Sidang Perkara Perampokan CIMB Niaga

MEDAN- Terdakwa kasus perampokan Bank CIMB Niaga, Agus Sunyoto alias Sayyafuddien alias Gaplek alias Plak menyatakan dakwaan yang ditujukan kepadanya kabur dan tidak cermat. Tidak hanya itu, dia juga menganggap, Jaksa dalam melakukan penyidikan telah melanggar Pasal 26 Ayat (4) UU RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hal itu dibacakan kuasa hukumnya Mahmud Irsad Lubis SH di hadapan majelis hakim yang diketuai L Sinurat di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (5/4) dengan agenda pembacaan eksepsi atau jawaban atas dakwaan jaksa.
Dijelaskannya, JPU meng gunakan ketentuan UU RI No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk menjerat kliennya. Namun, katanya, ada prosedur yang salah digunakan Jaksa untuk menyelidiki kasus tersebut.

Dikatakannya, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengharuskan penyidikan tindak pidana terorisme dilakukan setelah mendapat perintah dari ketua Pengadilan Negeri dan setelah ditetapkannya bukti permulaan yang cukup.

“Sedangkan penetapan tentang bukti permulaan tersebut belum ditetapkan dan belum ada perintah ketua PN untuk melakukan penyidikan sehingga proses penyidikan bertentangan dengan pasal 26 ayat (4) UU RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” ungkapnya.

Untuk itu, katanya, dakwaan ataupun tuntutan yang berasal dari pemeriksaan dan penyidikan yang tidak memenuhi syarat ketentuan undang-undang tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Dalam eksepsi tersebut juga diungkapkan, surat dakwaan yang disusun JPU dianggap tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap.

Irsad menilai, JPU tidak cermat menyusun surat dakwaan karena surat dakwaan memiliki uaraian yang saling kontradiktif menyangkut nominal uang sebagai hasil rampasan dari BRI Simpang Amplas Kelurahan Timbang Delo Kecamatan Medan Aplas, Kota Medan.

Ketidakcermatan tersebut, katanya, nominal uang yang tertulis di halaman 6 paragraf 1, 13 paragraf 2 dan 20 paragraf 5 dalam surat dakwaan sebesar Rp60 juta, Rp62 juta tertulis pada halaman 6 paragraf 2,13 paragraf 3 dan halaman 21 paragraf 1. Sedangkan pada halaman 6 paragraf 3, halaman14paragraf 1 dan halaman 21 paragraf 2 tertulis jumlah uang yang berhasil dirampas senilai Rp73 juta.

“Hasil rampasan dengan tiga nominal yang berbeda dalam satu tindak pidana sungguh membingungkan dan menjadikan surat dakwaan tidak cermat dan meragukan mana nilai nominal yang sebenarnya,” terang Irsad.
Irsad mengaharapkan, majelis hakim mengabulkan eksepsi terdakwa dan membebaskan terdakwa dari tahanan dan membebankan biaya perkara kepada negara. Usai pembacaan eksepsi, majelis hakim menunda persidangan hingga minggu depan dengan tanggapan jaksa terhadap eksepsi terdakwa.(rud)

Home Industri Pembuatan Ekstasi di Sekip Digerebek

MEDAN- Setelah melakukan pengintaian selama dua pekan, Sat Narkoba Polda Sumut menggerebek home industri pembuatan ekstasi di Jalan Sekip No 9 B, Kelurahan Sekip, Medan Baru, Selasa (5/4) pukul 11.00 WIB. Dari hasil penggerebekan itu, polisi mengamankan tersangka Tan Alivin (44) dengan barang bukti 22 butir ekstasi, sisa bungkusan sabu-sabu dan 3 pucuk senjata api yakni 2 pucuk Sof Gun standart perbakin ukuran 23 mm dengan amunisi jenis mimis dan 1 pucuk senapan angin merk Benyamin ukuran 4 mm.

Terbongkarnya home industri tersebut berdasarkan pengembangan terhadap tersangka Gunawan, warga Marelan yang diringkus Sat Narkoba Polda Sumut di Hotel Melati, tepatnya dikamar 307 di Jalan Amaliun dengan mengamankan barang bukti 139 butir ekstasi.

“Berdasarkan informasi tersebut, polisi yang melakukan penyelidikan bersama kepling setempat melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan tersangka bersama barang buktinya,” ujar Dir Narkoba Poldasu, Kombes Pol Jhon Thurman Panjaitan di ruangannya.

Dikatakan Jhon, selama dua pekan polisi melakukan pengintaian terhadap rumah tersangka. Dari pengintaian itu, polisi merasa curiga dengan suasana rumah tersangka yang terkadang ramai dan terkadang seperti tak berpenghuni.
Berdasarkan informasi, lokasi digunakan sebagai tempat pembuatan ekstasi secara manual. Lantas, polisi lakukan penyamaran dengan berpura-pura ingin membeli ekstasi tersebut. Dengan mengendarai becak bermotor, polisi mendatangi rumah tersangka untuk membeli ekstasi tersebut.

Setelah mendapatkan kebenaran, kalau rumah tersebut dijadikan pabrik pembuatan ekstasi, polisi bersama kepala lingkungan setempat melakukan penggerebakan.

“Saat itu, tersangka keluar dari rumah dengan menggunakan celana ponggol dan tidak memakai baju, keluar dari rumah tersebut. Saat berhadapan dengan petugas yang menyaru, tanpa sengaja dari dalam celana pendek tersangka jatuh bungkusan ekstasi yang dikemas dalam botol,” ucap Jhon lagi.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi botol yang disaksikan Sofyan, Kepling X, Kelurahan Sekip, Medan Baru, tersangka menyangkal kalau botol berisikan ekstasi tersebut miliknya. “Awalnya, tersangka tidak mengakui kalau botol tersebut miliknya. Dia mengatakan kalau botol tersebut dilemparkan kepada dirinya saat berhadapan dengan polisi. Itu memang haknya untuk tidak mengakuinya. Namun, fakta di persidangan yang akan membuktikannya,” cetusnya.

Saat polisi ingin melakukan pemeriksaan ke dalam rumah, keluarga tersangka secara spontan meneriaki polisi sebagai perampok. Dengan dibantu Kepling, akhirnya warga tidak terpancing dengan provokasi keluarga tersangka yang tinggal di sekitar lokasi penggerebekan.

“Tidak hanya itu, sewaktu masuk ke rumah. Istrinya juga menghalangi polisi masuk dengan menutup pintu. Sehingga, kaki anggota kita yang menahan pintu tersebut terkoyak terjepit pintu,” ungkap Jhon sembari menujukkan kaki anggotanya yang luka di bagian jempol.

Setelah setengah jam menunggu, akhirnya pintu berhasil terbuka. Namun, polisi sudah tak mendapatkan lagi alat yang digunakan sebagai pembuatan ekstasi tersebut.

“Tersangka dengan istrinya saat dilakukan pemeriksaan sempat berbicara dengan bahasa Tionghoa untuk membantu menghilangkan barang bukti. Sampai saat ini tersangka masih kita lakukan penyelidikan dan akan kita dalami untuk perkembangan,” beber Jhon mengakhiri.(adl)

Sengketa Tanah Sari Rejo

MEDAN- Janji Rahudman Harahap saat kampanye Pilkada Kota Medan 2010 lalu masih terngiang di telinga warga Sari Rejo. Bahkan, warga masih ingat berapa kali Rahudman datang ke Sari Rejo meminta dukungan agar dipilih menjadi Wali Kota Medan.

“Kalau terpilih atau tidak terpilih, saya akan keluarkan sertifikat tanah ini. Bila perlu akan saya bawa kepala BPN kemari”. Begitulah janji Wali Kota Medan Rahudman Harahap saat melakukan sosialisasi menuju Pilkada Medan beberapa waktu lalu di rumah Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan, Jalan Teratai No 35 Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.

“Pak Rahudman waktu masih calon wali kota, empat kali datang ke Sari Rejo, tepatnya di Rumah Ketua Formas Pak Riwayat. Waktu itu, Pak Rahudman mengatakan, tanah Sari Rejo akan langsung dikeluarkan sertifikatnya. Tapi sampai sekarang, buktinya pun tidak ada,” kata Hasan Basri, warga Sari Rejo yang tinggal di Jalan Teratai No 30 kepada Sumut Pos, Selasa (5/4).

Lebih lanjut Hasan Basri menyatakan, seharusnya Pemko Medan berkaca pada pembangunan Central Bussines District (CBD). Kenapa CBD begitu mudah dikeluarkan sertifikat, dan akhirnya terlaksana pembangunan. Sedangkan masyarakat Sari Rejo yang telah puluhan tahun berjuang, ditambah lagi janji-janji manis wali kota, tapi tetap saja sampai sekarang tidak diperhatikan.

“CBD bisa keluar sertifikatnya, kami yang telah lama berjuang tidak kunjung diperhatikan. Sebagai wali kota harus konsisten dengan janjinya. Jangan karena kami masyarakat biasa tidak diperhatikan, yang diperhatikan hanya yang punya uang saja seperti yang punya CBD ini. Wali Kota harus ingat, seluruh masyarakat Sari Rejo mendukungnya saat pencalonan. Jangan setelah jadi, kami dilupakan,” tandasnya lagi.

Hal senada juga diungkapkan Nuredi warga Sari Rejo lainnya. Menurut pria yang mengaku, orang tuanya lah yang membuka lahan Sari Rejo itu ini menuturkan, Wali Kota Medan Rahudman Harahap adalah orang yang terhormat. Seharusnya orang yang terhormat itu, sesuai ucapan dan perbuatannya.
“Pak Wali Kota yang terhormat, akan lebih dihargai jika perkataan dan ucapannya sama. Jadi, buktikan lah janji yang telah diberikan pada saat maju Pilkada Medan waktu itu,” tuntasnya.(ari)

MEDAN- Karena dianggap tidak serius dalam melakukan pengusutan dugaan korupsi di Humas Pemko Medan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Raja Nofrijal, tersinggung pada masyarakat. Tersinggungnya Kajari Medan, ini disebabkan karena tudingan menganggap dirinya lamban dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan Hanas Hasibuan tersebut.

“Penanganan kasus tersebut masih penyelidikan. Kita masih bekerja dalam pengumpulan barang bukti. Jadi saya tersinggung, apabila adanya tudingan yang dilontarkan masyarakat, pada pihak saya yang tidak bekerja serius, itu tidak benar,” tegas Raja Nofrijal kepada wartawan saat meninjau Pengadilan Negeri Medan terkait sidang perampokan Bank CIMB Niaga, Selasa (5/4).

Raja mengaku, kalau saat ini pihaknya masih terus mengusut untuk membongkar, dugaan kasus korupsi di Humas Pemko Medan tersebut. “Sabarlah, kita masih bekerja, kalau ada perkembangan baru, akan kita informasikan, karena saat sekarang ini pihak Pidsus sedang bekerja,” tegas Raja. Dia juga menyebutkan, jika ada temuan baru, Kasi Pidsus akan melaporkan kepadanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Medan ini, berjanji akan terus mengusu dugaan korupsi Humas Pemko Medan anggaran tahun 2010 senilai Rp2,049 miliar.

Sementara itu, ketika Sumut Pos menghubungi Kasi Pidsus Kejari Medan, Darmabella Timbazs, Selasa (5/4) yang bersangkutan tidak memberikan keterangan. Dharmabella, dinilai terkesan tertutup dan menghindar ketika ditanya soal pengusutan dugaan korupsi di Humas Pemko Medan. (rud)