Home Blog Page 1545

Ikatan Keluarga Bayur Kota Medan-Sumut Menggelar Silahturahim Akbar dan Halalbihalal

Ketua Umum Ikatan Keluarga Bayur Kota Medan Sumatera Utara, H Ahmad Arif MM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dengan silaturrahim akan menguatkan tali persaudaraan dan kebersamaan di masyarakat. Apalagi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang merupakan daerah yang multi etnik, terdiri dari berbagai suku baik lokal, Nusantara hingga mancanegara.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang diwakili Sekretaris Dewan DPRD Sumut Zulkifli SIP pada acara Silaturrahim Akbar sekaligus Halalbihalal 1444 Hijriyah Ikatan Keluarga Bayur (IKB) Kota Medan-Sumut, di Aula T Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Minggu (23/7). Gubsu juga mengaku bersyukur, karena bisa berkumpul bersama masyarakat asal Sumatera Barat tersebut.

“Tentu kita tahu pribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kini kita ada di Sumut, negeri berbilang kaum. Terbagi tiga etnis yakni lokal, Nusantara dan mancanegara. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama,” ujar Gubsu dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Zulkifli.

Melalui acara yang mengambil tema ‘Dengan Silaturrahim Syawal, Kuatkan Persaudaraan di Perantauan’ itu, disampaikan Gubsu, menjadi tanda bahwa satu daerah akan mengalami kemajuan karena masyarakat dihuni berbagai etnik seperti Sumut. Karena dengan perbedaan tersebut, semua entitas akan bersaing, berkompetisi secara sehat. “Karena tentunya tidak ada yang mau tertinggal. Semuanya ingin maju, maka maju bersama-sama. Dan inilah kelebihan Sumatera Utara sebagai negeri berbilang kaum, sebagai negeri yang multi etnik,” ujarnya. Selain itu, Gubsu juga mengucapkan terima kasih sebesar besarnya atas dukungan Ikatan Keluarga Bayur untuk kemajuan Sumatera Utara.

Dalam pituah silahturahim dari Kampuang yang disampaikan Sekretaris Kabupaten Agam Drs H Edi Busti MSi, ia menyampaikan salam sembari mengucapkan minal aidzin walfaidzin mohon maaf lahir batin kepada seluruh anggota Ikatan Keluarga Bayur Kota Medan Sumatera Utara dari Bupati Agam Dr H Andri Warman MM yang berhalangan hadir di acara tersebut. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan silahturahim akbar yang dibarengi dengan halalbihalal Syawal 1444 H sehingga tali ukhuwah islamiyah walaupun di perantauan tidak terputus.

Ketua Umum Ikatan Keluarga besar Bayur Kota Medan Sumatera Utara, H Ahmad Arif MM yang juga menjabat Wakil Ketua Partai Demokrat Sumut mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang hadir terutama Sekkab Agam Drs H Edi Busti MSi, Konsul Malaysia serta para undangan yang tak tersebutkan namanya. Dalam sambutannya itu, Ahmad Arif mengulas sedikit akan sejarah lahirnya Ikatan keluarga besar Bayur Kota Medan Sumatera Utara.

Hadir dalam acara itu tokoh pendidikan dan tokoh Rang Bayur Yurisdanilwan SE Msi PhD dan Prof Dr Zainudin MPd. Hadir juga dari kampung Walinegari Bayur Hadi Fajrin SH dan Camat Tanjung Raya. Acara ditutup dengan tausiyah oleh Ustad H Sunaryo MA dan doa oleh H Syaiful Malay serta hiburan tari dan makan basamo. (rel/adz)

Bupati Hadiri Pentahbisan GBKP Runggun Sukarame

SAMBUT: Jemaat GBKP Runggun Sukarame, Klasis Kabanjahe-Sukarame, saat menyambut kehadiran Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Minggu (7/5).Solideo/Sumut Pos.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, didampingi beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Karo, menghadiri acara Pentahbisan Gedung GBKP Runggun Sukarame, Klasis Kabanjahe-Sukarame, Minggu (7/5).

Cory merasa bersyukur dan berterima kasih atas undangan, sehingga bisa ikut ambil bagian dalam acara ini.

“Saya atas nama pribadi dan Pemkab Karo, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tinginya kepada segenap jemaat dan panitia pembangunan, atas kerja keras dan perjuangan yang didasari oleh iman kepada Tuhan, sehingga pembangunan gedung gereja yang kita dambakan selama ini telah selesai,” ungkap Cory.

Cory pun berharap, melalui peristiwa pentahbisan gereja ini, dapat membangkitkan semangat pelayanan dan pengabdian para pengurus yang dilandasi oleh cinta yang tulus demi suka cita segenap umat manusia, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan.

“Selamat kepada kita semuanya, usaha dan karya kita menjadi persembahan yang harum mewangi kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi terang dan garam bagi sesama. Selalu menjadi berkat bagi segenap manusia. Dan semoga Tuhan selalu memberkati kita,” doanya.

Turut hadir mendampingi Bupati Karo, Kepala Dinas Kesehatan drg Irna Safrina Sembiring, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hesti Maria br Tarigan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Data Martina br Ginting, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Rehjorena br Purba, dan Camat Munthe Oberlin Sembiring, serta Anggota DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala. (deo/saz)

Telat, Peserta Dilarang Ikut UTBK

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mulai hari ini (8/5), 830 ribu peserta akan bertarung untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur seleksi nasional berbasis tes (SNBT) menggunakan ujian tertulis berbasis komputer (UTBK). Ujian akan dilaksanakan dalam dua gelombang, dengan masing-masing dua sesi tiap harinya.

Gelombang pertama dilaksanakan 8-14 Mei 2023. Sedangkan, gelombang kedua 22-28 Mei 2023. Kemudian, sesi pagi dimulai pada 06.45 WIB. Di mana, peserta mulai diizinkan masuk ruang ujian. Disusul latihan mengerjakan soal pada pukul 07.10 WIB. Sementara, ujian tes potensi skolastik (TPS) dilaksanakan 5 menit setelah latihan, yang langsung disusul tes literasi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan dan penalaran Matematika pada 08.45 WIB.

Kemudian, untuk sesi siang, peserta mulai masuk ruangan pukul 12.30 WIB. Sesi latihan pada pukul 12.55 WIB. Sementara, ujian TPS dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB.

Untuk wilayah Sumatera selain Lampung, sesi kedua dimulai agak mundur. Yakni 30 menit dari jadwal di atas. Sementara daerah dengan zona waktu WIT dan WITA, kecuali Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, disesuaikan dengan zona waktu masing-masing.

Terkait waktu pelaksanaan ini, Ketua Pelaksana Eksekutif Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Budi Prasetyo Widyobroto mewanti-wanti agar peserta datang tepat waktu. Sebab, keterlambatan dengan alasan apapun sejak waktu tes dimulai maka tidak akan ditolerir. Peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian. “Tidak ada kompromi. Usahakan ukur waktu ke lokasi UTBK, 20-30 menit sebelum mulai sudah di depan lokasi tes,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (7/5).

Selain itu, para peserta wajib membawa kartu tanda peserta ujian. Termasuk, fotocopy ijazah SMA/SMK/MA/sederajat yang sudah dilegalisasi atau Surat Keterangan sedang kelas XII dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan Pasfoto berwarna terbaru dan dibubuhi cap sekolah, kartu identitas asli. “Peserta dilarang mengenakan kaos oblong dan harus bersepatu,” katanya.

Peserta juga diingatkan untuk tak coba-coba main curang dalam mengerjakan soal UTBK nantinya. Baik itu dengan berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan metode komunikasi apapun. Bagi mereka yang dianggap mencurigakan, panitia akan melakukan penggeledahan. Jika ketahuan curang, peserta otomatis didiskualifikasi. “Kalau sifatnya pidana akan diserahkan ke pihak berwajib,” tegasnya.

Kemudian, bila kecurangan dilakukan dengan melibatkan mahasiswa perguruan tinggi dalam status perjokian maka yang bersangkutan akan diberi sanksi oleh PTN-nya. Sementara itu, disinggung soal kuota yang tersedia dalam SNBT, Budi mengaku saat ini pihak pelaporan perubahan kuota SNBT oleh PTN masih belum rampung. Sehingga besaran akan diupdate kembali nantinya.

Biasanya, kuota SNBT ini lebih besar ketimbang SNBP. Jika kuota SNBP maksimum 20 persen maka SNBT minimum 40 persen. Namun, bagi PTN Badan Hukum, kuota SNBT minimum 30 persen. (mia/jpg)

Kuota Haji Indonesia Tambah 8 Ribu

JAMAAH HAJI: Sejumlah jamaah haji saat di Bandara. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Indonesia mendapat tambahan kuota 8 ribu jamaah tahun ini.

SUMUTPOS.CO – Daftar panjang antrean keberangkatan ibadah haji Indonesia bisa sedikit dipangkas. Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota hingga 8 ribu untuk pelaksanaan haji tahun ini. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, kemarin (7/5). Dalam keterangan resminya, ia mengungkapkan, tambahan kuota ini sudah masuk dalam sistem e-Hajj, aplikasi pemvisaan Arab Saudi.

KENDATI demikian, pihaknya masih menunggu surat resmi dari pihak Saudi dan akan segera membahasnya dengan DPR. “Kita sedang menunggu surat resmi dari Arab Saudi. Kita juga akan segera membahasnya dengan DPR,” ujarnya.

Menag menegaskan, komunikasi intensif akan dilakukan pihaknya dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, untuk merespons tambahan kuota ini. Sebab, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan jamaah haji sejak adanya ketetapan kuota.

Pertama, rapat bersama Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya. Di mana, hasil kesepakatan dengan DPR itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan. Setelahnya, akan diterbitkan keputusan menteri agama tentang pedoman pelunasan haji bagi kuota tambahan.

Bersamaan itu, lanjutnya, Kementerian Agama (Kemenag) melakukan verifikasi data jamaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jamaah yang berhak melakukan pelunasan. Tahap ini dilanjutkan dengan masa pelunasan. “Beriringan dengan pelunasan, Kemenag akan melakukan pengurusan dokumen jamaah, mulai dari paspor, penyesuaian kontrak layanan dengan penyedia layanan di Saudi, agar visa jamaah kuota tambahan juga bisa diterbitkan,” jelasnya.

Selain itu, kontrak penerbangan juga akan disesuaikan seiring adanya kuota tambahan. Termasuk didalamnya pengaturan pembagian kloter dan jadwal penerbangan.

Diakui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, waktu yang tersedia memang cukup terbatas. Mengingat, calon jamaah haji kloter pertama sudah mulai terbang ke Saudi pada 24 Mei 2023. “Namun, kami akan bekerja keras agar kuota tambahan tersebut juga bisa terserap maksimal. Sehingga semakin banyak jamaah Indonesia yang bisa berangkat haji tahun ini,” ungkapnya.

Menurutnya, tambahan kuota ini juga diterima Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun lalu. Indonesia mendapat tambahan kuota sebesar 10 ribu jamaah. Akan tetapi, kuota tidak dapat dimanfaatkan lantaran tidak memungkinkan untuk ditindaklanjuti. Sebab, kepastian adanya tambahan kuota baru diinformasikan pada 21 Juni 2022 sementara batas akhir proses pemvisaan jamaah haji reguler 29 Juni 2022.

Selain itu, penerbangan terakhir (closing date) keberangkatan jamaah dari Tanah Air dilakukan pada 3 Juli 2022. “Meski tidak banyak, tahun ini masih ada waktu untuk persiapan. Kami akan coba maksimal agar kuota terserap optimal,” tegasnya.

Sebagai informasi, tahun ini, Indonesia mendapat 221 ribu kuota jamaah haji. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jamaah haji reguler dan 17.680 kuota jamaah haji khusus. Mereka pun telah sudah melakukan proses pelunasan sejak 11 April 2023. Namun, lantaran masih ada 14.356 jamaah yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H maka proses pelunasan diperpanjang hingga 12 Mei 2023.

Lalu, pada masa perpanjangan ini, siapa jamaah yang berhak melunasi? Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menjelaskan, mereka yang berhak melunasi ialah calon jamaah haji yang namanya tercantum dalam daftar jamaah berhak melunasi sejak 11 April 2023 namun belum melakukan pelunasan/konfirmasi pelunasan.

Selain itu, para jamaah haji reguler yang masuk dalam kategori cadangan juga diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan Bipih. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahkan menambah jumlah jamaah cadangan dari awalnya hanya 10 persen menjadi 15 persen dari kuota masing-masing provinsi.

Ada sejumlah kriteria untuk jamaah cadangan untuk bisa melakukan pelunasan. Yakni, berada pada urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SISKOHAT. Lalu, berstatus cicil aktif, belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun lalu, dan telah berusia paling rendah 18 tahun pada 24 Mei 2023 atau sudah menikah.

“Yang tidak memenuhi kriteria ini, berarti belum berhak melakukan pelunasan haji 1444 H,” ungkapnya. Saiful juga mengimbau agar calon jamaah tidak tergiur tawaran-tawaran dari pihak-pihak yang menjanjikan keberangkatan. Apalagi, dengan meminta biaya pelunasan dengan dalih mereka yang akan membayarkan ke bank.

Selain itu, dia juga menegaskan, bahwa pembayaran setoran lunas Bipih dilakukan pada bank penerima setoran (BPS) Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti.

Kemudian, bagi jamaah haji lunas tunda tahun 2020 dan 2022 yang tidak mengambil dana pelunasannya, maka tak harus melakukan penyetoran. Mereka hanya melakukan konfirmasi pelunasan di BPS Bipih tanpa melakukan pembayaran.

Kabar mengenai tambahan kuota ini pun disambut positif oleh Anggota Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI ini menyampaikan rasa terima kasihnya pada Pemerintah Saudi. Menurutnya, tambahan kuota haji ini sangat diharapkan masyarakat dan pemerintah. Adanya tambahan kuota ini tentunya akan sedikit mengurai panjangnya antrian ibadah Haji di Tanah Air. “Yang penting bahwa tambahan kuota ini tidak boleh disia-siakan, harus diproses dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Dia mengamini bila pertemuan antara DPR dan pemerintah harus segera dilakukan. Sebab, BPIH untuk 221 ribu jamaah sudah diputuskan sebelumnya. Bahkan, proses pelunasan pun tengah berlangsung.

Belum lagi perihal penggunaan dana nilai manfaat haji. Di mana, limit tahun ini sudah terpakai seluruhnya. Sehingga, tidak memungkinkan untuk digunakan lagi guna membiayai mereka yang masuk dalam 8 ribu kuota tambahan.

Tahun ini, diakuinya, ada kondisi khusus dalam penggunaan dana nilai manfaat haji. Dana juga digunakan untuk menutup gap bagi calon jamaah haji lunas tunda tahun 2020 dan 2022. Padahal, besaran biaya haji di tahun ini jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga, kemungkinan besar penggunaan dana nilai manfaat haji untuk jamaah yang masuk kuota tambahan tak bisa dilakukan. “Kalau tambah lagi, dibiayai dengan subsidi maka habis dana nilai manfaat haji. Padahal, itu ada hak dari calon jamaah haji lainnya juga nanti,” tuturnya.

Sebetulnya, kata dia, kemungkinan adanya kuota tambahan ini pernah disinggung dalam rapat panja. Sejumlah skenario pun sempat dirundingkan untuk merespon adanya tambahan kuota inin. Salah satunya, kuota diberikan pada jamaah berkemampuan. Artinya, tanpa diberikan subsidi dari dana nilai manfaat haji.

Kendati demikian, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengaku keputusan tersebut belum final. Pihaknya dan pemerintah akan kembali menggelar rapat untuk mencari solusi terbaik. “Seperti apa hasilnya kita lihat nanti. Yang jelas, kuota harus dimanfaatkan agar tidak seperti tahun lalu,” katanya.

Tahun lalu, 10 ribu kuota tambahan memang tak jadi dimanfaatkan lantaran pengumuman tambahan kuota yang sangat mepet. Kemudian, dana nilai manfaat haji pun telah digunakan sepenuhnya. Namun, dia menyadari, bahwa banyak masyarakat yang tetap berkeinginan berangkat meski tanpa subsidi. Sehingga, peluang untuk tetap memanfaatkan kuota tambahan sejatinya masih bisa dilakukan. (mia/jpg)

Jokowi Tidak Ingin ASEAN Jadi Proksi Siapa pun

PRESIDEN TIBA: Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Internasional Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (7/5).

LABUAN BAJO, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo berbicara mengenai tantangan ke depan dalam menavigasi ASEAN di antara kekuatan-kekuatan besar. Presiden Jokowi menegaskan, ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi negara atau pihak mana pun.

“Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Bandara Internasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Minggu (7/5).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menginginkan ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun. Dengan demikian, setiap masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan dialog, termasuk dalam isu Myanmar yang juga akan menjadi salah satu poin pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-42 ini. “Iya, secara khusus akan dibahas. Tapi, acuan kita tetap untuk Myanmar, acuan kita tetap ‘5 Point of Consensus’, itu tetap menjadi acuan, tetapi harus dengan dialog, menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi,” tegasnya.

Presiden Jokowi pun berharap agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan. Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Presiden Jokowi terkait isu Myanmar, mulai dari penghentian kekerasan hingga mendorong peran aktif dari Myanmar dalam dialog-dialog.

“Pertama, kekerasan harus dihentikan, segera dihentikan. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus sampai ke rakyat di Myanmar. Yang ketiga, dialog, ini yang penting, yang ingin kita yang aktif tidak hanya di sini, tetapi juga di Myanmar sendiri juga harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang ingin kita lakukan,” tandasnya.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu (7/5). Pesawat kepresidenan Indonesia-1 yang membawa keduanya mendarat di Bandara Komodo sekitar pukul 15.30 WITA.

Ketibaan Presiden dan Ibu Iriana disimulasikan sebagaimana penyambutan para pemimpin ASEAN yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang akan digelar pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden disambut jajar pasukan kehormatan dan tarian tradisional “Tiba Meka”.

Dalam penjelasannya kepada awak media selepas mengikuti simulasi penyambutan tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa KTT ke-42 ASEAN siap dilaksanakan. “Ya tinggal dua hari lagi, sudah siap, semuanya sudah siap,” ujar Presiden.

“Kemarin kita terakhir itu habis Lebaran sudah kita cek, semuanya sudah siap, artinya ini tinggal pelaksanaan,” tambahnya Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini seluruh jajaran pemerintah tengah berkonsentrasi pada penyelenggaraan KTT ASEAN. Selain itu, Presiden juga memandang baik keterlibatan aktif masyarakat Labuan Bajo dalam penyelenggaraan KTT ASEAN. “Saya kira semuanya terlibat karena memang baik dalam penyambutan, baik dalam penyiapan kulinernya, baik dalam penyiapan homestay-nya, semuanya, hotelnya, semuanya terlibat kan ya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa penyelenggaraan ajang KTT ASEAN di Labuan Bajo merupakan kesempatan baik untuk mempromosikan destinasi wisata tersebut ke dunia internasional. “Ini adalah momentum yang sangat baik kita adakan KTT ASEAN di Labuan Bajo itu untuk marketing Labuan Bajo supaya semua dunia tahu di Indonesia ada yang namanya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur,” tandasnya.

Turut menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana di Bandara Internasional Komodo yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat. (jpc)

DPRD Sumut Minta Tol Siantar-Prapat Segera Dituntaskan, Ruas Tebingtinggi-Indrapura Rampung 100%

TINJAU: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting bersama Komisi D DPRD Sumut meninjau pengerjaan Jalan Tol Siantar-Prapat, Jumat (5/5) lalu.markus/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara meminta PT Hutama Marga Waskita selaku perusahaan pengembangan Jalan Tol Lintas Sumatera, untuk segera merampungkan pelaksanaan proyek Jalan Tol Trans Sumatera ruas Siantar-Prapat. Diharapkan, dengan segera rampungnya jalan tol ruas Siantar-Prapat maka geliat ekonomi di Sumatera Utara, khususnya dari sektor pariwisata dapat meningkat dengan cepat.

“Kita mendorong agar jalan tol Siantar-Prapat ini dapat segera selesai. Jadi perekonomian di kawasan tersebut dapat meningkat pesat. Terutama dari sektor pariwisata, karena selesainya jalan tol menuju prapat akan mempermudah akses wisatawan menuju Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia,” kata Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (7/5).

Dikatakan Baskami, masyarakat Sumatera Utara telah menunggu lama agar Jalan Tol Trans Sumatera mencakup ruas tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat dapat segera digunakan. “Sebab jalan ini nantinya yang akan menghubungkan masyarakat. Kemudian, perniagaan di sana juga akan merangsang pertumbuhan industri di Indonesia khususnya, khususnya industri pariwisata di Sumut,” ujarnya.

Untuk mempertegas hal itu, Baskami pun telah melakukan kunjungan kerja bersama Komisi D DPRD Sumut ke jalan Tol Sinaksak-Dolok Merawan pada Jumat (5/5) lalu. Dalam kunjungan tersebut, hadir Pimpinan Proyek PT Hutama Marga Waskita, Eka Haitami, Ketua Komisi D Benny Harianto Sihotang, beserta anggota Komisi D DPRD Sumut lainnya.

Seperti diketahui, dalam kunjungan tersebut, Pimpinan Proyek PT Hutama Marga Waskita, Eka Haitami menerangkan, Jalan Tol Trans Sumatera, termasuk ruas tol Siantar Parapat masih terus dilakukan pengerjaannya hingga saat ini. “Untuk progres konstruksi, per April 2023, tol ruas Tebingtinggi-Indrapura sudah rampung 100 persen. Sementara untuk seksi 2, yakni ruas Indrapura-Kualatanjung telah rampung 87 persen,” terangnya.

Kemudian, lanjut Haitami, untuk Seksi 3, yakni tol ruas Tebingtinggi-Serbelawan telah rampung 79 persen dan Seksi 4, yakni tol ruas Serbelawan-Pematang Siantar telah rampung 63,71 persen. Haitami juga menjelaskan, untuk seksi 5, yaitu tol ruas Siantar-Seribu Dolok dan Seribu Dolok hingga Prapat sepanjang 50 kilometer telah selesai tahap perencanaan. “Untuk dua seksi tersebut, memakai dukungan pemerintah, yaitu government support dengan skema Viability gap fund (VGF),” pungkasnya. (map)

1.440 Orang Diselamatkan dari TPPO Online Scams di Manila, 154 WNI Belum Diserahkan ke KBRI

DIDATA: Sejumlah orang yang dipekerjakan paksa untuk industri penipuan berbasis online didata oleh Polisi Filipina.dewi/sumut pos.

SUMUTPOS.CO – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bidang online scams jadi perhatian besar di kawasan ASEAN. Usai Kamboja, kasus TPPO yang dipekerjakan paksa untuk industri penipuan berbasis online juga terjadi di Filipina. Hingga kemarin (7/5), 1.440 orang telah berhasil diselamatkan oleh kepolisian Filipina bersama pihak-pihak terkait.

Para korban tersebut diselamatkan dalam penggerebekan yang dilakukan di Colorful and Leap Group Company yang berlokasi di Clark Sun Valley Hub di Mabalacat, Pampangan, Filipina, pada Kamis (4/5) malam. Mereka diketahui berasal dari sejumlah negara. Yakni, Hong Kong, Indonesia, Tiongkok, Vietnam, Nepal, Malaysia, Thailand, Taiwan, Myanmar, dan Filipina.

Dari jumlah tersebut, terdapat 154 orang diketahui merupakan warga negara Indonesia (WNI) Menurut Sekretaris Kedua Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti, jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah mengingat proses identifikasi masih terus berlangsung. “Bisa jadi, karena sekarang polisi sedang identifikasi satu per satu dari total 1.440 karyawan perusahaan tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (7/5).

Karenanya, lanjut dia, para WNI korban TPPO online scams ini masih belum diserahterimakan pada KBRI. Sehingga, proses repatriasi pun belum bisa dilaksanakan. Kendati demikian, dia memastikan, para WNI tersebut dalam kondisi baik.

Proses penggerebekan ini sendiri tak lepas dari peran KBRI Manila yang gerak cepat usai menerima laporan dari 3 WNI atas kondisi yang dialaminya. Melalui hotline KBRI, ketiganya bercerita soal perlakuan yang diterima selama bekerja. Diantaranya, usai mengajukan pengunduran diri, mereka justru ditempatkan di ruang isolasi. Kemudian, jika mengajukan resign, mereka akan dikenakan denda. Perusahaan menyebutnya untuk mengganti biaya yang mereka keluarkan saat mendatangkan pekerja tersebut, termasuk biaya hidup selama di Filipina.

Bukan hanya itu, mereka juga melaporkan jika ada kejanggalan mengenai gaji yang diterima. Pada bulan pertama, gaji diterima penuh. Namun, bulan berikutnya mulai banyak potongan ketika tidak mencapai target. “Selain itu, kalau tidak mencapai target, ada ancaman verbal bahwa mereka akan dijual ke perusahaan lain,” ungkapnya.

Selama di sana, lanjut dia, mereka masih diizinkan menggunakan handphone akan tetapi tak diberikan akses keluar dari kompleks perusahaan. Paspor pun dipegang oleh perusahaan dengan alasan pengurusan visa kerja.

Dari laporan tersebut, KBRI Manila mengendus adanya TPPO yang terjadi. Merespon hal ini, KBRI meneruskan laporan ke Departemen Luar Negeri Filipina dan aparat penegak hukum Filipina. Atas dasar laporan KBRI tersebut, aparat penegak hukum melakukan operasi penggerebekan. “Tidak hanya untuk menyelamatkan para pekerja namun juga untuk menyelidiki jaringan online scamming yang dioperasikan perusahaan tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut Nona menjelaskan, di Filipina memang tengah marak perusahaan judi online yang disebut Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sejak tahun 2016. Pemerintah Filipina pun memiliki daftar perusahaan POGO yang resmi. Namun belakangan, perusahaan-perusahaan ini diduga mengoperasikan anak-anak perusahaan yang aktivitasnya melakukan online scamming. “Kalau dilihat dari pengaduan-pengaduan yang diterima KBRI, mulai banyak kasus WNI yang terjebak di perusahaan online scamming ini terjadi sejak 2021,” paparnya.

Dalam operasinya, mereka diduga mendatangkan pekerja dari negara-negara lain. Secara umum, modus yang digunakan adalah menawarkan pekerjaan secara online via telegram dan facebook. Lalu, jikalau ada yang merespon tawaran tersebut, biasanya akan ada agen di Indonesia yang membantu mengurus paspor sampai keberangkatannya ke Filipina.

Karenanya, ia berharap ada perbaikan di pusat untuk bisa lebih ketat menyaring mereka yang akan pergi ke luar negeri. Mulai dari penerbitan paspor hingga saat WNI akan berangkat di loket imigrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbekal profiling usia dan daerah asal dari kasus-kasus yang sudah pernah dilaporkan oleh perwakilan RI di luar negeri. “Untuk kasus-kasus yang kami tangani selama ini, para WNI ini PMI non-prosedural karena masuk ke Filipina menggunakan fasilitas bebas visa walaupun sudah berencana akan bekerja,” jelasnya.

Dalam waktu yang bersamaan, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 WNI korban perdagangan manusia di online scams, keluar di wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar. Melalui kerja sama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy, para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand . Seluruh WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan sisanya, pada 6 Mei 2023.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun telah mengamini besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Terutama, yang korbannya adalah warga negara ASEAN.

Dalam 3 tahun terakhir saja, Pemerintah Indonesia telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scams. “Dari jumlah ini dapat dilihat besarnya magnitude dari perdagangan manusia di bidang online scams ini,” ujarnya.

Bahkan, dalam kasus di Kamboja, pemerintah berhasil menyelamatkan 1.138 WNI korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams ini. Retno seperti diketahui saat itu langsung terjun dan lakukan pembicaraan dengan berbagai otoritas di Kamboja terkait kasus yang terjadi.

Saat ini, Pemerintah Indonesia juga tengah memberikan perhatian besar dan terus berusaha memberikan pelindungan terhadap WNI yang mengalami kasus yang sama di Myawaddy, Myanmar. Sebagai gambaran, Myawaddy terletak cukup jauh dari Yangong. Sekitar 415 km dari kota terbesar di Myanmar tersebut. Kota tersebut juga berjarak 500 km dari Bangkok, 567 km dari Naypyidaw (Ibukota Myanmar), dan 11 km dari Mae Sot, perbatasan Myanmar-Thailand. “Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypydaw tidak memiliki kontrol secara penuh. Jadi teman-teman bisa membayangkan tantangan yang dihadapi,” ungkapnya.

Pemerintah pun terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas di Naypydaw, otoritas di Thailand, otoritas Lokal di Myawaddy, dan juga dengan organisasi-organisasi lain seperti IOM dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok untuk proses penyelamatan para korban. “Saya ingin memberikan highlight bahwa kasus online scams ini sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia, tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina,” jelasnya.

Maraknya korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scams semakin marak di Asia Tenggara ini, Indonesia sebagai ketua ASEAN akan berusaha untuk mengangkat isu ini dalam KTT ke-42 ASEAN nanti. Acara akan dilaksanakan pada 9 Mei 2023 di Labuan Bajo.

Selain itu, lanjut dia, sambil terus menangani masalah di hilir, ia pun menekankan pentingnya pembenahan masalah di hulu. Diseminasi mengenai praktek perdagangan manusia ini perlu terus dilakukan sampai ke tingkat daerah atau bahkan perlu dilakukan sampai ke tingkat desa. “Law enforcement, saya ingin ulangi law enforcement, harus betul-betul ditegakkan. Jika tidak dilakukan pembenahan di hulu, maka korban akan semakin banyak dari hari ke hari,” tegasnya.

Sementara Kadivhubinter Irjen Krishna Mukti belum merespon saat dihubungi terkait kasus TPPO dengan ratusan korban dari warga Indonesia. Sekaligus empat pelaku berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian lain, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa terdapat kasus TPPO juga di Myanmar. Petugas berhasil membebaskan 20 WNI, yang awalnya empat orang berhasil dibebaskan. Lalu pada Sabtu malam (6/5) kembali berhasil diselamatkan 16 WNI. “Kondisi semua WNI sehat, sekarang di KBRI Bangkok,” jelasnya.

Dia mengatakan, tim dari DIvhubinter dan Bareskrim terbang ke Bangkok untuk mendalami kasus tersebut.”Juga berkoordinasi untuk rencana pemulangan 20 WNI tersebut,” paparnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Dalam kasus tersebut, 20 WNI itu menjadi korban perdagangan orang dan dikirim ke Myawaddy, Myanmar. Daerah tersebut merupakan daerah konflik, yang terjadi kekerasan bersenjata antara pemberontak dengan pemerintah Myanmar. (mia/idr/jpg)

 

Burhanuddin Sitepu: Jika Ada Hak Masyarakat tak Terpenuhi, akan Saya Perjuangkan

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu foto bersama perwakilan peserta sosialisasi usai penyerahan bingkisan dan cenderamata.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu kembali menegaskan, pemerintah wajib memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di Kota Medan. Karena hal ini merupakan amanat UUD 1945 Pasal 34, Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Karenanya, Burhanuddin mengaku siap memperjuangkan jika ada masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan haknya. “Ini komitmen saya sebagai wakil rakyat. Karena tanpa masyarakat, saya ini tidak ada apa-apanya,” kata Burhanuddin Sitepu ketika menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelarnya di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II Medan Selayang, Minggu (7/5/2023).

Menurut Burhanuddin, sangat banyak program bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Medan yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, seperti program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), bedah rumah, dan sebagainya. “Itu semua merupakan hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Dewi warga Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor, mengaku sudah enam tahun mengurus ke Dinas Sosial Kota Medan agar bisa menjadi peserta PKH, tapi hingga kini tak kunjung terealisasi. “Semua persyaratan sudah kami lampirkan ke Dinas Sosial, tapi sampai sekarang belum ada sama sekali, baik itu survei atau apapun ke rumah kami. Kami sangat membutuhkan bantuan itu. Apalagi kami sama sekali belum pernah merasakan bantuan apapun dari pemerintah. Padahal kami sudah berusaha untuk mendapatkan hak kami. Makanya kepada Pak Burhanuddin Sitepu, kami sangat berharap bisa dibantu agar mendapatkan hak kami,” ujarnya lirih.

Dia juga mengeluhkan kinerja kepala lingkungan yang dinilainya pilih kasih kepada masyarakat. “Kepling kami selalu pilih kasih dan pandang bulu. Umumnya orang terdekat Kepling yang mendapatkan bantuan. Semoga Bapak Burhanuddin Sitepu bisa menjadi penolong kami. Kami pun optimis bapak bisa memperjuangkan aspirasi kami ini,” pungkasnya.

Menyahuti aspirasi ini, Burhanuddin Sitepu mengaku merasa sedih, masih ada warga Medan yang belum merasakan bantuan dari pemerintah. “Saya merasa sedih mendengar apa yang disampaikan ibu Dewi tadi. Itu menjadi beban dan tanggung jawab bagi saya sebagai wakil rakyat,” tandasnya.

Koordinator PKH Kecamatan Medan Selayang, Ida Royani dalam kesempatan itu mewakili Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan, untuk bisa mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah, memang syarat utamanya adalah data warga tersebut harus masuk dalam DTKS. “Jika tidak masuk dalam DTKS, sampai kapanpun warga tersebut tidak akan mendapat bantuan apapun,” tegasnya.

Lantas, bagaimana caranya agar data warga bisa masuk DTKS? Ida Royani menjelaskan, warga tersebut bisa langsung berkoordinasi ke kantor kelurahan atau bisa juga melalui Kepling dengan membawa administrasi kependudukan KK dan KTP. “Di setiap kantor lurah ada operator dari Dinas Sosial. Temui operatornya, minta agar didaftarkan ke DTKS. Nanti, nama bapak/ibu akan diverifikasi, kemudian dibahas dalam musyawarah kelurahan, apakah bapak itu layak atau tidak mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Jika dianggap layak, lalu data tersebut dikirim ke pusat untuk dimasukkan ke dalam DTKS. “Setelah data masuk ke DTKS, tidak otomatis mendapatkan bantuan. Akan dilakukan cek and ricek dan validasi data kembali. Petugas akan turun ke lapangan untuk mengecek layak mendapatkan bantuan atau tidak. Jika ternyata warga tersebut dianggap tidak layak maka datanya akan dihapus,” tandasnya.

Sementara Sekretaris Camat Medan Selayang Endang Wastini, mengimbau masyarakat untuk tidak menjauhi atau memusuhi aparatur pemerintahan, baik Kepling, pegawai kelurahan, bahkan lurah sekalipun. Pasalnya, aparatur pemerintahan itu jugalah yang akan membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Saya imbau kepada masyarakat, janganlah menjauhkan diri dari Kepling atau aparatur kelurahan, dekati saja, agar setiap ada program dari pemerintah bapak ibu tidak ketinggalan informasi,” pungkasnya.

Selain Koordinator PKH Medan Selayang dan Sekcam Medan Selayang, hadir juga sebagai narasumber pada sosialisasi itu Kepala UPT Puskesmas Medan Selayang Sastra Tarigan, Staf Ahli DPRD Medan Arifin Siregar, Haris Ricardo Sipahutar, dan Ustad Deni Kurniawan. Sosialisasi ini juga dihadiri ratusan peserta terdiri dari elemen masyarakat seperti dari Pengurus BKPRMI Kota Medan, Satgas 08, Joko Tingkir, Sekar Mirah, Majelis Taklim Nurul Burhanuddin, Sahabat M Nuh, Jemaat Pendukung Masyarakat Simalingkar B, Satria Wibawa, Warga Kampung Aur Medan Maimun, warga Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Polonia, Medan Sunggal, dan lainnya. (adz)

Pengurus DPP Tegaskan, Yusuf Tambunan Tak Tercatat di Pengurus Demokrat Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus DPP Partai Demokrat asal Sumatera Utara, Hasbil Lubis menegaskan, Muhammad Yusuf Tambunan bukan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut. Penegasan itu disampaikan Hasbil Lubis dalam akun Twitternya @Hasbil_Lbs bercentrang biru pada 6 Mei 2023 pukul 23.12.

“Saya selaku pengurus DPP Partai Demokrat yang berasal dari Sumatera Utara ingin menyampaikan bahwa Muhammad Yusuf Tambunan bukan pengurus Dewan Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027,” demikian tulisnya.

Lebih lanjut, Hasbil mengingatkan, ke depan apapun yang beliau sampaikan ke publik bukan kebijakan dari DPD Partai Demokrat Sumut.
“Orang ini terindikasi selalu menyebarkan informasi Hoax dan ini sangat merugikan Partai Demokrat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima Kasih,” tulis Hasbil dalam akun Twitternya.

Dalam akun @Hasbil_Lbs juga menyertakan Surat Keputusan (SK) DPD Partai Demokrat Sumut yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat No. 51/SK/DPP.PD/DPD/IV/2023 tertanggal 27 April 2023, yang ditandatangi langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal, Teuku Riefky Harsya. Di SK tersebut, tidak ditemukan nama Muhammad Yusuf Tambunan selaku anggota Dewan Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumut periode 2022-2027.

Muhammad Yusuf Tambunan yang dikonfirmasi Sumut Pos.co mengaku belum tahu dirinya diberhentikan dari posisinya di Dewan Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara. “Sampai saat ini saya belum tahu dan belum ada menerima surat pemberhentian atau pemberitahuan kalau saya diberhentikan dari pengurus Partai Demokrat,” katanya.

Menurutnya, pengangkatan dan pemberhentian pengurus atau kader partai itu ada aturan mainnya, tidak bisa sembarangan. “Jadi tidak bisa sesuka-suka hati saya, semua ada aturannya. Saya belum tahu dan belum ada dimintai klarifikasi terkait apa kesalahan yang saya lakukan sehingga harus diberhentikan. Harusnya kan ada gak jawab saya, jika saya dinyatakan melanggar aturan,” tandasnya. (adz)

Mei 2023, MMKSI Hadirkan Beragam Program dan Pameran Menarik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pada Mei 2023, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyuguhkan berbagai program promo penjualan menarik untuk para konsumen yang ingin melakukan pembelian model Mitsubishi Motors di Indonesia.

Tak hanya itu, untuk mempermudah para konsumen dalam mengenal dan memantapkan pilihan pada model Mitsubishi Motors, MMKSI juga menghadirkan pameran ‘Mitsubishi Motors Auto Show’, Supermarket Exhibition, & Mall to mall, yang diselenggarakan di 25 kota Indonesia selama periode 1 Mei–4 Juni 2023.

Sepanjang Mei 2023 ini, MMKSI menghadirkan berbagai penawaran program penjualan. Yang terdiri dari berbagai kemudahan proses kepemilikan kendaraan, program pembiayaan yang menarik, dan masih banyak lagi.

Adapun detail penawaran yang diberikan oleh MMKSI pada Mei 2023 ini, yakni:

 

New Xpander Cross

 1.  Program Cashback hingga jutaan rupiah berlaku untuk semua varian (S&K berlaku)

2.  Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku):

a.  DP ringan mulai 10% (Tidak mengikat seluruh cabang), atau

b.  Bunga 0% sampai dengan tenor 2 tahun, atau

c.  Gratis Asuransi 1 tahun (Khusus cabang Duri, Padang Pekanbaru berlaku 2 tahun)

d.  Paket Smart Cash dengan bunga 0%, gratis asuransi (TLO) serta bebas biaya admin

e.  Paket Cicilan Pintar

3.  Gratis kaca film V-Kool untuk variantPremium CVT dan kaca film Konica Minolta untuk varian MT

4.  Gratis Paket SMART untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun (validasifakturMei 2023):

o   SMART Silver (untuk semua varian)

o   Biaya Jasa (Untuk semua varian)

o   Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil& Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

o   Chemical item: Engine flush

o   Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp 10.000.000/orang

o   Asuransi Kerusakan Ban selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp. 1.400.000 dan berlaku untuk 1 ban

 
New Xpander 1.  Cashback hingga jutaan rupiah berlaku untuk semua varian (validasi faktur Mei 2023)

2.  Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku):

§  DP ringanmulai 10% (Tidakmengikat Seluruh cabang), atau

§  Bunga 0% sampai dengan tenor 2 tahun, atau

§  Gratis Asuransi 1 tahun (Khusus cabang Duri, Padang, dan Pekanbaru berlaku 2 tahun)

§  Paket Smart Cash dengan bunga 0% gratis asuransi dan potongan biaya admin

§  Paket Cicilan Pintar

3.  Gratis kaca film Konica Minolta

4.  Gratis Paket SMART untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun (validasifakturMei 2022):

§  SMART Silver (untuk semua varian)

§  Biaya Jasa (Untuk semua varian)

§  Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil& Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

§  Chemical item: Engine flush

§  Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident) selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal hingga Rp 5.000.000/orang

§  Asuransi Kerusakan Ban selama 1 tahun, dengan nominal klaim maksimal Rp. 1.000.000 dan berlaku untuk 1 ban

 
New Pajero Sport 1.  Program Cashback hingga jutaan rupiah (S&K berlaku).

2.  Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku):

·         DP Ringan mulai 15% (12% khusus untuk Sumatera Utara)

·         Bunga 0%hingga 2 tahun

·         Paket Smart Cash dengan bunga 0% dan gratis asuransi serta potongan biaya admin, dan gratis asuransi All Riskhingga 1 tahun.

·         Paket Cicilan Pintar

3.Gratis Kaca Film V-Kool

4.Gratis Paket SMART SILVER untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun

·       Biaya Jasa (Untuk semua varian)

·       Suku cadang (sesuai dengan Service Manual Book)

·       Oli MMGO (sesuai dengan Service Manual Book)

·       Chemical item: diesel fuel system flush, engine flush

 
Outlander PHEV 1.  Pilihan program pembiayaan melalui PT Dipo Star Finance (S&K):

§  Bunga rendah mulai dari0% sampai dengan tenor 1 tahun, atau

§  Gratis asuransi 2 tahun

2.  Gratis Paket Free Maintenance untuk Perawatan/Servis Berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun (validasifakturMei 2023):

§  Biaya Jasa

§  Suku cadang, Mitsubishi Motors Genuine Oil& Brake Fluid (sesuai dengan Jadwal Service Booklet)

3.  Gratis kaca film V-Kool

4.  Gratis standard AC Home Charger beserta instalasinya

 
Triton 4×4 1.  Program penawarankhususDipo Star Finance dan leasing lainnya di area tertentu yang terdiridari:

·         DP rendahmulaidari 15% atau

·         Bunga 0% sampaidengan tenor 1 tahun

2.  Gratis ban MT untukvarian SC & DC HDX

3.  Gratis biayajasa dan sukucadang (sesuaidenganJadwal Service Booklet) hingga 40.000 km atau 2 tahununtuksemuavarian 4×4.
Triton 4×2 Program penawarankhususDipo Star Finance dan leasing lainnya di area tertentu yang terdiridari:

1.  DP rendahmulaidari 15% atau

2.  Bunga 0% sampaidengan tenor 1 tahun

 
L300 1.  Cashback, atau

2.  Program pilihan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance (S&K berlaku):

·      Paket Smart Cash dengan bunga 0% dan gratis asuransi sertapotongan biaya admin, atau

·      Bunga 0% sampai dengan tenor 1 tahun, atau

·      DP ringan mulai 10% (Tidakmengikat Seluruh cabang)

3.  Hadiah langsung LED TV (program tidak berlaku untuk area Jabodetabek, Banten dan Sumatera).

 

Pada Mei 2023, MMKSI juga berpartipasi dalam ‘Mitsubishi Motors Auto Show’, Supermarket Exhibition, & Mall to mall di 25 kota Indonesia.

Adapun Pameran Mitsubishi Motors di 25 kota, yakni:

No Scale Lokasi Tanggal
1 Mall to Mall Kediri Town Square 1 – 7 May 2023
2 Supermarket Exhibition Karawang Central Plaza 8 – 14 May 2023
3 Supermarket Exhibition Solo, The Park 8 – 14 May 2023
4 Supermarket Exhibition Denpasar, Level 21 8 – 14 May 2023
5 Mall to Mall Depok Mall 8 – 14 May 2023
6 Auto Show + Jakarta, Mall KelapaGading 3 11 – 14 May 2023
7 Auto Show Tangerang, Living World AlamSutera 11 – 14 May 2023
8 Auto Show Palembang Trade Center 11 – 14 May 2023
9 Auto Show Medan, Centre Point 11 – 14 May 2023
10 Supermarket Exhibition Living World Pekanbaru 15 – 21 May 2023
11 Supermarket Exhibition Malang, Mal Olympic Garden 15 – 21 May 2023
12 Supermarket Exhibition Banjarmasin, Duta Mall 15 – 21 May 2023
13 Supermarket Exhibition Trans Studio Mall Makassar 15 – 21 May 2023
14 Mall to Mall Grand Batam Mall 15 – 21 May 2023
15 Mall to Mall Purwokerto, Rita Supermall 15 – 21 May 2023
16 Auto Show Surabaya, Tunjungan Plaza 6 18 – 21 May 2023
17 Auto Show Bogor, AEON Sentul 18 – 21 May 2023
18 Auto Show Trans Studio Mall Bandung 18 – 21 May 2023
19 Supermarket Exhibition Mall of Serang 22 – 28 May 2023
20 Supermarket Exhibition Kudus Extention Mall 22 – 28 May 2023
21 Supermarket Exhibition Jambi, WTC Batang Hari 22 – 28 May 2023
22 Mall to Mall Bengkulu, Bencoolen Mall 22 – 28 May 2023
23 Auto Show Summarecon Mall Bekasi 25 – 28 May 2023
24 Auto Show Semarang, Ciputra Mall 25 – 28 May 2023
25 Supermarket Exhibition Lampung, Chandra Supermarket 29 May – 4 June 2023
26 IIMS Grand City Surabaya 31 May – 4 June 2023

 

Seluruh program yang dihadirkan memiliki syarat dan ketentuan. Bagi konsumen yang ingin mendapatkan penawaran penjualan maupun layanan purnajual, secara aman dapat menghubungi langsung dealer terdekat untuk selanjutnya mendapatkan informasi serta arahan lebih lanjut.

Informasi lokasi serta kontak dealer dapat diakses melalui website resmi MMKSI di https://www.mitsubishi-motors.co.id/cari-dealer maupun melalui mobile apps My Mitsubishi Motors ID. (rel/saz)

1...1,5441,5451,546...15,695Page 1,545 of 15,695