10 Kabupaten-Kota Temui DPD RI

JAKARTA-Upaya mendapatkan jatah saham di PT Inalum pasca 2013 terus dilakukan. Kemarin, (29/3), perwakilan dari Pansus PT Inalum yang dibentuk DPRD Sumut, 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba, dan Pemprov Sumut, berbondong-bondong ke Dewan Perwakilan daerah (DPD).

Mereka diterima Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan empat anggota DPD asal Sumut, Rudolf M Pardede, Rahmat Shah, Parlindungan Purba, dan Darmayanti Lubis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kompak, mereka mendesak kontrak Inalum tak diperpanjang lagi. Selanjutnya, dikelola sendiri dan mereka minta agar Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota memperoleh golden share atau porsi saham PT Inalum pasca- take over.Pansus PT Inalum DPRD Sumut mendukung aspirasi masyarakat Sumut agar Pemerintah Indonesia menasionalisasi PT Inalum setelah masa perjanjian induk berakhir. “Kita harus take over tahun 2013,” ujar Ketua Pansus PT Inalum DPRD Sumut, Bustami HS, yang membaca rumusan Pansus PT Inalum DPRD Sumatera Utara.
Menasionalisasi PT Inalum dan pengelolaannya melibatkan daerah sebagai opsi terbaik, karena hasil evaluasi Pansus PT Inalum DPRD Sumut, membuktikan bahwa PT Inalum, yang beroperasi kurang lebih 28 tahun, kurang bermanfaat bagi Indonesia, terutama masyarakat dan daerah di Sumut.

Dijelaskan, pemerintah 10 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi tidak menerima revenue, kecuali kabupaten tertentu menerima royalti (annual fee dan environmental fee) yang relatif tidak signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing. “Ada manfaatnya, tapi sikit-sikit (sedikit),” ujar Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap. Pernyataan Rolel dibenarkan Ketua DPRD Tanjungbalai Romay Noor dan Ketua DPRD Toba Samosir Sahat Panjaitan.

Malahan, Wakil Bupati Toba Samosir Liberty Pasaribu dan Ketua DPRD Toba Samosir Sahat Panjaitan menyatakan, selama beroperasi tersebut PT Inalum tidak mengalirkan listrik ke desa-desa di sekitar turbin pembangkit listriknya. “Di atas Danau Toba, ada turbin mereka. Bayangkan, 640 MW listrik mengalir hanya buat mereka, tidak dialirkan ke desa sekitarnya. Kalau PT Inalum untuk kita, tidak padam listrik di Sumatera Utara. Sebetulnya, pembangunan buat siapa?” cetus Sahat.

Karena lokasi PT Inalum di Kabupaten Batubara, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara mengantisipasi akhir masa perjanjian induk tersebut. “Kalau tidak diawasi, Jepang bisa masuk lagi, menguasasi saham dan manajemennya,” tukas Arya. (sam)

JAKARTA-Parasnya lumayan cantik, tutur katanya pun begitu santun. Tetapi, dibalik sikap feminimnya itu  siapa sangka, Selly Yustiawati (27), warga asal Jakarta Selatan ini merupakan buronan tiga kepolisian daerah (Polda).
Perempuan satu orang anak ini masuk dalam Daftar Pencarain Orang (DPO) sejak tahun 2010 lalu. Ia dicokot pada Sabtu (26/3) lalu. Menariknya, saat digrebek anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan, Selly sementara berada bersama pacarnya, Bima yang disebut-sebut anak seorang perwira TNI. Hanya saja, pascapenangkapan itu, orangtua Bima langsung menjemputnya. Sementara, Selly dikerangkeng ke Mapolsek Densel.

Ditemui Senin (28/3) kemarin, Selly mengaku tiba di Bali sejak Kamis (24/3) lalu. Tujuannya yakni semata-mata untuk berlibur bersama sang arjuna, Bima. Hal itu ia lakukan, lantaran keluarga sang arjunannya tidak merestui jalinan cinta mereka.

Terkait kasus penipuan yang dilakoninya terkuak, kata Selly, ia acap bersembunyi di sejumlah daerah. Bahkan, ia sampai memilih kos, ketimbang pulang ke rumah orangtuannya. “Saya memilih kos, orangtua juga tidak tahu keberadaan saya pasca saya dilaporkan,” ungkapnya lantas mengusap air matanya.

Ia pun mengaku menyesali perbuatannya. Perempuan yang mengaku janda beranak satu (memiliki anak perempuan berusia 4 tahun) ini menuturkan. Penyebab ia menjadi penipu lantaran ditinggal oleh sang suami.

“Pasca bercerai dengan suami, saya tidak memiliki pekerjaan tetap,” akunya. Untuk diketahui, perempuan yang mengaku pernah bekerja di Kompas ini menikah pada tahun 2004. Sayangnya, dalam membina rumah tangga, ia acap terlibat pertengkaran dengan sang suami. Klimaksnya, keduanya akhirnya memutuskan berpisah pada tahun 2007 silam.

Menurut dia, percerain itu ditempuh lantaran tidak kuat hidup dengan sang suami yang saat  itu masih kuliah. Selly sendiri merupakan lulusan sarjana komunikasi. Ia angkatan tahun 2000. Ia juga membantah jika setiap kali beraksi mengaku-ngaku sebagai wartawan Kompas.

“Tidak benar, saya tidak pernah ngaku-ngaku seperti itu,” bantahnya. Ia hanya mengakui bahwa sempat menjadi karyawan di Kompas pada tahun 2009. “Tapi di bagian penerimaan surat,” akunya dengan mimik sedih sembari mengakui bahwa ada rekan kerja di Kompas sebanyak enam orang yang menjadi korban, tetapi sudah diselesaikan perkarannya secara kekeluargaan.(dot/jpnn)

JAKARTA-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu) Sution Usman Adji. Pujian disampaikan terkait dengan statemen Sution yang menyebut akan menyerahkan pengusutan kasus dugaan penyelewengan anggaran pos bantuan sosial di APBD Pemprov Sumut ke KPK.

“Ya bagus kalau diserahkan. Tapi sebenarnya konteksnya koordinasi ya. Dan selama ini koordinasi dengan Kejati Sumut sudah bagus,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (29/3).
Haryono mengatakan, koordinasi KPK dengan kejatisu sudah dilakukan jauh hari, ketika mulai pengusutan perkara dugaan korupsi APBD Langkat yang menjerat Syamsul Arifin. Jika kasus yang baru ini memang ada indikasi kuat terkait lagi dengan Syamsul, menurut Haryono, memang lebih baik ditangani saja oleh KPK. “Ya biar kita yang tangani sekalian. Karena toh koordinasi antara penyidik kita dengan penyidik Kejati Sumut, sudah bagus. Tinggal melanjutkan saja,” terang Haryono.

Dikatakan Haryono, jika selama ini kasus dugaan penyelewengan dana bansos di Pemprov Sumut itu sudah pernah ditangani Kejati Sumut, maka itu akan memudahkan proses pengusutan oleh KPK. “Karena datanya sudah sedikit matang. Kita tinggal meneruskan saja,” kata Haryono. Bisa saja, kata Haryono, nanti pola koordinasinya sama dengan penanganan kasus Langkat. Pentolannya ditangani KPK, yang level anak buah ditangani Kejati. Sebagaimana diketahui, KPK juga sedang melakukan penyelidikan kasus ini. Selain pernah mengobok-obok Kantor Gubernur, bulan lalu KPK juga meminjam ruangan di BPK Sumut untuk melakukan pemeriksaan pejabat Pemprovsu.

Sution Usman menyebutkan, dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut itu ditengarai melibatkan, Syamsul Arifin, Gubsu nonaktif yang tersangkut dugaankorupsi APBD Langkat dan sedang ditangani KPK. “KPK akan mengambil alih penyidikan  karena banyak bantuan Bansos Pempropsu yang diduga melibatkan Syamsul Arifin, untuk memulangkan dana kas Pemkab Langkat,” tegasnya.(sam)