada pemilik rumah.

Seperti halnya keberadaan kantor CV Sentra Niaga di Jalan Bunga Ncole XXII No 100, Kota Medan. Berdasarkan LPSE, perusahaan tersebut mengerjakan lampu pocong di Jalan Brigjen Katamso dengan nilai kontrak Rp3.133.946.168.

CV Sentra Niaga juga beralamat di tempat tinggal warga. Saat dikunjungi, seorang pria yang berada di dalam rumah membenarkan alamat CV itu. Namun, pemilik CV hanya meminjam alamat rumahnya saja.

“Saya tidak tahu pemiliknya dimana, dia cuma meminjam alamat rumah saya saja,” tutup pria yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.(map/azw)