Home Blog Page 1549

Wabup Serdang Bedagai Lantik 71 Jabatan Pengawas

LANTIK: Wabup Serdang bedagai H.Adlin Tambunan saat pe-lantikan serta pengukuhan Jabatan Pengawas di ling-kungan Pemkab Sergai.

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Adlin Tambunan melantik 71 Jabatan Pengawas di lingkungan Pemkab Sergai, di Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Jumat (5/5).

Dalam sambutannya, Wabup Sergai menyampaikan pelantikan ini dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Bupati Sergai No. 89 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta tata kerja kecamatan di lingkungan Pemkab Sergai, hari ini dilaksanakan pelantikan pengukuhan, pemberhentian, dan pengangkatan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemkab Sergai.

Ia berharap, apa yang dilaksanakan tidak hanya mengubah tata kerja dan struktur organisasi Pemkab Sergai yang berimbas pada perubahan susunan pejabat di dalamnya, tetapi juga dimaknai sebagai transformasi birokrasi untuk mewujudkan Birokrasi Dambaan.

“Untuk mencapai keberhasilan kinerja suatu organisasi dengan baik, maka saudara dituntut untuk dapat membangun mobilitas kerja yang tidak terlepas dari visi dan misi Pemkab Sergai,” ucap Adlin Tambunan.

Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Air Minum yang dilantik, Wabup berpesan bahwa keberadaan UPT ini mempunyai peran sebagai institusi yang berorientasi sosial untuk memberikan layanan publik. Oleh karena itu dirinya meminta agar dilakukan pembenahan, baik internal maupun eksternal, demi peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

Kepada Kepala Seksi di kecamatan atau di kelurahan yang bertugas di bidang kebersihan, Adlin Tambunan juga berharap agar dapat mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga serta menciptakan kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri dan tempat tinggalnya.

Menurutnya, sampai saat ini permasalahan sampah belum juga usai, padahal pengelolaan sampah yang buruk dapat memunculkan persoalan yang besar.

“Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mendukung terbentuknya perilaku masyarakat berwawasan lingkungan,” lanjutnya.

Kemudian Adlin berpesan kepada semua pejabat yang dilantik agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan untuk melayani masyarakat.

“Laksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi disiplin dan profesionalitas,” ucapnya mengakhiri.

Turut Hadir Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM M. Kahar Effendi, SSos, Asisten Administrasi Umum Ir. Kaharuddin, MM, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nina Deliana Hutabarat, SSos, MSi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dingin Saragih, SIP, MM dan Rohaniawan. (fad/ram )

Warung Tuak Digebek, 2 Pengunjung Positif Narkoba

PERIKSA: Proses pemeriksaan di warung tuak.

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan, Polri, TNI, Satpol PP BNNK Pematangsiantar, melakukan giat Gerebek Kampung Narkoba (GKN) di simpang Kerang Kelurahan Sumber Jaya, Siantar Martoba.

Di warung tuak milik Marga Damanik, ada 11 pengunjung yang sedang bersantai. Dari kesebelas pelanggan tersebut, tidak ditemukan barang bukti narkoba. Tetapi, pada saat tes urine, ada 2 orang yang dinyatakan positif narkoba.

Keduanya adalah inisial S usia 32 tahun warga Kabupaten Simalungun dan Inisial AS usia 34 tahun warga yang Simalungun.

Setelah selesai, kedua pria yang positif narkoba tersebut dibawa ke Mapolres Siantar.

Kasat Narkoba AKP R Panjaitan SH mengatakan, kedua pria itu diperiksa dan kemudian dilaksanakan gelar perkara dengan hasil terhadap keduanya tidak dapat diproses hukum.

“Namun karena hasil urinenya positif maka diserahkan ke BNNK Pematang Siantar untuk di assesment medis,” ujarnya. (mag-7/ram)

Cory: Satukan Visi Majukan Pendidikan Karo

STAN: Bupati Karo melihat pameran barang yang dipamerkan para siswa di stan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Kamis (4/5).

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Drs K Terkelin Purba MSi membuka Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Karo sekaligus peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Kamis (4/5).

Dalam sambutannya Bupati Karo menyampaikan bahwa para kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap jalannya pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

“Kepala sekolah adalah pemimpin, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar atas jalannya pendidikan dan pembelajaran di sekolah, inovasi adalah kunci dan impian adalah penggeraknya,” ujar Bupati Karo.

Dalam suasana Hari Pendidikan Nasional, Bupati Karo mengajak untuk bersama-sama satukan niat, satukan visi serta meninggikan rasa optimis dalam menebar manfaat untuk memajukan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Karo.

Acara ini juga diisi dengan hiburan pentas seni, podcast, lomba mural dan berbagai stan pameran dari tingkat sekolah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Karo. (deo/azw)

Soal Pemutusan Kontrak Proyek Multiyears, El Adrian Prediksi Pekerjaan Tak akan Selesai

Ketua DPD KNPI Sumut El Adrian Shah

MEDAN, SMUTPOS.CO – Kabar pemutusan kontrak PT Waskita Karya untuk proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp2,7 Triliun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sudah diprediksi sejak awal. Tak hanya itu, proyek ini juga diprediksi tidak akan selesai.

Demikian dikatakan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut El Adrian Shah kepada wartawan di Medan, Kamis (4/5/2023) merespon informasi yang beredar di media yang menerangkan Pemprovsu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut melayangkan surat pemutusan kontrak terhadap Kerjasama Operasional (KSO) Nomor 620 tertanggal 18 April 2023 terkait proyek multiyears pembangunan jalan dan jembatan yang ada di provinsi ini senilai Rp2,7 triliun.

El Adrian menjelaskan, pihaknya telah mengingatkan Dinas PUPR Sumut saat proyek multiyears masih belum dimulai kegiatan dilapangan bahwa proyek ini ada kejanggalan administrasi atas persetujuan penggunaan dana APBD selama 3 tahun berturut-turut.

“Artinya, dasar hukum proyek multiyears ini tidak ada peraturan daerah (Perda) nya. Sementara yang aturan kita pahami, proyek sebesar itu harusnya dibuatkan Perda tersendiri,” imbuh El Adrian.

Sementara, lanjut El, masyarakat Sumut sudah menantikan janji dari Pemprovsu terkait dengan pembangunan jalan di provinsi. Sebab, proyek ini telah dikerjakan dan sudah ada beberapa ruas jalan provinsi yang sudah selesai.

“Kalau sudah seperti ini, apa ceritanya. Bagaimana dengan kondisi ruas jalan provinsi yang sudah dikerjakan diawal namun belum ada penyelesaiannya. KNPI Sumut menilai Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumut Bambang Pardede telah gagal menjalankan tugasnya untuk membuat jalan di provinsi ini menjadi lebih baik. Maka dari itu, Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi harus mengevaluasi atau bila perlu mencopot Bambang Pardede dari jabatannya,” tandas El.

Tak hanya itu, sambung El, pihaknya juga meminta Pemprovsu untuk segera mengambil langkah cepat dan tegas jika memang proyek multiyears ini benar-benar putus kontrak dengan pemenang tender yang lama.

“Jangan sampai pekerjaan terbengkalai, karena masyarakat Sumut juga yang merasakan dampaknya. Dan menelan pil pahit janji-janji Pemprovsu akan perbaikan jalan. Putus kontrak atau tidak, Dinas PUPR Sumut harus segera mengambil langkah tegas, apakah tender ulang, atau tetap meminta perusahaan yang lama untuk tetap meneruskan pekerjaanya hingga selesai sesuai target dan waktu yang telah ditentukan,” pungkasnya.

Sebelumnya pada akhir tahun 2022 lalu, KNPI Sumut juga telah meminta Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan progres capaian target pembangunan jalan sebelum liburan Natal dan Tahun Baru 2023.

Sebab, pada saat itu cuaca di Sumut sedang dilanda curah hujan yang tinggi. Dan beberapa ruas jalan yang dikerjakan adalah daerah yang rawan hujan, seperti ruas jalan SP Tongkoh (Tahura) – SP Sinaman Kabupaten Karo sepanjang 5 kilometer dan Jalan Alternatif Medan – Berastagi dari Kutalimbaru sepanjang 12,67 kilometer.

Sementara itu, Kadis PUPR Sumut Bambang Pardede saat dihubungi wartawan melalui sambungan seluler WhatsApp, mengatakan bahwa surat yang dikirim itu bukan pemutusan kontrak. hanya pemberitahuan akan putus kontrak.

“Belum diputus. Hanya pemberitahuan akan putus kontrak. Jadi begini saja, bapak tanya saja sama yang menulis suratnya ya,” ujar Bambang Pardede.

Sebelumnya, Kuasa Pengguna Anggara (KPA) proyek Rp2,7 triliun Marlindo Harahap mengatakan bahwa surat yang dilayangkan oleh Pemprovsu belum final dan masih ada proses yang dilalui. “Belum final, ada tahapannya,” imbuh Marlindo. (rel/azw)

Tiga Jabatan OPD Dairi Sudah Sebulan Lowong

Kepala BKPSDM Dairi, Junihardi Siregar.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak tiga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, sudah satu bulan lowong. Adapun ketiga pimpinan OPD atau jabatan kepala dinas (kadis) setara eselon 2 yang sekarang dijabat pelaksana tugas (plt) itu yakni, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Kepala Satuan Polisi Pamongpraja (Kasatpol PP), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes).

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi, Junihardi Siregar dikomfirmasi, Jumat (5/5), membenarkan bahwa ketiga pimpinan OPD masih kosong dan dijabat pelaksana plt.

Junihardi mengatakan, saat ini sedang proses penetapan panitia seleksi terbuka (selter). Kalau panitia seleksi (pansel) sudah terbentuk akan segera dilakukan proses seleksi atau lelang jabatan.

Ia mengatakan, sekarang masih tahap koordinasi dengan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk penetapan pansel. Sampai sekarang, meski sudah 1 bulan tidak dijabat oleh pejabat definitif, belum ada kendala. “Semua urusan baik masalah administrasi dan pencairan keuangan di tiga OPD itu, tidak ada masalah. Memang, efektifnya harus definitif,” ujar Junihardi.

Ditanya, soal masa berlaku SK pejabat yang ditunjuk sebagai Plt?, Junihardi mengatakan, masa berlakuknya sampai ada pejabat yang diangkat definitif.

Junihardi mengatakan, adapun timsel nanti yakni dari Badan Kepegawaian Provinsi 2-3 orang, dari Kabupaten serta tokoh masyarakat.

“Kita berusaha selter secepatnya digelar sesuai diharapkan Bupati Dairi, Eddy Kelemg Ate Berutu,” tandasnya.

Soal Dinas Lingkungan Hidup, di mana kadis sekarang yaitu, Amper Nainggolan akan masuk pensiun bulan Juni 2023 mendatang, jabatan Kadis Lingkungan Hidup itu juga, katanya, akan ikut sekalian dilelang. (rud/azw)

Temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, 8 Eks Terpidana Korupsi Jadi Bacalon DPD

Gedung KPUD Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (9/3).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lembaga pemantau Pemilu 2024 yang terakreditasi di Bawaslu, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengaku menemukan 8 orang eks terpidana korupsi lolos sebagai salah satu dari 700 bakal calon (bacalon) anggota DPD RI.

“Temuan hasil pantauan JPPR tersebut masih sangat n terbatas mengingat tim pemantauan JPPR tidak secara menyeluruh di setiap pelosok daerah, maka tidak menutup kemungkinan masih adanya potensi beberapa calon anggota DPD lainnya yang juga mantan terpidana korupsi,” kata Manajer Pemantauan JPPR Aji Pangestu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/5).

JPPR tidak membeberkan identitas bacalon DPD RI yang dimaksud, namun mengungkap kasus yang mereka terlibat di dalamnya. Yakni, di Bengkulu ada satu bacalon DPD RI daerah pemilihan Bengkulu divonis 1,5 tahun dan denda Rp50 juta pada 2015 pada kasus gratifikasi penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatra Utara.

Kemudian, di Yogyakarta ada satu bacalon DPD RI daerah pemilihan Yogyakarta divonis 4 tahun penjara sebagai terpidana korupsi dana purnatugas DPRD Yogyakarta pada 2010. Di Nusa Tenggara Barat ada satu bacalon DPD RI daerah pemilihan NTB divonis 2 tahun bui dan denda Rp50 juta setelah tersangkut korupsi proyek rehabilitasi sekolah pada 2018. Lalu, satu bacalon lainnya divonis 7 tahun penjara kasus korupsi perizinan pemanfaatan lahan dan pemerasan calon investor senilai Rp1,7 miliar terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata, 2012.

Selanjutnya, di Kalimantan Timur ada satu bacalon DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Timur divonis 2 tahun penjara pada 2017 lalu setelah mengorupsi dana asuransi 25 anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004. Satu bacalon lain divonis 3 tahun penjara pada 2012 silam atas kasus suap proyek pembangunan PLTU di Lampung pada 2004 silam.

Di Sumatera Barat ada satu bacalon DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat divonis 4,5 tahun penjara setelah terlibat kasus suap impor gula pada 2016. Lalu, di Aceh ada satu bacalon DPD RI daerah pemilihan Aceh merupakan eks terpidana yang divonis 10 tahun penjara atas kasus korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjadi menjadi Gubernur Aceh, pada 2005.

Dalam aturan pencalonan anggota legislatif, seorang eks terpidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih harus sudah bebas murni 5 tahun sebelum dapat mencalonkan diri. Di samping itu, dia juga harus membuat pernyataan terbuka bahwa dirinya eks terpidana.

 

Puluhan Bacalon Masih Kader Partai dan Pegawai BUMN

Tak hanya itu, JPPR juga mengaku bahwa menemukan puluhan bakal calon (bacalon) anggota DPD RI yang masih berstatus kader partai politik dan pegawai BUMN. “Ada 34 pengurus partai dan 4 pejabat/karyawan BUMN,” kata Aji Pangestu.

Hal ini menjadi sorotan karena Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 dan Nomor 10 Tahun 2022 mengatur bahwa calon anggota DPD harus mundur jika sebelumnya adalah pejabat pemerintahan, pegawai BUMN, juga pengurus partai politik. “KPU harus cermat melihat berkas pendaftaran calon anggota DPD pada tahapan verifikasi administrasi mendatang dan Bawaslu harus jeli dalam proses pengawasannya,” ujar Aji.

Namun demikian, Aji dkk tidak merinci pada wilayah mana saja pihaknya menemukan puluhan kader partai politik dan pegawai BUMN yang mendaftarkan diri ke KPU sebagai bacalon DPD. Ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah ini bisa berkembang. “Temuan hasil pantauan JPPR tersebut masih sangat terbatas mengingat tim pemantauan JPPR tidak secara menyeluruh di setiap pelosok daerah, maka tidak menutup kemungkinan masih adanya potensi beberapa calon anggota DPD lainnya (kader partai politik dan pegawai BUMN),” kata Aji.

JPPR kemudian mendesak KPU tidak menoleransi bacalon yang dokumennya tidak memenuhi syarat. Dalam kasus ini mereka yang terbukti belum mundur sebagai pegawai BUMN dan kader partai politik.

KPU juga diharapkan transparan dengan memberi akses pengawasan kepada Bawaslu, masyarakat sipil, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan keabsahan dokumen dan keterpenuhan persyaratan bacalon DPD.

Sejauh ini, hingga hari kelima pendaftaran, KPU sudah menerima pendaftaran 59 bacalon DPD RI di 31 provinsi. Jumlah ini masih jauh dari jumlah yang sudah memenuhi syarat dukungan minimum dan terverifikasi untuk mendaftarkan diri sebagai bacalon DPD RI, yakni 700 orang.

Dari jumlah 700 orang ini lah JPPR mengaku menemukan puluhan bacalon bermasalah tadi. Pendaftaran telah dibuka sejak Senin (1/5/2023) dan akan berakhir pada Minggu (14/5/2023) pukul 23.59 waktu setempat. Nantinya, dokumen pendaftaran bacalon DPD RI yang dinyatakan lengkap bakal diverifikasi sampai 28 Agustus 2023. (jpc/bbs/ila)

Madrid vs Osasuna: Senjata Terbaik

REAL Madrid menyiapkan seluruh senjata terbaiknya menghadapi Osasuna pada final n Copa del Rey di Estadio de la Cartuja, Seville, Minggu (7/5) pukul 03.00 WIB. Trofi ini penting bagi Los Blancos yang hampir pasti gagal mempertahankan gelar La Liga.

Tertinggal 14 poin dari Barcelona, Madrid membutuhkan keajaiban untuk bisa kembali Berjaya di La Liga. Makanya, mereka perlu trofi lain untuk melengkapi gelar Piala Dunia Antar-klub dan Piala Super Eropa yang mereka raih di awal musim.

Los Blancos masih punya peluang mempertahankan gelar Liga Champions yang mereka raih musim lalu. Saat ini, pasukan Carlo Ancelotti sudah lolos ke semifinal.

Tengah pekan mendatang, mereka akan menjamu Manchester City di leg pertama. Setelah itu, mereka akan mengunjungi Inggris untuk memastikan siapa di antara kedua klub yang akan menghadapi pemenang derbi Milan di partai puncak.

Tapi dengan tiga pertandingan lagi menuju final Liga Champions, masuk akal jika Madrid sepenuhnya fokus ke laga kontra Osasuna. Dan, Ancelotti sudah mengumumkan memboyong seluruh pemain terbaiknya untuk laga ini, termasuk Ferland Mendy yang sudah lama absen.

“Skuat yang praktis 100 persen siap untuk memenangkan Copa del Rey dan berjuang untuk mencapai final Liga Champions. Tentu saja motivasi tidak seperti cahaya, tapi tim ini cukup spesial dalam hal ini,” tegas Ancelotti di situs klub.

Ancelotti berani menggaransi bahwa anak asuhnya akan menunjukkan performa terbaik di laga ini setelah tengah pekan lalu dikalahkan Real Sociedad di La Liga. “Saya yakin kita akan melihat tim yang berbeda dalam dua pertandingan berikutnya (melawan Osasuna dan Manchester City) dengan fokus dan motivasi maksimal,” jelasnya.

Di kubu Osasuna yang tengah pekan ini kalah 0-1 di markas Barca, pelatih Jagoba Arrasate memastikan pemainnya harus menyingsingkan lengan baju mereka untuk laga final ini.

“Pada hari Sabtu (Minggu) kami memiliki tim super di depan kami. Untuk memenangkan gelar itu kami harus bermain dengan jiwa dan dengan fans kami,” kata Jagoba Arrasate di Marca.

Meski menunjukkan respek tinggi, Jagoba Arrasate mengatakan bahwa dari cara mereka meladeni Barca di laga sebelumnya, ia yakin timnya bisa merepotkan Madrid. “Saya pikir kita siap untuk hari Sabtu (Minggu),” tandasnya.

Osasuna dipastikan hanya kehilangan Darko Brasanac yang mengalami masalah lutut. Sementara Jon Moncayola yang diskors di La Liga akibat akumulasi kartu merah sudah bisa kembali merumput kendati Arrasate cukup puas dengan barisan starternya di Camp Nou.

Madrid yang menyingkirkan Barcelona di semifinal akan mengejar trofi ke-20 mereka di Copa del Rey. Teakhir mereka juara pada musim 2013/2014 dengan mengalahkan Barca. Sedangkan Osasuna yang mengeliminasi Athletic Bilbao akan memburu trofi pertama Piala Raja mereka setelah di final musim 2004/2005 kalah 1-2 dari Real Betis. (fjr/dek)

Pelunasan BPIH Diperpanjang hingga 12 Mei

BERKUMPUL: Para jamaah haji saat berkumpul sebelum bertolak ke Tanah Suci, beberapa waktu lalu. Kemenag akhirnya memutuskan memperpanjang masa pelunasan biaya haji hingga Jumat (12/5) pekan depan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya memutuskan memperpanjang masa pelunasan biaya haji hingga Jumat (12/5) pekan depan. Sebab, sisa kursi sampai hari terakhir pelunasan kemarin (5/5) masih banyak. Kemenag juga menambah kuota haji cadangan untuk mengantisipasi sisa kuota saat penutupan nanti.

Berdasar data Kemenag, di antara total kuota jamaah haji reguler 190.897 kursi, masih tersisa 20.621 kursi. Kemudian, di antara 10.166 kuota prioritas lansia, tersisa 4.583 kursi. Di antara 19.088 kursi kuota cadangan, tersisa 7.697 kursi. Jamaah haji cadangan ini nanti mengisi sisa kuota seusai penutupan pelunasan pada 12 Mei.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab menyatakan, perpanjangan pelunasan biaya haji dibuka untuk porsi pemberangkatan 2023. Jadi, Kemenag tidak menambah daftar porsi keberangkatan dari kelompok pemberangkatan 2024.

“Yang dilakukan Kemenag adalah menambah jumlah kuota cadangan,” katanya di sela peninjauan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, kemarin.

Saiful mengungkapkan, sebelumnya Kemenag menetapkan kuota cadangan 10 persen dari kuota jamaah. Saat ini Kemenag menambah kuota cadangan tersebut menjadi 15 persen dari kuota jemaah.

Penambahan itu diharapkan bisa mengatasi potensi sisa kuota dari porsi pemberangkatan 2023. Sebab, tidak tertutup kemungkinan saat penutupan pelunasan biaya haji Jumat pekan depan, terdapat sisa kuota yang signifikan. Dengan memperbanyak jumlah kuota cadangan tersebut, semakin banyak calon jemaah haji (CJH) yang siap menutup sisa kuota.

Saiful menegaskan, perpanjangan pelunasan biaya haji itu tidak mengganggu rangkaian persiapan haji. Kemenag sudah menyusun kelompok terbang (kloter). Proses berikutnya adalah menyusun manifes kloter. Proses ini bisa dilakukan karena sudah banyak jemaah yang melunasi biaya haji.

Dia menyampaikan, proses Visa Bio sudah berjalan lebih dari 80 persen. Visa Bio ini menjadi dasar pengajuan visa haji ke pemerintah Arab Saudi. Saiful mengungkapkan, pemberkasan pengajuan visa haji dimulai pada 10 Mei mendatang. “Harapannya, saat itu juga visa bisa terbit,” tuturnya.

Saiful mengingatkan agar CJH porsi pemberangkatan 2023 melunasi. Menurut dia, pelunasan biaya haji adalah kesempatan yang penting. Termasuk kepada nama-nama calon jemaah cadangan agar segera melakukan pelunasan. “Kesempatan seperti ini belum tentu datang dua kali,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Saiful juga menyampaikan persiapan penggunaan Bandara Kertajati. Jamaah dari tujuh kota dan kabupaten bakal berangkat dari bandara tersebut. Yaitu, dari Majalengka, Indramayu, Sumedang, Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon, serta Kuningan. Total jemaah sekitar 8.000 orang.

Dia menuturkan, penggunaan Bandara Kertajati bisa mengatasi kepadatan penerbangan haji di Bandara Soekarno-Hatta. Juga, mengurangi beban perjalanan yang panjang. Sebab, selama ini mereka transit di Asrama Haji Bekasi dan terbang dari Soekarno-Hatta. “Bandara Kertajati ini sudah disurvei langsung oleh otoritas Arab Saudi,” katanya.

Hasilnya, Bandara Kertajati dinyatakan layak sebagai embarkasi haji. Maskapai yang menggunakan Bandara Kertajati adalah Saudia Arabian Airlines.

Dia berpesan supaya pengaturan jamaah berjalan baik. Khususnya untuk jamaah lansia. Jika diperlukan, disiapkan mobil golf untuk mengantar jemaah dari pintu masuk sampai ke imigrasi dan ruang tunggu.

Saiful menjelaskan, sebagai embarkasi baru, layanan di Kertajati agak berbeda. Yaitu, proses imigrasi tidak dilakukan di Asrama Haji Indramayu. Melainkan di Bandara Kertajati. Alasannya, Asrama Haji Indramayu baru kali pertama digunakan dan fasilitasnya belum memenuhi untuk lokasi pemeriksaan imigrasi jemaah.

Sementara itu, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro bersyukur akhirnya Kemenag memperpanjang masa pelunasan biaya haji. Dia berharap kuota bisa terserap maksimal. Meski begitu, dia berharap Kemenag membuat mitigasi darurat. Tujuannya, bisa menutup potensi sisa kuota.

“Kalau perlu, jamaah porsi 2024 sampai 2026 diinfokan supaya siap-siap melunasi. Jadi, calon jamaah yang bisa melunasi tidak terbatas pada kuota cadangan saja. Sebab, banyak jamaah kuota cadangan yang juga belum melunasi biaya haji,” katanya.

Dia menuturkan, selama jamaah berada di dalam antrean, dibuka saja kesempatan untuk melunasi. Ketimbang sisa kuota dipermainkan untuk jemaah atau orang di luar antrean. Ismed menegaskan, antrean haji di Indonesia sangat panjang. Kuota yang diberikan Saudi harus terserap maksimal. (wan/c14/ttg/jpc/ila)

Pertimbangkan Waktu Ibadah, Jadwal UTBK Dimundurkan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ujian tulis berbasis komputer (UTBK) jalur seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Kemarin (5/5) tim seleksi mengeluarkan pengumuman terkait jadwal. Mereka memperhatikan waktu ibadah sehingga memundurkan jam tes.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB Mochamad Ashari kemarin menyatakan bahwa pada sosialisasi sudah disampaikan akan dilakukan penyesuaian jadwal. “Ada penyesuaian jadwal pelaksanaan UTBK SNBT 2023 untuk beberapa wilayah terkait dengan waktu ibadah,” kata Ashari.

Dia memerinci jadwal UTBK SNBT dilakukan pada Senin sampai Kamis. Lalu lanjut Sabtu dan Minggu. “Baik sesi pagi maupun siang, tidak ada perubahan, kecuali untuk daerah-daerah yang termasuk waktu Indonesia bagian barat (WIB). Khususnya wilayah Sumatera selain Lampung,” ujarnya.

Khusus untuk daerah-daerah tersebut, yang semula jadwal tes dimulai pukul 12.30 sampai 16.15 WIB akan dimundurkan. Panitia akan melakukan tes pada pukul 13.00 sampai 16.45 WIB.

Lalu, jadwal UTBK SNBT 2023 pada Jumat sesi siang untuk daerah-daerah yang termasuk area WIB juga ada penyesuaian jadwal. Ashari mengatakan, penyesuaian jadwalnya dibagi per daerah.

Untuk Jawa, jadwal yang semula dimulai pukul 12.30 sampai 16.15 WIB akan dimundurkan menjadi dimulai pukul 13.15 sampai 17.00 WIB. “Untuk daerah-daerah di luar Jawa, yang semula dimulai pukul 12.30 sampai 16.15 WIB dimundurkan menjadi dimulai pukul 13.45 sampai 17.30 WIB,” tuturnya.

Aturan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 02/SE.SNPMB/2023 tentang Penyesuaian Waktu Pelaksanaan dan Jadwal UTBK SNBT 2023. Surat edaran itu ditujukan ke pusat UTBK PTN dan seluruh peserta. Tes UTBK SNBT 2023 dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni 8 sampai 14 Mei dan 22 sampai 28 Mei. (lyn/c19/ttg/jpc/ila)

Aksi Nasional Tolak RUU Kesehatan di Jakarta, 5 Organisasi Kesehatan Medan Kirim Massa

TOLAK: Perwakilan dari Medan yakni, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, sepakat menolak RUU Kesehatan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lima organisasi profesi (OP) Kesehatan secara nasional akan menggelar aksi menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) pada, Senin (8/5) mendatang, di Jakarta.

Kelima OP Kesehatan tersebut terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Rencana, aksi para tenaga kesehatan (Nakes) ini akan digelar di Kantor Menko Polhukam, Menko PMK, dan Istana Negara. Untuk mendukung aksi dari Aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa (Aset Bangsa) ini, lima OP Kesehatan Cabang Medan juga akan mengirimkan perwakilannya.

“Aksi ini menolak pembahasan RUU (Omnibus Law) yang mengancam hak berdemokrasi, hak sehat rakyat, hak Kesejahteraan dan perlindungan profesi kesehatan,” ungkap Sekretaris IDI Medan dr Sekretaris dr Galdi Walfi, M.Ked(An),Sp.An kepada wartawan di Sekretariat Bersama Organisasi Profesi Cabang Medan kepada wartawan, Jumat (5/5).

Lebih lanjut Galdi mengatakan, penyampaian protes terhadap sikap pemerintah dan DPR yang memaksakan pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law) yang dianggap kental kepentingan kapitalis di sektor kesehatan, mengorbankan hal rakyat dan profesi kesehatan.

Selain itu, penyampaian protes juga dilakukan terkait sikap pemerintah yang membungkam suara-suara kritis terhadap kebijakan dan memberhentikan salah satu guru besar Prof Dr Zaenal Muttaqin Sp.BS (K) melalui Direktur RSUP Kariadi Semarang.

“Penyampaian bahwa kami tenaga kesehatan di Kota Medan tetap berpegang teguh kepada sumpah profesi masing-masing untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PDGI Cabang Medan drg Ranu Putra MKM mengatakan, bahwasanya RUU Omnibus Law yang diusulkan terlihat aneh. Sebab selain waktu perumusannya yang terlalu singkat, juga tidak memiliki naskah akademik.

“Publik hearing yang dilakukan juga cenderung hanya bersifat sosialisasi. Bahkan, RUU itu bukan hanya merubah UU secara redaksional tetapi substansial,” jelasnya.

Ranu menyebutkan, salah satu dampaknya adalah mengebiri peran OP Kesehatan, bahkan terkesan diambil alih oleh Kemenkes. Sebab akan menghilangkan bahasa konsil dan kolegium termasuk sertifikasi yang tidak akan lagi dikelola oleh OP Kesehatan.

“Memang (RUU Kesehatan) tentu ada plus minusnya. Tapi hal itu tidak bisa digeneralisir menjadi suatu persolan bangsa terkait permasalahan kesehatan,” katanya.

Di samping itu, lanjutnya, wacana Kemenkes yang akan memberi karpet merah terhadap tenaga asing juga akan menjadi persoalan lain di masa depan. “Sementara posisi nuansa demokratis ada karena kita (OP Kesehatan) masih punya posisi tawar. Tapi kalau itu hilang, bagaimana lagi mengkritisi pemerintah? Oleh karena itu kami sepakat mendukung bahkan mengendorse teman-teman di pusat untuk memperjuangkan terus penolakan ini,” pungkasnya. (ila)

1...1,5481,5491,550...15,695Page 1,549 of 15,695