Auditor BPK Pastikan Kas Langkat Bobol Rp98,7 Miliar

JAKARTA-Dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007, diperkuat keterangan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor BPK, Aulien Edison Situmorang dalam keterangannya di hadapan majelis hakim pengadilan tipikor meyakinkan bahwa kas Pemkab Langkat telah dibobol sebesar Rp98,716 miliar.

Dari jumlah itu, Rp81,103 miliar pengeluarannya dari kas Pemkab Langkat menggunakan cek. “Jumlah ceknya sebanyak 1.177 cek. Ada bukti-bukti transfernya,” ujar Aulien Edison Situmorang, ahli yang dihadirkan JPU, dalam persidangan di pengadilan tipikor, Jakarta, Senin (23/5).

Edison membeberkan, jumlah Rp98,716 miliar itu dipilah-pilah, antara lain pengeluaran sebesar Rp52 miliar tercatat di buku agenda mantan Bendahara Umum Pemkab Langkat Buyung Ritonga. Kas bon-kas bon sebesar Rp6 miliar lebih, untuk pengadaan Panther Rp6,771 miliar, pinjaman ke pihak ketiga yang hingga laporan BPK selesai belum juga dibayar sebesar Rp1,02 miliar, untuk melunasi pinjaman CV Anshor ke Bank Syariah Mandiri Rp2 miliar lebih. Juga untuk penyertaan modal ke PDAM yang menyalahi peruntukan Rp5 miliar.

Dia menyebutkan, Syamsul telah mengembalikan ke kas Pemkab Langkat sebesar Rp68,802 miliar. Sebanyak Rp31 miliar diantaranya dikembalikan sebelum kasus ini diselidiki KPK. Hanya saja, pengembalian itu tidak dihitung sebagai pengurang jumlah kerugian negara. Alasannya, pengembalian itu di luar siklus keuangan tahunan. “Biar majelis hakim yang memutuskan mengenai hal ini,” terang Edison.

Tim BPK melakukan audit berdasarkan permintaan dari penyidik KPK. Sebelum audit dilakukan, tim penyidik KPK melakukan ekspos perkara di hadapan tim BPK. Tim auditor BPK ini bekerja berdasarkan dokumen, bukti-bukti, dan keterangan yang dipasok dari penyidik KPK. Setelah ditemukan angka kerugian negara, hasilnya diserahkan ke pimpinan BPK, yang selanjutnya diserahkan ke KPK.

Untuk memperkuat data, tim auditor BPK juga beberapa kali ikut mendengarkan keterangan saksi saat diperiksa penyidik KPK, seperti beberapa mantan anggota DPRD Langkat. Tim auditor merasa tidak perlu terjun langsung melakukan interview kepada pihak terkait, dengan alasan adanya kerugian negara sudah meyakinkan.
Audit yang dilakukan tim BPK, lanjutnya, tidak hanya berdasarkan catatan di buku agenda pribadi Buyung. Namun, tetaplah dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti-bukti penarikan uang kas dengan cek yang jumlahnya mencapai 1177 cek itu. “Bukti-buktinya cocok (dengan catatan Buyung, Red),” cetusnya, menjawab pertanyaan kuasa hukum Syamsul Arifin, Samsul Huda.

Edison juga menyebutkan, ada 571 transaksi yang uangnya dipergunakan Syamsul dan pihak ketiga lainnya. “Kita juga cek, ada sejumlah pengeluaran yang diteken Buyung dan bupati saat itu,” ujar Edison. “Maksudnya terdakwa?” tanya ketua majelis hakim, Tjokorda Rae Suamba, yang langsung dibenarkan Edison.

Tjokorda bertanya lagi, apakah ada cek yang dinikmati terdakwa secara langsung? Edison menjawab,” Dari bukti transfer, ada. Kalau yang menyebut nama langsung bupati dan anak-anaknya, Rp600 juta sekian. Itu ada bukti transfer.”

Saat diminta menanggapi keterangan Edison, Syamsul Arifin mengatakan, saat diperiksa KPK, uang kerugian negaranya Rp67 miliar (bukan 98,716 miliar). Syamsul pun membantah itu semua merupakan uang APBD. “Seolah-olah semua uang APBD, uang APBD. Ada uang untuk operasional saya yang tak tercatat. Pengiriman uang ke keluarga, apa itu uang dinas atau uang pribadi?” kata Syamsul malah bertanya.

Dengan enteng, Tjokorda menimpali pernyataan Syamsul. “Kalau anda punya bukti itu uang pribadi, ajukan nanti di pembelaan,” sergah Tjokorda.

Sementara, dari pengacara Syamsul kemarin mengajukan dua orang ahli. Yakni ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Padjajaran Bandung Prof Dr I Gde Panca Astawa dan ahli keuangan daerah Syahril Mahmud Effendi, yang juga pensiunan pegawai Depdagri.Panca Astawa lebih banyak menguraikan mengenai teori pendelegasian wewenang dalam jabatan. Katanya, ketika seorang kepala daerah sudah mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat atau bawahannya, maka ketika ada penyimpangan, kepala daerah tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. “Ketika pejabat publik sudah melimpahkan kewenangannya, selesai. Tinggal lihat proses. Kalau ada penyimpangan, itu bukan urusan kepala daerah,” terangnya.

Sedang Syahril Mahmud menerangkan, pengelolaan keuangan merupakan ranah administrasi. “Jika kepala daerah melakukan penyimpangan, maka presiden yang berhak menyatakan berapa kerugian negaranya,” ujar Syahril. Sidang akan dilanjutkan pada 30 Mei mendatang, dengan agenda pemeriksaan terdakwa. (sam)

Nazaruddin Dipecat, KPK Bergerak

JAKARTA-Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat (PD) akhirnya memecat Bendahara M Nazaruddin. Langkah ini diambil karena opini yang berkembang terkait sepak terjang Nazaruddin yang dianggap menyudutkan PD.

“Memberhentikan atau membebastugaskan Nazaruddin sebagai bendahara umum,” kata Sekretaris Dewan Kehormatan PD Amir Syamsudin dalam jumpa pers di Gedung PD, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (23/5).
Keputusan itu langsung menyulut reaksi keras dari Nazaruddin. Dia menuding pemberhentian itu penuh rekayasa dan muatan politis. “Ini sih direkayasa oleh seorang Amir Syamsuddin dan Andi Mallarangeng  untuk menyimpangsiurkan kasus suap Kemenpora.

Saya sudah tahu pemberhentian saya ini direkayasa sejak awal,” tuding Nazaruddin.
Nazaruddin juga mengancam akan membuka semua borok yang dilakukan kader PD. Nazaruddin akan melakukan serangan balik. “Kalau masalah etika banyak kader PD yang melakukan kesalahan etika, itu kalau perlu semua akan saya buka,” tegas Nazaruddin.

Nazaruddin juga menyampaikan kegeramannya kepada Sekretaris DK PD Amir Syamsudin. Sampai-sampai dia menuding Amir sebagai koruptor dan akan melaporkan Amir ke KPK. “Misalnya Pak Amir beliau pengacara yang membela kasus BLBI dan beliau selalu menjual nama PD di Mahkamah Agung. Ini kan menyalahi etika dan dialah koruptor yang sebenarnya. Saya akan lapor ke KPK,” jelas Nazaruddin.

Namun ia tak akan mengeluh kepada Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya sih nggak akan lapor Pak SBY. Saya yakin beliau orang yang bijaksana dan tahu betul hukum,” tandasnya.
Ia juga mengucap terimakasih atas dukungan Ketum PD Anas Urbaningrum yang mendukungnya. Meski Anas tak menghadiri pengumuman pemberhentiannya. “Saya rasa Mas Anas sudah objektif luar biasa melakukan pembelaan,” paparnya.

Ancaman serangan balik nazaruddin dengan membongkar borok kader partai diklaim telah diantisipasi PD. “Saya kira Dewan Kehormatan sudah mempersiapkan semuanya. Kalau memang ancaman itu ada,” kata Ketua DPP PD Bidang Informasi Andi Nurpati.

KPK Siap Usut

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapannya menindaklanjuti dugaan gratifikasi yang dilakukan kader PD Muhammad Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedri M. Gaffar jika Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan hal tersebut secara resmi ke lembaga antikorupsi itu.

Ketua KPK Muhammad Busyro Muqoddas menyatakan, pihaknya telah mengontak MK terkait dugaan gratifikasi tersebut. “Saya sudah kontak Pak Mahfud MD (ketua MK) untuk menanyakan apakah sebaiknya perkara itu dilaporkan ke KPK,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di gedung DPR kemarin.
Dia mengungkapkan, upaya mengontak ketua MK tersebut merupakan sikap proaktif KPK terkait adanya dugaan gratifikasi atas duit 120 ribu dolar Singapura. Hasilnya, MK pun berniat melaporkan hal tersebut ke KPK. “Pak Mahfud segera ke KPK. Mungkin untuk melapor,” ujarnya.

Meski begitu, kurangnya informasi yang konkret membuat lembaga superbodi tersebut belum bisa memastikan adanya unsur pidana dalam kasus itu. KPK pun belum bisa mengklasifikasikan secara jelas apakah pemberian duit tersebut tergolong gratifikasi atau suap. “Kami belum dapat info yang lengkap. Nanti kami klasifikasi terkait unsur pidananya,” katanya.

Namun, mantan ketua Komisi Yudisial (KY) tersebut menegaskan segera menindaklanjuti setiap laporan terkait hal tersebut yang masuk ke KPK. “Oh ya tentu dong. Setiap laporan pasti akan kami tindak lanjuti,” tegas Busyro.
Terkait upaya pemanggilan Nazaruddin, dia menyatakan bahwa pihaknya belum menengarai adanya keterlibatan yang bersangkutan. Namun, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan dalam pengembangan penyidikan nanti terdapat relevansi yang mengharuskan pihaknya memanggil Nazaruddin.

Saat ini KPK masih memfokuskan penyidikan terhadap tiga tersangka, yakni Wafid Muharram, Mindo Rosalina Manulang, dan Muhammad El Idris. “Semua itu didasarkan adanya relevansi atau tidak. Kalau nanti ada relevansi, pasti siapa pun akan dipanggil,” tegasnya.

Nazaruddin sebelumnya disebut-sebut terlibat dalam kasus suap di Kemenpora. Tidak hanya itu, ada pengakuan dari Ketua MK Mahfud MD bahwa mantan anggota Komisi III DPR tersebut memberi uang 120 ribu dolar Singapura ke Sekjen MK. Atas dua tudingan tersebut, Nazaruddin sudah membantahnya. Dia bahkan menuding hal tersebut fitnah.(ken/c5/agm/jpnn)