29 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Home Blog Page 15002

CBD Harus Distanvaskan

MEDAN-Keberadaan Central Bussines District (CBD) di Medan Polonia masih terus menimbulkan pro-kontra terkait masalah sertifikat, pajak, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan keamanan penerbangan dari dan ke Polonia Medan. Permasalahan tersebut dipastikan akan mengganggu rencana pembangunan CBD dan juga konsep pembangunan Kota Medan secara menyeluruh. Karena itu, banyak pihak meminta agar pembangunan CBD dihentikan sementara.

Salah satu pihak yang menuntut pembangunan CBD distanvaskan adalah Rafriandi Nasution kepada Sumut Pos, Rabu (6/7). “CBD ini masih banyak persoalan. Kita berharap, pembangunan CBD distanvaskan dulu sampai masalah tuntas dan Bandara Kualanamu selesai,” tegas pengamat tata kota tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Medan Juliandi Siregar lebih menyoroti persoalan pajaknya. Dikatakannya, seyogyanya pihak pengembang segera melunasinya ke instansi terkait, baik itu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan maupun kantor pajak setempat. Karena persoalan itu, secara otomatis akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor pajakn
“Kita mengimbau, agar pihak CBD untuk segera melunasinya. Dan pihak yang berwenang untuk menagih itu, harus juga pro aktif,” tandasnya.

Koordinator Regional I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Wilayah Sumut Tadjuddin Nur menilai, keberadaan CDB ini merupakan kekeliruan dari berbagai pihak, baik itu legislatif maupun eksekutif serta instansi-instansi yang bersangkutan.

Salah satu contohnya adalah persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan. “Kita menyesalkan persoalan ini. Mengenai tata ruang adalah tanggungjawab legislatif, dan pihak-pihak lainnya. sudah tren dan memang menjadi kenyataan bahwa, Tata Ruang Kota akan selalu berubah akibat Tata Uang,” tukasnya,

Dijelaskannya lagi, munculnya persoalan ini juga tidak mungkin terjadi jika tidak ada peran serta kepala daerah bersangkutan. Karena berdirinya sebuah bangunan di Kota Medan yang megah dan sebagainya, pastinya ada restu dari Wali Kota Medan.
“Tidak mungkin berdiri, tanpa adanya restu dari Wali Kota yang ada. Karena Medan ini dipimpin wali kota,” pungkasnya.

Kemudian, lanjut pria yang juga mantan Ketua DPD REI Sumut ini, segala hal yang bersangkutan perizinan dan sebagainya akan bisa terabaikan, ketika ada tujuan untuk meloloskan kepentingan-kepentingan dari lingkungan kekuasaan.

“Penerbitan IMB dan lainnya adalah wewenang wali kota melalui pejabat yang ditunjuknya. Namun, kalau ditanya apakah tidak sebaiknya keberadaan CBD tersebut ditinjau ulang, saya rasa terpulang pada wali kotanya. Apakah wali kota serta jajarannya dan termasuk pula anggota dewannya peka terhadap persoalan ini atau tidak,” cetusnya.

Pemko tak Tegas
Terkait kesan manajemen CBD Polonia menghindar kewajiban pembayaran BPHTB dengan cara tak mengajukan balik nama dari pemilik lahan PT MMP menjadi milik CBD Polonia, Pemko Medan tidak bisa memaksa. Pemko hannya bisa mengimbau untuk melakukan pembayaran.

“Ini istilahnya jemput bola, Pemko tidak ada haknya untuk memaksa membayar tetapi hannya menghimbau. Walau tak harus membayar, tetapi tetap ditagih. Hanya saja persoalan waktu yang tidak bisa dipaksakan. Hannya menghimbau untuk menyarankan karena menyangkut PAD,” ujar Sekda Pemko Medan, Syaiful Bahri, kemarin.

Dikatakannya, Retribusi BPHTB secara tidak langsung untuk pembayaran. Dimana, sesuai dengan harga NJOP yang ada didalam setifikat makin lama membayar akan semakin mahal pada saat transaksi.

“Harga NJOP naik, harga BPHTB tersebut akan naik juga. Sesuai dengan sertifikat yang dipegang. Bisa dikenakan 2 x BPHTB, walau tidak diwajibkan untuk membayar sesuai dengan sertifikat. Yang memohon IMB namanya Benny Basri,”  ucapnya.

Dengan begitu, lanjut Sayiful, pihak pengembang akan merugi karena ada NJOP yang akan bakal naik. Sementara untuk saksinya tidak ada diatur dalam sertifikat karena ini merupakan masalah hukum Perdata.

“Masalah Perdata ini, jadi yang dilakukan Pemko hannya menagihnya agar sumber penerimaan meningkat,” katanya lagi.

Saat disinggung dengan masalah tak mengajukan Hak Pengelolahan (HPL) nya. Syaiful langsung menjelaskan kalau lahan tersebut merupakan milik TNI AU. “Untuk lebih jelasnya tanya ke BPN,” bebernya.

Sementara Kepala BPN Kota Medan, M Thoriq yang coba dikonfirmasi wartawan koran ini, tidak bisa karena HP yang bersangkutan tidak aktif. Tetapi sebelumnya, Thoriq mengatakan kalau CBD Polonia tidak ada mengajukan HPL nya ke BPN. “CBD Polonia tak ada mengajukan HPL nya,” ucapnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Ilhamsyah mengatakan kalau surat tanah CBD polonia tidak ada masalah. Tetapi mengenai tunggakan BPHTB nya, CBD Polonia belum mengurus sertifikat.
“Mereka belum mengurus sertifikat. Jadi harus mengurus sertifikat agar segera membayar BPHTB,” katanya.

Sedangkan agar perumahan CBD Polonia dapat dilakukan jual beli karena belum dibeli orang lain. Ilhamsyah menjelaskan kalau HPL harus diurus oleh pengembang agar bisa membayar BPHTBnya.
“HGB harus diurus pengembang, agar bisa membayar BPHTB nya,” pintanya.(ari/adl)

Licin, Nazaruddin Kecoh Tim Pemburu

Terlihat Jalan-jalan di Kuala Lumpur

JAKARTA- Keseriusan polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sesegera mungkin menangkap tersangka kasus suap wisma atlet Sea Games 2011 Palembang Muhammad Nazaruddin benar-benar dipertaruhkan. Walau masih berusia 32 tahun, kelihaian Nazaruddin dalam meloloskan jejak cukup lumayan. Buktinya, sudah dua kali tim KPK kecolongan.

Kemarin, tim pemburu juga dibuat bingung dengan informasi yang beredar melalui Blackberry Messenger (BBM). Anggota DPR dari dapil Jember Lumajang itu disebut-sebut berada di Bangil, Jawa Timur. “Operasi pelarian memang dikendalikan dari Singapura, tapi Nazar ada di Bangil,” begitu tulisan BBM yang beredar cepat di kalangan wartawan.

Saat dikonfirmasi ke Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam, polisi memilih wait and see. “Kalau itu informasi dari masyarakat tentu akan kita tindaklanjuti,” kata jenderal dua bintang itu.

Penelusuran polisi, kata Anton selalu dibicarakan dengan KPK “Karena dia statusnya kan tersangka KPK. Kita membantu saja,” ujar mantan Kapolda Jatim ini.

Rupanya, menurut informasi yang dihimpun koran ini, kerancuan siapa penjuru atau leader  dari tim pemburu itulah yang jadi penghambat di lapangan. Tim dari kepolisian menjadi hati-hati bergerak karena KPK juga punya tim sendiri. “Kita tidak ingin melangkahi,” ujar sumber Jawa Pos kemarin.

Tim Polri yang berangkat ke Singapura beberapa hari lalu belum ditarik pulang. Meskipun, sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah Singapura bahwa Nazaruddin tidak ada di negeri Singa. “Masih di Roxy Marina, Singapura,” jelas perwira menengah ini.

Tadi malam, pesan singkat melalui Blackberry Messenger juga beredar. Isinya : Nazaruddin ditangkap Interpol di Manila. Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi tadi malam mengatakan, pihaknya belum mengetahui kabar tentang penangkapan Nazaruddin di Filipina itu.

Tak hanya Haryono, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Bambang Irawan juga mengaku belum mengetahui kabar penangkapan tersebut. Yang jelas, kata dia, hingga tadi malam, belum ada informasi yang masuk ke instansinya yang menyatakan bahwa mantan anggota Komisi III itu sudah berhasil dibekuk di luar negeri.

Menkopolhukam Djoko Suyanto dalam pesan singkatnya yang dikirimkan pada wartawan menegaskan, informasi tertangkapnya Nazaruddin di Filipina belum terkonfirmasi. “Sudah dicek ke KBRI Filipina tidak ada,” kata mantan Panglima TNI itu.

Sementara itu, Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo saat ditemui usai rapat bersama timwas Bank Century di Gedung KPK mengatakan,  sampai saat ini keberadaan Nazaruddin belum bisa dideteksi. Namun, dia mengaku bahwa tim Polri sudah dikirimkan ke Singapura kini sedang berupaya keras untuk melacak keberadaan Nazaruddin.

“Tapi sampai sekarang belum ada laporan,”  kata Timur. Menurutnya, selain mengirimkan tim ke Singapura, Mabes Polri juga sudah mengirimkan red notice untuk memburu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut terhadap instruksi presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menangkap M Nazaruddin dari pelariannya. Tapi saat disinggung tentang pernyataan pemerintah Singapura yang menyatakan bahwa Nazaruddin sudah tidak berada di sana, Timur mengaku akan mendalami dan menyelidiki laporan tersebut. “Itu semua informasi yang akan kami selidiki,” katanya singkat.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan, pihaknya saat ini belum bisa memastikan keberadaan Nazaruddin. Yang bisa dipastikan, bahwa saat ini paspor Nazaruddin sudah dicabut, dan KemenkumHAM sudah memberitahukan status tersebut kepada seluruh perwakilan RI di luar negeri.

“Mungkin dia ke Malaysia atau dimana. Tapi sekarang kami juga tidak tahu ada dimana itu (Nazaruddin),” kata Patrialis, usai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Tugas untuk melacak Nazaruddin saat ini, kata Patrialis, sudah menjadi tanggung jawab Polri. Kapolri sendiri sudah menindaklanjuti status Nazaruddin ke situs interpol. Jika ada kendala pemulangan, tentu pihak Polri yang lebih tahu. “Saya tanya dulu ke kawan kepolisian,” ujarnya.

Apakah betul Nazaruddin memiliki paspor lebih dari satu? Patrialis tidak mengetahui hal itu. Menurut dia, Nazaruddin terdaftar di pihak imigrasi dengan satu paspor saja. “Kalau ada yang lain, di luar sepengetahuan kita,” katanya.

Patrialis juga tidak ingin berspekulasi atas informasi bahwa Pemerintah Singapura sengaja melindungi Nazaruddin. Menurut dia, informasi yang disampaikan oleh Kementrian Luar Negeri Singapura adalah resmi. Tidak mungkin KemenkumHAM sebagai bagian institusi pemerintah RI lantas menuding indikasi tersebut. “Kita harus menghormati kedaulatan negara masing-masing. Saya kira mereka (Singapura) juga tidak mau bohong lah,” nilainya.

Pemerintah RI sendiri, kata Patrialis, tengah melakukan upaya untuk melacak dan kemudian memulangkan Nazaruddin. Namun, tentu tidak bisa semua informasi disampaikan kepada publik. “Polisi sekarang sudah jalan, kita tunggu saja hasilnya. Jadi gak bisa kita kasih tahu semua. Nanti malah gak dapat dong,” tandasnya.

Sementara itu, kemarin KPK kembali memeriksa tersangka kasus suap wisma atlet Wafid Muharam. Sesmenpora non aktif tersebut kemarin dimintai keterangan perihal tentang proses pengadaan dan tender pelaksaan proyel wisma atlet. “Semua dijawab dengan tenang oleh pak Wafid,” kata Erman Umar, kuasa hukum Wafid.

Selain tentang pengadaan proyek wisma atlet, kepada penyidik, Wafid juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Menpora Andi Mallareng dan beberapa anggota DPR, yakni Muhammad Nazaruddin, dan Angelina Sondakh yang berlangsung di ruang Menpora di lantai 10.

“Baru kali ini pak Wafid ditanyai tentang pertemuan itu,” kata Erman. Nah, menjawab pertanyaan itu, Wafid pun menceritakan bahwa memang benar Andi Mallarangeng memperkenalkan dirinya dengan Nazaruddin. Perkenalan tersebut terjadi pada di akhir pertemuan. “Waktu rapatnya hampir selesai, pak Wafid dipanggil ke ruangan Menpora lalu diperkenalkan. Jadi pak Wafid nggak tahu apa-apa tentang pertemuan waktu itu,” katanya.

Sementara itu seorang pengusaha asal Jakarta kepada wartawan Sumut Pos kemarin (6/7) mengaku, melihat buronan KPK itu di Kuala Lumpur Malaysia. “Waktu itu sekira pukul lima sore hari Kamis tanggal 30 Juni, saat saya berada di Twin Tower Petronas, Kuala Lumpur, secara tidak sengaja saya bertemu dia (Nazaruddin, Red) di sana. Saya yakin itu pasti Nazaruddin, karena wajahnya familiar dan setiap hari masuk TV. Anak saya yang pertama melihatnya,” ujarnya menolak disebutkan identitasnya.

Dia mengatakan, keberadaannya di Kuala Lumpur saat itu membawa anaknya yang sedang liburan sekolah. Dia juga tidak pernah menyangka bakal melihat Nazaruddin di Kuala Lumpur. Pasalnya, saat itu pemberitaan masih gencar menyebut Nazaruddin berada di Singapura. “Saya sedang melintas bersama anak saya. Saya langsung terkejut begitu anak saya mengatakan, ada Nazaruddin di tempat itu. Sayangnya, saat itu saya tidak membawa kamera karena tertinggal di penginapan,” katanya.

Saat terlihat Nazaruddin sedang beraktivitas apa? Pengusaha itu bilang, saat itu Nazaruddin berada di lantai satu tower twin itu, menuju ke basement. “Nazaruddin berjalan bersama dua orang lainnya, yang satu berwajah oriental, dan yang satu lagi berwajah Timur Tengah. Saat itu Nazaruddin memakai baju jeans warna kebiruan, dengan bawahan yang sama,” katanya.

Dijelaskannya, kondisi Nazaruddin saat itu hampir 100 persen berubah. Tubuhnya terlihat sangat kurus, berbeda dengan foto atau gambar Nazaruddin yang sering tayang di televisi. Satu lagi yang membuatnya tampak berubah adalah kumis yang melintang agak tebal.

“Saat itu dia berkumis, padahal selama ini seperti yang tampak di TV, Nazaruddin selalu tampil klimis, kumisnya selalu dicukur,” tambahnya.
Karena saat itu dia sedang membawa anak, tak mungkin dia mengikuti atau berusaha lebih dekat dengan Nazaruddin.

Sepupunya di DPRD Riau Juga Kabur
Anggota keluarga Nazaruddin juga sudah kabur. M Nasir misalnya, sudah tak tampak di Komisi III DPR beberapa hari terakhir. Rita Zahara, sepupu Nazaruddin yang menjadi anggota DPRD Riau, juga sulit dihubungi. Sejak kasus suap Nazaruddin mencuat ke publik, Rita Zahara-sepupu Nazaruddin yang menjadi ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Riau, sering tutup mulut kepada wartawan. Beberapa kali wartawan di Pekanbaru mencoba untuk mengorek informasi keterkaitan kasus yang dialami Nazaruddin, Rita terkesan menghindar.

Kendati Rita dalam sebulan ini masih terlihat di DPRD Riau, namun tetap saja wanita itu terkesan tidak mau terusik dengan wartawan soal urusan kakak sepupunya, Nazaruddin dan M Nasir itu. Rabu (6/7), Rita pun seperti menghilang dari DPRD Riau. Rita tidak muncul di gedung DPRD Riau saat dicari wartawan. Nomor ponsel Rita yang selama ini dengan mudah dihubungi sesama anggota dewan, dua hari terakhir ini tidak bisa dihubungi lagi. Nomor itu tidak aktif lagi saat coba dihubungi.

Salah seorang anggota DPRD Riau, Tengku Azwir yang masih satu fraksi dengan Rita, mengaku tidak dapat menghubungi ponsel Rita yang biasa dia gunakan. “Sudah dua hari ini saya mencoba menghubungi ibu Rita. Tapi nomor HP-nya itu tidak aktif,” kata Azwir.

Azwir yang mengaku saat ini tengah berada di Jakarta dalam rangka tugas DPRD Riau, menyebutkan dia tidak mengetahui di mana keberadaan Rita Zahara saat ini. “Hari Senin kemarin kita masih ketemu di DPRD Riau. Tapi setelah itu, saya tidak bertemu lagi,” kata Azwir.

Masih menurut Azwir selama di Jakarta, dia terus mencoba menghubungi Rita. Hal itu dimungkinkan, karena mereka memiliki tugas dewan yang harus dikerjakan bersama. “Padahal kita ini ada agenda kerja DPRD Riau. Makanya saya terus mencoba menghubunginya untuk urusan kerja tersebut, namun HP-nya tidak pernah aktif,” kata Azwir.

Rita Zahara, adalah Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Riau. Rita Zahara saat ini menjabat sebagai bendahara di DPD Partai Demokrat Riau. Keberadaan Rita yang memiliki jabatan elit di Demokrat Riau ini disebut-sebut memang sempat menimbulkan gesekan di internal partai tersebut.

Rita dianggap sebagai orang titipan Nazaruddin yang menjabat bendahara umum DPP Partai Demokrat. Rita terkesan dipaksakan untuk masuk susunan pengurus DPD Demokrat Riau, padahal tidak memenuhi syarat yang ditetapkan AD/ART. (her/kuh/rdl/bay/jpnn)

Empat Negara Ancam Pancung 228 WNI

JAKARTA – Sebanyak 228 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di empat negara terancam hukuman mati. Para TKI itu dihukum mati lantaran tersangkut kasus narkoba hingga pembunuhan.
Sejumlah TKI terancam hukuman mati itu antara lain,  27 TKI akan menjalani hukuman pancung di Arab Saudi,  177 TKI terancam hukuman mati di Malaysia, 22 di Cina, dan dua di Singapura.

Anggota Satgas TKI Humphrey Djemat menyatakan dari 177 WNI terancam hukuman mati di Malaysia, 138 di antaranya tersangkut kasus narkoba. Sisanya terlibat kasus pembunuhan serta kepemilikan senjata api. Di Cina sendiri, ada 22 WNI terancam hukuman mati karena narkoba.
“Untuk Singapura, ada dua orang, tapi untuk keduanya kini sudah dimintakan permohonan grasi,” ungkapnya di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Rabu (6/7).

Humphrey menambahkan, sekarang ini perlu diprioritaskan pada Duta Besar Arab dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan adanya jadwal bulan puasa, pejabat negara akan susah ditemui pada masa itu. “Khusus Arab diprioritaskan, sebab bulan puasa pejabatnya sulit ditemui,” ujarnya. (bbs/jpnn)

Militer Syria Tembak Mati 22 Demonstran

DAMASKUS -Keberingasan militer Syria makin tidak terkendali. Di tengah desakan AS agar pemerintah Syria menarik pasukannya dari wilayah konflik, 22 warga sipil malah dilaporkan tewas tertembak peluru tajam saat operasi militer terjadi di Kota Hama Selasa (5/7) lalu.

Selain itu, lebih dari 80 orang terluka saat tentara Syria berupaya membongkar blokade jalan yang didirikan massa saat berdemonstrasi anti pemerintah. Organisasi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa 800 ribu massa terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut.

“Para korban luka dirawat di dua rumah sakit di Kota Hama,”ungkap Ketua Organisasi Nasional untuk HAM Ammar Qurabi saat dihubungi Agence France-Presse dari Nicosia, Siprus, kemarin (6/7).  Qurabi menambahkan, tentara yang pro kepada Presiden Bashar al-Assad juga menyerang Rumah Sakit Al-Hurani di Kota Hama. “Sejumlah besar penduduk Hama terpaksa mengungsi ke kota terdekat, Al-Salamiya, atau menuju Damaskus,”tuturnya.

Amnesti Internasional menuding otoritas setempat telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam proses penggerebekan berdarah atas demonstran anti pemerintah, yang meletus sejak pertengahan Maret lalu. (afp/cak/dwi)

Israel Culik 300 Warga Palestina

YERUSALEM – Sebanyak 300 warga Palestina dan aktivis dari negara asing di Jalur Gaza diculik Pasukan Okupasi Israel (IOF). Penculikan itu terhitung sejak Juni hingga Juli.

Juru Bicara Pemerintah Palestina Riyadh Al Ashqar menyatakan, 300 orang yang diculik di antaranya empat orang wanita, empat politisi dan 15 aktivis pro-Palestina yang merupakan warga negara asing.
Selama ini, pasukan Israel telah melancarkan 572 serangan ke beberapa lokasi di Tepi Barat. Seorang bernama Mansour Hamdan yang di tahan selama 25 tahun hingga kini belum dibebaskan. Demikian  diberitakan ABNA, Rabu (6/7).

IOF kerap melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, mereka menghancurkan properti milik warga yang bukan merupakan target sah perang. (bbs/jpnn)

Yingluck Dituduh Sumpah Palsu

BANGKOK- Aktivis anti-Thaksin berencana melakukan demonstrasi seraya menuduh Calon Perdana Menteri (PM) Thailand terpilih, Yingluck Shinawatra melakukan sumpah palsu. Protes itu membuat situasi politik mulai tegang.

Selain itu, sekelompok aktivis mendesak badan anti-korupsi Thailand agar menyelidiki Yingluck. Karena selama ini dianggap melindungi aset miliki kakaknya, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

Munculnya tuduhan itu, para analis berpendapat, meskipun kondisi politik mendingin pada pemilu 3 Juli lalu yang membawa partai pimpinan Yingluck menang dominan, tetap ancaman ketidakstabilan politik merebak. Rencana protes itu mengingatkan bahaya yang dihadapi Yingluck saat dirinya memegang kekuasaan.

Bila pada akhirnya protes itu meraih momentum dalam waktu beberapa bulan ke depan, kondisi itu dapat membuat keseimbangan politik yang saat ini tengah berlangsung dapat berubah seketika.
Rencana Protes itu dipimpin Dokter Tul Sitthisomwong, menuduh Yingluck memberikan keterangan palsu saat pihak pengadilan menanyakan maksud pembelian saham dari perusahaan telekomunikasi yang dibangun kakaknya, Shin Corp.

Pihak pengadilan memutuskan Thaksin mencoba menutupi kepemilikan dari sahamnya di Shin Corp yang kemudian dijual kepada perusahaan Singapura, Temasek Holding Pte. Saham itu ditengarai dimiliki anggota keluarga Thaksin, mengingat aturan Thailand tidak membolehkan politisi memiliki saham.

Atas ketentuan ini, pengadilan pun membekukan aset Thaksin senilai USD1,46 miliar atau sekira Rp12,4 triliun (Rp8.517 per USD)
Yingluck belum mau berkomentar atas tuduhan itu. Namun pada kesempatan sebelumnya, dirinya bersikeras bahwa kakaknya Thaksin sama sekali tidak bersalah atas tuduhan korupsi yang diarahkan pada dirinya.

Sementara tokoh Partai Puea Thai Nattuwat Sikua meminta Dr Tul untuk membatalkan rencana aksi protesnya, karena rakyat Thailand telah memberikan pilihannya.
“Sekarang waktunya untuk maju bersama, tinggalkan hal buruk di belakang,” ungkap Nattawut seperti dikutip The Wall Street Journal, Rabu (6/7).

Sedangkan dokter Tul menegaskan, Partai Puea Thai tak dapat berbuat sesuka hatinya. Dia menolak rencana pemberian amnesti kepada Thaksin bila pada saatnya nanti Puea Thai mendominasi Parlemen Thailand secara penuh.  (bbs/jpnn)

RE Siahaan Pasrah ke Demokrat

JAKARTA- Bisa dikata, belakangan ini tiada hari tanpa pemeriksaan perkara RE Siahaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka dan para saksi diperiksa secara bergantian.

Kemarin (6/7), mantan Wali Kota Pematang Siantar itu diperiksa lagi dalam statusnya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) sekretariat daerah dan dana rehabilitasi/pemeliharaan dinas pekerjaan umum APBD Pematangsiantar tahun 2007.

Pria yang kemarin mengenakan baju lengan panjang ungu motif garis-garis itu seperti biasa, tidak mau obral keterangan ke wartawan. Setelah ditanya berkali-kali mengenai materi pemeriksaan, dia pun menjawab singkat. Katanya, penyidik fokus pada masalah pengeluaran dana bansos.

Seperti usai pemeriksaan sebelumnya, RE Siahaan juga enggan menanggapi pertanyaan wartawan terkait posisinya sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Pematang Siantar. Hanya singkat saja dia memberikan jawaban, soal jabatannya dia serahkan sepenuhnya ke DPP Partai Demokrat. “Itu (jabatan sebagai Ketua DPC Demokrat, Red) saya serahkan ke partai,” ujarnya.(sam)

Terima Suap Rp928 Juta, Pejabat Kemendiknas Ditangkap

JAKARTA- Lantaran menerima uang ‘tanda terimakasih’ sebesar Rp928 juta yang tergolong gratifikasi, seorang pejabat Kementrian Pendidikan Nasional, TS ditangkap dan ditahan tim penyidik Polda Metro Jaya.

Dari hasil pemeriksaan penyidik, terungkap kalau TS yang menjabat sebagai Kepala Subdit Pendidikan Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional menerima uang Rp928 juta itu dari seseorang berinisial UTM yang memenangkan proyek lelang tender pengadaan pencetakan modul dan buku Pelajaran Keterampilan Fungsional dan Kepribadian Profesional Paket B tahun 2007 senilai Rp2,99 miliar.

Kasus ini terungkap setelah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. “Tuduhannya ia diduga merekayasa proses lelang tender pengadaan buku itu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Baharudin Djafar di kantornya, Rabu siang (6/7).

Diterangkannya, TS ditangkap di Hotel Sahid Kusuma Jalan Sugiyopranoto Solo Jawa Tengah saat melakukan kegiatan Training of Trainers (TOT) pada Minggu siang (3/7) lalu. “Sebelum ditangkap, TS sudah ditetapkan sebagai tersangka tiga hari sebelumnya,” tukas Djafar.

Menurutnya, selain TS, penyidik juga sudah menangkap dan menahan UTM yang memberikan uang tersebut kepada TS. “Posisinya, TS sebagai ketua panitia lelang terkait dengan jabatannya, UTM sebagai pemenang lelang. Sedang HLS yang mengalirkan (mengantarkan) uang itu dari UTM ke TS. Dia (HLS) juga sudah ditahan,” bebernya.

Penetapan tersangka dilakukan penyidik polisi karena melanggar tahapan lelang sesuai prosedur berdasarkan Kepres No 80 Tahun 2003. “Selain itu, TS juga diduga kuat melakukan mark up harga penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan diduga menerima aliran dana dari pihak rekanan. Padahal dalam penyidikan terungkap kalau UTM sebagai pemenang lelang yang tidak memiliki kompetensi pada bidang percetakan buku dengan cara meminjam bendera perusahaan bernama PT Cita Cakra Aksara (PT CCA) dan PT TBS. Selain itu, UTM juga memberikan jaminan garansi bank palsu agar memenuhi syarat pemenang,” urai Djafar lagi.(ind/jpnn)

Sutarman Janji Tuntaskan Tiga Kasus Besar

JAKARTA- Tongkat komando Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi berpindah tangan. Kapolri Jenderal Timur Pradopo kemarin (6/7) mengukuhkan Irjen Pol Sutarman sebagai pengganti Komjen Pol Ito Sumardi. Dengan begitu, sebentar lagi pundak Sutarman akan bertambah satu bintang menjadi komisaris jenderal.

Setelah acara, Ito tersenyum lepas. Sorot mata jenderal alumni Akpol 1977 itu berbinar-binar. “Alhamdulillah, tuntas pengabdian saya,” ujar Ito. Dia merangkul tangan Sutarman dan menggoyang-goyangkannya. “Selamat bertugas jenderal,” katanya.

Bagi Ito, pilihan Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri yang menunjuk Sutarman sebagai penggantinya sangat tepat. “Ini takdir sejarah. Saya dulu pernah jadi Kapoltabes Surabaya, Pak Sutarman juga pernah jadi Kapoltabes Surabaya. Ini pertanda baik,” kata penyandang predikat doktor di bidang ilmu hukum itu.

Dia mengakui masih banyak kasus yang sedang berjalan di Bareskrim saat kepemimpinannya berakhir. “Insya Allah akan dilanjutkan dengan baik oleh beliau,” kata Ito sambil mempersilahkan Sutarman menemui wartawan. Ito pun pelan-pelan undur diri dan bergegas keluar dari gedung Rupatama Mabes Polri bersama istrinya.

Sutarman yang dicecar wartawan soal kasus-kasus yang belum tuntas tampak tenang. Mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu memastikan anak buahnya bekerja sesuai tenggat. “Ada patokan waktu penyelesaian kasus. Secara umum ya secepatnya, apalagi kasus-kasus besar,” katanya.

Meski memantau perkembangan kasus-kasus kakap di media, Sutarman mengaku belum mengetahui secara detail rinciannya. “Saya akan baca lagi. Nanti saya minta penyidiknya (laporan),” kata Sutarman.

Setidaknya ada tiga kasus besar yang kini sedang ditangani Bareskrim Polri. Yang pertama, kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan politisi Partai Demokrat Andi Nurpati dan sejumlah staf MK. Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan tersangka.

Lalu, pengejaran mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang dilakukan tim gabungan anatara Polri dan KPK. Hingga kemarin, upaya pencariannya masih belum membawa hasil signifikan. Yang ketiga, kasus penggelapan dana nasabah Citibank Malinda Dee yang hingga kini berkasnya belum juga dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung. Apakah tidak keder menangani kasus politisi partai penguasa? Sutarman menoleh. “Saya pastikan tidak ada politik di Bareskrim. Jadi jangan kaitkan masalah politik, kebijakan dan pidana,” katanya.(rdl/agm/jpnn)
Itu sendiri-sendiri,” kata alumnus Akpol 1981 itu.

Serah terima jabatan juga dilakukan untuk posisi Kapolda Metro Jaya, dari Irjen Pol Sutarman kepada Irjen Pol Untung Suharsono Radjab. Posisi Kapolda Jatim diserahkan dari Irjen Pol Untung Suharsono Radjab diserahkan kepada Irjen Pol Hadiatmoko, posisi Kapolda Bali diserahkan dari Irjen Pol Hadiatmoko kepada Irjen Pol Totoy Herawan Indra dan posisi Asisten Operasional Kapolri diserahkan dari Irjen Pol Sunarko kepada Irjen Pol Badrodin Haiti, dan posisi Koorsahli Kapolri diserahkan dari Irjen Pol Badrodin Haiti kepada Irjen Pol Edward Aritonang.

Sedang posisi Kapolda Jateng diserahkan dari Irjen Pol Edward Aritonang kepada Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo, posisi Kapolda Sumsel diserahkan dari Irjen Pol Hasyim Irianto kepada Irjen Pol Dikdik Mulyana Arief, dan posisi Kapolda Papua diserahkan dari Irjen Pol Bekto Suprapto kepada Irjen Pol Bigman Lumban Tobing.(rdl/agm/jpnn)

Kapolda Janji Berantas Ilegal Logging

LANGKAT- Temuan kepingan kayu hasil penebangan liar (Ilegal Logging) di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Desa Kuala Tusam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, oleh Tim Expedisi dipimpin Plt Gubsu Gatot Pujonegoro, belum ditindak pihak kepolisian.

Kapolda Irjen Pol H Wisjnu Amat Sastro, ketika ditanya mengenai pembalakan liar tersebut mengatakan, pihaknya belum menerima pelimpahan temuan kayu ilegal itu dari tim expedisi, karena saat ekspedisi berlangsung, dirinya tengah mendampingi Kasum TNI ke Blangkejeren (NAD) dan Tanah Karo.

“Saya belum ada terima laporannya dari tim ekspedisi, karena waktu itu saya mendapangi kasum TNI ke Blangkejeren dan Tanah Karo,” kata Wisjnu disela sela kunjungan kerjanya ke Mapolres Langkat, Rabu (6/7).

Ditambahkan Wisjnu, pihaknya masih menunggu laporan tim ekspedisi dan akan berkoordinasi dengan Pangdam Bukit Barisan. ”Insya Allah, dua tiga hari ini akan ada jawabannya, beri kami waktu untuk menyelesaikannya,” pinta jendral bintang dua itu.

Lebih jauh dikatakannya, segala persoalan kejahatan baik itu penyakit masyarakat seperti judi, narkoba maupun ilegal loging yang ada di Sumatera Utara khususnya Kabupaten Langkat, pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan tidak tebang pilih.(mag-1)