MEDAN- Pusat kajian studi konstitusi (PKSK) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) bekerjasama dengan Kakanwil Hukum dan HAM Sumut, mengadakan seminar Diseminasi  (penyebarluasan) UUD (konstitusi) RI 1945 di Auditorium UMSU Jalan Mukhtar Basri, Sabtu (2/4).

Seminar sehari itu menghadirkan Mukhlis Ibrahim SH MH (dosen senior Fak Hukum UMSU) dengan pokok bahasan “Konstitusi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah” dan Irfan SH, M.Hum (Ketua PKSK UMSU) yang mengkat tema “UUD 1945 Sebagai Dasar Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

‘’Seminar ini merupakan kegiatan perdana PKSK UMSU sejak diresmikan Ketua MK Mahfud MD pada 12 Maret 2011 lalu,’’tegas Harisman SH MH, Sekretaris PKSK UMSU, melalui Anwar Bakti Kepala Biro Humas UMSU.
“Kini PKSK UMSU terus berupaya untuk menyebar luaskan pemahaman berkonstitusi pada masyarakat luas, baik melalui seminar,diskusi, dialog tentunya juga bekerjasama dengan media cetak dan elektronik agar informasinya menjadi lebih luas,’’tambahnya.

Kakanwil Hukum dan Ham Sumut diwakili Suhandi SH dalam acara pembukaan mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah MoU yang akan ditandatangani pada 27 April mendatang oleh Menkum dan HAM, Patrialis Akbar diantaranya tentang klinik hak kekayaan intelektual. (ton/smg)

Medan- Gatot Pujonugroho yang kini menjadi “orang nomor satu” di Pemprov Sumut, diminta untuk mengabaikan polemik dan intrik politik yang belakangan ini semakin liar dan terkesan tidak mencerdaskan. Gatot yang kini menjadi Plt Gubsu ini lebih baik fokus untuk percepatan pembangunan di daerah ini.

Penegasan itu disampaikan Arifin Saleh Siregar MSP, pengamat politik dan pembangunan dari Fisip UMSU kepada wartawan, Senin (4/4) di Medan mengingat masih terus terjadinya polemik tersebut. “Tugas berat kini ada di depan Gatot, mengikuti intrik dan polemik hanya menghabiskan energi saja. Jadi, lebih baik fokus melaksanakan visi misi dan percepatan pembangunan Sumatera Utara,” tandas Arifin.

Menurut Arifin, polemik yang muncul belakangan ini terkait posisi Gatot sebagai Plt Gubsu sudah mulai lari ke mana-mana dan cenderung membentuk opini yang liar di tengah-tengah masyarakat. Salah satu indikasi misalnya masalah surat penonaktifan Syamsul Arifn sebagai Gubsu yang belum sampai ke Syamsul Arifin pun dipersoalkan, padahal hal itu bukan hal yang substansi dan mendasar.

Di sisi lain, polemik yang cenderung membentuk opini liar itu justru terkesan sudah mendiskreditkan Gatot Pujonugroho dan bertendensi pribadi. Padahal, jabatan yang sekarang diemban Gatot itu bukan keinginan pribadinya, tapi semata-mata memang karena amanah undang-undang yang harus dilaksanakan.
“Semua pihak seharusnya bijak dan cerdas melihat duduk persoalan ini. Terlalu berlebihan kalau Gatot terus-terusan disudutkan. Sebab, ia terlihat tetap kooperatif dan masih terus melakukan koordinasi ke pusat, menteri dan juga tetap mengedepankan komunikasi dan silaturrahmi dengan dewan,” lanjut Arifin alumni Magister Studi Pembangunan USU itu.

Arifin juga berpendapat, DPRD Sumut seharusnya bisa lebih arif dengan memberi kesempatan kepada Gatot untuk melaksanakan amanah yang baru diembannya itu.

Gatot harus didukung dan dikawal, sebab apa yang terjadi dalam kepemimpinan di Sumut ini, dalam artian pengalihan kewenangan dari Syamsul ke Gatot adalah hal yang tidak bisa dihindari, karena itu memang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara ini.

Jika polemik terus dipertontonkan dan DPRD Sumut juga terlibat di sana, maka lama-lama rakyat akan bosan dan bisa saja nantinya akan memberi cap negatif kepada wakilnya di lembaga legislatif itu.
“Masih banyak tugas dan kewajiban yang menyangkut rakyat banyak yang harus dipikirkan dan dikerjakan daripada hanya meributkan soal posisi dan kewenangan Gatot hari ini. Sikap kooperatif Gatot itu seharusnya disambut dengan tangan terbuka dan pikiran yang positif,” jelasnya.

Semua kalangan juga harus menghindari prasangka buruk terhadap Gatot dan mengenyampingkan ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar, misalnya soal pergantian pejabat SKPD dan pejabat BUMD lainnya.
”Jika prasangka buruk yang dikedepankan maka yang muncul adalah negative thinking dan jika ini yang terlihat maka akan mengganggu jalannya roda pemerintahan pembangunan,” lanjut Arifin.
Harus ada kesamaan visi bahwa dalam membangun Sumatera Utara ini harus dilakukan secara bersama-sama. Di sinilah perlunya sinergi antar lembaga yang ada itu. Kalau konflik dan polemik yang dikedepankan, maka Sumut ini tak akan maju-maju. (ade)

Sidang Ramli Ditunda

MEDAN- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menegur Jaksa Penuntut Umum (JPU), terkait penudaan sidang tuntutan mantan Wakil Walikota Medan, Ramli Lubis dalam kasus ruislagh Kebun Binatang Medan (KBM), Senin (4/4).
“Seharusnya sejak awal saudara jaksa berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga sidang tuntutan ini tidak tertunda lagi,” kata Majelis Hakim yang diketuai Sugiyanto.

Sugiyanto berharap, penundaan kali merupakan yang terakhir. Untuk itu, jaksa disarankan segera lakukan koordinasi internal dengan Kejagung. “Kami beri waktu  seminggu kepada saudara jaksa untuk menuntaskan tuntutannya,” tegas Sugiyanto.

Desakan itu, disampaikan majelis hakim, setelah JPU Ahmad P Hasibuan memohon penundaan kembali sidang tuntutan sebab mereka masih melakukan koordinasi  dengan Kejagung.
Awalnya, jaksa minta waktu dua minggu untuk menuntaskan masalah internal itu. Namun, permintaan itu ditolak majelis hakim. “Tidak bisa, ini sudah dua kali penundaan, seharusnya sidang digelar 28 Maret 2011, untuk itu, kami beri waktu seminggu kepada JPU, kita jadwalkan 11 April,” tegas Sugiyanto.

Sementara itu, usai persidangan Ramli mengaku tidak bisa mengomentari soal penundaan ini. “Saya hanya mengikuti bagaimana prosesnya,” tegas Ramli singkat. Dalam kasus ini, posisi Ramli terbilang aman karena secara umum saksi yang diperiksa di persidangan meringankan dirinya.

Bahkan, sejumlah ahli hukum dari akademisi yang dihadirkan sebagai saksi ahli mengatakan, kalau dalam kegiatan ruisalgh ini, Ramli sebagai Sekda kala itu hanya menjalankan perintah Wali Kota Medan dan dibenarkan hukum administrasi Negara, maka dia tidak dapat dipidana karena itu memang bukan ranah pidana.(rud)