Diisukan Mau Diserang Massa

MEDAN- Puluhan polisi men dadak siaga di Balai  Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)  Sumut di Jalan William Iskandar, Medan Estate. Pasalnya, kemarin (7/4) massa mau menyerang. Menurut informasi, massa rencananya mau melakukan aksi ke kantor BPOM  Medan, karena tidak puas dengan kinerja BPOM selama ini. Soalnya, banyak  kasus keracunan pangan di masyarakat namun BPOM tidak mampu meneliti penyebabnya.

Pantauan wartawan koran ini, Kamis (7/4), sejak pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB tidak ada tanda-tanda massa akan melakukan aksi. Sejumlah aparat polisi mengaku, tidak tahu menahu mengapa mereka ditugaskan untuk melakukan pengamanan di kantor BPOM. “Tidak tahu kami bang. Kami cuma disuruh Kapolresta Medan siaga di sini,” ungkap seorang polisi.

Pejabat di BPOM Medan pun mengaku tidak tahu mengapa polisi berjaga-jaga di kantor mereka. “Tidak tahu kami ada apa. Kalaupun ada demonstrasi, mengenai apa. Kita sudah pasrah, yang penting kita melaksanakan tugas sajalah,” sebut Musmur Ginting, Kepala Bidang Penguji BBPOM Sumut.

Kepala BPOM Medan Agus Prabowo mengaku, tidak ada ada aksi massa. Saat ditanya mengapa aparat polisi bersiaga di kantornya? “Semoga Tuhan menunjukkan jalan yang benar untuk pembangunan dan kemajuan bangsa khususnya rakyat,” katanya. Sementara, hasil uji labotorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Sumut terhadap kue tart produksi Choco Bakery, yang membuat 38 murid SD Yayasan Perguruan IKAL Medan keracunan menyebutkan, bahan yang terdapat di dalam kue tersebut seperti arsen, nitrit dan PB, Ph-nya di  level 6. Artinya semuanya masih normal.

“Hasil uji labotorium aman tidak ada mengandung zat kimia yang berbahaya  dan tidak ada tercermar dengan mikro fisika,”ujar Masmur Ginting, Kepala Bidang Penguji Labotorium BBPOM Sumut. Saat ditanya apa penyebab sehingga 38 murid Yayasan Perguruan IKAL keracunan, Masmur mengungkapkan belum tahu. “Kita meneliti dan menguji sisa-sisa kue tersebut di labotorium. Semua aman dikonsumsi,”  katanya.

Kepala Penguji Labotorium BBPOM Sumut, Agus Prabowo mengatakan, yang menge tahui jelas  apa penyebab anak-anak itu keracunan adalah dokter yang merawatnya.

“Kita hanya menguji sisa-sisa makan di labotorium BBPOM Sumut, hal ini belum berarti sama dengan yang dimakan, yang menimbulkan gejala  keracunana anak-anak tersebut. Kenapa demikian kami juga mencari tahu  secara maksimal dengan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah hal ini tidak terjadi kembali dikemudian harinya,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr H Edwin Effendi MSC saat dikonfirmasi mengatakan, penyebab anak-anak SD Yayasan SD IKAL itu terkapar karena pencemaran lingkungan ringan atau miro biologi, mungkin dari pertama beli dari toko roti, penyimpan sampai penyajiannya tercermar sehingga menimbulkan pencemaran ringan.
“Yang penting anak-anak tersebut sudah pulih dan sehat kembali, kemudian  tidak semua dirawat di rumah sakit,”ungkapnya.

Pemilik Choco Bakery, Sulaiman mengaku, stres dengan musibah yang dialami oleh seluruh anak didik sekolah  tersebut. Apalagi, dalam pemberitaan di media massa ada yang menyebutkan bahwa kue di Choco Bakery beracun dan secara otomatis menyebabkan kerugian. “Saat kejadian tersebut, salah seorang konsumen yang membeli kue mengembalikan kue kami dan meminta uangnya dikembalikan. Saya stres dengan kejadian ini,” kata Sulaiman.
Dirinya juga mengaku sibuk dalam mengurus seluruh permasalahan ini ke Dinkes Medan dan BBPOM Sumut. Dan setelah diuji di pihak terkait, dirinya sedikit lega dan menjelaskan dalam kue tersebut tidak ada ditemukan zat berbahaya yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan. (mag-7/uma/mag-8)

Komisi D Panggil Kadishub Medan

MEDAN-Anggota Komisi D DPRD Medan geram melihat Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis. Komisi D juga telah mempersiapkan jurus-jurus ampuh untuk mengorek kinerja Syarif Armansyah terhitung dari tanggal 18 Februari 2011 lalu, sejak dirinya dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menggantikan kepala dinas yang lama Dearmando Purba.

“Memang ada missunderstanding. Dan karena ini juga, kita merasa kecewa. Maka dari itu, kita akan langsung memanggil kepala dinasnya, untuk memberikan pemaparan terkait kinerjanya selama ini,” ujar Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong kepada Sumut Pos, Kamis (7/4).

Mengenai kinerja, Parlaungan memiliki penilaian sendiri terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Syarif Armansyah. Menurutnya, sejak Syarif Armansyah menjabat menjadi kepala dinas, belum ada program-program yang dijalankan. Bahkan, belum juga pernah berkomunikasi dengan pihak DPRD Medan untuk berkomunikasi dan berdiskusi mengenai persoalan-persoalan perhubungan yang urgen dan patut diprioritaskan.

Parlaungan juga membenarkan, persoalan-persoalan perhubungan di Medan juga sudah kompleks. Sebut saja, persoalan parkir berlapis masih terus terjadi. Marka jalan yang raib tidak diperhatikan. (ari)

Punya Mobil Banyak, Siap-siap Kena Pajak Dobel

MEDAN-Warga Medan dan Sumatera Utara dalam dua pekan mendatang, diwajibkan membayar pajak progresif (berlapis) untuk pemilik kendaraan bermotor. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Kadispenda Sumut) Syafaruddin, Rabu (6/4). Perda No 1 tahun 2010 tentang paak kendaraan bermotor (PKB) ini baru saja selesai dieksaminasi di Kemendagri dan Kemenkeu.

Dijelaskannya, sebelum pemberlakuan masa pembayaran pajak kendaraan tersebut, pihaknya telah terlebih dahulu melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk dan sebagainya. “Kita telah melakukan sosialisasi. Dalam dua pekan mendatang, atau tepatnya pada pertengahan bulan ini akan kita berlakukan pajak progresif itu,” katanya.
Pemberlakuan pajak ini untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan alamat atau kepemilikan ganda yang ditujukan untuk menghindari penerapan pajak progresif. Teknis penerapan pajak progresif akan dilakukan melalui nama dan alamat yang terdata pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Penerapan pajak progresif ini sendiri dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah kendaraan di Sumut dengan menerapkan pajak berlapis.

“Pajak progresif tak hanya berlaku buat mobil baru, mobil bekas (mobkas) juga terkena dampak. Rumusan yang berlaku, untuk mobil pertama berlaku tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) normal, sesuai jenis kendaraan dan kapasitas mesinnya. Untuk mobil kedua dengan kepemilikan yang sama,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pajak daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Persetujuan diberikan oleh masing-masing juru bicara fraksi pada saat berlangsungnya rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Sumut pada 30 Desember 2010 lalu, yang dipimpin oleh ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun dan dihadiri Wakil Gubernur Sumut,  Gatot Pujonugroho.

Perda tentang pajak daerah tersebut, mengatur PKB, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Berdasarkan perda ini tarif PKB atas kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi ditetapkan 1,75 persen dari nilai kendaraan. Sementara tarif PKB untuk kendaraan ambulans, pemadaman kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/TNI/Polri dan pemerintah daerah 0,2 persen.

Perda itu juga mengatur pajak progresif bagi kendaraan bermotor, dimana PKB progresif untuk kendaraan roda dua, tiga dan empat ditetapkan dua persen untuk kepemilikan kedua. Sedangkan untuk kepemilikan ketiga 2,5 persen, untuk kepemilikan keempat tiga persen, serta untuk kepemilikan kelima dan seterusnya masing-masing tiga persen.
Dalam perda itu juga ditetapkan tarif BBNKB sebesar 15 persen untuk penyerahan pertama. Sementara untuk keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan sanksi denda sebesar 25 persen.

Beberapa kota di Indonesia seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur sudah terlebih dahulu memberlakukan pajak tersebut mulai awal Januari 2011.  Tarif pajak progresif ini berbeda untuk DKI, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Pemberlakuan pajak berlapis ini juga langsung direspon beberapa showroom mobil. Beberapa showroom sudah melakukan penyesuaian tarif bea balik nama (BBN) untuk mobil baru, per Januari 2011 diberlakukan tidak mengikat untuk semua merek. Pasalnya pemberlakuan tarif pajak progresif sudah mulai diterapkan di beberapa showroom mobil baru.

Seperti Nissan. Pada price list sudah tertera besaran harga OTR (on the road) kendaraan baru Nissan, berdasarkan kategori BBN 1 sampai BBN 4. Artinya penerapan tarif pajak progresif untuk mobil pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sudah berlaku.

Untuk mobil berstatus kepemilikan pertama, berlaku perhitungan pajak progresif sebesar 1,5 persen dari harga OTR. Mobil dengan status kepemilikan kedua dikenai tarif sebesar 2 persen dari harga OTR.
Sedangkan mobil baru berstatus kepemilikan ketiga dengan nama pemilik yang sama, dikenai tarif 2,5 persen dari harga OTR. Untuk mobil keempat dan seterusnya, dengan nama atau alamat yang sama, berlaku tarif 4 persen dari harga OTR.

Sebagai ilustrasi, mobil baru yang hendak dibeli adalah Nissan Livina 1,5 XR A/T seharga Rp179.377.500 (BBN kepemilikan pertama). Jika sebelumnya Anda pernah memiliki mobil dan sudah dijual, tetapi pembelinya belum melakukan proses balik nama, maka otomatis berlaku harga OTR berdasarkan BBN kepemilikan kedua, sebesar Rp180.102.000.

Jika kondisinya seperti di atas, konsumen diwajibkan untuk membayar selisih dari harga OTR berdasarkan BBN yang berlaku yaitu Rp180.102.000-Rp179.377.500 = Rp724.500.
Sementara Honda dan Toyota belum merilis pricelist kendaraan barunya, yang mengacu pada perhitungan tarif pajak progresif untuk dikenakan pada perhitungan BBN berdasarkan status kepemilikan mobil. (ari)

Korban Keracunan Bertumbangan

MEDAN-Keracunan makanan yang dialami 48 murid SD Yayasan Perguruan IKAL Medan menambah panjang jumlah anak korban makanan tak higienis. Selama 2011 ini saja, setidaknya ditemukan tiga kasus keracunan anak yang diduga bersumber dari makanan maupun minuman.

Farid Wajdi Direktur Layanan Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut prihatin dengan banyaknya anak korban keracunan makanan yang bersifat massif dan dipublikasi media massa. Farid langsung mengkritik lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Padahal kedua institusi ini punya kewajiban menjamin keamanan dan kesehatan pangan yang dikonsumsi masyarakat. “Mereka wajib menjamin makanan yang beredar sehat dan ramah, terutama untuk  dikonsumsi anak. Gugat saja Dinkes dan BPOM sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah keracunan itu,” tegas Farid, kemarin (6/5).

Farid mengingatkan, pemerintah melaluin lembaganya berhak memberi izin produksi bagi produsen. Karenanya, pemerintah pantas bertanggung jawab melakukan pengawasan, penyuluhan, pelatihan, pembinaan, dan tindakan hukum. “Termasuk pelibatan pihak kelurahan, puskesmas dan unit kesehatan sekolah agar lebih intensif melakukan edukasi makanan sehat,” tegasnya.

Farid lantas mengutip PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan dan tanggung jawab pengawasan dan registrasi atas makanan/minuman produk rumah tangga diserahkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Untuk produk industri, pengawasan dan registrasinya dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Peraturan pemerintah ini dipertegas lagi oleh Kepmenkes RI No.922/Menkes/SK/X/2008. Menurut surat keputusan ini, pemerintah kabupaten/kota bertindak sebagai pelaksana pengambilan sampel makanan/minuman hasil industri rumah tangga.”ungkapnya .

“Karena itu, keracunan yang begitu marak nampaknya perlu ada upaya menagih tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Medan dan BPOM. Karena instansi pemerintah itu telah lalai dan melakukan pembiaran atas musibah keracunan. Saat pemerintah, produsen makanan tidak memiliki komitmen, tidak ada jalan lain kecuali melakukan gugatan hukum kepada instansi dimaksud,” paparnya lagi.

Ketika hal ini dikonfirmasi, pihak BBPOM enggan menanggapi. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan Agus Prabowo hanya menjelaskan, sampel kue tart yang diuji ternyata tidak mengandung bahan kimia berbahaya. “Hasil uji laboratorium kita tidak ada  mengandung bahan kimia berbahaya seperti arsen, nitrit dan PB. Ph-nya di level 6. Artinya semuanya masih normal,” sebut Agus Prabowo.

Hasil uji sample sudah diserahkan ke dinas kesehatan.  “Pengujian bakteri bukan wewenang kita. Itu bisa berkoordinasi dengan laboratorium kesehatan atau pihak rumah sakit dengan menguji muntah para murid yang terdapat didalamnya,” ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Medan dr H Edwin Effendi MSc. “Hasil uji BPOM ternyata tidak ditemukan bahan berbahaya. Jadi, itu bisa saja karena  pencemaran, namun masih ringan. Hasil muntahan tidak kita  periksa, karena muntahannya sedikit. Lagi pula tidak banyak yang muntah,” ucapnya.

Sementara itu, 13 murid SD Yayasan Perguruan IKAL Medan yang keracunan kue tart yang diduga beracun saat ulang tahun Sisilia Lorenza Selasa (5/4) lalu, telah pulih dan sudah diperbolehkan pulang dari RSU Sari Mutiara. Sedangkan 25 murid yang sempat dirujuk tetapi tidak dirawat inap, sudah memulai  aktivitas proses belajar mengajar seperti biasa.

Direktur RS Sari Mutiara, dr Tuahman F Purba, membenarkan hal itu. “Semuanya sudah pulang. Kondisinya stabil sehingga kita sudah memperbolehkan pulang kerumah masing-masing,” kata Tuahman.
Saat Sumut Pos menyambangi SD Yayasan perguruan IKAL yang Jalan Gaperta Medan terlihat aktivitas belajar mengajar di kelas VC  sudah kembali normal.

Kepala Sekolah Dasar Ikal, M Isa menyebutkan 25 murid yang menjadi korban keracunan sudah melakukukan proses belajar mengajar. “25 siswa belajar seperti biasa,” kata Isa. Pihaknya tidak memberikan ketentuan khusus berapa lama siswa diberi izin tidak masuk sekolah. “Tergantung keswhatan murid,” katanya.

Isa mengatakan 13 murid yang dirawat inap sudah pulang dan wajahnya kembali segar. Mereka sempat singgah diantar orangtua masing-masing untuk sekadar mengambil tas mereka yang tinggal. “Pembiayaan siswa yang dirawat menjadi tanggung jawab pemilik toko roti Choco Bakery,” katanya.

Ia menambahkan Selasa lalu, ada lima guru yang mengkonsumsi kue ulang tahun tersebut. Mungkin karema ketahanan tubuhnya lebih kuat, para guru tidak mengalami gejala keracunan.
Kedepan, pihaknya tidak lagi memberikan kesempatan untuk merayakan ulang tahun di sekolah. “Tidak ada lagi kebiasaan seperti ini,” katanya seraya mengakui hal seperti tidak ada kebijakannya di sekolah. selain itu juga hal seperti ini tidak ada kurikulum sekolah. (mag-7/mag-8)

Kasus Dugaan Korupsi Alkes di Fakultas Kedokteran

MEDAN-Setelah empat profesor di Universitas Sumatera Utara (USU), kemarin, Rabu ( giliran tiga pejabat Fakultas Kedokteran USU diperiksa penyidik Kejatisu. Ketiganya diperiksa terkait dugaan mark up pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2010 senilai Rp38 miliar di Fakultas Kedokteran.

Tiga pejabat itu diperiksa sekitar tiga jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Namun, nama-nama ketiga pejabat itu masih belum diketahui pasti. Sumber wartawan koran ini di Kejatisu mengatakan, tiga pejabat yang diperiksa itu adalah pejabat penerima barang. “Bukan profesor, tapi tiga pejabat Fakultas Kedokteran yang bertugas menerima alkes dari rekanan. Setelah ini, pekan depan kita jadwalkan pemeriksaan Prof DDM sebagai pimpinan proyek ,” kata sumber tersebut.

Pemeriksaan itu untuk melengkapi pemeriksaan empat profesor yang telah dilakukan sebelumnya, yakni Prof DDM, Prof CHY, Prof SYP dan Prof GLN.

Aspidsus, Erbindo Saragih menolak memberikan penjelasan detil, namun dia membenarkan adanya pemeriksaan itu. “Maaf ya, saya gak hapal nama-nama mereka,” jawabnya singkat.

Kasipenkum, Edi Irsan Tarigan malah sempat meminta agar dia tak ditanya soal kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes USU. “Tolonglah, jangan saya yang bicara, saya tidak tahu kasus itu, langsung saja tanya pada pejabat yang bersangkutan,” ujar Edi Irsan.

Wartawan koran ini kemarin sempat bertemu tiga pejabat USU yang diperiksa tersebut. Namun belum sempat ditanya lebih jauh, ketiganya langsung kabur. Awalnya wartawan koran ini melihat seorang pria paruh baya, keluar dari ruangan Pidsus.

Pria yang belum diketahui namanya tersebut berkemeja warna gelap bermotif kotak-kotak dan celana keper hitam itu keluar dari ruangan Pidsus pukul 12.00 WIB. Dengan wajah lelah, ia menuju pendopo di depan ruangan pidsus dan humas Kejatisu. Dia lalu duduk di kursi ruangan tunggu dan hanya terdiam. “Anda sepertinya letih sekali Pak?”, tanya wartawan koran ini.

Setelah menghisap rokoknya, pria tersebut mulai bicara. “Iya, saya habis diperiksa jaksa. Ini lagi istirahat makan siang,” bebernya. “Saya dimintai keterangan soal kasus alat-alat kesehatan di Fakultas Kedokteran USU, kami yang diperiksa ada tiga orang,” tegasnya.

Pria itu balik bertanya,  “Adik wartawan ya?,” tanyanya lagi.

Saat itulah pejabat USU lainnya yang berperawakan tinggi dengan kepala plontos, juga keluar dari dalam ruangan pemeriksaan Pidsus. Melihat temannya sedang berbicara dengan wartawan koran ini, lantas pria yang berbadan tinggi itu memanggil temannya tersebut. Tidak puas, lantas pria jangkung itu langsung menjumpai pria yang sedang duduk dengan wartawan koran ini. “Bapak jangan bicara sama wartawan. Bapak diam saja,” ujar pria berkepala plontos itu sembari mengajak temannya tersebut pergi masuk ke dalam ruangan pidsus kembali.(rud)