MANTAN Perdana Menteri Jordania, Wasfi El-Tall pernah menyebut posisi geografi negerinya sebagai rahmat sekaligus kutukan. Rahmat karena letaknya, menjadi negeri penghubung yang penting bagi negara-negara sekitarnya. Namun, menjadi kutukan karena posisinya, negeri monarki konstitusional terbebani pengungsian.

Kini rahmat itu belum sepenuhnya dirasakan Jordania. Mereka masih kalah oleh Dubai sebagai terminal pengoneksi dunia dengan Timur Tengah atau Jazirah Arab. Tetapi, sebaliknya, kutukan sudah tidak lagi menjadi sekadar beban, melainkan telah berubah menjadi masalah.

Banyak warga Jordania yang cemas kalau negara mereka bakal menjadi negara pengganti bagi warga Palestina “seperti yang diduga diskenariokan Israel dan Amerika Serikat. Sebuah kecemasan yang beralasan karena Israel terbukti terus membangun permukiman baru di Jerusalem dan tidak henti mendesak Hamas keluar dari Jalur Gaza.
“Saya kira masalah (imigran) ini tidak disampaikan orang-orang di sekitar raja kepada raja. Padahal, ini sudah sedemikian buruk,” kata Ali Habashneh, mantan jenderal yang kini memegang badan pensiunan tentara, dalam sebuah wawancara dengan The Independent.

Wajar kalau Habashneh menggunakan terminologi “memburuk”. Sebab, di antara 6,4 juta penduduk Jordan, 2 juta orang adalah warga Palestina. Di luar itu, masih ada 850 ribu warga Palestina yang mendapatkan kewarganegaraan secara ilegal. Sebanyak 950 ribu lainnya berasal dari Tepi Barat Sungai Jordan “sungai yang memisahkan Jordania dengan Palestina yang dikuasai Israel” yang berdiam di Jordania, tetapi tetap dengan kewarganegaraan Palestina. Sedangkan 300 ribu lainnya datang dari Gaza. Itu semua belum termasuk pendatang dari Iraq.

Mereka itulah yang turut memperebutkan kue perekonomian Jordania di level menengah ke bawah. Akibatnya, lowongan pekerjaan makin langka, pengangguran pun semakin banyak. Karena tingginya kebutuhan, properti menjadi sangat mahal. Terutama yang berada di tengah Kota Amman. Warga pun terdesak tinggal di pinggiran. Padahal, sistem transportasi Jordania dikenal tua dan lambat.

Posisi-posisi penting di lingkar dalam pemerintahan pun mulai dikangkangi keturunan Palestina. Salah satu di antara mereka adalah Bassem Awdallah. Dia pernah menjadi tangan kanan raja hingga 2007. Semua itu akhirnya berbuntut pada sentimen negatif di bawah permukaan antara warga Jordania “asli” dan keturunan Palestina. Di atas permukaan, mereka selalu mengaku bersaudara. Tetapi, secara bisik-bisik, kebencian itu terasa sekali.

“Apa yang saya bilang, hati-hati dengan warga Palestina. Mereka suka mengambil keuntungan dengan menghalalkan segala cara,” kata seorang rekan warga Jordania ketika Jawa Pos bercerita tentang upaya penipuan yang dilakukan seorang warga keturunan Palestina yang bekerja sebagai makelar visa. (c4/ttg/jpnn)

Konflik di Libya ternyata menyadarkan para penguasa di kawasan Arab dan Timur Tengah. Setelah Presiden Syria Bashar Al-Assad menyerukan kepada para kolega agar lebih mau mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, hal serupa disuarakan pemimpin Jordania yang tengah terjepit, Raja Abdullah II.

Dalam pernyataan resmi dari istana yang juga diterima Jawa Pos berkat perantaraan seorang teman di kantor berita Jordania Petra, Abdullah menegaskan perlunya reformasi politik. “Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Kepartaian harus ditinjau ulang agar bisa memenuhi konsensus semua lapisan masyarakat,” kata Abdullah dalam pertemuan dengan para petinggi partai di Amman.

Untuk itu, Abdullah mengagendakan dialog nasional dengan semua kalangan. Itu dilakukan agar semua kepentingan elemen masyarakat terwakili. “Kita harus memulai fase baru dan tak perlu takut karenanya,” kata pengganti sang ayah, mendiang Raja Hussein, tersebut.

Apa yang disuarakan Abdullah barangkali isyarat keterbukaan paling terang benderang dari seorang pemimpin di kawasan Arab dan Timur. Yang lain memang setuju melakukan sejumlah perubahan menyusul revolusi di Tunisia dan Mesir yang sukses mengulingkan diktator di kedua negara tersebut. Tapi, mereka masih tampak malu-malu dan belum jelas formulanya.

Bentuk keterbukaan lain yang ditawarkan rezim berkuasa di Jordania adalah dalam bentuk akun Facebook. Si ratu Jordania yang jelita, Ratu Rania, sudah lama punya akun di jejaring sosial paling digemari di dunia itu. Juga di Twitter.

Di kedua akun pribadinya itu, Rania rutin menuliskan berbagai aktivitas serta keprihatinan atau dukungannya terhadap sejumlah hal. ?Hentikan pembunuhan kepada rakyat Libya,? tulisnya di Twitter pekan lalu saat rezim Moammar Khadafi kian brutal menghadapi perlawanan rakyat Libya.

Lewat Facebook pula, siapa saja bisa menyampaikan keluhan langsung kepada raja atau ratu. Atau mungkin permintaan agar menindak aparat yang tak beres bekerja. Semuanya itu termasuk kemajuan luar biasa. Sebab, dulu, jangankan ?menyuruh,? sekadar mengkritik raja di muka umum bisa berbuntut penjara tiga tahun.
Kaum oposisi pun menyambut baik tawaran keterbukaan dari istana itu. Meski belum sepenuhnya menjawab tuntutan mereka, setidaknya itu sudah sejalan dengan yang mereka suarakan.

“Raja memang harus melakukan perubahan kalau tidak ingin revolusi di negeri ini kian membesar,” kata Hamza Mansour, ketua Partai Aksi Front Islam, kelompok oposisi terbesar di Jordania, yang juga punya akun Facebook itu. (c2/ttg/jpnn)

Randa Habib, Jurnalis yang Dicekal karena Tulisan tentang Ratu Rania

Randa Habib diboikot dan terancam dituntut karena menulis pernyataan para tokoh suku yang mengecam ibu negara Jordania, Ratu Rania. Padahal, kepala biro AFP di Amman itu merupakan orang kepercayaan mendiang Raja Hussein dan sudah 25 tahun lebih berkiprah di istana.

DI komputernya, sebuah artikel baru tertulis beberapa paragraf. Atasannya di kantor pusat AFP di Paris memberikan deadline satu jam. Tetapi, tetap saja dengan ramah Randa Habib menyambut kedatangan Jawa Pos (grup Sumut Pos) di kantornya, di 2nd Circle Jabal Am man, Amman, pada suatu sore pekan lalu. “Saya terkenal ya sekarang,” kata perempuan Prancis berdarah Lebanon yang lahir 58 tahun silam itu.

Wanita yang sejak 1987 menjadi kepala biro AFP di Amman itu terkenal karena diprotes keras sekaligus terancam dituntut Kerajaan Jordania karena tulisannya tentang sang ibu negara, Ratu Rania.

Tulisan itu didasarkan pada pernyataan 36 kepala suku di Jordania yang selama ini menjadi pendukung setia keluarga Hashemite (dinasti yang berkuasa di Jordania). Para kepala suku itu, mengecam tindakan nepotis yang diduga diotaki Ratu Rania dengan menghadiahkan tanah dan lahan pertanian di sejumlah kawasan di Jordania kepada keluarga Al Yassin, keluarga sang ratu.

Padahal, selama ini ada semacam “kontrak budaya” antara kerajaan dan para tokoh suku yang menyebutkan tanah dan lahan itu hanya boleh gunakan untuk kepentingan publik. Para kepala suku tersebut menuding Rania berada di balik naturalisasi 78 ribu keturunan Pakistan di Jordania.

Randa pertama menulis artikel yang mengebohkan itu pada 6 Februari, tapi dalam versi singkat. Ketika itu, para tokoh suku yang mengeluarkan pernyataan tidak menyebutkan nama. Versi panjangnya baru muncul tiga hari kemudian setelah ada nama ke-36 penanda tangan pernyataan. Versi kedua itulah yang langsung direaksi keras kerajaan.

Sehari setelah artikel terbit, rezim berkuasa di Jordania langsung melayangkan surat protes resmi tiga lembar yang diserahkan duta besar Jordania di Paris kepada kantor pusat AFP. Isinya mengecam habis Randa: bias, tidak profesional, menulis tidak berdasar fakta.

“Saat saya menulis artikel itu lagi diterbitkan pada 9 Februari, saya kenal sebagian nama-nama mereka yang mengeluarkan pernyataan. Mereka kredibel. Mereka juga bilang punya bukti atas semua tudingan yang mereka lontarkan,” tuturnya. Tetapi, Randa santai menyikapi semua perkembangan itu.  Sebab, dia didukung penuh pihak AFP dan pengalaman panjangnya sebagai jurnalis yang berkiprah di Timur Tengah, wilayah paling rentan konflik di dunia.(*/c4/jpnn)