JAKARTA- Mabes Polri akhirnya resmi melakukan penyelidikan terhadap dugaan pidana kelompok berkedok Negara Islam Indonesia (NII). Namun, Korps Bhayangkara hanya menyidik tindak pidana penipuan. “Masalah NII sudah dalam penyelidikan. Sedang dicari aspek pelanggaran pidananya,” ujar Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta kemarin. Kapolri hadir di Monas untuk apel siaga pengamanan KTT ASEAN 18.

Timur menjelaskan, upaya penyelidikan polisi telah menemukan sedikit titik terang. Polisi telah menemukan dugaan adanya pelanggaran hukum. “Unsur- unsur seperti penipuan,”katanya.

Namun, Kapolri membantah adanya rencana membuat negara baru seperti era Kartosuwiryo. “Bukan yang itu. Tidak ada rencana itu,”kata Timur.

Sebelumnya, mantan anggota NII  Solahudin mengungkapkan, pada kurun 2005-2008 NII gencar menggalang investasi emas kepada para anggotanya. Emas yang terkumpul bahkan mencapai  dua ton. Emas tersebut kemudian dikonversi ke duit berupa Rp 250 miliar dan diinvestasikan ke Bank Century.

Robert Tantular disebut Solahudin akrab dengan para pimpinan NII. Ternyata Bank Century kolaps. Duit yang diinvestasikan tak bisa diminta kembali. Kondisi itu diperparah dengan jumlah iuran bulanan NII yang menurun. Saat masa puncak dulu, jumlah total iuran semua anggota mencapai Rp 9 miliar. Kini, jumlah itu melorot menjadi Rp 5 miliar per bulan.(rdl/jpnn)

Pembahasan revisi Undang Undang Pemilu nomor 10/2008 menuai kritik. Kesepakatan syarat parliamentary treshold (PT) sebesar tiga persen di Badan Legislasi DPR, tak lebih sebagai bentuk upaya parpol penghuni DPR untuk bertahan hidup.

“Ketika muncul angka tiga persen, semangatnya adalah melarang yang lain masuk, biarkan kami tetap berkuasa,” kata Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasional Demokrat dalam diskusi Prospek Parpol Baru di Pemilu 2014 di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, kemarin (1/5).

Menurut Ferry, ada semangat yang tidak benar dalam merumuskan revisi UU Pemilu. Seharusnya, anggota DPR bisa berpikir signifikan untuk proses perubahan. Tidak cukup menaikkan syarat pt dari ketentuan sebelumnya 2,5 persen menjadi 3 persen. “Harus ada upaya langsung melompat, paling tidak lima persen,” kata Ferry.

Alasan menaikkan syarat PT tiga persen, salah satunya karena angka lolos ke parlemen itu diberlakukan nasional, tidak hanya untuk DPR saja. Menurut Ferry, hal itu justru mengabaikan ketentuan konstitusi terkait syarat berserikat dan berkumpul. Karena partai kecil, otomatis terberangus meski memiliki suara yang cukup untuk menjadi wakil di DPRD.

“Penetapan PT untuk DPRD tidak fair, karena memberangus potensi daerah,” ujarnya. Dalam hal ini, konstitusi tidak melarang adanya parpol yang hanya memiliki kekuasaan di DPRD. Ketentuan UU Pemilu seharusnya memberi kesempatan kepada parpol kecil untuk berkembang. “Di daerah, ada potensi-potensi yang bisa berkembang,” ujarnya mengingatkan.

Bukankah PT tinggi justru menghapus suara rakyat lebih banyak? Ferry menyatakan, syarat PT tinggi bisa diatur lebih demokratis. Caranya, suara partai yang tidak memenuhi ketentuan angka PT bisa bergabung. Mereka nantinya membentuk fraksi baru, sebagai representasi suara yang mereka dapat. “Dengan begitu, tidak ada namanya suara hilang,”tandasnya.

Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Tommi Legowo menilai, sasaran perubahan UU paket politik saat ini tidak jelas. Ini karena, DPR tidak menerapkan sasaran akhir dari rumusan UU paket politik yang sebenarnya. Misalnya, jika disebutkan sasaran treshold nantinya 15 persen, maka DPR bisa melakukan revisi perubahan menuju angka itu. “Saat ini yang ada adalah upaya penyelamatan diri,” kata Tommi.
Hal ini tentu berimbas kepada keberadaan parpol baru. Menurut Tommi, saat ini ada apatisme yang tinggi dari publik untuk bisa mempercayai parpol. Jika parpol baru nantinya hanya memiliki program yang sama dengan penghuni lama, maka prospek untuk maju ke DPR sulit untuk terjadi. “Parpol baru harus membuktikan jika mereka benar-benar bekerja untuk pemilih,” kata Tommi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Damai Sejahtera Sahat Sinaga mendukung usulan Ferry terkait penggabungan suara partai untuk syarat PT. Konsep UU Pemilu di tahun 2008 memungkinkan banyaknya suara hilang akibat syarat PT. “Kalau ada penggabungan, yang penting suara rakyat tidak hilang dan ada eksistensi kita di situ,” tandasnya. (bay/jpnn)

JAKARTA- Syarat pencalonan Albiner Sitompul sebagai Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) dipersoalkan pasangan Bonaran Situmeang-Sukran Jamilan Tanjung (Bosur).

Lewat kuasa hukumnya, 27 April 2011, pasangan Bosur mengirim surat ke Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono. Surat yang diteken Elza Syarief itu berharap Panglima TNI memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai status Albiner Sitompul.

Dalam surat itu, Elza menjelaskan pasangan Albiner-Steven PB Simanungkalit 23 Maret 2011 mengajukan gugatan sengketa pemilukada Tapteng. Dalam permohonan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), Albiner menyebutkan identitas pekerjaannya sebagai anggota TNI-AD.

“Berdasarkan hal tersebut, barulah kami mengetahui bahwa saudara Albiner Sitompul adalah anggota TNI, namun dalam hal ini kami tidak mengetahui secara pasti status keanggotaan saudara Albiner Sitompul. Oleh karenanyalah kami mengajukan surat ini kepada yang terhormat Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono SE, kiranya berkenan memberikan klarifikasi dan penjelasan atas status saudara Albiner Sitompul,” demikian bunyi surat Elza Syarief itu.

Sejumlah wartawan mendapatkan foto copian surat tersebut kemarin dari anggota tim kuasa hukum Bosur. Disebutkan pula, hingga kemarin Panglima TNI belum memberikan jawaban atas surat dimaksud. Yang ditunggu dari Panglima TNI adalah keterangan apakah Albiner sudah mengundurkan diri sebagai anggota TNI, ataukah belum, sebagai syarat pencalonan.

Dalam suratnya, Elza juga menyebutkan sejumlah aturan yang mengharuskan anggota TNI mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilukada. Antara lain Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006.

“ST ini merupakan perintah untuk dilaksanakan,” begitu salah satu poin STR tersebut yang dicukil di surat pengacara yang namanya melambung saat menjadi pengacara keluarga Cendana itu.
Disebutkan juga Buku Saku Netralitas TNI Tahun 2008, yang intinya menyatakan bahwa netralitas TNI merupakan amanah reformasi internal TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Netral pengertiannya tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak.

“Prajurit TNI yang akan mengikuti pemilu dan pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan pemilu dan pilkada,” tulis Elza menyebutkan ketentuan di STYR tanggal 22 Agustus 2006.

Selain itu juga Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/256/2010 tanggal 19 April 2010, yang mengatur hal yang sama. Disebutkan juga pasal 39 jo pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur larangan anggota TNI menjadi caleg dan jabatan politis lainnya.

Disebutkan juga aturan di pasal 59 ayat (5) huruf g UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa calon saat mendaftar wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat dari pengacara Bosur itu ditembuskan ke sejumlah pihak, antara lain ke KSAD Jenderal TNI George Toisutta, Kasum TNI Letjen TNI Y Surjo Prabowo, Irjen TNI AD Mayjen TNI Soenarko, Ketua KPU Pusat, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Sumut, Ketua KPU Tapteng, dan Ketua Panwaslukada Tapteng.(sam)