Komisi A DPRD Sumut Kawal Tanah Sari Rejo

MEDAN- Persoalan sengketa tanah di kawasan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia yang tak kunjung selesai, mengusik nurani sejumlah anggota Komisi A DPRD Sumut.

Menurut mereka, pengalihan penyelesaian tanah seluas 260 Hektar dari TNI AU ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan harusnya menjadi langkah awal penyelesaian tanah tersebut, agar tidak berlarut-larut lagi.

“Pengalihan itu adalah langkah yang baik. Nah, seharusnya ini menjadi langkah awal agar penyelesaian sengketa ini semakin cepat dan akhirnya apa yang diminta oleh masyarakat terhadap sertifikat bisa terealisasi,” ungkap anggota Komisi A DPRD Sumut Marasal Hutasoit kepada Sumut Pos, Rabu (30/3)

Lebih lanjut politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) ini menyatakan, penanganan serius persoalan Sari Rejo ini bukan hanya Pemko Medan, tapi Pemko Medan juga harus sesegera mungkin menggandeng TNI AU, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan dan Sumut.

“Memang selama ini Pemko Medan tidak pernah serius menangani masalah ini. Buktinya, persoalan ini sampai sekarang tak terselesaikan. Apalagi, seharusnya Pemko Medan dan pihak terkait bisa melihat bahwa masyarakat Sari Rejo telah mengantongi payung hukum dengan adanya putusan Mahkamah Agung. Intinya, Komisi A DPRD Sumut akan terus mengawal persoalan ini, hingga masyarakat mendapatkan haknya,” tuntasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi menyatakan, Pemko Medan jangan bermain api, jikalau pertemuan antara Tim Asset TNI AU dengan Pemko Medan adalah sebuah bentuk konspirasi. Artinya, hanya sebuah pengalihan tugas dalam melakukan penggusuran. Penggusuran yang seharusnya dilakukan TNI AU dialihkan ke Pemko Medan.

“Pemko Medan jangan bermain api. Jangan coba-coba berani-berani seperti itu, karena dampaknya akan menimbulkan konflik horizontal antara Pemko Medan dengan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat tersebut menuturkan, tanah yang ada di kawasan Polonia selama ini adalah bersertifikat hak pakai. Jadi, tanah masyarakat yang tidak ada sertifikat hak pakainya, seharusnya dikembalikan kepada masyarakat.

“Pemko Medan jangan bersikap kolonial. Kalau tanah masyarakat yang tidak ada sertifikat hak pakainya, maka kembalikan ke masyarakat. Pemko Medan juga harus paham, yang dituntut masyarakat itu hanya sertifikat hak tanah mereka. Dan itu memang hak mereka,” tandasnya.

Untuk memperjuangkan itu, baik Hasbullah Hadi dan Marasal Hutasoit tetap akan memperjuangkan hak warga Sari Rejo dan masyarakat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tanah di kawasan Medan Polonia itu, hingga ada penyelesaian, dimana masyarakat bisa memiliki hak mereka.

Rencananya, 13 April mendatang, Komisi A DPRD Sumut akan memanggil Tim Asset TNI AU, BPN Medan dan Sumut serta Pemko Medan dan masyarakat untuk melaksanakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) membahas persoalan ini.(ari)

Pekan Depan, Mahasiswa USU Turun ke Jalan

MEDAN- Menyikapi terus bergulirnya persoalan dana hibah dari APBD Provinsi Sumatera Utara 2010 kepada USU, sejumlah elemen mahasiswa di USU siap melakukan aksi. Dan saat ini, tengah dalam tahap pematangan materi.
Kesiapan elemen mahasiswa yang terdiri dari Badan Koordiantor Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut, Jaringan Aktifis Mahasiswa Sumut (Jamsu), Pemerintahan Mahasiswa USU dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya ini tertuang dalam pertemuan yang digelar di pelataran parkir Perpustakaan USU, Senin (29/3) lalu, pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Dari pertemuan selama tiga jam tersebut, para elemen mahasiswa USU tersebut menilai, persoalan ini sebenarnya mudah dan sangat sederhana. Artinya, semua pihak yang berkaitan harus berani buka-bukaan dengan keberadaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2010. Kemudian, dibandingkan dengan pengalokasian anggaran untuk USU. Jika terbukti sisa dana sebesar Rp9,7 miliar yang tidak diberikan kepada USU tersebut tidak termasuk Silpa, maka dugaan korupsi tersebut tidak dipungkiri lagi. Dan lagi, yang menjadi pertanyaan apakah dana hibah terhadap USU tersebut masuk dalam APBD 2010 atau di P APBD 2010.

Menurut elemen mahasiswa tersebut juga, jika memang tidak adanya penyelewengan, maka tidak ada alasan untuk takut melaksanakan gelar perkara. “Makanya, mari semua buka-bukaan. Gelar perkara, kenapa takut. Nah, kalau bersih kenapa risih,” tegas Ketua Badko HMI Sumut Syamsir Pohan yang didampingi Halomoan Harahap, Jaringan Aktifis Mahasiswa Sumut (Jamsu) Hajrul AS. Helova Gubernur Fakultas Pertanian USU, Sekretaris PEMA MIPA USU Mahdian Nasution Kepada Sumut Pos, Rabu (30/3).

Menanggapi informasi yang muncul, bahwa ternyata jumlah dana hibah sebesar Rp18,5 miliar tersebut sebenarnya telah cair secara keseluruhan, dan USU hanya mendapat Rp8,8 miliar, maka Syamsir dkk menyatakan, seluruh pihak terkait dalam praktik korupsi itu harus segera diperiksa.

“Praktik-praktik pemotongan dana bantuan Pemprovsu harus diberangus. Kami yakin banyak pihak yang terlibat. Masalah ini jangan dibiar-biarkan. Karena semakin menumpuk masalah di Sumut, semakin lama kita bangkit. Kisruh kepemimpinan di Sumut jangan ditambahi dengan polemik ini. Semakin runyam nanti,” ungkapnya.
Lebih lanjut Syamsir menambahkan,  para elemen memiliki rencana untuk melakukan aksi ke Kantor Gubsu pada pekan depan. “Belum tahu pasti aksi kapan akan dijalankan. Rencananya minggu depan,” tegasnya.(ari)

MEDAN- Rahudman Harahap berbagi tugas kepada Wakilnya Dzulmi Eldin. Rahudman memberikan tanggungjawab kepada Eldin untuk memonitor pencanangan Medan Bebas Sampah yang dimulai 1 April 2011.

“Mulai 1 April, Kota Medan harus bebas Sampah. Artinya, itu tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kebersihan Medan saja tapi semua masyarakat, kepling, lurah, camat, media dan wali kota. Termasuk wartawan yang bisa melaporkan langsung pada wali kota, di sana ada sampah yang tidak diangkut. Ini akan dimonitoring sama Pak Wakil (Eldin, Red),” kata Wali Kota Medan Rahudman Harahap kepada wartawan seusai Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2010 Gedung DPRD Medan, Rabu (30/3).

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan Pardamean yang dikonfirmasi hal tersebut di tempat yang sama menyatakan, pelaksanaan gerakan Medan Bebas Sampah akan berjalan mulai 1 April.

Segala persiapan termasuk armada pengangkut sampah seperti truk dan becak sampah serta bantuan ratusan unit armada pengangkut sampah dari BUMD dan BUMN di Medan sudah mulai diserahkan secara perlahan.

“Ratusan unit armada penangkut sampah yang diberikan BUMD dan BUMN kemarin itu sudah mulai terealisasi penuh. Pelan-pelan semua armada akan kita gunakan dengan penambahan SDM untuk Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 518 orang dengan gaji kita berikan sesuai UMR. Kita yakin akan terlaksana, sesuai pencanangan Pak Walikota itu,” ungkapnya. (ari)

Saat Ditanya Kasus Alkes Rp38 M

MEDAN-Pihak USU melalui humasnya, Bisru Hafi, telah mengakui empat profesornya diperiksa Kejatisu terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Fakultas Kedokteran (FK) tahun 2010 senilai Rp38 miliar. Meski demikian, pihak lembaga pendidikan ternama itu masih belum bersedia memberikan penjelasan detail tentang kasus yang diduga melibatkan Prof SYP, Prof DDM, Prof GLN dan Prof CHY tersebut.

Rektor USU, Prof Syharil Pasaribu, berulang kali berusaha ditemui di kampus itu, selalu dihalangi pihak USU. Dihubungi via ponselnya, rektor mengarahkan untuk menemui pihak humas. Hingga tadi malam, saat ditemui wartawan koran ini di tempat praktiknya di RSU Columbia Asia (dulu RSU Glenni Hospital, Red), Jalan Listrik No 2A, ahli penyakit anak dan konsultan infeksi tropis ini berlari menghindar, mengambil langkah seribu. Padahal wartawan koran ini sudah memintanya dengan santun untuk memberikan klarifikasi.

Sebenarnya, upaya meminta klarifikasi dari Prof Syahril Pasaribu telah dilakukan sejak berita tentang kasus Alkes ini diturunkan, lima hari lalu. Namun yang bersangkutan tetap menolak, dan mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Upaya konfirmasi juga telah diupayakan melalui jalur resmi.

elalui humas USU, Bisru Hafi. Namun pejabat humas ini mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Setelah wartawan koran ini mendesak, pejabat humas ini tetap tak memberi akses konfirmasi kepada Prof Syahril.
Setelah beberapa kali didesak, Bisru malah mengarahkan kepada PR II, Prof Armansyah Ginting. Namun saat pertanyaan seputar dugaan korupsi Alkes FK USU yang kini ditangani Kejatisu, Armansyah mengaku tidak bisa menjawab. Dia beralasan sama sekali tidak mengetahui kasus tersebut, karena memang tidak terlibat dalam prosesnya.
Meski telah berkali-kali ditolak oleh Rektor USU, Selasa siang (29/3), wartawan koran ini tetap berupaya meminta penjelasan soal tentang kasus tersebut. Namun saat wartawan koran ini tiba di Biro Rektor, semua pejabat USU tak memberikan akses. Sekitar pukul 11.00 WIB, wartawan koran ini kemudian menelepon Prof Syahril. Namun jawaban yang diberikan tak sesuai harapan. Saat mengetahui inti pertanyaan, Syahril langsung memotong. “Kalau untuk itu, langsung tanyakan saja ke Humas USU ya…,” ujarnya dengan nada terburu-buru.

Tak puas sampai di situ, sekira pukul 17.50 WIB wartawan koran ini kemudian meluncur ke tempat praktiknya di RS Columbia Asia, Jalan Listrik. Informasi yang diterima wartawan koran ini, Prof Syahril berpraktik di rumah sakit ini mulai pukul 18.00 WIB-21.00 WIB. Malam sebelumnya (28/3), sebenarnya wartawan koran ini juga telah mendatangi rumah sakit ini. Namun keburu Syahril yang telah meninggalkan tempat praktiknya. Sekitar 30 menit atau pukul 18.20 WIB wartawan koran ini tiba di RS Columbia Asia.

Setelah bertanya kepada beberapa orang, ternyata Prof Syahril sedang melayani pasien di ruangan praktiknya di Lantai II Ruang 5. Wartawan koran inipun bisa masuk di ruangan yang berada di depan tempat praktiknya. Saat itu seorang petugas mengatakan, baru 13 pasien yang telah dilayani Prof Syahril. Beberapa pasien lainnya masih terlihat antre menunggu panggilan.

Tak ingin mengganggu aktivitasnya melayani pasien, wartawan koran inipun mengirimkan SMS yang isinya meminta izin wawancara terkait dugaan korupsi Alkes FK USU yang beberapa jam sebelumnya telah ditanyakan via telepon. Namun SMS tersebut hingga satu jam kemudian tak dibalasnya juga. Bahkan hingga selesai praktik, Prof Syahril tak juga membalasnya.  Wartawan koran ini yang hanya terpisah satu dinding, sempat melihat Prof Syahril sibuk melayani pasien dari celah pintu. Saat itu Prof Syahril mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda bergaris vertikal warna biru tua, celana keper hitam dan memakai sepatu kulit hitam.

Karena lama menunggu, sesekali wartawan berkeliling di lokasi praktik dan beberapa kali keluar-masuk toilet untuk buang air kecil, karena suhu di Lantai II rumah sakit tersebut memang sangat dingin. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pukul 20.35 WIB, Prof Syahril selesai praktik. Saat keluar dari ruang praktik, Syahril langsung terburu-buru begitu melihat wartawan koran ini. Setengah berlari dia keluar menuju parkir mobil yang ada di halaman depan rumah sakit. Wartawan koran inipun ikut berlari, mengejar Prof Syahril yang berupaya kabur.

Saat berlari itu, wartawan koran ini menyampaikan maksud yang telah diutarakan via SMS sebelumnya. Dengan nada membentak, Prof Syahril mengatakan, “Tidak, tidak… tidak ada konfirmasi dari saya. Tadi siang kamu telepon, dan sudah saya bilang konfirmasi ke Humas USU saja,” tuturnya sambil menuju mobilnya. Setibanya di parkiran, saat itu hujan gerimis, Prof Syahril langsung masuk ke mobilnya jenis Honda Civic dengan plat polisi BK 110 SP, kemudian tancap gas meninggal wartawan koran ini. Saat itu wajah Prof Syahril terlihat sangat tegang.

Sementara itu, sebelumnya di kesempatan beda, Kabag Promosi, Humas dan Protokoler USU Bisru Hafi mengatakan, tidak benar adanya dugaan korupsi di tubuh USU mengenai pengadaan alat kesehatan di FK USU 2010 lalu. “Dalam hal ini, kami telah menelaah dan merasa tak melakukan penyimpangan,” katanya. Bisru juga mengatakan, dalam menghormati proses hukum yang sedang berjalan, yang telah dilakukan oleh pihak kejaksaan, pihak USU masih tetap mempertahankan mosi untuk menunggu perkembangan proses selanjutnya.

Sementara itu, mengenai adanya pihak internal USU yang mengadukan kasus ini ke media, Bisru juga mengatakan hal tersebut tidak benar. Karena menurutnya pihak rektorat telah menggelar rapat koordinasi untuk menanggapi hal tersebut. “Sejauh ini, hasil rapat koordinasi tersebut belum menemukan kebenaran tentang adanya keterlibatan pihak internal USU yang mengadukan kasus ini,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kajatisu, Sution Usman Adji juga mengakui pihaknya melakukan pengusutan dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) di Fakultas Kedoktera (FK) USU, untuk anggaran tahun 2010 senilai Rp38 miliar. Namun kasus tersebut belum dilimpahkan intel ke bagian tindak pidana khusus (Pidsus) Kejatisu. “Tim sudah bekerja, namun kasus itu belum dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Saat ini tim intelejen sedang berusaha mencari bukti tentang adanya penyimpangan anggaran,” kata Kepala Sution Usman Adji kepada wartawan, Kamis (25/3).

Ketika disinggung adanya beberapa pejabat di USU yang sudah diperiksa, Sution Usman Adji tidak menampik. Namun Sution belum mau menjabarkan lebih lanjut, karena kasus tersebut masik lidik. “Kasus itu masih penyelidikan, jadi kita belum bisa jabarkan siapa saja yang diperiksa dalam perkara tersebut, baik pejabat yang berkepentingan ataupun perusahaan rekanan,” tegas Sution.

Sution juga mengatakan, bahwa kasus itu masih dipegang bagian intelejen, karena status penyelidikan belum dinaikkan. “Tidak ada kasus yang kita tutupi, kita akan buka dan tuntaskan semuanya. Namun tunggu dululah biar anggota saya bekerja semaksimal mungkin untuk membongkar kasus itu, kalau pun nanti sudah lengkap semuanya maka akan kita ekspos,” tegas Sution.

Sebelumnya, Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu, Jufri Nasution SH juga mengatakan, kasus dugaan korupsi Alkes FK USU itu masih tahap penyelidikan. Jufri juga mengatakan bahwa kasus ini belum sampai ke tangan pidsus. Dia mengaku, masih melakukan beberapa pemeriksaan materi, apakah ada terkait penyelewengan anggaran ataupun di mark up. Diduga, dalam proyek senilai Rp38 miliar itu, terdapat kerugian negara sebesar Rp8M-Rp10 M. (saz)