Remunerasi Tinggi, 124 Daerah Terancam Bangkrut

Program remunerasi yang dihembuskan pemerintah dalam misi reformasi birokrasi nampaknya menjadi bumerang. Kenaikan belanja pegawai negeri yang terjadi di beberapa kurun waktu, nampaknya kini mulai membebani anggaran di daerah.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat, sebanyak 124 daerah menggunakan lebih dari 50 persen anggaran daerahnya hanya untuk belanja pegawai.

“Tingginya belanja pegawai ini membuat daerah terancam kebangkrutan,” kata Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal FITRA dalam keterangan di Jakarta, kemarin (3/6).

Berdasarkan data yang dihimpun FITRA, terdapat 124 daerah yang belanja pegawainya mencapai angka 60 persen ke atas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011. Jika dipersempit lagi, kata Yuna, sebanyak 16 daerah ternyata menganggarkan belanja pegawai mencapai 70 persen lebih (lihat grafis). Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menduduki peringkat tertinggi dengan belanja daerah mencapai 83 persen.

“Pelayanan publik tidak optimal karena mayoritas belanja daerah hanya untuk ongkos tukang,” kata Yuna.
Jika hal itu berlarut-larut, ujar Yuna, daerah yang belanja pegawainya lebih tinggi terancam kebangkrutan. “2-3 tahun lagi, pendapatan daerah itu bisa terancam,” prediksinya.

Secara umum, porsi rata-rata daerah menganggarkan belanja pegawai telah naik. Pada tahun 2007, rata-rata belanja pegawai mencakup 44 persen anggaran. Di tahun 2010, rata-rata belanja pegawai itu meningkat menjadi 55 persen. Ironisnya, belanja modal atau penambahan inventaris aset tetap yang rata-rata jumlahnya 24 persen pada tahun 2007, kini turun menjadi 15 persen pada tahun 2010.

Menurut Yuna, fenomena ini terjadi disebabkan kebijakan pemerintah dalam mengemas reformasi birokrasi melalui remunerasi. Setidaknya dalam empat atau lima tahun terakhir, rekrutmen PNS terus menerus dilakukan tanpa memperhatikan keterbatasan anggaran. Ada pula sejumlah kebijakan yang berimplikasi pada beban belanja pegawai, seperti pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

Di level yang lebih tunggi, reformasi birokrasi dengan metode itu telah terbukti tidak mengurangi perilaku korupsi. “Kenaikan gaji sebesar 5-10 persen mulai tahun 2007 turut berkontribusi dalam beban belanja pegawai,” sorotnya.
Menurut Yuna, harus ada solusi untuk mengantisipasi ancaman kebangkrutan yang dialami daerah. Tidak hanya dengan pensiun dini, harus ada kebijakan dana perimbangan kepada daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja pegawainya. “Daerah yang mampu merampingkan birokrasi dan meningkatkan pendapat harus mendapat insentif,” jelas dia.

Selain itu, melakukan depolitisasi birokrasi. Kepala daerah sebagai pembina PNS daerah harus menghilangkan politisasi, yakni janji-janji menambah berbagai tunjangan demi kepentingan politik lima tahunan. “Perlu juga menyusun kembali rasio jumlah pegawai berdasar kondisi geografis dan kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Dari 16 daerah yang berada di posisi teratas APBD paling tidak pro rakyat, 7 di antaranya dipimpin oleh kepala daerah yang diusung PDIP. Yakni Klaten, Pemalang, Kulon Progo, Bantul, Kuningan, Kota Karanganyar, termasuk Lumajang yang menjadi ‘top skor’ APBD paling tidak pro rakyat.

Sewaktu dikonfirmasi, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo terkejut dengan data tersebut. Menurut dia, PDIP memiliki kebijakan politik bahwa setidaknya 50 persen APBD harus dibelanjakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. “Kalau anggaran untuk rakyatnya masih dibawah 50 persen, jelas harus dilakukan revisi.  DPRD setempat tentunya harus mengambil peran yang lebih kritis,” tegas Tjahjo. (bay/pri/jpnn)

16 kab/Kota Dengan Belanja Pegawai 70 persen ke Atas

Sumber: Seknas FITRA, Diolah dari APBD 2011 DJPK, Kemkeu.

Menuju Medan Lebih Baik dari Kemarin

Wali Kota Medan Rahudman Harahap selalu mengatakan kepada masyarakat dan seluruh pejabat utama Pemko untuk memajukan objek wisata di Kota Medan. Setidaknya ini diungkapkan Rahudman yang selalu didampingi wakilnya Dzulmi Eldin saat persiapan hingga perayaan HUT ke-421 Kota Medan.

Rahudman pun berjanji even yang sudah dimulai akan dilanjutkan di tahun mendatang. “Untuk seluruh kegiatan yang sudah kita laksanakan, contohnya pawai kendaraan antik yang merupakan pawai budaya itu merupakan tahapan utuk memajukan objek wisata di Kota Medan. Selain itu, kegiatan tradisional akan semakin digalakkan. Seperti perlombaan layang-layang, akan kita laksanakan di tahun mendatang. Ya, kegiatan semacam itu perlu dilestarikan sebagai kota yang multietnis,” ujar Rahudman kepada Sumut Pos, kemarin.

Semua ini, tambah Rahudman, tak lain karena kesadaran untuk membuat Medan jauh lebih baik dari hari kemarin. Syaratnya, kinerja Pemko Medan memang harus lebih maksimal lagi. “Yang jelas, lounching ‘Visit Medan Year 2012’ dengan jargon ‘This is Medan’ yang berarti Ini Medan, bukan ‘Ini Medan Bung’, yang maksudnya adalah Kota Medan membuat motivasi kepada seluruh warganya,” ucapnya.

Rahudman tak menampik kalau dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan Kota Medan menjadi tenteram, indah dan rapi. Dengan itu, sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada warga, Rahudman yang akan memajukan Kota Medan dari segi pariwisatanya.

Tidak lupa, Rahudman memberikan contoh dalam memberikan pelayanan terhadap hotel di Kota Medan. Diharapkannya beberapa bulan ke depan, seluruh hotel di Medan harus bisa menampilkan kesenian daerah dalam program mereka masing-masing.

“Kita juga mencoba bekerja sama dengan hotel berbintang lima di kota ini agar warga Medan mendapat keringanan,” katanya.

Selain soal kemudahan dalam pelayanan, memajukan atau menyemarakkan kota dengan kesenian tradisional, Medan juga akan lebih memanjakan wisata kuliner. Ya, selama ini Medan telah dikenal dengan kekayaan kuliner. Dari jajanan seperti bika, bolu gulung, manisan, dan sebagainya cukup dikenal pelancong yang datang ke Medan. Untuk makanan ‘berat’ pun tidak ketinggalan.  Kekhasan rasa menjadi unggulan Medan dalam hal itu.

“Bukan berarti makanan Melayu dan Minang saja, tapi segala kuliner yang ada di Medan,” ungkapnya. Cenderamata pun tak ketinggalan. Rahudman akan mendorong UMKM Kota Medan supaya bisa menghasilkan karyanya.
Soal insfratruktur, Rahudman mengaku, Pemko terus berusaha untuk itu. Hal ini sudah diprogramkan tahun ini melalui program Kota Medan bebas banjir dan perbaikan insfratruktur. “Namun, semua ini butuh peran serta semua masyarakat. Mari membangun Medan lebih baik dari kemarin,” pungkasnya. (adl)