Ketua Komisi Dakwah dan Luar Negeri MUI Kota Medan Al-Ustadz KH Zulfiqar Hajar Lc  berharap kepada Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM agar memfokuskan diri dalam membangun dan membenahi Kota Medan yang lebih baik dan maju di masa mendatang.

“Apa yang pernah dijanjikan Pak Walikota kepada masyarakat saat kampanye Pilkada agar ditepati, meskipun dilaksanakan secara bertahap,”katanya kepada wartawan yang meminta tanggapannya di Medan, kemarin, tentang program kerja Walikota Medan untuk 5 tahun ke depan.

Menurutnya, banyak hal yang harus dibenahi Walikota dan Wakil Walikota Medan agar kota ini lebih baik dan maju untuk menjadi kota yang metropolitan, modern, madani, religus dan Bestari.
Di antaranya, sambung KH Zulfiqar Hajar, Pemko Medan harus dapat mengatasi masalah banjir yang selalu terjadi jika datang hujan. Karena itu, perlu dibuat drainase agar air berjalan lancar.

Begitu juga dalam mengatasi banyaknya jalan raya yang berlubang, kemacetan arus lalu lintas, masalah pedagang dan lain-lain yang hingga kini masih menjadi problema. Sedangkan dalam menjaga kebersihan, Walikota bisa mengajak masyarakat agar melakukan Gerakan Gotong-royong di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

“Banyak masalah yang harus diatasi. Belum lagi masalah kehidupan umat beragama dengan banyaknya muncul aliran-aliran sesat. Jika semua masalah itu dapat diatasi Walikota bersama Wakil Walikota Medan serta seluruh pimpinan SKPD, saya yakin kepercayaan dan kecintaan masyarakat  akan semakin besar, ”ujar KH Zulfiqar Hajar yang juga Pimpinan Malis Ta’lim Jabal Noor.

“Sementara masalah tanah wakaf yang sudah padat di Medan, Pak Wali bisa mencari lahan untuk pekuburan” tambahnya.

Dikemukakanya, tugas lainnya yang menjadi prioritas Walikota Medan agar mendeteksi pohon-pohon yang berusia lanjut berada di kawasan kota dengan alat pendeteksi. Jika ternyata pohon-pohon tua itu tidak berpotensi lagi, maka seharusnya ditebang agar tidak membahayakan bagi masyarakat pejalan kaki dan pengendara kendaraan bermotor yang melintas. Karena itu, lanjutnya, Walikota Medan harus membuktikan komitmennya untuk membangun Kota Medan agar lebih baik dan maju.

JSementara itu, adanya pihak-pihak yang “berseberangan” dengan Walikota Medan, KH Zulfiqar Hajar mengimbau agar mereka yang “berseberangan” itu dalam mengkritik kinerja Walikota Medan hendaknya bersifat membangun serta menyampaikannya secara santun.

Jika seorang Kepala Daerah masih mau berbuat dalam membangun kota ini, tetapi terus-menerus dihujat dan “digoyang”, apalagi sampai memperoloknya, bagaimana dia bisa membangun Kota Medan. Sebab, dalam ajaran Islam, seorang mukmin dan muslim dilarang memperolok pihak lain dengan cara apa pun.  “Jika ada permasalahan hukum, kita serahkan saja kepada penagak hukum sebagai pihak yang berwenang,’’ujarnya.  (*/rel/sih)

MEDAN- Ketua Umum Partai Pedulu Rakyat Nasional (PPRN), Amelia Ahmad Yani mengajak semua kader dan pengurus PPRN kiranya dapat saling membahu membesarkan partai serta menyiapkan bekal dan semua syarat verifikasi partai politik didaerah masing masing.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN Sumut Jikson Manik didampingi Sekretaris Drs Irwanto Tampubolon, kepada wartawan di Medan kemarin. Harapan ini disampaikan Jikson Manik mengutip pernyataan Ketua Umum PPRN Amelia Ahmad Yani saat pengukuhan kepengurusan 10 DPW PPRN di kantor pusat PPRN Jl Jambu, No 1 A Jakarta Pusat, (1-2/4).

Ke 10 DPW yang dilantik Ketua Umum PPRN Ahmad Yani, termasuk DPW PPRN Sumut yakni Ketua Jikson Manik dan Sekretaris Irwanto Tampubolon dan DPW lainnya yakni DPW PPRN Provinsi Papua, Kalimantan Tengah, Bali, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu dan Jawa Timur. Mereka dilantik dihadapan Ketua DPP PPRN Dicky Ms Lantu. Ketua DPR RI Marzukie Ali dan Direktur Hukum Tata Negara Kementerian Hukum (Kemenkum) dan HAM, Asyarie Syihabudin.

Dikatakan Irwanto Tampubolon, mengutip pernyataan Ketua Umum PPRN Ahmad Yani konflik dualisme kepengurusan PPRN sudah berakhir dengan keluarnya  Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. “Apalagi gugatan gugatan yang diajukan pihak penggugat semua kandas”, ujar Irwanto menirukan ucapan Yani.

“Paska Munas Bandung, PPRN mengalami krisis kepemimpinan. Maka para Ketua DPW yang setia saat itu ditunjuk Ketua Umum, sekarang 10 DPW sudah muswil, sisanya dalam waktu dekat. Pokoknya sebelum verifikasi ditutup PPRN sudah siap”, imbuh Irwanto.

Disebutkan lagi, pelantikan pengurus ke 10 DPW PPRN yang tersebar di seluruh Indonesia itu juga dihadiri Sekjen DPP PPRN, Maludin Sitorus. Maludin  menyebutkan bahwa konsolidasi dan evaluasi yang dilakukan DPP merupakan tahap awal dan evaluasi akhir akan berlangsung tanggal 31 Juni mendatang.

“Saat ini kita fokus untuk sukses verifikasi dulu. Bagaimana PPRN bisa melengkapi berkas yang disyaratkan Kementerian Hukum dan HAM agar bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2014”, tambah Irwanto mengulangi pernyataan Maludin.

Dijelaskan Irwanto Tampubolon yang juga anggota DPRD Medan ini, selain agenda pelantikan ke 10 DPW PPRN pekan lalu, PPRN juga mengelar rapat evaluasi dan konsolidasi internal. Rapat ini dihadiri para pengurus DPP dan Ketua DPW PPRN seluruh Indonesia. Ditambahkan, pada kesempatan itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie turut hadir memberi wejangan.   (*/ari)