JAKARTA-Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amrun Daulay, akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/7). Mantan Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Masyarakat di Departemen Sosial (Depsos) itu ditahan terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor, sarung dan mesin jahit di Depsos tahun 2004-2009. Anggota DPR asal Sumut itu sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 April 2011. Juru bicara KPK, Johan Budi, menyatakan, Amrun ditahan untuk kepentingan proses penyidikan perkara yang sebelumnya sudah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah dengan vonis 1 tahun 8 bulan penjara itu

“Yang bersangkutan kami tahan di Rutan Polres Jakarta Timur,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Amrun, yang lantaran sudah tua berjalan begitu lamban, kemarin tampak tenang. Dia tak banyak berkomentar saat dicecar wartawan terkait nasibnya itu. Mantan Sekdaprov Sumut itu menganggap penahanan ini merupakan resiko jabatan. “Ini resiko jabatan ya, saya malah berharap makin cepat makin baik,” ujar Amrun sebelum diangkut dengan mobil tahanan KPK B 8638 WU untuk dibawa ke tahanan Polres Jakarta Timur.

Mantan Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Masyarakat Depsos itu baru digiring penyidik KPK ke mobil tahanan sekitar pukul 15.05.
Namun Amrun yang pada kesempatan itu mengenakan kemeja putih dibalut jaket hitam, menegaskan bahwa dalam proyek di Depsos yang pernah ditanganinya itu sama sekali tidak ada kerugian negara. “Yang jelas saya tidak korupsi dan tidak memakan uang negara. Sekali lagi, tidak ada kerugian keuangan negara, Ini hanya masalah administrasi saja,” tandasnya.

Johan pernah menjelaskan, selain Amrun, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah mantan Kasubdit Kemitraan Usaha Depsos, Yusrizal.

Penetapan kedua tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan atas mantan Mensos Bachtiar Chamsyah. Amrun selaku anak buah Bachtiar, diduga menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri ataupun orang lain terkait proyek-proyek di Depsos yang didanai dengan APBN. Sedangkan Yusrizal, kata Johan, diduga ikut membantu dalam  penunjukkan langsung rekanan untuk proyek Depsos itu.
Amrun dan Yusrizal juga diduga menerima pemberian dari rekanan. Karenanya, keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 dan/atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jucnto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Perkiraan kerugian keuangan negaranya dalam perkara ini sekitar Rp25 miliar.

Sebelumnya, berdasarkan surat dakwaan atas Bachtiar Chamsyah terungkap bahwa Amrun bersama-sama dengan pihak lain melakukan perbuatan yang harus dipandang secara berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan. Amrun diduga sangat aktif meloloskan proyek sapi impor, sarung dan mesin jahit. (sam)

JAKARTA- Belanda dan Indonesia sepakat lebih banyak melakukan kerjasama di bidang perdagangan dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan air dan di bidang hukum.

Pada tahun-tahun mendatang Belanda tetap melakukan investasi dalam hubungannya dengan Indonesia lewat kerja sama pembangunan. Untuk itu, pada 2011 tersedia dana lebih dari 50 juta Euro atau sekitar Rp600 miliar.

Demikian disampaikan Menteri Urusan Eropa dan Kerjasama Pembangunan Belanda, Ben Knapen pada hari pertama kunjungan kerjanya di Indonesia yang akan berlangsung hingga 7 Juli.

“Bersama rekan sejawat saya dari Indonesia telah membahas tentang fokus baru yang diarahkan kabinet dalam kebijakan Kerja Sama Pembangunan Belanda dan tentang cara bagaimana hal itu dapat mendukung hubungan kita yang luas,”ujarnya disiarkan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Selasa (5/7).  (bbs/jpnn)

BANDUNG- Setelah melalui proses pemilihan panjang dan menjenuhkan, akhirnya Suryadharma Ali (SDA) terpilih kembali sebagai Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk periode lima tahun mendatang.

SDA mengungguli dua lawannya yakni Akhmad Muqowam dan Ahmad Yani dalam pemilihan Ketua DPP PPP yang berlangsung di Hotel Panghegar, Bandung, Jawa Barat. Dalam perhitungan suara, SDA unggul telak yang disusul Ahmad Muqowam dan Ahmad Yani.
Saat penghitungan suara, para pendukung SDA terus berteriak saat nama pemimpinnya itu disebut.

Sedangkan pendukung Muqowam dan Ahmad Yani adem ayem. Setelah proses tersebut, para muktamar akan memilih 8 anggota formatur.
Sesuai dengan jadwal, rencananya Rabu (6/5) Ketua DPP PPP terpilih akan menyampaikan pidatonya di hadapan kader PPP yang hadir.
Seperti diketahui jumlah suara yang diperebutkan ketiga kandidat ketua DPP adalah 1.184 yang terdiri dari 33 DPW dan 497 DPC.  Saat pemilihan ada saja tingkah polah peserta muktamar untuk mengatasi kejenuhan.  Soalnya setiap DPW  dan DPC yang memiliki hak suara, sehingga menyita banyak waktu.(net/jpnn)

JAKARTA- Perburuan M Nazaruddin ke Singapura memasuki babak baru. Kementerian Luar Negeri Singapura menegaskan, M Nazaruddin, tersangka kasus suap Kemenpora yang selama ini dicari-cari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berada di Singapura.
“Nazaruddin tidak berada di Singapura dan sudah cukup lama tidak berada di sini (Singapura),” kata Juru Bicara Kemlu Singapura dalam situs resmi Kemlu Singapura, Selasa (5/7).

Juru bicara Kemlu mengatakan, informasi ini telah disampaikan kepada pihak berwenang di Indonesia beberapa waktu lalu. Sebelum Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 30 Juni lalu.
“Informasi ini telah disampaikan ke pihak berwenang di Indonesia beberapa minggu lalu, lama sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 Juni 2011,” kata Juru Bicara itu.

Dia juga mengatakan, pihak pemerintah Singapura selalu bersikap kooperatif dengan para penegak hukum di Indonesia baik di kasus Nazaruddin maupun kasus-kasus lainnya. Namun sebelum Nazaruddin terlibat kasus dan ditetapkan sebagai tersangka, pihak Singapura tidak memiliki alasan untuk melarangnya masuk ataupun meninggalkan Singapura.

“Nazaruddin tidak tersangkut kasus apapun atau telah menjadi tersangka saat dia berada di Singapura,” katanya.
Juru bicara juga mengaku tidak mengetahui di mana Nazaruddin saat ini. “Saya tidak tahu, kami tidak mengetahui ke mana orang-orang setelah mereka meninggalkan Singapura. Pihak berwenang di Indonesia sudah diinformasikan tentang tujuan dia pada saat meninggalkan Singapura. Itu saja informasi yang kita punya,” katanya. Nazaruddin yang ditanya dimana posisinya terakhir melalui pesan BlackBerry messengernya menjawab sedang berdada di Singapura. “Di sing,” ucapnya lagi. Meski demikian Nazaruddin enggan menjawab saat diminta bersumpah. Ditanya hal yang sama sekali lagi, Nazaruddin diam saja.

Sementara itu, sehari sebelum pencekalan keluar, Nazaruddin telah terbang ke Singapura. Tak lama setelah status tersangka disematkan, Kementerian Luar Negeri Singapura malah menyebut kini Nazaruddin tak lagi ada di Negeri Singa. Diduga ada mafia di belakang Nazaruddin. “Agak mencurigakan kenapa Nazar keluar dari Singapura, karena Singapura kan aman. Meski punya perjanjian ekstradisi tapi belum diratifikasi, dan Mutual Legal Assistance (MLA) terhadap kerjasama pengusutan korupsi di Singapura agak tersendat. Jangan-jangan ada mafia di belakang Nazar,” kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim.

Hifdzil menduga, mafia di balik Nazar adalah mafia kekuasaan. Mafia ini menjaga agar Nazar tidak pulang ke Indonesia.(bbs/net/jpnn)
Tujuannya adalah untuk kepentingan yang lebih besar, yakni agar kasus suap di Kemenpora tidak dibongkar.
“Saya percaya Nazar itu nggak sakti-sakti amat. Yang sakti adalah mafia yang menjaga dia untuk tidak pulang ke sini. Saya nggak tahu mafia itu siapa tapi dia punya kaki di mana-mana. Ini harus dibongkar,” tutur dia.

Menurut dia, soal Nazar ini banyak keanehan. Misalnya Nazar kabur ke Singapura sesaat sebelum pencekalan atas dirinya dikeluarkan KPK. Setelah ditetapkan status tersangka, Nazar dikabarkan meninggalkan Singapura.

“Ini menunjukkan ada masalah di dalam KPK. Dan perlu diingat, dari Singapura Nazar menyebut sejumlah orang ikut mendapat uang. Meski sudah dibantah, bisa jadi itu pencitraan di media. Apapun, ini harus tetap diusut,” tutur Hifdzil.

Di tempat terpisah Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum tidak percaya BlackBerry Messenger (BBM) Nazaruddin yang tersebar di media massa adalah asli. Anas mengancam pidana bagi siapapun yang menyebarluaskan berita dari BBM Nazaruddin tersebut.
“Kami mengingatkan kepada siapapun untuk mengentikan dan membuktikan informasi dari BBM Nazaruddin,” ujar kuasa hukum Anas, Patra M Zen di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta.

Dalam pelaporan hari ini, Ketua Komisi III dari FPD Benny K Harman juga hadir mendampingi Patra. Benny mengatakan penyebar informasi BBM Nazarudin bisa dipidana.

“Kalau betul dia yang memproduksi berita itu, dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau tidak, berarti kalian menyebarkan berita apa? Itu ada deliknya,” ujar Benny.

Benny menuding ada orang lain yang menggunakan PIN BlackBerry Nazaruddin tersebut.

“Bagaimana bisa menjamin bahwa dengan PIN yang ini dia pegang. Kalau enggak yakin kenapa kalian memberitakan dengan nama dia? Tanya kalian kenapa kalian nulis nama dia kalau enggak yakin,” tegas Benny. Anggota FPD lainnya Didi Irawadi Syamsudin mengatakan laporan tersebut sekaligus membantah semua tuduhan Nazaruddin kepada Anas dalam kasus Sesmenpora.

“Bagaimana bisa dikatakan benar kalau dia tidak hadir ke KPK,” imbuh Didi. Seperti diketahui, Anas Urbaningrum resmi melaporkan Nazaruddin terkait serangannya melalui BBM ke Bareskrim Mabes Polri. Anas cs menilai Nazaruddin melanggar pasal pencemaran nama baik dan fitnah.(bbs/net/jpnn)