MEDAN- Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2010 berdasarkan angka BPS (badan pusat statistik) mencapai 1,385,600 jiwa dari jumlah penduduk Sumatera Utara 13,029.540 jiwa. Angka ini cukup memprihatinkan dan dibutuhkan upaya untuk mengatasinya.

Kepala Bapemmas dan Pemdes Sumut, Drs H Rusli Abdullah mengatakan,  sejak keluarnya keputusan Gubsu No 412.05/4225.K/2009 tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), maka arah penanggulangan kemiskinan sudah mulai terlihat.

“Kalau tingkat provinsi, Ketua TKPK Wakil Gubernur Sumut dan kalau tingkat kabupaten adalah wakil bupati/wali kota,” ungkap Rusli.

TKPK ini, lanjut Rusli beranggotakan lintas SKPD dan Bappemas dan Pemdes Sumut sebagai wakil sekretaris. Rusli berharap momentum murenbang (musyawarah rencana pembangunan) di tingkat kabupaten/kota dan bahkan kecamatan dan desa, masalah penanggulangan kemiskinan ini dibahas.

“Ini mumpung momen musrenbang tingkat kabupaten/kota. Hendaknya ketua TKPK  berperan aktif dalam menjalankan tugasnya dan membahas masalah kemiskinan ini di daerah masing-masing,” kata Rusli.
Dia menuturkan, tanpa peran ketua TKPK, maka akan sulit mengkoordinasikan lintas SKPD. “Kalau kita di tingkat provinsi, lintas SKPD yang tergabung dalam TKPK ini sudah terbentuk dan bahkan menandatangani kesepakatan bersama,” ujarnya.

Lantas langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi hal ini? Ditanya begitu Rusli menjawab sebelumnya masalah warga miskin ini dibagi dalam tiga kelompok yakni masyarakat miskin sekali, miskin dan hampir miskin.
Untuk masyarakat miskin lanjut Rusli ini sudah dibuktikan dengan penyaluran raskin, PKH (program keluarga harapan), dan bea siswa miskin. Sementara masyarakat miskin sudah dilakukan dengan program PNPM Mandiri, bantuan langsung masyarakat, fasilitas KUR, dan CSR. Dan masyarakat hampir miskin dilakukan dengan pemberian kredit usaha rakyat. “Ini merupakan beberapa contoh dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan. Tapi hendaknya ada juga program terkait yang dirumuskan masing-masing TKPK di setiap kabupaten/kota melalui hasil musrenbang,” tegasnya.

Rusli menambahkan dalam program kerja TKPK tahun 2014 mendatang, angka kemiskinan ini harus selesai. Jadi setiap tahun harus dievaluasi berapa penduduk miskin yang sudah diatasi.
“Kita pun dari Bapemmas dan Pemdes  terus membuat program-program dalam mengatasi masalah kemiskinan ini dan aktif berkoordinasi dengan lintas SKPD,” ungkapnya. (dra)

MEDAN- Rencana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi untuk menaikan tarif air pada April mendatang, dipastikan akan terganjal. Pasalnya, sejumlah anggota DPRD Sumut khususnya dari Komisi C tidak akan menyeujui rencana tersebut.

Salah seorang anggota Komisi C DPRD Sumut Arifin Nainggolan mengatakan, kebijakan yang dilakukan Direksi Tirtanadi yang baru adalah langkah yang gegabah.

“Saya tidak setuju. Dan itu terlalu gegabah. Kalau mau menaikkan itu, harus ada persetujuan dari Komisi C,” katanyan
Lebih lan jut politisi Demokrat ini juga menyatakan, kebijakan yang dikeluarkan itu juga bukanlah kebijakan yang populer yang akhirnya akan menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya pelanggan Tirtanadi.
“Kita ketahui juga keabsahan Direksi Tirtanadi juga patut dipertanyakan. Jadi kebijakan akhirnya bisa cacat hukum atau ilegal yang membuat masyarakat menjadi dirugikan.

Masak baru dilantik yang dipertanyakan keabsahannya sudah mau buat kebijakan. Seharusnya melakukan efeisensi atau penghematan dulu. Karena penerimaan bukan hanya dari menaikan tarif air,” ungkapnya.

Arifin juga menyatakan, kebijakan menaikan tarif tersebut juga pernah dibatalkan oleh Komisi C DPRD Sumut. “Waktu saya menjabat Ketua Komisi C, kami juga sudah pernah menolak rencana kenaikan tarif itu. Dan sekarang rencana itu kembali akan dilakukan. Ini sungguh sangat tidak populer,” pungkasnya.

Senada dengan itu, anggota Komisi C DPRD Sumut lainnya Zulkarnain kepada Sumut Pos menyatakan, seharusnya Direksi Tirtanadi yang ada saat ini melakukan evaluasi kinerja. Khususnya kinerja Direksi Tirtanadi yang lama. Karena, dikhawatirkan ada kesan tumpang tindih yang nantinya bakal terjadi.

“Saya pribadi dan mungkin Komisi C DPRD Sumut tidak bisa memberikan dukungan atas rencana itu. Seharusnya ada evaluasi terlebih dahulu. Jangan langsung membuat kebijakan yang tidak populer. Kita ketahui, Tirtanadi saat ini tengah menghadapi masalah, baik utang dan dengan keberadaan Silpa,” ungkapnya.
Lebih lanjut anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS ini menyatakan, sampai saat ini Tirtanadi tidak pernah terbuka, khususnya terhadap dana-dana alokasi yang ada. Bukan hanya itu, bisa jadi ada dampak lainnya dari persoalan yang saat ini menerpa Tirtanadi.

“Bisa saja Tirtanadi saat ini tidak menggaji pegawainya. Kita saja di Komisi C yang meminta data alokasi dana tidak diberikan. Itu tandanya Tirtanadi tidak terbuka. Saya pikir, Direksi yang baru dengan Direksi yang lama sama saja. Tidak bisa melakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap Tirtanadi. Jika begitu, sebaiknya kebijakan itu memang tidak harus disetujui,” tegasnya.

Zulkarnain juga mengomentari mengenai keberadaan Silpa sebesar Rp40 miliar. Dijelaskannya, keberadaan Silpa tersebut adalah awalnya merupakan dana penyertaan modal dari Provsu. Namun, karena pada saat pencairan di Bagian Biro Keuangan ada indikasi terjadinya pemotongan sebesar 10 persen oleh biro yang terus-terusan mendapat sorotan tersebut.

“Keberadaan Silpa ini karena ketidakpahaman Tirtanadi terhadap APBD. Di kira Tirtanadi penyertaan modal yang tidak dikeluarkan yang akhirnya menjadi Silpa Provinsi ini bisa dikeluarkan lagi di tahun ini. Sementara tahun ini tidak ada lagi anggaran itu. Nah, konon ceritanya saat itu terjadinya Silpa karena indikasi pemotongan sebesar 10 persen. Namun, tidak terjadi kesepakatan akhirnya tidak jadi dicairkan. Itulah akhirnya menjadi Silpa provinsi. Namun, saat itu dipertanyakan pada saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumut dengan Tirtanadi beberapa waktu lalu, pihak Tirtanadi tidak bersedia menjawabnya,” tukas Zulkarnain.

Terkait hal itu, Humas PDAM Tirtanadi Delfi Yandri membantahnya. Menurutnya, dana penyertaan modal itu tidak jadi dicairkan karena ada masalah administrasi yang belum lengkap.
“Bukan. Itu karena ada masalah administrasi yang belum terselesaikan. Kan harus ada tender-tender, jadi dokumennya tidak lengkap makanya tidak bisa dicairkan. Sementara itu juga, waktunya juga sudah berakhir,” bantahnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Gatot Pujo Nugroho yang ditemui Sumut Pos seusai menghadiri acara pembukaan Pekan Olah Raga dan Seni Tingkat Madrasah di Stadion Olah Raga Universitas Negeri Medan (Unimed) mengaku, dirinya belum mengetahui rencana itu. “Saya belum tahu. Tapi yang jelas, rencana itu harus dikonsultasikan kepada dewan. Jadi akan lebih baik, apakah Tirtanadi sudah melakukan konsultasi tersebut, dan kemudian keputusannya ada di Gubernur Sumut,” katanya. (ari)

Kejari Jangan Bermain

MEDAN- Mantan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Medan Hanas Hasibuan mengaku, telah memberikan semua berkas yang dibutuhkan oleh pihak Kejakasaan Negeri (Kejari) Medan guna proses pemeriksaan selanjutnya.

“Saya sudah dipanggil dan diperiksa Kejari Medan serta beberapa orang yang terkait. Saat ini, semua berkas yang diminta pihak Kejari sudah diserahkan semua,” katanya.

Hanas juga mengaku, sampai saat ini dirinya belum pernah lagi diperiksa pihak Kejari Medan. “Belum ada panggilan lagi. Kalau dipanggil lagi, kita siap memberikan keterangan,” ungkapnya.

Sementara itu, penyelidikan perkara dugaan korupsi di Humas Pemko Medan di Kejari Medan, mulai “abu-abu”. Karena hingga saat ini, belum jelas juga hasil penyelidikan yang dilakukan Tindak Pidana Khusus Kejari Medan. Dengan begitu, rumor yang mengatakan, kalau mantan Kabag Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan sudah “mengamankan” Kejari Medan agar perkaranya tetap dibenam semakin menguat.

Menyikapi itu, Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis mengaku heran. “Ada apa ini kok kasus dugaan korupsi di Humas Pemko Medan hingga kini belum jelas. Kejari jangan bermain dalam kasus ini,” katanya.
Kalau Kajari Medan tidak sanggup, kata Muslim, Kejagung harus ambil tindakan dan disarankan untuk mencopot Kajari Medan. (ari/rud)

MEDAN- Ratusan pedagang ikan Pasar Simpang Limun yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Tradisional (P3T), berunjuk rasa di depan kantor PT Inatex MSM, Selasa (22/3) pagi pukul 07.00 WIB. Para pedagang meminta PT Inatex MSM selaku pengelola Pasar Simpang Limun tidak memberatkan para pedagang serta membongkar penutupan tangkahan bongkar ikan di Pasar Ikan Simpang Limun, karena mengganggu proses bongkar muat ikan.

M Rusli Tanjung, Sekretaris P3T Simpang Limun, dalam orasinya menyampaikan lima tuntutan, yaitu agar pihak pengelola tidak hanya mementingkan diri sendiri, membongkar tembok penutup tangkahan karena bongkar ikan terpaksa dilakukan manual mengakibatkan ikan rusak dan meniadakan kutipan katrol Rp5.000 per viber.

Di tempat terpisah, Direktur PT Inatex MSM Lusiana Nadeak melalui kuasa hukumnya, Irfan Harahap SH mengatakan, pengelola sudah melakukan pertemuan dengan pedagang.

Pasar Simpang Limun ini milik pribadi, bukan milik Pemko, jadi tak bisa pedagang buat peraturan sendiri. Kita ajak dialog, tapi tidak ada hasil karena mereka selalu memaksakan kehendak,”  ucap Irfan.(adl)

Kapolda Sumut yang baru Irjen Pol Wisnu Amat Sastro yang menggantikan Irjen Pol Oegroseno disambut dengan tradisi Karo di pintu gerbang Mapoldasu Jalan SM Raja Km 10,5, Selasa (22/3) pukul 09.00 WIB. Penyambutan di gerbang utama Mapolda Sumut itu dipimpin Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sahala Alagan dan diikuti seluruh pejabat utama dan personel serta pegawai negeri sipil (PNS) dan tokoh adat  Karo.

Dalam penyambutan yang berlangsung sekitar setengah jam dengan menghadirkan grup tarian dan music adat Karo dan Melayu itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan istrinya Mutiara Boru Sitepu diberi wisgara (ulos Batak Karo, Red).

“Itu kegiatan tradisi penyambutan kapolda baru. Pak Kapolda Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dan Ibu Mutiara Boru Sitepu diberi wisgara,”  ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hery Subiansaori melalui Kasubbid Dokliput AKBP MP Nainggolan, Selasa (22/3).

Sementara, selaku kalimbubu khususnya suku margana, tokoh adat Kabanjahe, Tanah Karo, mendoakan kepada kapoldasu yang baru semoga sukses dalam menjalankan aktifitasnya.
“Kami doakan semoga sukses menjabat Kapolda Sumut, kiranya tuhan memberkati agar sehat selalu. Agar selamat dan dilindungi yang mahakuasa kami memberikanan seperangkat pakaian adat untuk menahan segala cobaan yang ditujukan pada diri Bapak Kapolda. Serta pisau yang kami serahkan juga untuk menjaga diri dan melengkapi kekuatan tubuh Kapolda,” ucap Saur Sitepu dan Maulina Br Ginting mewakili Suku Karo Sumut, khususnya Suku Karo Marga Karokaro Sitepu saat penyerahan seperangkat adat Karo.

Sedangkan serah terima jabatan Kapolda Sumut dari Irjen Pol Drs Oegroseno kepada Irjen Pol Drs Wisjnu Amat Sastro akan dilaksanakan, Rabu (23/3) pukul 09.00 di halaman KS Tubun Mapolda Sumut. Setelah itu, seluruh personil melepas Kapolda lama, Irjen Pol Oegroseno di pintu gerbang Mapoldasu.

“Sertijab atau biasa disebut Farawell Parade Kapolda Sumut dilaksanakan besok (hari ini, Red),” terang Nainggolan.
Kemudian, lanjut Nainggolan, pada malam hari dilaksanakan pisah sambut dan ramah-tamah di Tiara Convention Hall dihadiri unsur Muspida Sumut dan Medan serta sejumlah undangan lain. Selanjutnya, Kamis (24/3) Kapolda lama Irjen Pol Drs Oegroseno akan diantar Kapolda baru didampingi pejabat utama ke Bandara Polonia. “Setelah itu Pak Kapolda yang baru akan memberi pengarahan kepada personil di Aula Tribrata,” beber Nainggolan mengakhiri. (adl)