Home Blog Page 1515

Hanya16 Parpol yang Mendaftar ke KPU Sibolga, Partai Gelora dan Garuda Tidak Ikut

Ketua KPU Sibolga, Khalid Walid

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Proses pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) ditutup pada Minggu, (14/5/2023). Dari 18 partai politik (parpol) hanya ada 16 yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU, adapun Kedua partai yang tidak ikut yakni Partai Gelora dan Garuda.

“Kita tunggu sampai 23.59 WIB, tidak ada datang 2 partai lagi yakni partai Gelora dan Garuda, jadi hanya 16 partai yang mengajukan ke KPU Sibolga,” ungkap Ketua KPU Kota Sibolga Khalid Walid kepada wartawan, Senin (15/5/2023).

Khalid Walid menjelaskan urutan parpol yang mendaftarkan bacalegnya ke KPU Sibolga selama masa pendaftaran 1-14 Mei 2023.

“Pada tanggal 11 Mei 2023, ada 3 parpol yang mendaftar, PDIP, Partai Nasdem dan PKS. Masing-masing mendaftarkan 100% bacalegnya yaitu, 8 orang untuk Dapil Sibolga 1 dan 12 orang untuk Dapil Sibolga 2,” kata Khalid Walid.

Selanjutnya, pada 13 Mei 2023, ada 4 parpol yang mendaftarkan bacaleg ke KPU Sibolga, yakni Partai Gerindra, PBB, PKB dan Partai Perindo.

“Mereka juga mendaftarkan 100% bacaleg, yaitu masing-masing 8 orang untuk Dapil Sibolga 1 dan 12 orang untuk Dapil Sibolga 2,” katanya.

Sedangkan pada hari terakhir pendaftaran, Minggu, 14 Mei 2023, ada 9 partai yang mendaftarkan bacaleg yakni, Partai Demokrat, Golkar, PPP, PSI, Hanura, PAN, Partai Ummat, Partai Buruh, dan PKN.

“Partai Demokrat, Golkar, PSI dan Hanura juga mendaftarkan 100% bacaleg, yaitu 8 orang di Dapil Sibolga 1 dan 12 orang di Dapil Sibolga 2,” katanya.

Sedangkan PPP hanya 5 orang di Dapil Sibolga 2, PAN, 6 orang di Dapil Sibolga 1 dan 6 orang di Dapil Sibolga 2, Partai Umat, 4 orang Dapil Sibolga 1 dan 10 orang di Dapil Sibolga 2.

“Kemudian, PKN hanya 3 orang di Dapil Sibolga 2, dan Partai Buruh, 7 orang di dapil Sibolga 1 dan 12 orang di Dapil Sibolga 2,” katanya.

Khalid Walid menambahkan, total bacaleg dari 16 partai politik yang mendaftar ke KPU Sibolga hingga hari terakhir pendaftaran sebanyak 271 orang.

Rinciannya, 63 laki-laki dan 50 perempuan di Dapil Sibolga 1, kemudian 109 laki-laki dan 71 perempuan di Dapil Sibolga 2. (mag-5/ram)

Mendaftar di Hari Terakhir, Partai Gelora Targetkan 15 Kursi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kota Medan, mendaftarkan 50 bakal calon legislatif (Bacaleg) nya ke KPU Kota Medan di hari terkahir pendaftaran, Minggu (14/5/2023). Dipimpin Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Medan, Muhammad Nasir, Partai Gelora mendaftar pada malam hari.

“Alhamdulillah, KPU Medan menyatakan berkas yang kami serahkan lengkap. Untuk itu, Partai Gelora secara resmi menjadi peserta Pemilu di Kota Medan,” ucap Nasir usai menyerahkan berkas ke KPU Medan.

Dikatakan Nasir, partai yang digagas Anis Mata dan Fahri Hamzah tersebut mempunyai tekad yang kuat untuk mengantarkan Indonesia menjadi lima besar kekuatan dunia. Hal itu bisa dimulai dari daerah, khususnya Kota Medan.

“Partai Gelora siap mengantarkan Indonesia menjadi lima besar kekuatan dunia,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Medan, M Nasir, mengatakan pihaknya siap memenagkan Pemilu 2024. Kemudian kedepannya, Partai Gelora juga siap mendukung salah satu pasangan capres sesuai arahan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia.

“Seluruh Bacaleg Partai Gelora Indonesia Kota Medan ini, nantinya InsyaAllah mampu mengakomodir, menyerap dan merealisasikan harapan masyarakat Kota Medan,” katanya.

Mengenai target kursi di DPRD Kota Medan, Partai Gelora menargetkan 15 kursi dari lima daerah pemilihan yang ada. Harapan ini disampaikan semata-mata untuk membangun kolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Medan.

“Kami siap dikritik oleh rekan-rekan media maupun masyarakat, tapi tentunya kritik yang konstruktif. Dan kami yakin, calon-calon anggota DPRD Kota Medan ini bisa memperjuangkan hak-hak publik. Kami juga siap untuk memenangkan Pemilu ini, baik di tingkat Kota Medan maupun provinsi. Dan tentunya InsyaAllah Partai Gelora Indonesia bisa lolos PT (Parliamentary Threshold),” pungkasnya.
(map/ram)

Saksi Ahli: Semua Harta Apin BK Mutlak Harus Dikembalikan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang Apin BK kembali digelar di Ruang Cakra XI Pengadilan Negeri (PN) Medan. Kali ini tim Penasihat Hukum terdakwa menghadirkan ahli TPPU Prof Dr Maidin Gultom SH MHum, Senin (15/5).

Setelah sidang dibuka oleh Majelis Hakim di Ketuai Dahlan, awalnya Penasihat Hukum (PH) terdakwa Apin  bertanya kepada ahli terkait pengetahuannya mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Prof Dr Maidin Gultom SH MHum selaku Ahli menjelaskan, bahwa tindak pidana pencucian uang karena adanya tindak pidana asal dari seseorang. Artinya perkara tindak pidana maupun TPPU haruslah bisa dibuktikan oleh pihak penyidik maupun penuntut sebelum melakukan penuntutan terhadap terdakwa.

“Suatu tindak pidana tidak bisa saling berkaitan satu sama lainnya bila tidak ada bukti yang menguatkannya,” sebut Rektor UNIKA, Prof Dr Maidin Gultom SH MHum saat dihadirkan oleh Landen Marbun and partner selaku Penasihat Hukum terdakwa Jonny alias Apin BK dalam persidangan perjudian online dan TPPU untuk diminta pendapatnya.

Dalam pendapatnya, ketika ditanyakan Landen Marbun selaku penasihat hukum terdakwa tentang sejumlah aset yang telah disita oleh pihak penyidik Polri, menjawab Ahli didepan Ketua Majelis Hakim Dahlan serta Penuntut Umum, Felix Ginting menyebutkan, semua berkas atau dokumen itu harus dikembalikan lagi kepada terdakwa terlebih dokumen tersebut masih dalam masa pertanggungan.

Seharusnya dalam persidangan penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa aset yang disita apakah ada kaitannya dengan tindakpidana, nah bila harta atau aset didapat sebelum kejadian itu harus dikembalikan.

“Jadi mutlak, harta Apin BK yang disita Polri harus dikembalikan,” jelas Prof Dr Maidin Gultom SH MHum.

Masih menurut Maidin, bahwa ini saling berkaitan harus ada bukti pendukung dan bila tidak terbukti harus dikembalikan.

Menjawab pertanyaan penuntut umum, ahli pun menegaskan mengenai uang sewa senilai Rp1 milliar berasal dari perjudian yang kemudian digunakan membayarkan agunan atau hak pertanggungan di Bank, ini juga harus dibuktikan.

Menurutnya, sewa menyewa lahan atau bangunan adalah hal yang wajar saja karena sudah ada kesepakatan. Tentunya berbeda makna bila penuntut umum dalam dakwaan menyebut sebagai penyedia tempat dan menerima fee harus dibuktikan dulu.

“Sebagai orang yang menyewakan dan menyediakan itu adalah dua hal yang berbeda serta harus ada pembuktian termasuk fee,” ujarnya.

Mengenai penjabaran bahwa terdakwa harus membuktikan asal-usul harta, kembali pakar hukum UNIKA ini pun menegaskan bahwa itu kewenangan majelis hakim dan bukan penuntut umum.

Nah begitu soal Pasal 55 atau turut serta juga harus dibuktikan apakah memang ada dana yang mengalir kepada terdakwa sebagaimana disangkakan.

Usai memberikan pendapat sebagai ahli hukum pidana, maka majelis hakim menunda persidangan hingga Rabu (17/5).

Di luar persidangan, Landen Marbun SH, selaku penasihat hukum terdakwa menegaskan sepakat dengan ahli yang menyebutkan harus ada pembuktian apakah rangkaian perjudian online ada kaitannya dengan APIN BK.

Bahkan lanjut Landen, diakhir persidangan bahwa Kliennya menyebut hanya menyewakan tempat dan bukan sebagai penyedia tempat.

“Wajar saja dapat uang sewa, nah kalau ini dikaitkan dengan perjudian online dan kemudian TPPU harus dibuktikan,” ujarnya.

Diakhir keterangan persnya, Landen meminta penuntut umum lebih arif dalam melakukan penuntutan dan hal yang kepada majelis hakim memutuskan secara berkeadilan. (man/azw)

PKN Targetkan 1 Fraksi DPRD Sumut di Pileg 2024, Edison: Tidak Muluk-muluk lah

Pimda PKN Sumatera Utara saat menyerahkan berkas pendaftaran Bacaleg ke KPU Sumut.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2023, untuk DPRD Sumut periode 2024-2029. Menargetkan 1 fraksi. Karena, PKN sadar partai baru dan perdana mengikuti Pemilu 2024. Sehingga memasang target tidak muluk-muluk.

Hal itu, disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) PKN Sumatera Utara, Edison Sianturi kepada wartawan, Senin (15/5). Ia menjelaskan sudah mendaftarkan 100 Bacaleg ke KPU Sumut, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan, Minggu (14/5) kemarin.

“Tidak muluk-muluk lah, 1 fraksi saja sudah paten kali itu. Jadi ini momentum perdana partai baru dan muda tahapan awal pencalonan legislatif 100 Bacaleg dengan target 5 kursi atau satu fraksi,” sebut Edison.

Edison mengungkapkan bahwa dengan terpilihnya satu fraksi. Dengan muda bisa memperjuangkan aspirasi dari masyarakat.

“Karena dengan satu fraksi pastinya bisa menerima dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Memperjuangkannya asli itu. Jika kita tidak satu fraksi, pasti akan sulit untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat,” tutur Edison.

Edison menambahkan bahwa partai ini adalah partai baru, seperti kendaraan baru. Namun pengemudinya adalah pengemudi lama dan berpengalaman.

“Mudah mudahan PKN bisa memberikan warna perpolitikan di Sumatera Utara. Mobil baru kendaraan baru hanya sopirnya saja yang tidak baru, supir lama sudah paham betul menghadapi tikungan tajam menuju suatu daerah. Kami akan melakukan kegiatan partai yang semuanya untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Terpisah, Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi ketika dikonfirmasi mengaku sudah menerima berkas Bacaleg dari PKN Provinsi Sumatera Utara.

“Berkas PKN sudah diterima dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, berkas itu akan dilakukan verifikasi dimulai 15 Mei sampai 23 Juni. Jika dalam proses verifikasi itu ada yang belum memenuhi syarat, maka kami akan sampaikan kepada Bacaleg atau partai untuk segera diperbaiki,” jelas Herdensi.(gus)

Tewas Tertimpa saat Penertiban Bangunan Liar di Belawan, KasatPol PP Salahkan Korban

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang warga bernama Dedi Irawan, tertimpa material bangunan saat personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan tengah membongkar paksa bangunan liar berupa pos organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila yang berdiri di atas drainase di Jalan Bliton Barat Lingkungan V, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kamis (11/5) sore.

Atas hal itu, KasatPol PP Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap, membenarkannya bahkan menyalahkan korban yang dinilai melawan saat itu.

“Iya benar, kemarin itu ada satu orang yang meninggal (saat pembongkaran bangunan liar). Saat itu terjadi perlawanan dari anggota ormas terhadap penertiban itu,” ucap Rakhmat, Minggu (14/5).

Menurut Rakhmat, pembongkaran bangunan pos organisasai kemasyarakatan dan pemuda (OKP) tersebut harus dilakukan karena telah menyalahi aturan Peraturan Walikota Medan No.9 Tahun 2009 Tentang larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, bahu jalan, trotoar, tanggul sungai, dan garis sepadan sungai serta larangan menutup saluran drainase secara terus menerus.

Sayangnya, korban yang bernama Dedi Irawan diketahui sebagai anggota OKP tersebut nekat masuk ke bangunan pos untuk mengambil kusen jendela yang terbuat dari aluminium. Akibatnya, Dedi pun tertimpa reruntuhan bangunan. Saat itu, lelaki berusia 36 tahun tersebut sempat dibawa ke RS Dr Komang Makes. Namun sayang, nyawa Dedi tidak terselamatkan.

Diterangkan Rakhmat, pembongkaran awalnya akan dilakukan dengan memakai alat berat. “Tapi karena alat beratnya lama datang, kita maju ke pos yang pertama. Saat alat berat datang, kita sudah tak ada di belakang. Massa merubunginya. Alat berat mau dibakar, sopirnya mau dibunuh. Balik kananlah dia,” ujarnya.

Saat situasi memanas, sambung Rakhmat, pihaknya pun melakukan penambahan personel untuk mempercepat pelaksanaan penertiban. “Saat itu saya langsung yang memimpin penertiban,” katanya.

Di lokasi penertiban, selain berdialog agar penegakkan peraturan itu berjalan dengan humanis, pihaknya juga melakukan pengamanan wilayah. Saat itu, petugas meminta warga untuk menjauh dari lokasi penertiban. Menjelang sore, saat situasi mulai kondusif, pembongkaran pos pertama di Jalan Jawa Kelurahan Belawan II pun dilakukan dengan cara manual.

Selesai pos pertama, penertiban bangunan dilanjutkan ke pos kedua di Jalan Bliton Barat. Saat pembongkaran berlangsung, situasi tampak sudah kondusif. Saat pembongkaran bangunan hampir selesai, saat itulah Dedi masuk ke bangunan untuk mengambil kusen jendela yang terbuat dari aluminium.

“Dia (Dedi) tidak sendiri, tapi diikuti satu orang anak kecil. Saat keduanya masih di dalam, bangunan itu pun roboh. Satu orang personel Satpol PP sempat menyelamatkan anak kecil itu, sedangkan si korban (Dedi) mengalami luka sangat serius dan langsung dibawa rumah sakit terdekat,” jelasnya.

Rakmat mengaku, pihaknya baru mendapat informasi Dedi meninggal dunia pada malam harinya dan langsung melaporkan hal itu kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

“Kita takziah, keluarga korban pun sudah menerima (kejadian itu). Itu kesalahan dan mereka buat pernyataan tidak akan menuntut,” tuturnya.

Sebelumnya, Lurah Belawan II, Rasimah Pulungan, saat dihubungi juga membenarkan bahwa keluarga korban telah menerima kejadian itu sebagai kecelakaan.”Keadaan keluarga korban memang masih berduka, namun mereka tetap terima dan menilai kejadian ini murni kecelakaan,” ujarnya.

Rasimah menerangkan, selama ini Dedi bekerja sebagai buruh bangunan lepas. Diketahui, Dedi masih hidup melajang, dan selama ini warga mengenalnya bukan sebagai anggota ormas tersebut.

“Kita konfirmasi ke pengurus ranting ormas tersebut, bahwa sudah dua tahun belakangan ini dia bukan lagi anggota ormas tersebut,” ungkapnya. (map/ila)

Serahkan Sertifikat GI Samalanga ke PLN UIP Sumbagut, Kantah Bireun Komitmen Dukung PLN

Istimewa BERSAMA: Jajaran manajemen PLN yang menangangi transmisi Sumut-Aceh dan para pejabat Kantah Bireun, foto bersama.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN UIP Sumbagut terus menghimpun seluruh aset negara di bawah pengelolaannya. Lewat sinergitas dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Bireun, PLN kembali menerima sertifikat Gardu Induk (GI) Samalanga, Kamis (12/5).

Dalam penyerahan sertifikat yang berlangsung di Kantor PT PLN (Persero) UIP Sumbagut, Jalan Dr Cipto No 12 Medann

Polonia, turut hadir jajaran manajemen PLN yang menangangi transmisi Sumut-Aceh dan para pejabat Kantah Bireun.

Dari PLN UIP Sumbagut yakni MSB Pertanahan & Asset Andi Rizki dan Officer Sertifikasi Ramzi Imam. Sedangkan dari Kantah Bireun diantaranya Kakantah Muhammad Zainun Zahri, A.Ptnh, MH, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan/Koordinator Lapangan Lukman, A.Ptnh dan Staf Abdul Hadi, ST.

Kakantah Bireun Muhammad Zainun Zahri, A.Ptnh, MH pada kesempatan itu mengatakan bahwa, penyerahan sertipikat aset ini merupakan bentuk sinergitas atas MoU yang telah dibangun Kementerian ATR/BPN dengan PT PLN (Persero).

“Penyerahan sertipikat GI Samalanga ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung PLN dalam mengamankan aset negara,” terangnya.

Terpisah, GM PLN UIP Sumbagut Octavianus Duha mengucapkan terima kasih kepada Kantah Bireun yang kembali menyerahkan sertifikat aset kepada pihaknya.

“Aset GI Samalanga berupa tanah seluas 22.250 m² ini berlokasi di Desa Keude Tambue, Kec. Simpang Mamplam, Kab. Bireuen, Aceh. Areal ini juga mencakup jalur Tranmisi Incomer Samalanga 150 kV. Dengan penyerahan sertipikat ini kami semakin optimis target mengamankan aset 100 persen hingga akhir 2023 bisa tercapai,” ucapnya optimis. (rel/ila)

Pengaspalan Jalan Bunga Rampai III Dilakukan Asal-asalan, Bobby Minta Diaspal Ulang

PERIKSA: Wali Kota Medan Boby Nasution memeriksa kualitas jalan yang baru diaspal di Jalan Bunga Rampai III, Simalingkar B, Medan Tuntungan. Bobby menusuk aspal dengan menggunakan besi.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selang sehari mendengarkan permasalahan di setiap kewilayahan saat memimpin rapat dengan seluruh camat, Wali Kota Medan Bobby Nasution langsung meninjau salah satu jalan yang baru selesai diaspal di Jalan Bunga Rampai III, Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, Jumat (12/5).

Sebab, pengaspalan yang dilakukan tidak sesuai dengan gambar perencanaan dan sangat mudah terkelupas. Itu sebabnya Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Topan Ginting sempat marah dan kecewa saat mendapati hasil pengaspalan seperti itu.

Sesampainya di lokasi, menantu Presiden Joko Widodo ini langsung menyusuri sepanjang Jalan Bunga Rampai III sembari melihat dan mengecek kondisi jalan yang baru di aspal tersebut.

Bobby Nasution sesekali berhenti sembari mengecek dan meminta untuk dilakukan pengukuran lebar badan jalan yang diaspal apakah sudah sesuai dengan gambar perencanaan atau belum.

Tidak itu saja, orang nomor satu di Pemko Medan ini minta agar pinggiran jalan yang baru diaspal itu untuk dites kekuatannya dengan dilintasi mobil. Begitu ban mobil melindas, aspal langsung amblas.

Begitu juga saat Bobby Nasution menusuk aspal dengan menggunakan besi, langsung tembus. Di samping itu juga didapati ketebalan aspal tidak sesuai dengan gambar perencanaan.

Dengan temuan tersebut, Bobby Nasution pun sontak marah dan langsung memanggil pengawas proyek. Kemudian, Bobby minta agar dilakukan pengaspalan ulang sesuai dengan gambar perencanaan yang telah ditetapkan

Usai melakukan peninjauan, Bobby Nasution menjelaskan, kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan warga beberapa waktu lalu terkait pengerjaan pengaspalan Jalan Bunga Rampai III.

Di samping itu, lanjutnya, persoalan jalan ini juga disampaikan Camat Medan Tuntungan dalam rapat dengan seluruh camat kemarin.

“Saya tadi lihat langsung aspalnya tidak sesuai. Ketika dicoba dilalui dengan mobil aspalnya meleot. Begitu juga ketika dicoba ditusuk pakai besi untuk mengetes ketahanannya, aspalnya tembus. Saat kita korek untuk memastikan ketebalan aspal, ternyata tidak sesuai juga,” kata Bobby Nasution.

Ditegaskan Bobby Nasution, pengerjaan pengaspalan jalan menggunakan uang dari masyarakat yang pertama diperhatikan adalah kualitasnya. “Kita sudah mengeluarkan anggaran, jangan hanya memikirkan tugas kita selesai atau tidak. Tetapi harus memperhatikan kualitas. Jadi saya minta untuk dikorek ulang, saya tidak mau pengerjaan infrastruktur di Medan ini asal-asalan,” tegasnya.

Kata Bobby, jangan hanya karena pengerjaan pengaspalan jalan yang dilakukan tidak terlalu lebar dan berada di pinggiran kota, malah dilakukan asal-asalan.

“Saya minta semua pengerjaan perbaikan jalan yang ada di Kota Medan, baik itu jalan kecil di pinggir kota atau di tengah kota serta di pemukiman masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar dan kualitasnya harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Terkait dengan temuan tersebut, Bobby Nasution selanjutnya minta pengerjaan pengaspalan jalan diulang dan harus sesuai dengan gambar perencanaan yang telah ditetapkan.

“Tadi juga ada keluhan dari masyarakat mengenai u-ditch. Saya berpesan agar u-ditch dan drainase yang menjadi keluhan masyarakat juga harus bisa dibenahi dalam. Saya minta dalam waktu dekat ini, satu atau dua minggu harus selesai!” tegas Bobby. (map/ila)

21 Kilometer Jalan Nasional di Sumut Rusak Berat

PENGERJAAN: Dinas PUPR Sumut sedang melaksanakan proses pengerjaan proyek Rp 2,7 Triliun.bagus/SUMUT POS.

SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk memberikan perhatian kepada kondisi jalan nasional di Sumatera Utara yang masih banyak mengalami kerusakan.

Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, pihaknya hingga hari ini terus mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai banyaknya kondisi jalan rusak di Sumatera Utara.

“Seperti di Langkat, Karo, Labuhanbatu, Perbatasan Simalungun dan lainnya. Kami berharap Kementerian PUPR dapat memberikan perhatian juga kepada kami di Sumatera Utara,” ujar Baskami, Minggu (14/5).

Dikatakan Baskami, berdasarkan data Kementerian PUPR, total panjang jalan nasional di Sumatera Utara adalah 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, dan jalan kabupaten/kota 27.552 km.

Dari angka itu, jalan nasional yang rusak berat sepanjang 21 km (0,81 persen) dan rusak ringan sepanjang 103 km (3,92 persen). Kemudian jalan provinsi yang rusak berat sepanjang 332 km (10,89 persen), dan jalan rusak ringan sepanjang 208 km (6,84 persen).

“Lalu, jalan kabupaten rusak berat sepanjang 9.933 km (36,05 persen), dan rusak ringan 4.226 km (15,34 persen),” katanya.

Menurutnya, Sumatera Utara termasuk daerah dengan jalan terpanjang di Indonesia. Oleh karenanya, untuk perbaikan jalan, butuh upaya yang ekstra dari pemerintah.

“Di Medan – Kabanjahe misalnya, banyak jalan rusak (berstatus jalan nasional) yang belum diperbaiki sampai hari ini. Ada yang sudah diperbaiki, tapi sebatas tambal sulam. Saya meminta agar hal ini diperhatikan,” tuturnya.

Baskami pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi jalan yang bahkan belum ‘terjamah’ perbaikan. Menurutnya, bila kondisi ini terus dibiarkan, maka kondisi jalan akan terus menurun dan bertambah parah sehingga bisa membahayakan pengguna jalan.

Menurutnya, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota yang rusak parah, disebabkan berbagai hal. Diantaranya, kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dilewati kendaraan truk yang kelebihan dimensi dan mengangkut muatan lebih (over dimension and over load/ODOL), hingga pembangunan drainase yang tidak sempurna.

“Semua ini harus menjadi perhatian. Kita ingin infrastruktur, khususnya jalan dapat lebih diperhatikan,” pungkasnya.

Dinas PUPR Sumut: Sudah Capai 38,08 Persen

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara mencatat hingga saat ini, progres proyek infrastruktur atau disebut proyek Rp 2,7 triliun, sudah mencapai 38,08 persen. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek Rp 2,7 triliun, Marlindo Harahap, mengatakan bahwa proyek dengan anggaran multiyears ini, mengalami kemajuan cukup baik.

Namun, meski sempat menunjukkan perlambatan di akhir tahun 2023, yakni hanya 25 persen. Tapi, progres terkini dari megaproyek Pemprov Sumut tersebut, sudah mencapai 38,08 persen.

Dengan itu, Marlindo mengungkapkan bahwa proyek untuk menggenjot daya saing dan pertumbuhan ekonomi Sumut itu, saat ini tidak ada masalah, baik dari sisi teknis, pendanaan maupun dari sisi hukum.

“Sudah 38,08 persen progres hingga kondisi per 7 Mei 2023,” sebut Marlindo kepada wartawan, Minggu (14/5).

Marlindo juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut itu, menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek, PT Waskita Karya (Persero) dan KSO.

“Tidak sekedar koordinasi, tapi memang kita kita pantau ketat, kita warning. Itu sesuai kesepakatan bersama, bahwa proyek infrastruktur ini harus segera dirasakan masyarakat manfaatnya,” ucap Marlindo.

Marlindo mengatakan Waskita KSO juga terus menunjukkan keseriusannya di lapangan. Bahkan mereka bekerja siang dan malam. Mobilisasi peralatan dan material serta pekerja proyek, terus dipastikan.

Meskipun begitu, Marlindo Harahap berharap proyek MYC terus didukung masyarakat. Ia mengatakan tanpa dukungan masyarakat, akan sulit merealisasikan proyek tersebut.

“Adapun kritikan, sampaikan kepada kami. Kami terbuka, siap menerimanya. Intinya mari sama-samalah kita mendukung proyek Rp 2,7 triliun ini,” tandas Marlindo. (map/gus/han)

Terima Rombongan TP PKK Minsel, Kahiyang Ayu Bahas 10 Program Pokok PKK

FOTO BERSAMA: Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution bersama rombongan TP PKK Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara di Kantor PKK Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Senin (15/5) lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dengan penuh kehangatan, Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution menerima kedatangan rombongan TP PKK Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara di Kantor PKK Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Senin (15/5/2023) lalu .

Selain bersilaturahmi, kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Ketua TP PKK Kabupaten Minsel Ny Elsje Rosje Wongkar juga dalam rangka kunjungan kerja (kunker). Sejumlah hal pun dibahas dalam pertemuan tersebut, terutama yang berkaitan dengan 10 program pokok PKK.

“Terima kasih sudah mau berkunjung dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan bisa merasa senang selama berada di Kota Medan dan menikmati ragam kuliner yang ada,” kata Ketua TP PKK didampingi sejumlah unsur pengurus PKK Kota Medan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Minsel Ny Elsje Rosje Wongkar mengucapkan Terima kasih atas sambutan baik yang diberikan. Terlebih, di tengah kesibukan Ketua TP PKK Kota Medan mempersiapkan dua acara berskala nasional yang digelar di Kota Medan yakni HUT Dekranas dan HKG PKK.

“Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami juga doa kan agar acara yang nantinya digelar di mana Kota Medan sebagai tuan rumah dapat berjalan lancar dan sukses,” ujar Ketua TP PKK Kabupaten Minsel yang juga hadir didampingi sejumlah pengurus PKK Kabupaten Minsel. (rel)

13 Parpol Sudah Antar Berkas Bacaleg ke KPU Tebingtinggi

JELASKAN: Ketua KPU Kota Tebingtinggi Rudi Herwin ketika memberikan penjelasan terkait Parpol peserta Pemilu yang mendaftarkan bacalegnya.

TEBINGTNGGI, SUMUTPOS.CO – Ketua Pelaksana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi, Rudi Herwin didampingi Johan Wahyudi, Muklis Mokctar, Emil Sofyan dan Abdul Khalik, Sabtu (13/5) petang menyatakan, bahwa KPU Kota Tebingtinggi sudah menerima berkas pengajuan pendaftaran anggota DPRD Kota Tebingtinggi pada pemilu tahun 2024 ke Sekretariat KPU Jalan Rumah Sakit Umum Kota Tebingtinggi.

Dijelaskan Rudi Herwin, pada pagi hari, PAN Kota Tebingtinggi, kemudian sore datang PKB disusul Partai Hanura, Partai Demokrat dan Partai Gerindra Kota Tebingtinggi. “Silon sudah diterima KPU Kota Tebingtinggi dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan berkas,” jelas Rudi Herwin.

Menurut Rudi Herwin, jadi sudah ada delapan Parpol perserta Pemilu tahun 2024 menghantarkan berkas Bacaleg kepada pihak KPU, dihari sebelumnya Parti Nasdem, Partai PDIP dan PKS sudah memberikan berkas Bacaleg nya.

“Minggu ini kita tunggu sampai pukul 23.59 WIB dalam pengajuan pendaftaran anggota DPRD Kota Tebingtinggi. Apabila Parpol tidak memberikan berkah pengajuan pendaftaran bacalegnya, maka sesuai dengan aturan PKPU, pendaftaran akan ditutup,” jelasnya.

Direncakan ada sebanyak 18 Parpol peserta pemilu yang akan mendaftarkan berkas bacaleg nya, tetapi baru sampai, Sabtu (13/5) pukul 00.00 WIB baru 8 Parpol yang sudah lengkap berkas pendaftaran bacelegnya.

“Sesuai surat masuk, PPP akan menghantar berkas bacaleg pada Minggu (14/5) pagi, selanjutnya disusul Partai Golkar dan partai lainnya, kami berharap kepada Parpol yang belum menghantarkan berkas bacaleg untuk segera mendatangi pihak KPU Kota Tebingtinggi, apabila mengalami kesulitan, maka Parpol bisa berkomunikasi dengan pihak KPU bagaimana memasukkan silon,” paparnya.

Selain itu, KPU Kota Tebingtinggi juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh Parpol peserta Pemilu tahun 2024, bahwa pengajuan pendaftaran anggota DPRD Kota Tebingtinggi pada pemilu tahun 2024 mulai di buka tanggal 1-14 Mei 2023, ada rentan waktu yang panjang, diharapkan Parpol untuk segera berkoordinasi dengan pihak KPU Kota Tebingtinggi.

“Jika sampai pukul 00.00 WIB masih ada Parpol yang belum mendaftarkan berkas bacalegnya, maka kita akan menunggu keputusan dari KPU RI apakah ada perpanjangan pendaftaran silon di KPU,” bilang Rudi Herwin.

Sedangkan Anggota Bawaslu Kota Tebingtinggi Harirayani didampingi Wal Ashri mengatakan bahwa selama pelaksanaan pendaftaran anggota DPRD Kota Tebingtinggi pada pemilu tahun 2024 ke KPU Kota Tebingtinggi belum ada ditemukan pelanggaran pelanggaran, semua masih pengajuan berkas pendaftaran Bacaleg masih masing Parpol sebanyak 18 Partai.

“Sampai hari ke 13, KPU Kota Tebingtinggi baru menerima berkas pengajuan pendaftaran baceleg Kota Tebingtinggi sebanyak 8 Parpol, kita pastikan di hari ke 14, akan lengkap sebanyak 18 Parpol, karena akan ada PPP, Golkar dan Parpol lainnya,” jelasnya.

Sambung Rudi Herwin, Minggu (14/5) parpol yang sudah mendaftarkan bacalegnya ke KPU Kota Tebingtinggi PPP, Partai Golkar, Partai Ummat dan Partai Perindo dan hingga pukul 17.45 WIB. Sedangkan ada 6 partai politik yang belum mendaftarkan bacalegnya ke KPU Kota Tebingtinggi yaitu Partai Gelora, PSI, PBB, Partai Garuda dan PKN. (ian/HAN)

1...1,5141,5151,516...15,688Page 1,515 of 15,688