28 C
Medan
Thursday, January 8, 2026
Home Blog Page 15349

Bupati Janji Dibawa ke Ranah Hukum

Soal Pemotongan Insentif Bides

LANGKAT- Meski sudah terbukti dan menyalahi aturan berlaku, namun sampai kini, pelaku pemotong dana insentif Bidan Desa (Bides) Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Kesehatan Langkat, berinisial T, belum juga mendapat hukuman ataupun tindakan tegas dari instansi terkait.

Kadiskes Langkat Drg Herman Sadeck ketika ditemui Kamis (5/5) menerangkan, pihaknya sangat hati-hati mengambil tindakan terhadap pelaku. Sebelum pihaknya meminta penjelasan terhadap bersangkutan, dia belum bisa memutuskan hukuman atau sanksi terhadap pemotong dana insentif tersebut.

“Kita sangat hati-hati soal itu, kita tidak bisa langsung memberikan hukuman sebelum bersangkutan memberikan jawaban terkait pemotongan yang dilakukannya. Untuk itu, kita masih me nunggu bersangkutan untuk hadir ke kantor Dinkes Langkat,” ujarnya.

Di singgung soal dugaan keterlibatan instansinya turut serta melakukan pemotongan, Sadeck membantah adanya keterlibatan dia dalam kasus pemotongan insentif bides tersebut. Malah, orang nomor satu di Dinkes Langkat ini, mengaku telah memergoki pelaku dengan mengutus anak buahnya.

“Anak buah saya yang memergoki pelaku saat melakukan pemotongan di rumah makan,” kata Sadeck.
Mengenai kabar kedekatan pelaku dengan Bupati Langkat, Sadeck tidak menampik kabar tersebut. Makanya, kata dia, pihaknya sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan agar tidak terjadi perselisihan. “Kita tidak bisa gegabah mengambil tindakan, karena menyangkut Langkat 1 (satu, red),” ujarnya seperti berbisik.
Terpisah, Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu ketika dikonfirmasi usai acara peletakan batu pertama manasik haji di Kantor Kemenag Langkat, tidak menampik kabar kedekatan pelaku dengan bupati. “Kalau ada yang ngaku dekat, ya sah-sah saja,” ucap Ngogesa. (ndi)

Kepala Bappeda Dicopot Mendadak

KARO- Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti,  kembali membuat  gebrakan dengan mencopot mendadak Kepala Bappeda Karo, Ir Pantas Samosir, Kamis (5/5).

Tidak diketahui secara pasti motif pencopotan itu. Rumor berkembang menyebutkan, pencopotan tersebut berkaitan dengan masalah APBD Karo Tahun Anggaran 2011 yang sampai sekarang belum selesai di bahas.
Kepala BKD Kabupaten Karo Drs Kawar Sembiring MSi ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan pemberhentian, Ir Pantas Samosir, dari jabatannya sebagai Kepala Bappeda Karo, terhitung 5 Mei 2011. Untuk sementara sebagai Plt Kepala Bappeda Karo dijabat, Herawati Br Sitepu yang juga Sekretaris Bappeda Karo.
Sejak memangku jabatannya, sebagai Bupati Karo 25 Maret 2011, tepatnya 40 hari, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti yang akrap di panggil dengan Karo Jambi itu, sudah tiga kali melakukan pencopotan jabatan, pejabat  Eselon II/b, di  lingkungan Pemkab Karo.

Sebelumnya, Karo Jambi melakukan pencopotan mendadak terhadap Kadis Kehutanan Karo, Ir Timotius Ginting, 13 April 2011. Namun 12 hari kemudian tepatnya 25 April 2011, Plt kepala Dinas Kehutanan yang dipercayakan kepada, Ir Martin Sitepu, juga dicopot secara mendadak.  Sebagai penggantinya diangkat, Ir Sucipto, sebagai Plt Kadis Kehutanan Karo merangkap sebagai Kabid Pembinaan Pelestarian Hutan.(wan)

Dituduh Gelapkan Rp1 M, Ayah Polisikan Anak

SIANTAR- Setelah Jamasten Purba (64) dipolisikan anaknya Irwansyah Purba (31), gara-gara kasus penggelapan uang Rp1 miliar. Namun, setelah kasus tersebut sampai ke ranah Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar, Irwansyah melakukan gugatan balik kepada ayahnya.

Rabu (16/3), Jamasten melaporkan putranya itu ke Mapolresta Siantar, dengan tuduhan menggelapkan uang Rp1 miliar. Kemudian setelah laporan itu diproses di kepolisian, selanjutnya diserahkan ke pengadilan setelah sebelumnya diproses di kejaksaan.

“Sebelum kasus itu sampai kepada sidang putusan, saya didampingi kuasa hukum telah membuat gugatan balik dengan tergugat ayah saya sendiri. Katanya saya yang menggelapkan uang Rp 1 miliar, padahal dia yang punya utang sama saya lebih dari Rp1 miliar,” ujar Irwansyah, Kamis (5/5) didampingi kuasa hukumnya, Tony Damanik SH, Hima Anita Siregar SH, Omri Gultom SH dan Iskandar Damanik SH.

Ceritanya, tahun 2006 Irwansyah membeli perkebunan sawit di Desa Buntu, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun Rp1 miliar. Setahun kemudian, perkebunan sawit tersebut dijual Irwansyah kepada Manurung dengan harga Rp2 miliar.  Tepatnya Januari 2008, Jamasten meminta tolong kepada putranya pinjam Rp1. 735.000.000 dan dikabulkan, tetapi belakangan uang yang dikembalikan cumaRp1 miliar.

Hari ini juga tepatnya, 14 Januari, Irwansyah mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI atas namanya ayahnya. Delapan bulan setelahnya, tepatnya 4 September uang tersebut dikembalikan Jamasten kepada anaknya sebesar Rp1 miliar.

“Ayahku tanah aku jual Rp2 miliar. Dia langsung meminjam uang ku Rp1.735.000.000. Delapan bulan kemudian, uangnya dikembalikan hanya Rp1 miliar. Dan sampai sekarang, sisanya belum dibayarkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irwansyah mengatakan uang tersebut belum dikembalikan, tapi tahun 2010 lalu, ayahnya pernah meminjam ratusan juta. Irwansayah mengaku sangat terkejut ketika dituduh ayahnya telah menggelapkan uang Rp1 miliar. (osi/smg)

Wali Kota Diprotes

BINJAI- Ucapan Wali Kota Binjai, HM Idaham yang menilai persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Sei  Semayang,  Kota Binjai, tak ada urusan dengan Pemko menuai protes dari sejumlah masyarakat.

Abdin Zaini alias Zeni, Tokoh Pemuda sekaligus Ketua Laskar Merah Putih (LPM) Kota Binjai mengatakan, ucapan Wali Kota Binjai itu bukan ucapan seorang pemimpin. “Kalau saya nilai, itu bukan ucapan seorang pemimpin, tetapi ucapan orang serendah-rendahnya manusia yang tak memikirkan orang lain,”tegas Zeni.

Zeni juga mengatakan, Wali Kota Binjai dapat duduk dikursi empuknya itu juga berkat masyarakat. “Kalau tidak dipilih masyarakat, tidak mungkin dia (Idaham-Red) jadi Wali Kota. Berarti, dia masih butuh dengan masyarakat. Jadi, kenapa dia bilang tidak ada urusan dengan masalah ini,”ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Binjai, HM Idaham SH MSi mengatakan, Pemko Binjai tidak ada urusan dengan masalah lahan eks HGU PTPN 2 ini. Sebab menurutnya, masalah ini sudah melibatkan pihak ketiga atau memiliki unsur kepentingan.(dan)

Lagi, Pengacara BOSUR Surati Panglima TNI

JAKARTA- Untuk kedua kalinya, pengacara pasangan calon bupati-wakil bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bonaran Situmeang-Sukran Tanjung (BOSUR), mengirim surat ke Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono. Jika surat yang pertama diteken Elza Syarief,  surat kedua diteken anggota tim pengacara BOSUR, Tomson Situmeang.

Pada surat tertanggal 4 Mei 2011 ini, pengacara BOSUR minta penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes  TNI Laksda Iskandar Sitompul yang diberitakan sejumlah media dua hari lalu, yang mengatakan Albiner Sitompul sudah pensiun sebagai anggota TNI.

“Bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa Aliber sudah pensiun, maka demi kepastian hukum serta terang dan jelas mengenai status keanggotaan Albiner Sitompul, maka apabila yang bersangkutan benar-benar sudah pensiun, maka kami mohon klarifikasi dan penjelasan,” demikian tulis Tomson dalam suratnya, yang diperlihatkan kepada sejumlah wartawan di Jakarta, kemarin. Tomson minta klarifikasi mengenai surat pengunduran diri Albiner dari anggota TNI. “Diajukan kapan? Hal ini terkait dengan proses tahapan pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah,” kata Tomson dalam suratnya itu.

Hal kedua yang diminta untuk diperjelas Mabes TNI, jika memang sudah mundur, adalah Surat Keputusan yang menyatakan Albiner sudah pensiun. “Kapan surat keputusannya diterbitkan dan nomor berapa?” kata Tomson.
Penyebutan status pekerjaan sebagai anggota TNI saat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), juga diminta Tomson untuk dijelaskan lebih lanjut oleh Mabes TNI. Sebelumnya, Iskandar Sitompul memastikan Albiner sudah tidak aktif lagi sebagai anggota TNI, alias sudah pensiun.

Lantaran sudah pensiun, maka Albiner sudah tidak berhak lagi menyebut dirinya sebagai anggota TNI.  Iskandar berani memastikan Aliber sudah pensiun, lantaran dia sudah pernah mendaftar ke KPU Tapteng sebagai bakal calon bupati.(sam)

Pemko Medan Diminta Hengkang

Sertifikat Hak Pengelolaan Pusdiklat Cab-Cadika Batal

Ada apa dengan Bumi Perkemahan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang Gerakan Pramuka Medan (Pusdiklat Cab-Cadika), Jalan Karya Wisata Medan Johor? Pasalnya, lahan ini memancing polemik. Ada perbedaan soal kepemilikannya.

Ceritanya, beberapa waktu lalu, tepatnya Senin (18/4) lalu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan kalau lahan seluas lebih kurang 25 hektar itu adalah milik Pemko Medan. “Itu aset Pemko, jadi tidak ada yang mengklaim itu,” kata Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

Rahudman juga menjelaskan, lahan tersebut juga akan dikembalikan sesuai fungsi awal sebagai bumi perkemahan dan ikon Pramuka Kota Medan. “Kawasan ini akan dimanfaatkan untuk perkemahan kepramukaan. Kawasan ini juga akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Medan. Karena pada Mei nanti akan dimanfaatkan oleh 4.000 siswa Kota Medan melakukan perkemahan bersama di tempat ini,” katanya.

Pernyataan ini didukung Wakil Ketua Pansus Aset DPRD Medan Aripay Tambunan. Menurut politisi Fraksi PAN DPRD Medan, Lapangan Cadika itu masih terdaftar sebagai aset Pemko Medan. “Semua yang masih terdaftar sebagai aset Pemko Medan adalah milik Pemko Medan, terlepas dari persoalan apa. Dan itu harus dipertahankan, apapun alasannya,” kata Aripay Tambunan.

“Makanya,  kita pasang plang karena kita masih menunggu putusan Inkracht dari pengadilan tertinggi yakni, Mahkamah Agung (MA),” tambahnya.

Nah, kini MA menyatakan sertifikat pengelolaan lahan tersebut atas nama Pemko Medan itu batal. “Karena itu, kami minta Pemko Medan segera hengkang,” demikian keterangan Mulyadi SH, juru bicara tim Kuasa Hukum Tigor Maulana Panggabean selaku pemilik tanah tersebut kemarin, Kamis (5/5).

Mulyadi mengatakan putusan MA pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali (PK) atas  perkara Reg No 42 PK/TUN/2004  tanggal 15 Juli 2005 menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/1994 tanggal 31 Mei 1994 atas nama Pemko Medan.

“Putusan MA itu juga meminta  kantor BPN Medan untuk mencabut sertifikat hak pengelolaan itu,” tegas Mulyadi.
Di samping itu, tambah Mulyadi, MA memerintahkan kantor BPN Medan menerbitkan sertifkat tanah tersebut. Berdasarkan putusan MA itu, PTUN Medan telah menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan ditujukan kepada kantor BPN Medan. Menurut Mulyadi, BPN telah melakukan pengkajian secara mendalam dan komperhensif atas fakta fisik atau fakta yuridis atas putusan perkara tersebut.

Mulyadi mengatakan, sejak 1994 sampai tahun 2007 tanah seluas lebih kurang 25 hektar itu sepenuhnya dalam penguasaan Jamuda Tampubolon/Poltak Tampubolon. Selanjutnya, tambahnya, sejak tahun 2007 sampai saat ini tanah tersebut sepenuhnya dalam penguasaan klain mereka Tigor Maulana Panggabean. Namun, tegasnya, sejak tanggal 18 April 2008, tanpa alasan jelas dan dasar hukumnya, diduga Pemko membongkar pagar dan menduduki tanah itu.

“Perbuatan Pemko Medan ini kami nilai sebuah perbuatan melawan hukum,” tambah Mulyadi.
Selain itu, tindakan Pemko Medan bertentangan dengan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam kaitan ini, tambah Mulyadi, Pemko Medan segera meninggalkan areal tanah itu. “Jika masih ada pihak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, menguasai dan menduduki tanah tersebut, maka kami akan menempuh upaya hukum,” ungkap Mulyadi lagi. (rud/ari)

Serius Masuk Papan Atas

Bintang Medan mulai kejar target poin penuh demi memenuhi ambisi masuk papan atas klasemen Liga Primer Indonesia (LPI) sementara, paruh musim ini.

Untuk menjamin hasil maksimal di pertandingan selanjutnya, tim pelatih akan memantau kekuatan calon lawan.
Pembagian tugas telah dilakukan oleh arsitek Bintang Medan Michael Feichtenbeiner dan asistennya Robert Roloefsen. Soldier Kinantan-julukan Bintang Medan akan bertemu Bali Devata 14 Mei mendatang di Stadion Teladan Medan dan bertandang ke markas Cendrawasih Papua 21 Mei mendatang. Pada latihan di Lapangan Komplek Perumahan Tunas Graha Metropolitan (TGM) kemarin sore, Robert menggantikan peran Michael memimpin latihan Steve Pantelidis dkk.
Robert yang ditemui kemarin mengatakan, Michael akan memantau laga antara Bali Devata FC kontra Cendrawasih Papua besok (7/5), sementara Robert Roloefsen akan memantau pertandingan Batavia Union Minggu (8/5) nanti menghadapi Jakarta 1928 FC.

“Michael berangkat ke Bali kemarin (Rabu 4/5) untuk memantau pertandingan calon lawan Bintang Medan Bali Devata dan Cendrawasih Papua, sementara saya akan berangkat ke Jakarta Sabtu (7/5) memantau Batavia FC,” ujar Robert.
Pembatalan pertandingan antara Bintang Medan kontra Batavia Union FC menyebabkan pihak LPI telah menjadwalkan pertandingan tersebut menjadi tanggal 18 Mei mendatang.

Menurut Robert, pantuan langsung pertandingan calon lawan paling tepat daripada dengan menyaksikan lewat televisi. “Menonton pertandingan lawan lewat televisi bagus, tapi lebih bagus lagi kalau pertandingan itu bisa disaksikan langsung. Michael melakukan itu karena dua tim yang bertanding di Bali merupakan calon lawan kami di dua pertandingan berikutnya, begitu juga dengan saya,” beber pria asal Belanda itu. (ful)

Maju tak Gentar

MEDAN- PSMS harus membuktikan diri sebagai klub yang tak jago kandang, di babak delapan besar mendatang. Bermain di markas Mitra Kukar bukan penghalang jika kesiapan dan kepercayaan diri benar-benar dipupuk dari sekarang.

“Kita harus satu tekad satu tujuan masuk ISL. Di manapun mainnya kita harus berani. Terlalu cengeng jika kita terus menangisi penentuan tuan rumah, dan akhirnya kita tidak terpilih. Mari tatap laga tersebut dengan kepercayaan diri dan keyakinan bahwa kita adalah pemenang,” beber Donny Fernando Siregar-Gelandang PSMS kemarin.
Ya, PSMS memang harus terus maju dan tak gentar. Inilah saat paling realistis untuk melaju ke kasta tertinggi sepak bola tanah air. Donny berharap rekan-rekannya memiliki tekad sama untuk berjuang. “Kapan lagi? Inilah saatnya. Kami berhadap doa dan dukungan semua Masyarakat Medan dan pecinta PSMS di manapun berada,” tambah mantan pemain Persijap dan Persiba Balik Papan itu.

Meski ada isu bahwa Mitra Kukar dan Persiba Bantul sudah ‘dititip’ untuk lolos ke ISL, namun hal itu tak harus jadi alasan PSMS melemah. Hal ini juga sudah dibantah oleh Plt Sekjen PSSI, Djoko Driyono. Dihubungi belum lama ini, Djoko mengaku tidak ada unsur pilih kasih terhadap penentuan tuan rumah. Semua mutlak didasarkan dari kesiapan dan kepentingan sponsor dan pemegang hak siar. “Penilaian awal adalah dari kesiapan infrastruktur. Kepentingan tim tamu, dan beragam kepentingan bersama lainnya. Kita ingin menjaga sportivitas di babak delapan besar ini. Tidak ada unsur lain-lain,” kata Djoko.

Maka itu, Donny kembali berharap PSMS mampu bermain baik dengan menjaga mental juara dan keyakinan bahwa tim ini adalah pemenang. “Minimal adalah pertahankan cara main kita seperti saat melawan Persikabo di kandangnya. Kalau mental kita pejuang, jangankan lolos, tropi juara pun bisa kita raih,” tambah Donny. “Semua berpulang kepada diri sendiri. Mari kita bulatkan tekad kita untuk menjadi yang terbaik,” pungkasnya. (ful)

Masih Buta Kekuatan Lawan

Sejauh ini tim arsitek PSMS masih buta kekuatan dua lawan kuat di grup B delapan besar, Mitra Kukar dan Persiba Bantul. Hanya PSAP yang sudah diketahui kekuatannya karena sudah bertemu.

Maka itu pelatih kepala, Suharto masih enggan membicarakan peluang. Yang terpenting baginya adalah memperbaiki tim secepat mungkin. Tapi begitu, hal itu tak berarti PSMS menyerah. “Peluang saya rasa masih fifty-fifty. Jadi tidak ada yang begitu hebat dan tak ada yang lemah. Semua berpeluang. Yang penting kita siapkan diri dulu,” beber Suharto.
Rencananya, Suharto akan membawa 18 pemain ke Samarinda dan hanya memboyong 2 kiper. Artinya harus ada satu kiper yang akan ditinggal.  Untuk urusan itu, Suharto mempercayakan kepada pelatih kiper, Doni Latuperissa untuk menseleksi. Tim akan bertolak dari Medan pada 10 Mei mendatang.  Untuk mengejar persiapan,  sejauh ini Suharto menggeber fisik dan kerjasama tim Affan Lubis dkk.

Kiper PSMS Andy Setiawan mengaku optimis PSMS bisa memberikan perlawanan di babak delapan besar mendatang. “Tuan rumah memang punya keuntungan. Tapi hal itu bukan masalah, kami harap tim akan lebih termotivasi dan bisa memberikan yang terbaik,” harap Andy. (ful)

Kolaps, Arema Indonesia Dijual

MALANG- Arema Indonesia tak kuasa lagi menahan beban krisis keuangan. Manajemen akhirnya memutuskan menjual Arema Indonesia ke publik. Keluarga Bakrie dikabarkan peminat serius terhadap kepemilikan juara ISL musim lalu itu.

Mulai kemarin, Manajemen Arema menyatakan membuka diri pada semua pihak yang ingin membeli dan mengelola klub yang lahir 11 Agustus 1987 ini. “Syaratnya home base Arema tetap di Malang,” kata Presiden Kehormatan klub tersebut Rendra Kresna, Kamis (5/5).

Menurut Rendra, ‘penjualan’ Arema ini dilakukan karena jawara ISL musim lalu ini sangat membutuhkan pasokan dana untuk menyehatkan keuangan mereka, yang kini masih berada dalam kondisi defisit. Dikabarkan saat ini defisit Arema mencapai angka Rp5 Miliar. Angka itu terdiri dari gaji pemain tim senior, gaji pemain tim U-21 dan gaji karyawan. “Jumlah itu sangat besar. Makanya siapa saja yang mau membeli Arema, silakan datang,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Bupati Malang ini. Selain masalah keuangan, musim ini Arema juga dilanda krisis manajerial. Terjadi dualisme kepemimpinan di klub tersebut. Bahkan, krisis ini merambat hingga penentuan delegasi Arema di Kongres PSSI, beberapa waktu lalu.

Soal lego ke investor yang berminat itu, manajemen berkeyakinan  hal ini harus dilakukan demi menjaga eksistensi klub berlogo kepala singa itu.

“Wacana dilempar ke publik terkait kepemilikan Arema sebenarnya adalah hal yang lumrah sebagai tim tanpa APBD,” papar Media Officer Arema, Sudarmaji.

“Pada prinsipnya, Arema harus tetap ber-homebase di Malang dan harus berkompetisi di ajang yang dilegalkan FIFA. Dan harus ditegaskan lagi, kami tidak menjual Arema. Kami hanya memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengelola Arema,” lanjutnya.

Terkait calon kuat pemilik baru Arema Indonesia dari kelompok Bakrie, Rendra Kresna tak menampiknya. “Bisa saja. Apa itu Grup Bakrie atau Arifin. Karena peluang dibuka lebar,” katanya. Menurut Rendra, penjualan hanya dilakukan pada pengelola perusahaan dalam hal ini PT. Arema Indonesia.  (bbs/jpnn)