MEDAN- RSUD dr Pirngadi Medan mulai tidak aman bagi para pengendara sepeda motor yang memarkirkan sepeda motornya di rumah sakit itu. Pasalnya, kasus kehilangan kenderaan kembali terjadi lagi di rumah sakit milik Pemko Medan tersebut. Kejadian kali ini dialami salah seorang pegawai RSUD dr Pirngadi Medan, Haris Purwadi (41), Warga Marelan Pasar IV.

Saat ditemui di kawasan rumah sakit, Selasa siang (12/4), Haris menyebutkan, sekitar pukul 08.00 WIB, dirinya memarkirkan sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BK 5581 XY di parkiran yang tak jauh dari kantin rumah sakit.

Namun sekitar pukul 11.00 WIB, ketika dirinya kembali ke lokasi parkir, dia sudah tidak melihat lagi sepeda motornya terparkir di sana. “Sepeda motor saya parkirkan di tempat parkir kendaraan pegawai yang berada di dekat kantin belakang rumah sakit. Ketika turun dan mau ngurus paman saya yang sakit. Taunya kereta saya sudah nggak ada lagi diparkiran. Dan kejadian ini sudah dua kali terjadi dalam waktu berdekatan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Padahal, sepeda motor second tersebut baru dua bulan dibeli Haris secara kredit.

“Saya sudah biasa parkir di tempat itu, tapi nggak nyangka hari ini kok bisa apes. Dan kasus seperti ini juga pernah terjadi dalam waktu yang berdekatan,” sebut Haris. Atas kejadian itu Haris selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Medan.

Sementara itu direktur utama RSUD dr Pirngadi Medan, Dewi F Syahnan saat dikonfirmasi via ponselnya membenarkan perihal hilangnya sepeda motor yang dialami salah seorang pegawai pirngadi.

Dewi juga mengatakan, kehilangan sepeda motor yang dialmi pegawainya bukanlah tanggung jawab rumah sakit. Selain sepeda motor yang tidak diparkir di tempat parkiran resmi,  pengelolaan perparkiran rumah sakit milik Pemko itu juga bukan ditangani pihak rumah sakit melainkan Dinas Perhubungan Kota Medan. Untuk itu lanjut Dewi, upaya yang akan dilakukan manajemen rumah sakit saat ini adalah meminta Pemerintah Kota Medan agar memberikan keleluasaan untuk pihak RSUD dr Pirngadi Medan mengelola perparkirannya sendiri.(uma)

BELAWAN-Pemerintah Indonesia heran dengan upaya Malaysia yang mengakui wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai wilayahnya. Pemerintah negara jiran itu bahkan terus mendesak dan telah melayangkan surat protes kepada Indonesia. “Sekarang suratnya ada di tangan Pak Menlu. Saya telah bicara dengan Pak Dubes kita di Malaysia, kita akan proses seperti pada masa-masa yang lalu,” ucap menteri perikanan dan kelautan Fadel Muhammad, kemarin (12/4).

Fadel menegaskan, Indonesia tidak berencana membebaskan 2 kapal berbendera Malaysia yang saat ini ditahan Pangkalan TNI AL di Belawan itu. “Tidak (dibebaskan). Kami sedang memeriksa dan sedang memproses. Beberapa waktu lalu saya ke Belawan, (saya dapat informasi) nelayan kita yang ditahan dan dipukuli polisi Diraja Malaysian
kita sudah layangkan surat ke konjennya dan saya sudah bicara ke konjennya,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamamad di Jakarta, kemarin (12/4).

Fadel tidak setuju dengan sikap pemerintah Malaysia yang mengaku nelayan Malaysia yang ditangkap itu masih berada di wilayah Malaysia. “Yang saya kecewa dari sikap mereka, mereka mengatakan ini di areal mereka. Kan tidak mungkin, kita punya angkatan laut yang ikut di operasi tadi,” kata Fadel kesal.

Menurut Fadel, tidak mungkin angkatan laut Indonesia tidak punya data yang cukup. Saat waktu kapal Indonesia digiring ke pelabuhan di Malaysia, ada helikopter mereka ikut mengintai. “Saya dapat kabar dari teman-teman di Malaysia, Pak Dubes dan media massa. Tadinya kan mau seperti menyerang juga mereka. Tapi setelah kita siapkan kita punya armada ke atas, mereka telepon saya dan saya bilang kita siap saja berhadapan demi kedaulatan rakyat dan kedaultan bangsa,” terang politisi Partai Golkar ini.

Komandan Lantamal I Belawan, Laksamana Pertama TNI Amri Husaini menegaskan, posisi kedua kapal nelayan Malaysia sudah masuk ZEEI (Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia). “Kapal Malaysia masuk perairan Indonesia dan melakukan illegal fishing makanya ditangkap petugas PSDKP,” ujarnya didampingi Wadan Lantamal I Kolonel Marinir Suprayogi, Asop Danlantamal I Kolonel Laut Tri Satriya Wijaya dan Kadiskum Mayor Laut L Marpaung di Mako Lantamal I Belawan.

Saat ini pihaknya sedang melakukan proses lebih lanjut kejadian ini. “Kami sudah laporkan ke pimpinan di pusat, kami masih memprosesnya,” jelasnya.

Amri menambahkan, pihak Indonesia menggunakan peta 353 yang sudah diakui dunia internasional. Dengan peta itu, kedua kapal malasyia memang masuk wilayah ZEE Indonesia. “Nakhoda kedua kapal tersebut juga sudah mengakui bahwa mereka berada di wilayah Indonesia. Jadi sudah jelas memang mereka yang bersalah,” tambahnya.
Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Polda Sumut sudah menanggani 11 kasus ilegal fishing di wilayah perairan Sumut sepanjang tahun 2011. “Dari total kasus tersebut, ada tersangka warga negara asing (WNA),” ujar Direktur Dit Polair Polda Sumut, Kombes Pol Thomas Ombeng melalui selulernya, kemarin.

Meski tak merinci kasu-kasus tersebut, Thomas Ombeng memastikan kasus-kasus tersebut masih dalam proses penyidikan. Jika berita acara pemeriksaan (BAP) dinyatakan lengkap, akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian dibawa ke pengadilan.(mag-11/adl)

—-

Malaysia Langgar Kedaulatan Indonesia

l nelayan berbendera Malaysia berhasil ditangkap.

Selasa, 22 Maret 2011
Dua kapal nelayan Malaysia ditangkap Sat Polairud Mabes Polri saat melakukan illegal fishing di perairan Rupat, Kepulauan Riau.

Sabtu, 19 Maret 2011
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengungkapkan, 30 lapal nelayan asing disita dan diamankan di Belawan. Kapal motor ikan tersebut di antaranya berbendera Malaysia, Thailand, Vietnam dan India.

Jumat, 3 Desember 2010
Tiga kapal nelayan berbendera Malaysia ditangkap disekitar ZEE Indonesia atau sekitar 200 mil dari bibir pantai terluar perairan Belawan, Sumatera Utara dinihari tadi.

Rabu, 22 September 2010

KRI Sultan Hasanuddin (HSN-366) menangkap dua kapal nelayan Malaysia saat melaksanakan operasi Tameng Hiu II.

Minggu, 29 Agustus 2010
KRI Hasanuddin menangkap 4 kapal Malaysia di perairan Karang Unarang Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.

Jumat, 13 Agustus 2010
Tujuh nelayan Malaysia ditangkap saat mencuri ikan di wilayah Indonesia di perairan Kepulauan Riau. Ketika dirazia, Kapal Patroli DKP justru dua kali ditembaki Polisi Marine Diraja Malaysia.

Selasa, 16 Maret 2010
Polres Nunukan menangkap tiga nelayan asal Tawau, Malaysia. Saat ditangkap aparat ketiga nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan perahu Domfeng.

Minggu, 23 November 2008
Aparat kelautan Indonesia menangkap 2 kapal milik warga Malaysia yang sedang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia di Kepulauan Riau.