Pemprov Kewalahan

MEDAN- Keterlambatan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) membuat sejumlah PNS di pemerintahan provinsi Sumatera Utara (Sumut) resah. TPP seharusnya sudah bisa didapat setiap tanggal 5 setiap bulannya dengan nilai yang berbeda, sesuai golongan dan jabatan PNS. Untuk golongan III yang memiliki jabatan jumlahnya sekitar Rp1,4 juta, sedangkan golongan II sekitar Rp950 ribu. Namun, ada juga PNS yang mengaku menerima TPP sebesar Rp750 ribu per bulan. Jika ditotal keseluruhan anggaran perbulan sekitar Rp 1,3 miliar.

Apa tanggapan Plt Gubernur? Gatot Pujo Nugroho mengakui pemprov belum mampu mengatasi keterlambatan pembayaran TPP PNS. “Ini merupakan pekerjaan rumah saya, dan bukan hanya ini, banyak yang belum bisa selesai,” ungkapnya di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (13/7).

Gatot  mengakui kondisi keterlambatan pencairan TPP ini merupakan permaslahan yang terus berulang setiap tahun. “Ini akan mengganggu dan mempengaruhi efektifitas kerja PNS. Sebab itu bagian dari hak yang wajib diberikan,” ujarnya lagi.

Plt Gubsu sudah mendengar persoalan keterlambatan pembayaran tersebut sejak lama dari sejumlah pegawai baik secara langsung maupun laporan melalui pesan singkat (SMS). “Karena masalah ini memang sejak lama mengemuka, belum lama ini Inspektorat Sumut sudah melakukan pemeriksaan apakah memang ada kebocoran anggaran atau tidak. Dan itu nantinya jadi kewenangan inspektorat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, pejabat bersangkutan akan dievaluasi. Hanya saja disayangkan biro umum yang harusnya menjadi penanggung jawab tak tahu ada dimana selama ini.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Ashari Siregar mengakui kalau inspektorat sedang melakukan pemeriksaan di Biro Umum. Menurunya hingga saat ini belum diketahui simpul persoalan keterlambatan pencairan anggaran TPP PNS di jajaran Pemprov Sumut itu. “Keterlambatan pembayaran TPP ini sebenarnya sudah sering dialami, bahkan jauh sebelum saya menjadi pimpinan di Biro Umum. Tahun lalu juga sampai tiga bulan terlambat kok,” ungkapnya santai.

Ia mengatakan, kondisi sudah kacau balau ketika dirinya masuk ke Biro Umum pada November 2010 lalu. “Inilah yang sebenarnya ingin diperbaiki, namun kita belum bisa berbuat apa-apa ketika terjadi lagi di saat ini,” ujar Ashari.

Ia juga sempat berdalih saat ini anggaran TPP untuk Mei 2011 belum turun. “Ini terlambat karena saya sibuk mencari Bendahara Biro Umum yang tak tau dimana. Saya cari-cari dia tapi tak tau kemana,” katanya lagi.

Sedangkan untuk Juni 2011, keterlambatan pencairan karena tak ada yang bisa memastikan kapan persisnya anggaran tersebut bisa diberikan ke pegawai. “Karena tak ada patokan yang jelas dan yang ada hanya dibayarkan ketika satu bulan berjalan berikutnya. Jadi ya batasnya sampai tanggal 31 setiap bulan,” tutur Ashari.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sumut Nurdin Lubis menjelaskan tidak bisa memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan di Biro Umum. Sebab masih sedang berjalan dan diperkirakan beberapa minggu ke depan baru selesai.

Dipastikannya permasalahan keterlambatan pencairan TPP akan diusut secara tuntas oleh pihaknya. Sebab telah membuat resah sejumlah PNS dan dikhawatirkan akan memberikan dampak pada kinerja pegawai.

Gatot Langgar Aturan
Sementara itu, Lembaga Sosial Masyarakat Koalisi 11 (LSM K-11) mendesak DPRD Sumut meneruskan hak interpelasi dan menolak pengusulan nama Sekda Sumut baru versi Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho yang diajukan ke Kemendagri beberapa waktu lalu.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan di Gedung DPRD Sumut menegaskan pengusulan nama calon sekda yang diusulkan Plt Gubsu melanggar aturan. “Karena sebelumnya sudah ada nama calon sekda yang diajukan Gubsu Non Aktif Syamsul Arifin, yang saat ini masih digodok Kemendagri,” ungkap Ketua LSM K-11 Jekson Napitupulu, Rabu (13/7).

Jekson juga menerangkan, usulan tiga nama baru versi Plt Gubsu yakni Nurdin Lubis, Mangasing Mungkur dan Salman Ginting tersebut dinilai tak memenuhi syarat sesuai Pergub No 38 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Usia Pensiun dan Permendagri No 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilian Calon Sekda. “Tiga nama yang diajukan itu usianya sudah melebih batas sesuai Pergub tersebut. Dengan ini kami menolak calon sekda yang diajukan Plt Gubsu,” tegasnya pada orasinya.

Selain itu, massa yang membawa sejumlah poster yang mengecam aksi Plt Gubsu tersebut juga mendesak agar DPRD Sumut untuk meneruskan hak interpelasi yang sudah digagas. “Pada dasarnya masyarakat ingin pemerintahan di Sumut ini berjalan dengan baik. Kami mendukung langkah DPRD Sumut untuk menjalankan hak interpelasi,” kata Jekson.

Pada aksi tersebut, massa diterima anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal yang mengutarakan, apa yang diminta massa aksi sebenarnya sudah pula diteruskan DPRD Sumut. “Fraksi kami, Fraksi PDI Perjuangan terus mendesak pimpinan dewan soal hak interpelasi ini. Baik masalah pengangkatan pejabat eselon III dan sekda,” ujarnya.

Syamsul juga menjelaskan, hak interpelasi terhadap kebijakan Plt Gubsu tersebut perlu dilakukan agar permasalahan yang muncul belakangan ini dapat segera diselesaikan. Dasar mereka mendukung diparipurnakannya hak interpelasi, sesuai dengan PP No 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD Sumut dan tata tertib dewan. (saz)

Mahasiswa-Jaksa Adu Jotos

MEDAN-Aksi saling pukul antara mahasiswa dan jaksa menjadi tontonan umum di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Sumut di Jalan AH Nasution, Medan, Rabu (13/7) siang. Seorang oknum jaksa bernama Novhhan Siregar seperti tertulis di badge nama, saling pukul dengan sejumlah mahasiswa.
Aksi jaksa fungsional yang terekam kamera ini memperlihatkan bagaimana ia menendang dan melancarkan jotosan ke sejumlah mahasiswa. Mahasiswa juga melakukan perlawanan dan terlihat berhasil meninju wajah jaksa berambut cepak itu.

Adu jotos kedua belak pihak berlanjut ke badan jalan hingga menyebabkan kemacetan arus lalulintas. Dalam peristiwa ini, tiga mahasiswa menderita luka. Satu diantaranya, Raja Uli Harahap, menjadi bulan-bulanan setelah berhasil ditangkap oknum dari Kejatisu. Akibatnya, Raja mengalami luka robek pada bibir dan pelipis mata terkena pukulan.

Aksi unjuk rasa mahasiswa semula berlangsung tertib. Mereka mendesak kejatisu menangkap Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Bachrum Harahap, tersangka dugaan korupsi APBD Tapsel 2001/2002. Selain itu, massa mendesak Kejatisu untuk mengusut tuntas penyelewangan dana APBD tahun 2009 Kabupaten Padang Lawas Utara senilai Rp23,5 miliar.

Suasana berubah saat mahasiswa membakar ban di tengah jalan, tepat di depan kantor Kejati Sumut. Mahasiswa juga menggedor pagar Kejati Sumut yang terkunci. Diduga, ada kata-kata terlontar dari mahasiswa yang membuat staf Kejatisu tersinggung. Akibatnya, jaksa Novhhan emosi dan memukul sejumlah mahasiswa. Aksi pemukulan itu memicu kemarahan mahasiswa sehingga kedua belah pehak adu jotos hingga ke badan jalan dan menyebabkan arus lalulintas macet. Petugas kepolisian yang bersiaga sebelum aksi berlangsung, turut mengamankan kedua belah pihak.

Koordinator aksi Doli Setia Siregar mengatakan, para pegawai Kejati Sumut tidak terima dan berupaya memadamkan ban yang terbakar. “Kalau bakar ban dalam aksi unjukrasa hal biasa. Tetapi petugas Kejati Sumut berusaha memadamkan dan main pukul, ini tidak biasa,” kata Doli.
Doli dan rekannya kemudian membuat laporan pengaduan atas penganiayaan yang dilakukan oknum jaksa dan staf Kejati Sumut lainnya ke Polresta Medan.

Kasat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki saat dikonfirmasi membenarkan laporan itu. Saat ini korban bersama dua rekannya masih dimintai keterangan di Mapolresta Medan.

Tujuh Pocong Demo ke PN Medan
Sementara itu, ‘tujuh pocong’ menggelar aksi demo bersama puluhan aktivis dan buruh di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Mereka menuntut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berpihak kepada buruh. Para pendemo dalam aksi Rabu (13/7) tersebut menamakan diri Gerakan Buruh untuk Keadilan (Gebuk). Mereka berasal dari berbagai organisasi buruh dan sejumlah buruh PT Siantar Top. Mereka mendatangi PN Medan di Jalan Pengadilan, Medan, dengan menggunakan sejumlah kendaraan bermotor.

Ketujuh pocong yang ikut dalam demo tersebut membawa serta timbangan miring simbol ketidakadilan. Timbangan itu berat sebelah karena ada uang yang membuat keadilan berpihak kepada yang bayar.

“Dalam proses hukum perburuhan hingga sampai proses peradilan sesungguhnya indikasi praktek suap terus terjadi. Ada mafia peradilan yang selalu beraksi sehingga hukum berpihak kepada pengusaha,” kata salah seorang peserta demo, Erwin Manalu.

Dalam pernyataan sikapnya, para pendemo menyatakan, salah satu kasus yang terindikasi ada praktek mafia peradilan adalah kasus perselisihan buruh dengan PT Siantar Top. Hakim hanya mempertimbangkan bukti dari pengusaha, namun tidak dari pihak buruh.

Sebab itu mereka meminta agar Ketua PN Medan hingga jajaran di tingkat Mahkamah Agung untuk membersihkan PHI Medan dari praktek suap. Mereka juga mendesak agar hakim adhoc yang terindikasi menerima suap segera diperiksa. (mag-7/rud)

JAKARTA-Para peminat kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lewat seleksi tahun 2011 ini belum bisa bernafas lega. Pasalnya, belum ada keputusan final kapan kebijakan penghentian sementara alias moratorium rekrutmen CPNS akan diterapkan.

Mendagri Gamawan Fauzi hanya memastikan soal lamanya masa moratorium itu, yakni selama satu tahun. “Selama 12 bulan. Selama 12 bulan ini dilakukan penataan kepegawaian, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dibuat juga regulasinya,” terang Gamawan  Fauzi di kantornya, Rabu (13/7).

Lantas, 12 bulan itu dihitung sejak kapan? Nah, dari jawaban Gamawan, tidak tertutup kemungkinan tahun 2011 ini sudah tidak ada lagi penerimaan CPNS. “Tunggu pengumuman. Jika besok diumumkan, ya 12 bulan terhitung sejak diumumkan,” ujar Gamawan. Sebelumnya, Gamawan mengatakan, kebijakan moratorium ini harus melalui keputusan presiden.

Gamawan sendiri setuju jika moratorium diberlakukan. Hanya saja, penerimaan CPNS tetap dilakukan dari jalur sekolah kedinasan, seperti lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Juga dari honorer karena sudah dijanjikan (akan diangkat jadi CPNS, Red),” terangnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni mengatakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) EE Mangindaan yang punya kewenangan mengumumkan secara resmi kebijakan moratorium itu.

Diah menyebutkan, belum ada keputusan final terkait model penerapan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini. Apakah moratorium berlaku merata untuk seluruh daerah, atau sebagian saja. “Nanti akan kita analisa, apakah moratorium seluruhnya atau selektif,” ujar Diah. Mantan pejabat di Pemprov Jateng itu membayangkan, untuk daerah baru hasil pemekaran, sudah tentu masih membutuhkan pegawai.

Terkait dengan penataan kepegawain yang dilakukan di masa moratorium nanti, Kemendagri punya tugas menyiapkan masukan dari daerah-daerah. “Untuk mengetahui berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah, kita akan undang daerah. Kita akan analisa, daerah itu sebenarnya masih butuh pegawai (baru) apa tidak,” terang Diah.

Hasil analisa ini, lanjutnya, juga untuk menjawab dugaan yang selama ini berkembang bahwa daerah mengajukan usulan formasi CPNS sebanyak-banyaknya. “Terus, apa pegawai yang sudah ada telah dioptimalkan. Ini nanti juga kita analisa semuanya,” terang Diah.

Diah berharap, ke depannya, kemenpan-RB saat menetapkan formasi kebutuhan CPNS daerah, berkonsultasi dulu dengan kemendagri. Alasannya, kemendagri lah yang lebih paham berapa sebenarnya kebutuhan pegawai daerah. “Kalau tidak minta pertimbangan kemendagri, ya formasinya bengkak terus, yang menyebabkan bengkaknya anggaran belanja pegawai,” ujarnya.

Kepala BKD Pemko Medan Parluhutan Hasibuan hanya bisa menerima keputusan dari pusat bila moratorium mengenai wacana penerimaan CPNS 2012 ditiadakan di Pemko Medan. ”Itu kan wacana dari pusat, kita terima saja. Kan belum ada resminya,” ujar Parluhutan.

Bila keputusan tersebut diterapkan, pihaknya akan melaksanakan. “Kita hannya bisa melaksanakannya saja,” ucapnya.
Amir Hamzah, Kabid Pengadaan BKD Pemko Medan menambahkan moratorium tersebut masih dalam wacana. “Kita tunggu saja informasinya dari pusat,” cetusnya.

Disinggung jawaban Menpan-RB atas usulan penerimaan 1.500 CPNS tahun 2011 di lingkungan Pemko Medan, Amir belum menerima balasan surat. “ Pemko Medan masih mmenunggu dari pusat. Biasanya balasan akan kita terima di akhir tahun, bulan 9 atau 10,” katanya.

Perhatikan Guru dan Tenaga Kesehatan
Rektor Universitas HKBP Nommensen, Jongkers Tampubolon juga setuju moratorium 2012 mendatang. “Seperti kita lihat di Provinsi Sumut bahkan di kabupaten/kota banyak pejabat yang nonjob. Ini membuktikan pengangkatannya tak berdasarkan kebutuhan,” katanya.

Untuk urusan perimbangan dan pemerataan kekuatan PNS, ia berpendapat, Menpan dan badang kepegawaian daera (BKD) sebagai perpanjangan tangannya harus memetakan kebutuhan PNS di masing-masing daerah. “Dengan begitu kebutuhan ril terhadap PNS didapatkan dan akhirnya pekerjaan tak menjadi sia-sia. Kalau sudah ada yang nonjob, maka mereka akan makan gaji buta itu,” terang Jongkers.

Untuk tenaga pengajar, Jongker mengingatkan, empat tahun ke depan sedikitnya ada 300-an ribu guru yang akan masuk masa pensiun. Jika moratorium mengabaikan kenyataan ini, maka sistem pendidikan di Indonesia bisa berantakan. “Bagitu pula dengan pejabat-pejabat di bidang kesehatan, ini tak bijak jika dilakukan moratorium berkepanjangan,” jelasnya.

Generasi Entrepreneurship
Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) Hasbullah Hadi mendukung kebijakan moratorium penerimaan CPNS diterapkan di Sumut. Dengan catatan, jumlah kebutuhan PNS sudah terpenuhi. “Pemerintah harus pintar mengefisienkan setiap anggaran. Jadi, jika sudah mencukupi kebutuhan tapi masih dilakukan perekrutan, itu sama saja dengan pemborosan,” kata Hasbullah, Rabu (13/7).
Dari pandangan Hasbullah, hingga saat ini jumlah PNS di Sumut sudah cukup banyak. “Yang perlu dikoreksi adalah pemerataan jumlah PNS di setiap daerahnya, PNS di daerah terpencil dan perkotaan jangan mengalami perbedaan rasio yang jauh,” tutur Hasbullah.

Menurut Hasbullah, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yang selama ini menghasilkan lulusan yang berorientasi menjadi seorang PNS. “Paradigma ini yang perlu dihilangkan, tentunya dengan menanamkan sistem pendidikan berbasis entrepreneurship. Jadi, mahasiswa ditempa bukan untuk mencari kerja, melainkan membuat lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan jika mampu untuk orang lain,” pungkasnya. (sam/adl/saz)