Pengunggah: Boleh Percaya Boleh Tidak

MEDAN-Setelah heboh dengan video mesum fenomenal Ariel dan Luna Maya serta Cut Tari. Kasus yang sama kembali merebak. Kali ini, pelakunya mirip Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sosial (PKS), Anis Matta.

Link video mesum mirip Anis Matta itu dikirim pemilik akun @Fahri_Israel di Twitter. Pemilik akun tersebut menuding pemeran laki-laki itu adalah Anis. Dari jejaring sosial itu, video mesum merebak ke mana-mana. @Fahri_Israel menyatakan, ”Video mesum Anis Matta sebelum terkenal seperti sekarang, silakan anda2 percaya atau tidak, ini buktinya!”

Dalam video berdurasi 45 detik itu, sekilas wajah pelaku pria berkumis yang tengah bercumbu bersama wanita cantik. Wajahnya memang tampak mirip dengan Wakil Ketua DPR tersebut.

Dari gambar yang nampak, video direkam dengan handphone, mengingat resolusi dan kualitas gambarnya kurang sempurna. Tetapi kemungkinan akan kebenarannya bahwa itu Anis Matta atau bukan belum bisa dipastikan. Sebab, pelaku yang mirip dengan Anis, selalu menyampingkan frame. Pendapat dari para ahli telematikan , apakah itu benar-benar Anis Matta atau hanya berwajah mirip, juga belum ada.

Kuat dugaan video tersebut sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan karir dan merusak nama baik Anis Matta semata. Maklum saja, video itu beredar di tengah gencarnya PKS meminta kadernya aktif di social media. Sontak, dalam situs mikroblogging Twitter, nama Anis Matta menjadi perbincangan.

Dampak muncul link video mesum itu memang luar biasa. Banyak pengguna twitter bertanya-tanya apakah yang di dalam video itu memang Anis Matta atau bukan.
Banyaknya pertanyaan akan keaslian video ini. @Fahri Israel  menjelaskan, “Sy sdh blg terserah klu mau percaya atau tdk, tuh video ane dpt dr teman dia lama yg sakit hati krn Anis dzolimi dia, temannya di PK wkt sblm jd PKS!”

Kepada wartawan, Anis Matta yang ternyata sudah mendengar informasi tersebut. “Itu adalah fitnah, saya pantau @Fahri_Israel, memang sejak awal serangannya kepada PKS. Saya memandang ini sebagai serangan kepada tokoh PKS termasuk saya Sekjen PKS dan serangan langsung kepada PKS,” kata Anis di Gedung DPR.

Anis Matta mensinyalir ada gerakan disengaja di ranah sosial media Twitter untuk melakukan pembusukan atas citra PKS. Anis enggan menyebut siapa pihak yang mendiskreditkan PKS. Pastinya PKS sudah mengantongi pihak-pihak mana saja yang menyerang, namun PKS lebih memilih diam.

“Lebih bagus bagi PKS tidak komentar terlalu jauh. Tapi ini pasti merugikan PKS dan mengganggu konsolidasi PKS menuju Pemilu 2014,” tuturnya.
Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik menambahkan, ada fitnah yang disengaja dilakukan oknum tertentu untuk merusak citra PKS sebagai partai yang bersih. “Saya sudah berbicara dengan Pak Anis, ini fitnah, ini serangan balik terhadap sikap PKS di angket mafia pajak,” protes Mahfudz.

Anggota Fraksi PKS DPRD Sumut Muhammad Nuh juga tidak yakin pemeran pria itu adalah Anis Matta. Menurutnya, video itu hanya isu murahan dan menjijikkan dan sama sekali tidak ada sedikit pun kebenarannya. “Itu bohong. Murahan dan menjijikkan. Ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan PKS. Dan itu fitnah,” katanya saat dihubungi Sumut Pos, kemarin. Apakah itu dilakukan oleh lawan-lawan politik PKS? “Tidak usah menduga-dugalah,” tambahnya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya mengaku belum menerima laporan terkait video mesum tersebut. Polisi mempersilakan Anis melapor jika merasa dirugikan dengan video tak patut itu. “Semua warga negara Indonesia berhak melapor ke kepolisian jika merasa dirugikan, silakan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar.

Mantan Kabid Humas Polda Sumut itu mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti penyebaran video tersebut jika ada yang melapor. “Kalau ada laporan, tentu kita tindak lanjuti,” katanya.

Hingga kini, sosok Fahri Israel masih misterius. Tim IT Cyber Crime Bareskrim Mabes Polri juga tengah membidik pemilik akun twitter Fahri Israel. Untuk membongkar pemilik akun twitter tersebut, bukanlah pekerjaan mudah. Tim IT memerlukan waktu yang tidak sebentar dalam menelusuri pemilik akun twitter. “Ini prosesnya agak panjang. Seperti akun facebook, apakah di situ pakai nama asli semua, kan tidak. Kan di situ juga tidak sebut alamat atau data palsu,” jelas sumber di Bareskrim Mabes Polri. (bbs/ari)

Legiman Menang di Prapedilan

MEDAN-Hasil akhir sidang prapidana atas dugaan salah tangkap dengan pemohon Legiman (75) dan termohon Kapoldasu Cq Direskrim Poldasu, berakhir happy ending bagi Legiman cs. Majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai Erwin Mangatas Malau mengabulkan sebagian tuntutan pemohon.

Dalam persidangan di Ruang Cajra IV kemarin (4/3), majelis hakim memutuskan aparat Poldasu melakukan kesalahan prosedur saat menangkap Legiman, 13 Februari 2011 lalu. Karenanya, majelis hakim memerintahkan Kapoldasu Cq Direskrim Poldasu membayar ganti rugi materi sebesar Rp5 ribu.

”Alasan majelis mengabulkan permohonan pemohon sebagian, sebab proses penangkapan Legiman tidak sah. Identitas pemohon tidak sesuai yang sebenarnya berupa nama, alamat dan umur. Walaupun dalam hal ini termohon telah menyatakan kesalahan administrasi dan sudah diperbaiki,” tegas Mangatas.

Namun, gugatan praperadilan terhadap penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemohon, tetap dinyatakan sah. Dengan alasan pihak termohon, secara prosedur resmi telah mengirimkan surat bukti penahanan kepada keluarga pemohon. Dengan demikian, Legiman masih akan berada di tahanan Mapolda selama proses pembuatan BAP.

Usai pembacaan putusan, spontan Ruang Sidang Cakra IV menjadi riuh. Para pengunjung dan keluarga pemohon memberi aplaus pada majelis hakim.

Persidangan kemarin dihadiri kuasa hukum pemohon Emi Sihombing SH, kuasa hukum termohon AKBP Didik Mihardja, serta sejumlah anggota Kelompok Tani Desa Manunggal. Emi juga terlihat tersenyum.

”Saya sangat bersyukur prapid dikabulkan. Keputusan ini tamparan keras buat aparat kepolisian,” katanya. Terkait nilai uang yang wajib dibayar termohon, Emi Sihimbing tidak mempermasalahkannya. ”Tidak memandang jumlah uang Rp5 ribu. Namun (diwajibkan membayar, Red) uang sebesar itu adalah pukulan berat pada Kapoldasu, agar kesalahan penangkapan itu tidak terjadi pada orang lain,” tegas Emi.

Wanita itu secara khusus menyoroti kehadiran kepolisian saat eksekusi lahan sengketa di kawasan PT KIM II, Mabar, Kamis, 6 Januari 2011 lalu. ”Dalam pelaksanaan eksekusi tak seorang pun petugas kepolisian berpakaian lengkap melakukan pengamanan. Untuk itu kita berharap, ke depan aparat kepolisian lebih baik lagi dalam memberikan rasa aman pada masyarakat,” ungkapnya.

Emi juga mengimbau anggota kelompok tani menahan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang melanggar hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Legiman ditangkap karena disangkakan melakukan pemalsuan data dan tanda tangan beberapa anggota Kelompok Tani Desa Manunggal. Polisi juga dituding salah melakukan penangkapan karena dalam surat perintah penangkapan No SP/Kap/55/II/2011/Dit Reskrim itu memuat nama Legiman alias Muslan, usia 60 tahun, dan bertempat tinggal Jalan Rumah Potongan Hewan, Pasar I Lingkungan IX, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Sementara pemohon bernama Legiman, usia 72 tahun, beralamat Jalan Rumah Potong Hewan, Lingkungan X, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli.

Penangkapan dan penahanan terhadap Legiman pada 13 Februari 2011. Penahanan itu dinilai melanggar asas kepatutan. Sebab, korban Legiman sudah berumur lanjut.

Di sisi lain, lahan 46,11 hektar yang menjadi objek sengketa kepemilikan antara Legiman cs dari Kelompok Tani Desa Manunggal dengan PTPN II-PT KIM Mabar, tampak lengang pasca rekonstruksi lahan, Kamis (3/3). Pasalnya, hampir seluruh anggota kelompok tani yang biasanya berada di lahan tersebut, mendatangi PN Medan. (rud/mag-11)

Saya Sudah Jatuh Cinta…

Kamis (3/3), pukul 22.30 WIB, rumah dinas Kapolda Sumut di Jalan Wali Kota, masih ramai. Beberapa orang tampak menunggu untuk bertemu Irjen Pol Oegroseno, yang segera akan mengakhiri masa jabatan sebagai Kapolda Sumut. Sekitar setengah jam menunggu, ajudan Kapolda memanggil wartawan koran ini ke sebuah ruangan di rumah dinas itu.

Ruangan tunggu ini lebih mirip bar mini, dilengkapi peralatan musik dengan televisi flat dan kursi-kursi santai.  Tak lama, Irjen Pol Oegroseno masuk menemui Sumut Posn
Ia memakai t-shirt berwarna gelap dan ketat sehingga menampakkan tubuhnya yang masih tegap. Dengan senyum khasnya, Oegroseno menyapa.

Apa kabar pak?
Alhamdulillah baik. Kebetulan sekali, hari ini pas setahun saya bertugas di Sumut. Saya masuk tanggal 3 Maret 2010.

Bapak segera mengakhiri masa jabatan sebagai Kapolda Sumut, selama bertugas apa yang paling menyita perhatian?
Pasti kasus perampokan CIMB Niaga. Tapi Alhamdulillah, kasus itu terungkap secara gamblang selama 1,5 bulan. Kasus ini benar-benar menyita perhatian apalagi ada anggota polisi yang tewas di sana.

Apa kesulitan mengungkap kasus tersebut, apakah karena ada tekanan dari Mabes misalnya atau tekanan masyarakat?
Tidak ada tekanan. Yang jadi kesulitan itu, pertama, tidak ada satupun petunjuk di TKP mengenai pelaku. Semua saksi yang diperiksa tidak ada yang bisa memberikan petunjuk yang mengarah ke komplotan pelaku. Barang bukti di TKP pun tidak bisa dijadikan petunjuk.

Lalu apa yang bisa dijadikan petunjuk?
Satu-satunya yang mengarah ke komplotan perampok yaitu senjata M-16 milik anggota Brimob yang tertembak. Artinya, siapapun yang memegang senjata Brimob yang hilang itu, merekalah pelakunya.

Selama setahun bertugas di Sumut, apa kesan Bapak?
Pertama, saya datang ke sini setelah kejadian demo Protap. Saya pikir kasus ini akan sulit. Tapi dengan dialog dengan unsur-unsur masyarakat di sini, semuanya bisa diatasi dengan baik. Masyarakat Sumut masih mau berdialog dan musyawarah memecahkan masalah. Masyarakat Melayu di sini, benar-benar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa. Kita lihat saja, kalau di daerah Jawa, orang demo masih membawa binatang seperti kerbau dan lain-lain, di sini demo masih mengajak manusia.
Sebelum bertugas, saya dipesankan oleh Kapolri untuk menertibkan reserse.

Apakah ada kesulitan menertibkan reserse?
Tidak sulit kok. Intinya, komunikasi atasan dengan bawahan berjalan. Yang terjadi memang komunikasi itu yang tidak ada. Atasan membiarkan anak buah. Padahal, sesalah apapun anak buah, kadang begitu ditegur masih mau berubah. Mereka merasa diperhatikan.
Kondisi polisi di Sumut masih jauh lebih baik daripada di Jakarta. Di Jakarta, anak buah tidak lagi menghargai atasan.

Apa tanggapan Bapak terhadap masyarakat di sini?
Terus terang saja saya kaget. Awalnya saya pikir sulit. Saya pikir masyarakat di sini susah diatur. Tapi ternyata dengan dialog, semua bisa berjalan baik. Menurut saya, masyarakat Sumut tidak kasar tapi keras.

Untuk membuka dialog dengan masyarakat, pejabatnya jangan bergaya eksklusif. Di rumah jabatan Kapolda ini, terbuka 24 jam bagi masyarakat yang ingin datang. Tapi, kalau pejabatnya membatasi diri di rumah jabatan seperti praktek dokter, saya yakin masyarakat akan menjauh.

Menurut Bapak, apa tingkat kerawanan yang harus paling diwaspadai di Sumut?
Persoalan SARA menurut saya tidak begitu besar. Yang harus diwaspadai adalah peredaran senjata api karena Sumut berdekatan dengan Aceh.

Di kalangan polisi dan masyarakat, Bapak terkenal tegas dan keras jika ada anggota polisi yang bertindak tidak sesuai prosedur. Apakah ada perlawanan di lingkungan internal karena sikap itu?
Alhamdulillah tidak ada. Ya itu tadi. Komunikasi atasan dengan bawahan harus dijaga.

Selain urusan tugas, apalagi yang membuat Bapak terkesan?
Operasi pengejaran kelompok bersenjata di Dolok Masihul. Pengalaman itu tidak akan terlupakan bagi saya. Warga di sana benar-benar ikut membantu aparat dengan tulus. Mereka menyediakan makan, minum dan tempat istirahat.

Bahkan, sampai sekarang saya masih sering rindu dengan singkong roti dari sana. Kalau saya sedang kepengen, saya minta tolong camatnya mengantarkan.

Dari hati saya, saya sudah jatuh cinta ke masyarakat di sini. Bukan dalam arti jatuh cinta ke perempuan ya. Tapi jatuh cinta ke masyarakatnya. Saya sudah fall in love.
Saya sudah bertugas di Sulteng, Surabaya, Nusa Tenggara Timur, tapi kesan saya biasa-biasa saja.

Apa berat Bapak meninggalkan Sumut?
Namanya orang sudah jatuh cinta.

Menurut Anda gimana rasanya meninggalkan yang Anda cintai….?
Ada kemungkinan Bapak menghabiskan masa pensiun di Sumut?
Ya mungkin sekali. Istri sayapun sudah merasakan perasaan yang sama seperti saya.

Apa yang bisa Bapak sampaikan di akhir wawancara ini?
Saya tidak pernah yakin di Sumut ini ada kegiatan terorisme. Itu saja. (indrawan/zulkifli)

Anggota DPRD Bantah Terlibat

MEDAN-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengakhiri pengumpulan keterangan dan pengumpulan data di Kota Medan. Kini, para penyidik itu telah kembali ke Jakarta, membawa sejumlah dokumen. “Sudah selesai, mereka (penyidik, Red) sudah tidak lagi memakai kantor kami. Berarti sudah selesai,” ucap Kepala sub Bagian Hukum/Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, Mikael Togatorop, Jumat (4/3).

Usai melakukan pemeriksaan ini, penyidik KPK belum memberikan keterangan resmi termasuk materi apa saja yang dikumpulkan. Tapi, sepanjang penelusuran Sumut Pos, data yang dikumpulkan bersumber dari Biro Bina Sosial (Binsos) Pemprovsu. Hal itu dibenarkan seorang pejabat eselon II Pemprovsu “Saya dikabarkan, memang ada data yang diambil dari Biro Bina Sosial, dua pejabat itulah yang tahu. Biro Keuangan dan Biro Binsos,” sebut pejabat yang namanya enggan dikorankan.
—
Bagaimana tanggapan pejabat-pejabat di Pemprovsu atas hubungan pemeriksaan pejabat Pemprov tersebut dengan kasus Syamsul? Kabid Humas Pemprovsu Erwin Hadian Hasibuan menjelaskan dengan gamblang. Ditegaskannya, kasus yang menimpa Syamsul Arifin adalah saat yang bersangkutan menjabat bupati Langkat selama dua periode.
“Kalau masalah ini, kita tahu ini adalah masalah di Langkat. Mungkin, yang jadi pertanyaan KPK adalah uang Rp62 miliar itu dari mana. Makanya, KPK terus melakukan pemeriksaan. Kalau memang benar ada dugaan dari uang di Binsos dan Biro Keuangan yang dipakai untuk mengganti uang itu ke KPK, biar kena semua pejabat Pemprovsu,” tegasnya.

—
Amatan wartawan koran ini di Kantor Gubsu, sejumlah pegawai Biro Binsos biasa saja menanggapi isu KPK memeriksa atasannya. Tampak para pegawai tetap bekerja, tapi keadaannya lebih sunyi dari biasanya. Bahkan, para pemohon proposal juga lebih sedikit dari hari-hari menjelang tutup anggaran.

Tapi, di Biro Keuangan pegawai lebih ramai dan membicarakan tentang kebenaran isi berita di harin Sumut Pos. Bahkan, ada seorang pegawai wanita berjilbab baru mengetahui bahwa atasannya di panggil KPK di BPK RI perwakilan Sumut. “Kami tahunya bapak itu masih di ruangannya dan di Kantor Gubsu, dulu waktu zamannya Pak Syamsul ada di Kantor Gubsu, Bapak kami (Kepala Biro Keuangan, Red) sering dilantai 10 (ruang Gubsu, Red),” ucapnya.
—

Anggota Dewan Bungkam
Hasil penelusuran yang dilakukan Sumut Pos, dugaan penyelewengan dana Bansos senilai Rp215,17 miliar, juga banyak melibatkan sejumlah pejabat pemprovsu lain dan oknum-oknum di gedung dewan.

Terkait hal itu, sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara yang dimintai komentar enggan menjawabnya. “Jangan saya ya,” ujar salah seorang anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN yang enggan disebutkan namanya, kemarin (4/3). Dia bilang, gara-gara dulu diminta komentar soal kasus Syamsul, dia sempat dipanggil pimpinan partainya.

Sedangkan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun menyatakan, tidak ada hubungannya antara DPRD Sumut dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap HL (pejabat di Biro Binsos) dan MS (pejabat di Biro Keuangan).

“DPRD kan tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan KPK itu. Lebih baik, langsung tanya dengan yang bersangkutan di Biro Binsos dan Biro Keuangan saja ya. Takutnya, salah pula saya kalau memberi statemen,” katanya.

—
Anggota DPRD Sumut lainnya, Syamsul Hilal, lebih menyoroti hubungan pemeriksaan KPK tersebut dengan kelanjutan proses hukum Syamsul Arifin. Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini yakin, pemeriksaan dua pejabat di Pemprovsu itu akan menguak tabir dugaan kasus korupsi yang terjadi di dua biro paling basah di Pempropsu tersebut. Proses pemeriksaan juga akan memberikan korelasi positif terhadap perjalanan kasus yang menimpa Gubsu Syamsul Arifin.

“Kita menghargai proses pemeriksaan yang dilakukan KPK. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, akan memberi jalan terang atas penanganan masalah yang dihadapi Gubsu,” ujar politisi senior PDI P ini.

Syamsul Hilal juga menuturkan, proses pemeriksaan terhadap dua pejabat Pempropsu bisa menandakan, KPK tengah menelusuri uang pengembalian dari Gubsu Syamsul Arifin sebesar Rp62 miliar terhadap KPK.

—————
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, Elfenda Ananda menyahuti, langkah KPK untuk melakukan pengumpulan keterangan dan data sudah cukup baik. Dia berharap hasilnya dipublikasikan ke media massa. Supaya, anggaran bisa terawasi dan sebagai perhatian bagi pemohon bantuan, oknum-oknum di pegawai Pemprov serta para mafia bansos.

“Saya sudah sangat banyak mendapatkan laporan potongan 20 sampai 60 persen per proposal, itu sudah lama terjadi. Kemudian, ada yang mendahulukan anggaran terlebih dahulu. Inikan sudah tidak benar dan tidak mengarah yang sesuai,” paparnya.

Prihal tindak lanjut pemeriksaannya, dia minta KPK lebih gigih mengejar dan mengecek alokasinya. Sebab, BPK RI sendiri menemukan banyak dana sosial yang sulit dipertanggungjawabkan.

—
Kejatisu: Masih Lidik
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengaku masih mengurut kasus dugaan korupsi dana Bantuan Bosial (Bansos) Pempropsu senilai Rp215,17 miliar di Pemprovsu.

Pernyataan tersebut dilontarkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Erbindo Saragih, pada wartawan Jumat (4/3) di Jalan AH Nasution Medan. “Saya di Pidsus yang tangani kasus itu (dugaan korupsi Bansos, Red) masih di intel. Kasus itu belum sampai pada kita, bagian pidana khusus,’’ tegas Erbindo singkat.

Kasi Pidsus Kejatisu Jufri SH juga mengatakan hal yang sama. “Kasus itu masih dilidik di bidang intel. Belum dilimpahkan pada kita,’’ tegas Jufri.
Sementara itu Kasi Penkum/Humas Kejatisu Edi Irsan Tarigan tidak bersedia memberikan jawaban. (ari/ril/rud)