Home Blog Page 15455

Ketua Dewan Nilai Sudah Sesuai

Penggunaan Dana Pendahuluan

LANGKAT- Banyaknya gunjingan terkait penggunaan dana pendahuluan biaya perjalanan studi banding dan Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRD Kabupaten Langkat tahun 2011, membuat ketua DPRD Langkat, Rudi H Bangun, kembali angkat bicara.

Menurut Rudi, anggaran atau dana pendahulan tersebut, dinilai sudah memenuhi mekanisme. Karenanya, hal itu bukanlah persoalan. “Sesuai dengan agenda kerja yang telah tersusun di setiap tahunnya. Maka, biaya dipergunakan untuk Kunker maupun Bintek sudah sesuai mekanisme dan itu bukanlah sebuah persoalan,” kata Ketua DPRD Lang kat, Rudi H Bangun seusai mengikuti kegiatan di Kemenag Langkat, Kamis (5/5).

Lebih jauh dikatakan Rudi, seluruh anggaran telah tersusun di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APBD) TA 2011 yang akan disesuaikan, dan jika proses verifikasi di Pemprovsu selesai. Maka, pihaknya tidak akan khawatir dengan memakai dana pendahuluan yang ada di kas Pemkab Langkat tersebut.

“Mengingat agenda kerja yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan rakyat termasuk pengaplikasian seperti sosialisasi tentang partai politik (keparpolan). Maka, persoalan penggunaan dana pendahuluan itu tak perlu diributkan pihak manapun,”cetus Rudi.

Seperti diketahui, diduga anggaran atau dana rangkaian kegiatan dimaksud masih belum dapat digunakan oleh instansi mana pun sesuai peraturan yang berlaku. Tapi nyatanya, 50 anggota DPRD sudah mencairkan dana Rp1,4 miliar guna agenda tersebut. Bahkan, masing-masing anggota dewan disebut-sebut mendapat jatah anggaran Rp9 juta. Selain itu, legislator ini juga membawa sejumlah PNS dari sekretariat berjumlah 12 staf dengan anggaran Rp261 juta.

Bukan itu saja, puluhan wakil rakyat ini juga dimanjakan dengan anggaran kunjungan kerja yang jumlahnya tak kalah banyak, seperti kunker badan kehormatan dewan 10 personil sebesar Rp378 juta, kunker badan anggaran 30 legislator sebesar Rp567 juta serta kunker badan legislatif dan badan musyawarah masing-masing Rp378 juta.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Supono, ketika dikonfirmasi wartawan beberapa waktu sebelumnya terkait anggaran itu menjelaskan, biaya perjalanan Kunker dan Bintek merupakan anggaran pendahuluan dan sudah dibahas bersama pihak legislator.”Mereka  yang pergi studi banding dan kunker, menggunakan dana pendahuluan yang sudah dibahas sebelumnya,” kata Supono.(ndi)

Joy Harlim Pimpin PP Tanah Karo

KARO-  Musyawarah MPC PP Tanah Karo ke XI  yang digelar di Berastagi Cottage tanggal 4-5 Mei kemarin, memutuskan Drs Joy Harlim Sunuhaji memimpin dan memajukan MPC Pemuda Pancasila (PP) priode 2011-2014.

Dalam  musyawarah yang dihadiri 15 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PP se Tanah Karo ini, secara aklamasi Drs Joy Harlim Sinuhaji, dipercaya seluruh peserta utusan untuk mengembangkan dan memajukan organisasi yang  mengenakan loreng orange hitam ini di Tanah Karo.

Meski dalam sidang yang dibuka oleh ketua MPW PP Sumut, Anuar Shah ini sempat muncul nama Darma Ginting yang pada priode sebelumnya menjabat sebagai sekertaris MPC PP  Tanah Karo,  namun bebarapa waktu sebelum penjaringan nama calon, Darma Ginting dengan legowo menggundurkan diri dan mempercayakan pimpinan MPC PP Tanah Karo kepada Drs Joy Harlim Sinuhaji.

Dalam sambutannya, Joy Harlim Sinuhaji  bertekad akan menyumbangkan tenaga dan pikirannnya untuk  mengharumkan  PP Tanah Karo.
Joy Harlim yang kerap disapa dengan sebutan Nonink ini meminta, kepada seluruh pengurus anak cabang untuk secepatnya membenahi organisasi  baik secara “de jure maupun de facto” sehingga identitas PP  lebih  jelas dan berkibar sehingga dengan sendiri dapat membesarkan  organisasi.

Kebesaran ini sendiri menurutnya akan terwujud jika kepengurusan organisasi tertata dengan baik mulai dari MPC hingga ke tingkat ranting. Pembenahan ini akan diawali denga pembentukan ranting-ranting di seluruh desa yang ada di Tanah Karo.

“Selain kepengurusan yang jelas,  saya meminta kepada seluruh ketua PAC di Tanah Karo untuk secepatnya mengibarkan panji-panji PP sekaligus mendirikan plank agar masyarakat mengetahui keberadaan kita (PP),” ujar  Joe Harlim.

Selain itu Joy  yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Karo ini juga  meminta kepada seluruh  pengurus PP di tingkat cabang hingga ranting agar lebih pro aktif  dalam bidang pembangunan maupun kegiatan  social,  dan tidak hanya tinggal diam jika didaerah  masing-masing terjadi bencana alam, sehingga organisasi  tetap dekat dihati masyarakat Karo.

Sementara itu wakil ketua MPW PP Sumut Boyke Turangan, dalam sambutannya meminta agar seluruh pengurus dan anggota merapatkan barisan dan menyatukan persepsi  untuk memajukan organisasi  kedepannya dan mendukung sepenuhnya program-program dari ketua terpilih untuk kemajuan bersama. (*/wan)

Air PDAM Mati

083199553xxx
Kepada yang terhormat PDAM Tirtanadi, kami warga Jalan Halat sangat menderita karena masih pagi sudah terjadi mati air. Kami yang nggak bisa mandi dan berakibat aktifitas lainnya terganggu disebabkan air mati. Seperti sekolah, kerja ataupun aktifitas lainnya. Terimakasih.

Sedang Ada Perbaikan
Terimakasih masukannya, berdasarkan pemberitaan sebelumnya di seluruh media massa cetak terbitan Kota Medan. Kami ada mengumumkan, bahwa saat ini sedang ada pencucian reservoir di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Deli Tua, akibat pencucian tersebut tentunya sangat berdampak terhadap pendistribusian hingga Jumat 6 Mei 2011. Kami berupaya pada hari ini sudah normal kembali, tapi apbila belum normal, sebaiknya segera dilaporkan ke kantor cabang terdekat.

Zaman Karya Mendrofa
Humas PDAM Tirtanadi

Mahasiswa Medicom Ditemukan Tewas di Jurang

SIANTAR- Jenazah Lailan Nazly br Napitupulu (19) yang ditemukan warga di kawasan jurang di jalan umum Sipintu-pintu, Kecamatan Siborong-borong, Tapanuli Utara diboyong ke Instalasi Forensik RSUD Dr Djasamen Saragih pada Jumat (6/5) sekira pukul 15.00 WIB. Kehadiran jenazah ke instalasi forensik ini juga di ikuti dengan kedatangan keluarganya dari Kota Medan, Siantar dan Porsea.

Mahasiswi semester II kampus Medicom Kota Medan yang ngekos bersama kakaknya di kawasan Jalan Rela Medan terakhir kali berangkat dari rumah kos Kamis (7/4) pagi. Belum diketahui pasti apa sebab kepergian korban hingga tidak pulang, namun menurut kerabatnya yang ada di Instalasi Forensik sebelum meninggalkan rumah korban terlebih dahulu cek-cok dengan Kenny br Napitupulu, kakaknya.

“Yang saya tau dia pergi sejak tanggal 7 April lalu. Tidak diketahui kemana perginya dan sebelum pergi katanya sempat ribut dengan kakaknya,” kata seorang kerabat korban yang tidak menyebutkan namanya.
Berangkatnya mahasiswi asal Desa Parparea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa ini dari rumah kos tersebut ternyata untuk yang terakhir kalinya. Sebab setelah itu korban tidak diketahui kabar beritanya. Pihak keluarga juga sempat melakukan pencarian dan melaporkan masalah tersebut ke polisi, namun tetap di temukan.

Sabtu (28/4) malam seorang warga kawasan Sipintu pintu yang melintas di kawasan jalan umum kampungnya  secara mendadak mencium bau tak sedap. Lalu asal- usul bau bangkai tersebut dicari dan ditemukan jenazah wanita yang sudah menjadi kerangka. Bagian tubuh yang masih ada daging hanya dari  bagian paha sampai ujung kaki.

Temuan ini pun langsung meng gemparkan warga yang melanjutkannya ke petugas Polsek setempat. Oleh petugas keamanan jenazah di evakuasi di RSU Kota Tarutung dengan status Mrs X.  Rabu (4/5) keluarga korban yang mendapat informasi dari media massa pun langsung mengecek jenazah ke RSU Tarutung. Dari baju, pakaian lain dan sepatu yang ditemukan disekitar jenazah, di yakini mayat setengah kerangka tersebut adalah Lailan Nazly Napitupulu yang sudah tidak terlihat sejak 7 April .

Untuk lebih memastikan jenazah dan penyebab kematiannya, petugas kepolisian dan keluarga pun memboyongnya ke Instalasi Forensik RSUD Dr Djasamen Saragih pada Jumat (6/5) sekira pukul 15.00WIB. Begitu tiba di kamar mayat, petugas forensik langsung melakukan otopsi.(hez/smg)

hingga pukul 19.00WIB. jenazah akhirnya di boyong kembali ke kampung halamannya pada pukul 20.00WIB untuk persiapan pemakamannya pada Sabtu besok di kampungnya, desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Tobasa.
“Saya juga heran, pada tanggal 23 April lalu saya pulang kampung dan bertemu dengan keluarganya. Tapi mereka tidak ada cerita si lailan hilang. Ku lihat mereka biasa-biasa sajanya. Semalam kami baru dapat kabar makanya hari ini saya datang dari kediaman di Belawan dan ikut melihat jenazah kesini,” kata Inangtua korban br Nainggolan. Ditambahkannya, selama ini mereka mengenal korban berpacaran dengan marga Manurung.

“Memang ada kata orang itu pacarnya marga Manurung, setelah Lailan tak pulang, kabarnya si Manurung ini pun tidak pernah menanyakan kabar korban. Tapi saya tidak tahu lah, kakaknya yang tahu semua itu. Kami ini kan orangtua yang tinggalnya di Belawan. Tidak banyak yang kami tau. Sebenarnya kalau keluarga di Medan itu banyak, tapi tidak pernah dia datang kerumah keluarga selama hilang itu,” ungkapnya kemudian.

Sementara itu kakak kandung korban, Kenni br Napitupulu (23) yang juga satu kos dengan korban tidak mau memberikan komentar. “Kami kos di Jalan Rela, dia udah pergi sejak tanggal 7 Januari lalu. Sudahlah, saya tidak mau memberikan keterangan. No Comment!!!,” ungkap wanita alumni Unimed yang kabarnya sudah menjadi guru di Medan ini. Namun usai jenazah di otopsi, Kenni terlihat histeris di depan jenazah adiknya itu.

Kapolres Tapanuli Utara AKBP IKG Wijatmika, SIk saat dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim AKP Josua Tampubolon via ponsel pada Jumat (6/5) sore tak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan bahwa kasusnya sedang dalam penyelidikan. “Masih Lidik dan Menunggu hasil otopsinya. Udah ada dua orang saksi yang kita periksa, mereka adalah kakak kandung korban dan orangtuanya. Jadi semuanya masih dalam penyelidikan,” ungkap Tampubolon.(hez/smg)

Tertibkan Karaoke di Samping Masjid

081397334xxx
Di samping masjid ada karaoke, tolong Bapak Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Medan ditertibkan, kemudian mengapa Bapak beri izin di samping Masjid Al-Amin Jalan Setiabudi No 202 ada karoke dan lampunya remang-remanng jelas mengganggu orang ibadah, jangan sampai masyarakat turun menindak. Semoga bapak memahaminya.

Segera Kami Cek
Terimakasih informasinya, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan segera mengecek tempat yang dimaksud. Bila benar, kami akan berikan teguran kepada pemiliknya.

Selanjutnya, kami juga akan mengecek apakah izin hiburan terhadap pendirian tempat karaoke itu ada atau tidak. Bila ada, tentunya perlu di kroscek ulang izin pendiriannya. Karena dengan pertimbangan di sebelah rumah ibadah.

Arfan Harahap
Kepala Bidang Objek Daya Tarik Wisata Kota Medan

———

Tinjau Kembali Izinnya
Hal seperti itu tak boleh dibiarkan, khususnya tempat hiburan yang berada tepat bersebelahan dengan masjid.  Karena, didalam perda diatur tentang pendirian tempat hiburan itu harus berjarak sekitar 200 meter dari tempat ibadah dan fasilitas umum , selanjutnya  ada syarat lainnya persetujuan warga.

Bila diketahui ada izinnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan perlu dievaluasi. Sebab, izin pendirian karoake harus melalui studi kelayakan. Kemudian, izinnya juga harus dikaji ulang dan perlu dibenahi agar tak terjadi pelanggaran aturan yang ada.

Jumadi SE
Ketua Komisi C DPRD Medan

17 Rumah Rusak Dihantam Angin Kencang

BINJAI- Hujan deras bercampur angin kencang, Kamis (5/5) sekitar pukul 17.30 WIB membuat 17 unit di dua kelurahan rusak.
Kedua kelurahan itu adalah Kelurahan Paya Roba dan Limau Mugkur, Kecamatan Binjai Barat.

Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, kerusakan rumah warga cukup parah, dimana atap dari 17 unit rumah warga beterbangan seluruhnya. Bahkan, atap rumah milik Meli, yang masih baru dibangun juga ikut beterbangan.

Selamat (40), salah seorang warga yang terkena musibah mengatakan, saat hujan dan angin kencang, ia merasa takut akan kejadian hal-hal yang tak diinginkan.

“Waktu hujan deras, ditambah angin dan petir, saya sudah takut. Apalagi, atap rumah kami bunyi-bunyi seperti mau patah. Untuk itu, saya dan keluarga terus waspada akan ambruknya atap rumah itu. Untung saja, kami sempat menyelamatkan diri,” ujar Selamat dengan sedikit tegang.

Setelah kejadian ini, Wali Kota Binjai, HM Idaham SH MSi, tampak turun ke lapangan guna melihat musibah yang terjadi. Selain Wali Kota, Kapolres Binjai, AKBP Dra Rina Sari Ginting, juga turut mendampingi.

Kepada sejumlah wartawan, Idaham mengatakan, pihaknya akan membantu rumah warga yang terkena musibah.
“Kita akan bekerja sama dengan instansi terkait, guna memperbaiki rumah warga itu kembali,”ujar Idaham.

Idaham juga bersyukur atas tidak adanya korban jiwa dari musibah tersebut. Untuk memperbaiki rumah warga, akan dikerahkan tim seperti Tagana.
“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Sejauh ini, warga hanya korban harta dan benda,” ucap Idaham.

Pantawan wartawan koran ini di lokasi kejadian, selain rumah warga, satu unit lapangan badminton, juga tak luput dari terpaan hujan dan angin kencang tersebut. Bahkan, atap lapangan bad minton ini terbang sekitar 5 meter.
Usai kejadian, masyarakat setempat juga memadatai sejumlah titik tempat kejadian, guna menyaksikan secara langsung atas derasnya terpaan angin dan hujan yang melanda Kota Binjai.(dan)

Tertibkan Kafe Remang-remang

082168321xxx
Kepada Yth Bapak Pemkab Sergai, Polresta Tebing Tinggi agar dapat menertibkan kafe-kafe atau warung dugem di sekitaran Desa Paya Bagas Kecamatan TebingTinggi, Serdang Bedagai. Karena dinilai sudah meresahkan dan para wanita penghibur sudah berani turun ke arena jalan sekitar, sembari menebar pesona dengan memakai pakaian yang tidak pantas tolong di tertibkan atau masyarakat nanti yang bertindak. Terima kasih.

Kami Koordinasikan
Kami akan koordinasikan ke instansi terkait seperti pihak kecamatan setempat, Sat Pol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Sosial serta Bagian Hukum. Untuk dikaji terlebih dahulu.
Apabila ditemukan ada kesalahan dari pendirian tersebut ataupun ditinjau sudah tidak layak, maka akan dibuat operasi yang melibatkan seluruh instansi tersebut dan bekerjasama dengan aparat kepolisian. Terimakasih sarannya, kami segera tindak lanjuti.

Dra  Indah Dwi Kumala
Kabag Humas Pemkab Serdang Bedagai

Rahmat Shah Dukung Program Al Washliyah Batubara

MEDAN – Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara, DR H Rahmat Shah menghargai rencana para pengurus Al Washliyah yang berada di Batubara untuk membangun sebuah panti asuhan yang telah dimulai dengan usaha pembebasan lahan seluas 20 rante.

Komitmen para Pengurus Daerah Al Washliyah Batubara untuk membangun panti asuhan tersebut menunjukkan kepedulian segenap aspek bangsa untuk ikut aktif melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Indonesia yang mengalami nasib kurang beruntung.

Hal tersebut diungkapkan Rahmat pada kesempatan pertemuan dengan para pengurus PD Al Washliyah Batubara di Mess Taman Hewan Pematang Siantar, Rabu (20/4). Kegiatan ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan reses Rahmat sebagai anggota DPD RI. Hadir dalam kesempatan tersebut sebanyak 9 orang pengurus Al Washliyah Batubara.

Dalam kesempatan tersebut, Kusmayadi mewakili para pengurus menjelaskan bahwa di Batubara telah berdiri sebanyak 2 buah Qismu Ali (lembaga pendidikan setingkat SMA dengan konsentrasi kepada pendidikan keislaman), 7 buah Madrasah Aliyah Swasta, 5 buah Madrasah Tsanawiyah  dan 47 buah Madrasah Diniyah Awaliyah.

Menanggapi paparan tersebut, Rahmat mengungkapkan kebanggaaannya atas perkembangan lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut, namun Rahmat tetap mengingatkan para pengurus untuk tetap memperhatikan dan berusaha meningkatkan kualitas pendidikan baik untuk guru, murid maupun lembaga madrasahnya itu sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Rahmat juga mendengarkan penjelasan Pimpinan PD Al Washliyah Batubara, Kusmayadi, mengenai rencana penyelenggaraan Musyawarah Daerah al Washliyah Batubara yang akan diselenggarakan pada akhir Mei 2011 mendatang.

Musda yang akan diramaikan sekitar 5000 warga Al Washliyah tersebut, direncanakan akan dibuka oleh Pengurus Wilayah Al Wasliyah Sumatera Utara, Hasbullah Hadi. (*/ila)

Siswa Dipungli Rp12 Ribu per Bulan

082161441xxx
Saya orangtua siswa merasa tertindas atas perbuatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sunggal, Hj Asmawati Sembiring. Dia melakukan pungutan kepada seluruh siswa berjumlah 700 orang sebesar Rp12.000/bulan. Jadi 700 x Rp12.000= Rp10 juta lebih. Mohon kepada bupati dan Kejaksaan Deli Serdang untuk menindak tegas. Karena sejak Hj AS jadi Kepala Sekolah banyak pungutannya Terimakasih dari A Gurusinga janda anak 3.

Harus Ada Kesepakatan Komite

Terimakasih informasinya, kami terlebih dahulu akan mengecek persoalan ini, tapi perlu kami beritahukan Pemkab Deli Serdang tidak bisa memberikan tindakan, jika pungutan itu sudah ada kesepakatan dari komite sekolah. Kemudian, bagi para orang tua siswa juga harus meminta uang kembali ke sekolah apabila pungutan itu tak melalui kesepaatan komite.

Umar Sitorus
Kabag Humas Pemkab Deli Serdang

Kebut Proses Pendahuluan PAPBD 2011

Muaranya ke Silpa Juga

Rapat pembahasan Pendahuluan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2011 digelar Rabu (4/5) lalu. Beberapa kalangan menganggap hal itu adalah wajar, sedangkan pihak lain malah menganggap hal itu belum saatnya digelar.

Ya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan melakukan rapat guna membahas Pendahuluan PAPBD 2011. Pada rapat itu dikeluarkanlah undangan rapat yang ditandatangani Ketua DPRD Medan Amiruddin dengan No: 005/3576 tanggal 3 Mei 2011.

Sementara permintaan dalam rapat pendahuluan dari Pemko Medan berdasarkan Surat Wali Kota No 93/7327, perihal mohon rekomendasi mendahului penetapan PAPBD TA 2011. Dalam surat tersebut agendanya, rapat pembahasan rekomendasi pendahuluan penetapan PAPBD 2011 dan bersifat penting.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Medan Amiruddin mengatakan rapat itu adalah wajar karena untuk membahas adanya kemungkinan perubahan dalam APBD Pemko Medan Tahun 2011 ini. Dan, rapat itu juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di tahun ini. “Ini adalah rapat untuk membahas tahapan-tahapan pada PAPBD 2011 ini dalam rangka agar tidak terjadinya Silpa,” jawabnya.

Lebih lanjut Amiruddin mencontohkan, antisipasi kemungkinan terjadinya Silpa yakni adanya dana Kebijakan Umum Anggaran dan Penghitungan Plapon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2011 untuk upaya revitalisasi pasar tradisional sebesar Rp20 miliar. Namun, dana ini sampai saat ini tidak tergunakan. Maka dari itu, dana ini akan dibahas guna dimasukkan ke dalam PAPBD 2011.

Anggota Banggar DPRD Medan Salman Al Farisi menyatakan, dalam rapat Banggar tersebut, masih sebatas membahas tahapan-tahapan dalam upaya penyusunan PAPBD 2011. “Ini masih sebatas pembahasan. Jadi, masih akan ada tahapan lanjutan dalam rangka pengesahan PAPBD 2011 nantinya,” terangnya.

Lebih lanjut pria yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini menjelaskan, permohonan rekomendasi mendahului PAPBD merupakan upaya Pemko Medan untuk melakukan perubahan yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya Silpa. “Saat ini proses tender tengah berjalan. Jadi, Pemko Medan berupaya untuk agar beberapa kegiatan yang dianggap tidak perlu, untuk dialihkan ke kegiatan lain yang lebih perlu,” katanya.

Salman Al Farisi menambahkan hal ini sesuai dengan UU RI No 17 tahun 2003, tentang keuangan negara Pasal 28 ayat 3 (lihat grafis). Hal itu sesuai juga dengan Permendagri No 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah . Sebagaimana, telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 154 ayat 1 butir b yang bunyinya, perubahan dapat dilakukan apabila terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisai, antara kegiatan, dan antara jenis belanja.

“Saya pribadi melihat urgensinya adalah untuk mengantisipasi adanya Silpa di akhir tahun anggaran. Kita ketahui, keberadaan Silpa Pemko Medan Tahun 2010 lalu sebesar Rp400 miliar. Dana sebesar Rp400 miliar itu, sayang kalau tidak dipergunakan. Padahal, banyak sisi pembangunan yang masih perlu ditingkatkan,” terang pria yang juga anggota Komisi B DPRD Medan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Medan Syaiful Bahri. Dikatakannya, salah satu contoh untuk pemanfaatan dana yang telah dianggarkan, namun belum dipergunakan adalah dana sebesar Rp20 miliar untuk revitalisasi pasar tradisional dan rencananya akan dialihkan ke penyelesaian Pasar Induk di Tuntungan.

“Ini guna mengantisipasi adanya Silpa nantinya,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Elfenda Ananda, agak berbeda menanggapi hal itu. Dia mengatakan, apa urgensinya pendahuluan PAPBD.

Urgensi pendahuluan APBD atau pendahuluan PAPBD harus tetap mengacu pada tiga syarat yang diatur dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni bencana alam, kerawanan sosial dan situasi ekonomi yang mendesak. “Kalau DPRD menyetujui apa yang telah mereka sebutkan itu, mereka bisa dipidana,” katanya.

Elfenda mengatakan, kalaupun terdapat syarat-syarat pendahuluan sebagaimana diatur undang-undang, prosesnya tidak boleh dilakukan saat ini, saat APBD induk (APBD 2011) belum berjalan. “Seharusnya jangan saat ini. Tapi nanti saat APBD induk sudah berjalan sepenuhnya.

Sesuai undang-undang yang saya sebutkan tadi, Pendahuluan PAPBD bisa dilakukan pada bulan Agustus, sedang saat kondisi normal dilakukan tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau pada Oktober. Makanya aneh kalau mereka (Pemko dan DPRD, Red) memaksakan proses pendahuluan,” ujarnya.

Sementara dari Jakarta, Kapuspen/Jubir Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan, pada intinya, rapat pembahasan rekomendasi mendahului penetapan PAPBD diperbolehkan. Hanya saja, alasannya harus jelas. “Rapat diperkenankan, tapi substansi rekomendasinya apa? Benarkan ada yang urgen untuk kepentingan masyarakat?” ujar Reydonnyzar Moenek kepada Sumut Pos di kantornya, Jumat (6/5).

Kalau rekomendasikan terkait proyek-proyek? “Silakan masyarakat yang menilai. Intinya, jika kepentingannya untuk belanja publik atau belanja masyarakat, go a head,” terang Doni, panggilan akrabnya.
Dia memberi contoh kebutuhan urgensi, misal ada kenaikan gaji pegawai, sementara tahun anggaran sudah berjalan. “Yang seperti itu menjadi kebutuhan urgensi,” imbuhnya. (ari/sam)