MEDAN- Rapat Paripurna Pengesahan Tiga Provinsi Pemekaran DPRD Sumut, Senin (2/5), berlangsung molor dari jadwal semula pukul 14.00 WIB, tapi baru digelar pukul 17.25 WIB. Sampai pukul 15.30 WIB, rapat paripurna masih belum dilaksanakan, sementara di luar sebagian anggota pansus pemekaran, para undangan seperti Kasdam I/BB Brigjen TNI Murdjito, Kapoldasu, tokoh nasional Adnan Buyung, Bomer Pasaribu, Todung Mulia Lubis, kepala daerah kabupaten/kota yang tergabung dalam wilayah Protap, Prop Sutra dan Prop Kepni, juga pejabat Pempropsu sudah menunggu di ruang rapat paripurna.

Molornya rapat tersebut membuat sejumlah anggota DPRD Sumut geram. Salah satunya anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Syamsul Hilal. Bukan itu saja, tokoh nasional Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis yang hadir sebagai undangan, akhirnya meninggalkan ruang paripurna di lantai 1 kantor DPRD Sumut.

Tepat sekira pukul 17.25 WIB, rapat paripurna tersebut akhirnya dimulai. Namun, rapat paripurna tersebut tidak bisa memberikan kesimpulan, apakah rencana pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap), Sumatera Tenggara (Sumtra) dan Kepulauan Nias (Kepni) jadi disahkan atau tidak. Karena hal itulah, akhirnya rapat tersebut diskors dan belum diketahui kapan akan dilanjutkan.

Menurut Wakil Ketua Pansus Pemekaran DPRD Sumut, Taufik Hidayat kepada Sumut Pos, penyebab dari itu semua karena, pansus pemekaran dibatasi oleh waktu. Dimana jadwal paripurna tersebut, usulannya bukan dari pansus tapi dari pimpinan dewan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut.(ari)

Pembunuhan di Kutalimbaru

MEDAN- Pihak kepolisian hingga kemarin belum mengetahui identitas korban pembunuhan yang ditemukan di lahan sawit milik warga di Desa Sukarende, Dusun I, Kutalimbaru, Minggu (1/5) kemarin. Namun begitu, polisi terus melakukan penyelidikan di sekitar TKP (Tempat Kejadian Perkara, Red) untuk mengungkap identitas pelaku dan motif pembunuhan tersebut.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru, Ipda Manis Sembiring, dari hasil penyelidikan sementara dari keterangan saksi yang berada di sekitar lokasi, tidak ada yang mengenal identitas korban. “Korban bukan warga sekitar sini, jadi kita masih terus melakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut,” ucapnya kepada wartawan, Senin (2/5).

Namun menurut keterangan warga, mereka melihat pelaku dan korban masuk ke areal lahan sawit tersebut. Menurut Manis Sembiring, warga mengetahui kalau pelaku dan korban baru pulang dari pemandian alam di wilayah Kutalimbaru. “Diketahui, pelaku dan korban masuk ke areal ladang. Tidak berapa lama keluar lagi usai menghabisi nyawa korban menggunakan pisau dapur dengan 9 luka tikaman di seluruh tubuhnya. Korban sempat curiga terhadap pelaku yang di bawah korban ke areal yang jauh dari pemukiman warga,” kata Sembiring yang mendapat keterangan dari beberapa warga yang dimintai keterangannya.

Sebelumnya, warga Desa Sukarende, Dusun I, Kutalimbaru menemukan mayat tanpa identitas diareal ladang sawit yang diduga dibunuh oleh temannya sendiri, kemarin (1/5) sekitar pukul 16.00 WIB.

Untuk menuju lokasi kejadian, jalan yang hanya setapak dan hanya dapat dilalui sepeda motor itu terdapat jurang dan tanaman warga di sisi kanan dan kiri yang dipenuhi lumpur. Mayat ditemukan dengan kondisi telentang serta hidung, mulut dan tubuh mengeluarkan darah. Lelaki yang diperkirakan berumur 24 tahun itu tewas dengan sembilan tusukan yaitu di dada dua liang, rusuk kiri satu liang, rusuk kanan satu liang, bahu kiri dua liang, punggung satu liang, lengan kiri satu liang, leher satu liang serta luka memar pada punggungnya dan didalam saku celananya terdapat pingset, dan uang senilai dua ribu. (adl)

MEDAN- Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Meutya Hafid meminta kepada pemerintah untuk serius menyelesaikan pembangunan Bandara Kuala Namu yang dibangun sejak 2007 lalu. Pasalnya, ada banyak catatan permasalahan yang dinilai lambat direspon oleh pemerintah.

“Medan sebagai kota ketiga terbesar di Indonesia, sangat membutuhkan bandara internasional. Terwujudnya Bandara Kuala Namu akan meningkatkan denyut nadi pariwisata dan sektor lain di Sumatera Utara ini,” ujar Meutya, anggota Komisi XI ini saat berkunjung ke Bandara Kuala Namu, Senin (2/5).

Menurut Meutya, berdasarkan informasi yang diperoleh saat bertemu pihak Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura II dan Bappeda Provinsi Sumatera Utara diketahui, masalah yang paling menghambat adalah pembebasan lahan. Salah satu contoh, untuk jalan tol Medan-Kuala Namu-Tebingtinggi, hampir seluruh lahan belum bebas. (adl)
Dari total lahan proyek 197,94 hektar di seksi 1 (Deli Serdang) seluas 185,85 hektar belum bebas. Masalah lain adalah kekurangan anggaran Rp1,2 triliun, kemudian pembangunan landas pacu pesawat (runway) yang belum bisa terlaksana karena harus proses lelang ulang sesuai hasil audit BPKP.

Terkait pembebasan lahan, lanjut Meutya, dia sangat berharap kepada pemerintah untuk mengedepankan pendekatan kultural dengan memperbanyak dialog dengan masyarakat. “Dengan itu, pendekatan kultural terhadap masyarakat dengan perbanyak dialog. Semua itu untuk kelancaran pembangunan Bandara Kuala Namu setingkat internasional,” ucapnya.

Dijelaskan Meutya, Bandara Polonia Medan saat ini sudah tidak memadai dan sulit dikembangkan. Letaknya juga di tengah kota, menyebabkan dampak kebisingan yang serius dan masalah keselamatan penerbangan. “Dalam rangka kunjungan masa reses ini, saya memang sangat menaruh perhatian penting pada percepatan pembangunan bandara Kuala Namu. Bandara yang dibangun dengan pendanaan dari APBN ini,” cetusnya.

Pelaksanaan pembangunannya telah dimulai sejak 2007. Progress total pelaksanaan pembangunan hingga April 2011 baru mencapai 73,43 persen. Sedangkan Nilai anggaran diestimasi akan mencapai Rp3,3 triliun. Awalnya bandara ini direncanakan dapat beroperasi 2010, namun dalam proses pembangunannya, terus mengalami berbagai keterlambatan.(adl)