MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan kembali menyampaikan, tentang adanya program kebijakan Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Di antaranya diizinkannya siswa sekolah tingkat SD maupun SMP swasta pindah ke sekolah negeri.
“Kami pastikan sekali lagi, Pemko Medan mengizinkan siswa SD ataupun SMP swasta pindah ke negeri,” ungkap Kepala Disdik Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, Senin (8/5).
Namun, lanjut Putra, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk siswa yang akan pindah, yakni harus merupakan siswa dengan ekonomi tidak mampu. Ketidakmampuan itu harus dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan, dan surat keterangan dari sekolah asal (sekolah swasta) yang menyatakan, siswa bersangkutan tidak lagi mampu membayar kewajibannya di sekolah tersebut, karena masalah ekonomi.
“Sebab memang kebijakan ini dibuat untuk siswa yang bersekolah di swasta, namun di tengah perjalanan terjadi masalah ekonomi keluarga, sehingga orangtua atau wali tidak mampu lagi membayar kewajibannya di sekolah tersebut. Intinya, kebijakan ini bertujuan untuk menyelamatkan siswa dari putus sekolah, karena masalah ekonomi keluarga,” jelasnya.
Kedua, lanjutnya, sekolah negeri yang dituju harus memiliki kekosongan kursi.
“Kalau memang ada kekosongan kursi, tentu bisa ditampung. Biasanya memang ada kekosongan dari jalur afirmasi dan mutasi, yang biasanya di beberapa sekolah kuotanya tidak terpenuhi,” kata Putra.
Kemudian, menurut Putra, Disdik Kota Medan adalah pihak yang berhak untuk menentukan ke sekolah negeri mana siswa tersebut harus dipindahkan.
“Jadi bukan siswa tersebut yang menentukan ke sekolah (negeri) mana dia akan dipindahkan, tapi kami (yang menentukan). Biasanya, kami menentukan sesuai zonasi atau sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal siswa. Itu pun kembali lagi, kalau ada kuota kosong di sekolah tersebut,” pungkasnya. (map/saz)
Telkomsel memastikan kesiapan konektivitas digital melalui dukungan jaringan broadband berteknologi terkini 4G dan 5G pada forum internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang berlangsung mulai 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Telkomsel juga menjamin ketersediaan ragam produk, layanan, serta menghadirkan secara khusus Kartu Prabayar Tourist Edisi KTT ke-42 ASEAN 2023 dengan kuota hingga 100 GB.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mengambil peran terdepan sebagai digital connectivity enabler, Telkomsel telah memastikan kesiapan konektivitas digital dengan dukungan jaringan broadband berteknologi terkini 4G dan 5G yang optimal serta menjamin ketersediaan ragam produk dan layanan digitalnya menjelang pelaksanaan forum internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang akan berlangsung pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Dengan kapabilitas teknologi serta ekosistem digital yang dimiliki, Telkomsel mendukung kenyamanan akses komunikasi bagi Indonesia dan delegasi negara-negara Asia Tenggara dalam melanjutkan serta memperkuat relevansi ASEAN guna merespon tantangan kawasan maupun global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang membuka lebih banyak peluang kemakmuran bagi tiap negara yang tergabung dalam ASEAN.
Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan,“Dengan turut mendukung komitmen bersama di Kawasan ASEAN dalam mencarikan solusi untuk pemulihan dan kebangkitan tiap negara anggota pasca pandemi, KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 di Indonesia menjadi momentum penting bagi bangsa kita untuk dapat terus memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan, terutama pada sektor industri digital. Dengan memastikan kelancaran komunikasi dengan jaringan broadband berteknologi terkini yang optimal serta menjamin ketersediaan ragam produk dan layanan digital kami, Telkomsel berkomitmen untuk hadir terdepan berkontribusi mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian forum internasional KTT ASEAN 2023 tersebut.”
Telkomsel sendiri telah melakukan optimalisasi kapasitas dan kualitas konektivitas di 16 area sekitar Kawasan Labuan Bajo yang mencakup area bandara, sejumlah penginapan, media center, lokasi acara utama di Hotel Meruorah, serta 5 titik di jalur utama sepanjang Labuan Bajo dan Golo Mori. Para tamu negara, delegasi, dan panitia dapat menikmati kapasitas serta kualitas optimal jaringan broadband terkini yang didukung oleh 358 BTS 4G/LTE Telkomsel di seluruh Kabupaten Manggarai Barat.
Peningkatan cakupan jaringan di Kawasan ITDC Golo Mori dan sekitarnya juga telah dilakukan Telkomsel dengan mengoperasikan 10 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) dan 24 unit BTS tambahan yang mana 6 unit BTS di antaranya adalah BTS 5G. Untuk sejumlah pertemuan yang akan berlangsung di atas kapal phinisi, termasuk KM Sinabung yang akan dijadikan penginapan sementara awak media asing, optimalisasi jaringan juga dilakukan di seluruh BTS di sepanjang jalur laut antara Labuan Bajo dan Pulau Rinca. Selain itu, instalasi Telkomsel Orbit pun telah dilakukan di dalam kapal dan tambahan COMBAT disiagakan di Pulau Rinca.
Guna menunjang pengalaman digital para perwakilan delegasi KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Telkomsel menjamin ketersediaan ragam produk dan layanan digital unggulan. Telkomsel juga telah menyiapkan sejumlah Kartu Prabayar Tourist Edisi KTT ASEAN 2023 dengan kuota data hingga 100 GB yang akan didistribusikan kepada para tamu negara, delegasi, hingga panitia dari 11 negara anggota ASEAN. Di samping itu, 10 titik layanan Telkomsel juga telah digelar di Kawasan Bandara Komodo, sejumlah penginapan, media center, hingga GraPARI Marina yang berlokasi di dekat Hotel Meruorah sebagai venue acara utama, dan siap untuk melayani kebutuhan pembelian paket data dan isi ulang pulsa, pembelian Indihome Orbit, registrasi Kartu Prabayar Tourist dan IMEI perangkat mobile, penukaran Telkomsel Poin, aktivasi untuk layanan jaringan 5G, serta aktivasi layanan digital lifestyle Telkomsel, seperti MAXstream, Dunia Games, dan lain sebagainya.
Sebagai bagian dari Telkom Group, Telkomsel juga akan mendukung Kegiatan SMEs Hub yang digelar oleh Kementerian BUMN RI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai aktivitas pendukung KTT ke-42 ASEAN. Kegiatan yang akan digelar pada 9-13 Mei 2023 di Waterfront Marina, Labuan Bajo, ini memiliki komitmen yang sama dengan Telkomsel dalam mendorong pemulihan dan kebangkitan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, khususnya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jelang perhelatan KTT ke-42 ASEAN tersebut, Telkomsel, melalui inisiatif program corporate social responsibility Telkomsel Jaga Bumi, turut mendukung komitmen penanganan sampah plastik dengan mempromosikan implementasi waste management di tengah komunitas lokal Labuan Bajo. Telkomsel Jaga Bumi bersama mitra strategis Plustik akan melangsungkan kegiatan pembersihan sampah di Pantai Waecicu, Pantai Pede, dan Pantai Binongko pada tanggal 7-13 Mei 2023, serta memproduksi 1.000 mobile phone holder dari bahan daur ulang sampah berbahan plastik.
“Kami berharap dukungan Telkomsel dalam kelancaran forum internasional ini dapat memperkuat peran Indonesia sebagai penggerak yang terus membuka peluang strategis menuju masa depan Kawasan Asia Tenggara yang lebih baik, terutama dalam mendorong tiga pilar capaian utama KTT ASEAN 2023 yang mencakup pembahasan ASEAN Matters, penguatan Epicentrum of Growth, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP),” tutup Hendri.(rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masra Chairani Dalimunthe, selaku Pemilik Ruko di Jalan Juanda Medan Nomor 55 B-C Medan sekaligus pemilik Dalitan Coffee melalui kuasa hukumnya, melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/5).
Dalam surat itu, tertulis meminta Presiden RI beserta jajarannya agar dapat memberikan arahan dan bimbingannya kepada Walik Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution SE, MM dapat melakukan evaluasi dan penundaan pembangunan Underpass yang akan dibangun dari Jalan Juanda Medan atau setelah Jembatan Sungai Deli Medan menuju dan melintasi Jalan Brigjend Katamso Medan dan Jalan SM Raja, Medan.
Surat permohonan itu, juga disampaikan langsung kepada menantu Presiden Jokowi itu. Kiranya proses pembangunan Underpass di Jalan Juanda Medan tersebut dapat dievaluasi dan ditunda, dengan alasan-alasan.
“Bahwa pada prinsipnya, kami mengakui dan mengapresiasi atas keberhasilan program perubahan penggunaan jalan, menjadi satu arus di Kota Medan. Yang telah dilakukan oleh Bapak Walikota Medan pada beberapa ruas jalan yang telah secara efektif sangat membantu dalam mengurangi kemacetan dan bahkan telah menghidupkan perekonomian warga,” sebut kuasa hukum pemilik ruko, Penasehat Hukumnya H. Refman Basri, dalam keterangan tertulis, Senin (8/5).
Refman mengungkapkan hal ini jelas dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kota Medan, sebagai pengguna jalan yang benar-benar merasakan manfaatnya. Pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota Medan beserta jajarannya atas program kebijakan tersebut sehingga kondisi kiri dan kanan bisa berkembang.
Dalam surat tersebut, menyebutkan bahwa pada akhir-akhir ini petugas dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, diketahui telah melakukan penggarisan awal atas ruas jalan didepan ruko Jalan Juanda No. 55 B-C Medan.
Kemudian, memasang paku besi sebagai tanda areal yang akan dilakukan pelebaran pelepasan dan dari petugas tersebut. Juga pihaknya mengetahui informasi adanya rencana pembangunan Underpass yang dimulai dari titik Jalan Juanda Medan setelah Jembatan Sungai Deli Medan menuju Jalan Sisingamangaraja Medan dan melewati Jalan Brigjend Katamso Medan.
Hal ini, tentu akan berpengaruh kepada kondisi Jalan Juanda Medan yang selama ini dipergunakan oleh seluruh pemilik bangunan ruko sebagai tempat untuk mencari nafkah dalam menghidupi keluarganya serta telah membuka lapangan kerja.
“Untuk itu, dengan segala kerendahan hati Kami memohon agar proses Pengukuran Bersama yang rencananya akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan dapat ditunda pelaksanaannya,” ucap Refman.
“Bahwa oleh karena itu dengan segala hormat Kami memohon kepada Bapak Ir Joko Widodo selaku Presiden R.I dan jajarannya dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada Walikota Medan Bapak M. Bobby Afif Nasution SE,MM untuk melakukan evaluasi pembangunan Underpass tersebut. Menggantikannya dengan program kebijakan Penerapan Jalan Satu Arah yang sudah pasti tidak mengeluarkan dana cukup besar serta tidak berdampak yang akan merugikan kepada pemilik dan pengguna Toko disekitar Jalan Juanda Medan sebagaimana telah diterapkan pada berbagai ruas jalan di Kota Medan yang benar-benar terasa manfaatnya,” jelasnya.
Bahwa berdasarkan informasi yang, pihaknya peroleh diketahui bahwa dibawah sepanjang Jalan Juanda Medan yang akan dibangun Underpass tersebut juga telah ada bangunan terowongan parit Medan, Urban Development Project (MUDP) dengan sumber pembiayaan berasal dari bantuan Bank Dunia.
Sehingga apabila dibangun Underpass di Jalan Juanda Medan tentunya akan mengganggu keberadaan terowongan parit MUDP tersebut, yang telah berjalan dan berfungsi dengan baik sejak dibangun sampai dengan saat sekarang ini.
“Bahwa dengan segala kerendahan hati Kami memohon agar dilakukan pembatalan pembangunan Underpass yang direncanakan oleh Bapak Walikota Medan karena pembangunan Underpass tersebut, akan mematikan kegiatan usaha pemilik toko yang berada disepanjang kiri dan kanan Jalan Juanda Medan yang sebagian besar merupakan UMKM dan berakibat akan hilangnya pekerjaan dan pendapatan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup anak dan istrinya serta orang tua pada kedua sisi Jalan Juanda Medan tersebut,” ucap Refman.
Refman menjelaskan bahwa penerapan Jalan satu jalur pada Jalan Juanda Medan, akan lebih efektif dan tidak mengeluarkan dana, yang cukup besar dan sama sekali tidak berdampak yang tidak baik kepada pemilik ruko sepanjang kiri dan kanan Jalan Juanda Medan.
“Akhir kata Kami ucapkan terima kasih dan besar harapan Kami Bapak Ir. Joko Widodo Selaku Presiden RI dan jajarannya berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada Bapak Walikota Medan, untuk dapat melakukan evaluasi dan penundaan membangun Underpass di Jalan Juanda Medan tersebut dan Kami sebagai manusia biasa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI dan jajarannya yang telah lancang dalam menyampaikan permohonan ini dengan tujuan semoga Bapak Presiden RI dan Jajarannya menerima jeritan hati yang paling dalam dari Klien Kami,” kata Refman.(gus)
Ridzki Kramadibrata, anggota Dewan Komisaris Grab.(ist/SUMUT POS)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Grab Indonesia mengumumkan pengangkatan Ridzki Kramadibrata sebagai anggota Dewan Komisaris, yang secara resmi akan dijabat pada 1 Juli 2023. Hal itu, diungkapkan oleh Country Managing Director, Grab Indonesia, Neneng Goenadi.
“Ridzki bergabung dengan Grab di Januari 2016 dan mengembangkan wilayah operasional Grab Indonesia ke 100 kota. Pertumbuhan pesat tersebut terus berlanjut dan saat ini, Grab sebagai superapp terkemuka melayani konsumen di lebih dari 250 kota di seluruh Indonesia,” sebut Neneng dalam keterangan tertulis, Senin (8/5).
Saat pandemi, COVID-19 melanda, Ridzki memimpin program kemanusiaan Grab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan vaksin kepada kelompok masyarakat rentan.
“Dalam jabatan barunya sebagai anggota Dewan Komisaris, Ridzki akan memberikan advis terkait kebijakan bisnis dan tata kelola Grab Indonesia,” tutur Neneng.
Grab merupakan aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara, yang beroperasi di seluruh sektor layanan pengantaran, mobilitas, dan keuangan digital. Melayani lebih dari 500 kota di delapan negara di Asia Tenggara – Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Grab membantu jutaan orang setiap harinya untuk memesan makanan atau barang kebutuhan harian, mengirim paket, memesan tumpangan atau taksi, melakukan pembayaran untuk pembelian online atau mengakses layanan seperti pinjaman dan asuransi, semuanya melalui satu aplikasi.
Grab didirikan pada 2012 dengan misi memajukan Asia Tenggara dengan menghadirkan pemberdayaan ekonomi bagi semua orang, dan berusaha untuk menjalani misi triple bottom line: untuk secara bersamaan memberikan kinerja keuangan yang berkelanjutan, serta menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif di Asia Tenggara.(gus)
TINJAU: Rektor Unimed Prof Syamsul Gultom saat meninjau langsung pelaksanaan UTBK-SNBT 2023 di Kampus Unimed.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ujian Tulis Berbasis Komputer, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2023 di Universitas Negeri Medan (Unimed) diikuti 15.907 peserta. Namun, peminat yang memilih Unimed pada jalur ini, secara nasional mencapai 21.847 peserta.
Hal itu disampaikan Rektor Unimed, Prof Syamsul Gultom di sela peninjauan langsung pelaksanaan UTBK-SNBT di Kampus Unimed, Senin (8/5) pagi.
“Kuota jalur SNBT di Unimed pada 2023 ini adalah 50 persen dari jumlah kuota Unimed 8.502 calon mahasiswa baru, yakni 4.525 orang, yang tersebar di 53 program studi (prodi) S1 dan D3,” ungkap Syamsul.
Pelaksanaan UTBK-SNBT berlangsung 2 gelombang, yakni 8-14 Mei, dan 22-28 Mei 2023. Tapi, Syamsul mengatakan, pelaksanaan ujian ini di Unimed, hanya berlangsung satu gelombang saja.
“Secara nasional pelaksanaan UTBK-SNBT ada 2 gelombang. Namun, Unimed melaksanakanya cukup 1 gelombang. Karena, kita banyak mitra PTS dan sekolah untuk lokasi ujiannya,” tuturnya.
Lokasi UTBK-SNBT yang dilaksanakan Unimed, tersebar di 15 lokasi, yakni Kampus Unimed, UMSU, UMA, Unpab, Universitas Potensi Utama, Universitas Dharmawangsa, dan MAN 1 Medan. Kemudian MAN 2 Medan, SMAN 7 Medan, SMKN 1 Percut Seituan, SMK Telkom Medan, SMK Al Fatah Medan, SMK Tritech Informatika, SMK Teladan, serta SMK Ar Rahman.
“Mekanisme pelaksanan penerimaan mahasiswa baru 2023, disebut dengan UTBK-SNBT. Peserta di Unimed yang mengikuti ujian, yakni para lulusan SMA angkatan 2021, 2022 dan 2023, SMA sederajat, serta paket C, maksimal usia 25 tahun,” beber Syamsul.
Dalam pelaksanaan UTBK-SNBT ini, melibatkan 1.003 petugas pengawas ujian. Dengan itu, Syamsul menjelaskan, segala persiapan dilakukan secara maksimal, dan profesional.
“Berjalan dengan lancar dan sudah disiapkan dalam rapat panitia nasional dan panitia di Unimed,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan, untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2023 di Unimed, punya kuota 20 persen dari total calon mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2023/2024.
“Peminat SNBP di Unimed sangat tinggi, mencapai 25.494 orang. Dan yang diambil (diterima) itu hanya 2.444 orang,” jelas Syamsul.
Syamsul juga menjelaskan, Unimed akan melakukan penerimaan calon mahasiswa baru Tahun Akademik 2023, melalui jalur Seleksi Mandiri dengan kuota 30 persen dari total calon mahasiswa baru pada Tahun Akademik 2023/2024. (gus/saz)
SOSIALISASI: Anggota DPRD Medan Fraksi NasDem, Habiburrahman Sinuraya, saat menggelar Sosialisasi Perda No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Sei Batu Gingging Pasar 10 No 18, Kelurahan PB Selayang 1, Kecamatan Medan Selayang, Minggu (7/5).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lingkungan yang bersih menjadi satu dari 5 program prioritas Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Untuk itu, seluruh warga Kota Medan diharapkan turut menjaga kebersihan.
Satu caranya, dengan membuang sampah pada waktu-waktu tertentu atau waktu yang telah ditentukan. Adapun waktu yang ditentukan tersebut, yakni mulai pukul 06.00 WIB hingga Pukul 10.00 WIB.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Medan Fraksi NasDem, Habiburrahman Sinuraya, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda No 6 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Sei Batu Gingging Pasar 10 No 18, Kelurahan PB Selayang 1, Kecamatan Medan Selayang, Minggu (7/5) sore.
“Silakan buang sampah antara jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Insya Allah kalau itu dilakukan, maka Medan akan bersih dari sampah,” ungkap Habib dalam kegiatan yang turut dihadiri Lurah PB Selayang 1 dan pihak Kecamatan Medan Selayang tersebut.
Menurut Habib, dengan dibuangnya sampah pada jam-jam dimaksud, maka sampah-sampah tidak akan menumpuk di TPS ataupun badan-badan jalan. Sebaliknya, bila sampah dibuang di luar jam-jam tersebut, maka sampah akan menumpuk dalam waktu yang cukup lama sehingga akan merusak estetika kota.
“Alhamdulillah, di Kelurahan PB Selayang 1 ini, setiap pagi diangkut sampahnya. Sementara yang kita tahu di kelurahan lain, banyak yang sampahnya tidak diangkut setiap hari,” tutur Anggota Komisi 1 tersebut.
Dia juga mengingatkan, di dalam Perda No 6 Tahun 2015 tersebut, ada sanksi denda apabila masyarakat membuang sampah sembarangan.
“Mari kita saling menjaga, supaya masalah persampahan ini selesai. Apalagi masalah kebersihan ini adalah satu dari 5 program prioritas Wali Kota Medan,” imbau Habib.
Pada kegiatan itu, Habib juga menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir, termasuk di Kota Medan, angka Covid-19 kembali mengalami kenaikan.
“Walaupun ini bukan lagi menjadi permasalahan yang besar, saya mengingatkan kepada bapak ibu yang belum vaksinasi ketiga atau booster untuk segera melakukan vaksinasi booster. Atau kepada masyarakat yang memang belum vaksin sama sekali, mari kita jalani vaksinasi sebagai ikhtiar kita dalam mencegah pendemi Covid-19,” pungkasnya.
(map/saz)
Foto: Foto: Dok Martabe
Ilustrasi kesetaraan dan keberagaman dalam lingkungan kerja PTAR.
BATANGTORU, SUMUTPOS – PT Agincourt Resources (PTAR) adalah salah satu perusahaan pertambangan yang memiliki persentase karyawan perempuan tertinggi di Indonesia. Hingga akhir tahun 2022, terdapat 733 perempuan, atau 21,65% dari total tenaga kerja yang bekerja di PTAR dan mitra kerja.
Sebanyak 65 perempuan, atau 25,69% dari karyawan perempuan, menduduki posisi manajemen. Di tingkat manajemen tertinggi, terdapat 2 orang perempuan diangkat sebagai komisaris dan direktur.
Hal tersebut dipaparkan Rahmat Lubis, General Manager Operations PTAR dalam acara PERAN SEPADAN (Perayaan KesetARaan – Serentak Berpacu dalam Kesetaraan dan Keberagaman), di Sports Hall Tor Sipalpal, area Tambang Emas Martabe, Kelurahan Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Kamis (4/5/2023).
Kepada ratusan karyawan PTAR dan kontraktor yang hadir dalam kegiatan, Rahmat menyampaikan, keberagaman menjadi dasar bagi perusahaan untuk tumbuh dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan melalui kinerja usaha yang aman, efisien, dan bertanggung jawab.
“Penciptaan nilai ini tidak hanya pada aspek ekonomi, namun juga lingkungan, sosial, dan tata kelola kenanekaragaman hayati,” terang Rahmat.
Lebih lanjut, Rahmat melanjutkan, tema ‘Our Growth is Made Real Through Diversity and Biodiversity’ yang diangkat dalam kegiatan, memiliki makna bahwa pertumbuhan karyawan maupun perusahaan akan semakin terwujud dengan adanya keberagaman dan juga terkoneksi kuat dengan keanekaragaman hayati sejalan dengan program PTAR.
Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini ini diisi dengan beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya workshop personal branding oleh Kamidia Radisti dan Edo Fernando, presenter TV dan praktisi komunikasi; GREAT talk bersama Rahmat Lubis, General Manager Operations PTAR, Sandra Makadada, Human Capital Senior Manager PTAR, dan Davina Veronica, aktris sekaligus penggiat lingkungan dan satwa; serta dimeriahkan oleh penampilan musik dari Citra Scholastika.
Foto: Dok Martabe GREAT talk bersama Rahmat Lubis, General Manager Operations PTAR; Sandra Makadada, Human Capital Senior Manager PTAR; dan Davina Veronica, aktris sekaligus penggiat lingkungan dan satwa.
Menurut Sandra Makadada, semangat emansipasi, kesetaraan, dan keberanian yang diperjuangkan oleh RA Kartini telah terwujud dalam lingkungan kerja PTAR. Namun, lanjutnya, semangat itu perlu terus dipupuk dan diinternalisasikan bersama nilai-nilai GREAT yang dimiliki PTAR.
Dirinya juga mengatakan, workshop personal branding yang dibawakan oleh para praktisi komunikasi sangat bermanfaat untuk pengembangan diri karyawan.
Menurutnya, dalam workshop ini para karyawan diajak untuk mengenali diri sendiri dan lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
“Ini satu rangkaian yang bagus. Karyawan diajak lebih mengenali dirinya untuk berkontribusi sesuai potensi yang dimiliki, kemudian dalam GREAT talk yang disampaikan oleh Davina Veronica, kita diajak menggunakan potensi itu untuk memberikan dampak positif bagi pelestarian lingkungan,” kata Sandra.
Sementara itu, Katarina Siburian Hardono, Corporate Communications Senior Manager PTAR menjelaskan, tingginya persentase karyawan perempuan di PTAR, tidak lantas mengorbankan standar kompetensi dari SDM yang diperlukan. Semuanya tetap melalui proses seleksi sesuai prosedur yang berlaku.
Selain menerapkan kebijakan keberagaman gender dalam proses rekrutmen, PTAR juga memiliki kebijakan 4 bulan cuti melahirkan dengan upah penuh bagi karyawan perempuan dan 2 minggu cuti dengan upah penuh bagi karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan. PTAR juga menerapkan Kebijakan Anti-Pelecehan, Kebijakan Laktasi, dan Kode Praktik tentang Mengelola Pembatasan Kerja Terkait Kehamilan.
“Kebijakan Anti-Pelecehan adalah upaya untuk menghilangkan tindakan diskriminasi, intimidasi, ancaman, dan pelecehan di tempat kerja. Setiap tahun, kami menyelengggarakan berbagai pelatihan terkait keberagaman dan kesetaraan gender bagi karyawan laki-laki dan perempuan sebagai wujud komitmen PTAR,” pungkas Katarina. (Rel)
SALURKAN: Kepala Kantor Pos Cabang Sidikalang, Muhammad Ali Imron, saat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat miskin ekstrem dan penyandang disabilitas, belum lama ini.Rudy Sitanggang/Sumut Pos.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ada sebanyak 28.000 masyarakat Kabupaten Dairi yang berstatus miskin ekstrem. Karena itu, secara berturut-turut selama 3 bulan masyarakat tersebut akan mendapat bantuan beras secara gratis. Yakni pada periode April-Juni 2023.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dairi, Charles Bantjin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari beberapa Kementerian, tapi bukan termasuk Kementerian Sosial (Kemensos).
“Setahu saya, pemberi bantuan dari kementerian, dan lainnya. Bantuan sudah disalurkan sejak April lalu. Bantuan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan Tahun Anggaran 2023 itu, telah disalurkan melalui Kantor Pos Cabang Sidikalang,” ungkap Charles.
Charles juga menyebutkan, adapun sasaran keluarga penerima manfaat (KPM), yakni masyarakat miskin ekstrem dan penyandang disabilitas. Menurutnya, hal ini sebagai upaya pemerintah mengcover masyarakat akibat dampak inflasi. Dengan jumlah penerima, 28 ribu kepala keluarga.
Sebelumnya, Kepala Kantor Pos Cabang Sidikalang, Muhammad Ali Imron mengatakan, beras yang mereka salurkan merupakan bantuan pemerintah yang diterima dari Bulog. Beras kemasan 10 kilogram tersebut, didistribusikan ke 8 Kantor Pos yang ada di Kabupaten Dairi, untuk selanjutnya bantuan gratis itu diserahkan kepada masyarakat. (rud/saz)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemkab Humbanghasundutan (Humbahas), kembali menerima penghargaan atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriks Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut). Dengan raihan ini, Pemkab Humbahas telah meraih WTP sebanyak 7 kali berturut.
Penerimaan WTP ini langsung diterima Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Jumat (5/5) lalu di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumut. Pada kesempatan itu, dia mengatakan, Pemkab Humbahas sudah 7 kali menerima penghargaan atas pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Penyerahannya langsung dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Bapak Eydu Oktain Panjaitan,” ungkap Dosmar.
Dosmar juga mengatakan, atas diraihnya penghargaan itu, Pemkab Humbahas ke depan akan terus konsisten melakukan perbaikan, dan penataan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Demi mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Jadi, kami berterima kasih atas pemberian opini WTP yang diberikan BPK RI ini, atas LKPD TA 2022, yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Menurutnya,laporan hasil pemeriksaan ini merupakan media atau bahan bagi Pemkab Humbahas dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Mulai perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban, serta atas seluruh aset kewajiban dan ekuitas Pemkab Humbahas. Yang sekaligus memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat.
“Dengan diperolehnya penghargaan atas pencapaian opini WTP selama 7 kali berturut ini, semoga dapat membawa kebaikan dan perbaikan bagi masyarakat Humbahas,” harap Dosmar.
Sementara itu, Ketua DPRD Humbahas, Ramses Lumbangaol menjelaskan, prestasi ini tidak terlepas dari bimbingan, dan arahan BPK RI Perwakilan Sumut kepada Pemkab Humbahas. Sehingga Pemkab Humbahas mendapatkan pencapaian opini WTP.
“Terima kasih juga kepada seluruh jajaran Pemkab Humbahas yang telah bekerja sama, dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan opini WTP ketujuh kalinya ini. Semoga prestasi ini dapat memacu lagi kinerja kita di Pemkab Humbahas, dan dapat mempertahankan prestasi ini ke tahun–tahun menddatang,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, mengucapkan selamat kepada Pemkab Humbahas yang telah berhasil menerima penghargaan atas pencapaian opini WTP atas LKPD TA 2022.
“Ini sudah ketujuh kalinya Pemkab Humbahas mendapatkan opini WTP, atas LKPD. Selamat buat Pemkab Humbahas,” ucapnya. (des/saz)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemko Binjai menggelar forum grup diskusi soal lahan Eks HGU PTPN 2, yang terletak di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, belum lama ini. Unsur Forkopimda Kota Binjai, pun ikut ambil bagian dalam diskusi tersebut.
Wali Kota Binjai, Amir Hamzah menyatakan, konflik lahan Eks HGU PTPN 2, menjadi satu konflik pertanahan yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak. Karena itu, hal ini menjadi perhatian khusus banyak pihak.
Amir juga mengatakan, konflik pertanahan ini telah menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar, baik bagi masyarakat, PTPN 2, maupun pemerintah daerah.
“Karena itu kita perlu secepatnya merumuskan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian sengketa ini,” ungkap Amir.
Amir menyatakan, Pemko Binjai bersama Forkopimda sudah berulangkali menggelar pertemuan, dengan menghadirkan para pihak yang berkepentingan. Namun, belum ada solusi yang mampu memenuhi harapan semua pihak. Karena itu, dia menekankan, satu hal yang harus dipahami, Pemko Binjai tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan dan distribusi lahan Eks HGU PTPN 2 tersebut.
“Namun kami berkepentingan agar masalah ini secepatnya dapat diselesaikan. Selain karena untuk kepastian hukum, hal ini juga berdampak terhadap kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Binjai, AKBP Hendrick Situmorang menegaskan, pihaknya sebagai aparat penegak hukum akan proaktif untuk mengejar sampai sejauh mana penanganan dari pihak PTPN dan BPN di wilayah Tunggurono.
“Mari sama-sama kita kawal biar tuntas. Supaya Binjai tetap kondusif dan bisa lebih maju lagi,” harapnya. (ted/saz)
