Home Blog Page 156

Tim Dit PPA-PPO Bareskrim Kunjungi Polres Tanah Karo

KUNJUNGAN: Direktur Dit PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, saat berkunjung ke Polres Tanah Karo. (Istimewa)
KUNJUNGAN: Direktur Dit PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, saat berkunjung ke Polres Tanah Karo. (Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Polres Tanah Karo menerima kunjungan Tim Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) Bareskrim Mabes Polri, Selasa (21/10). Kehadiran mereka dalam rangka studi kelayakan pembentukan Satuan Reserse PPA dan PPO di Polres Tanah Karo.

Tim yang dipimpin langsung Direktur Dit PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, selaku ketua tim, turut didampingi Kombes Pol Cahyo Widyatmoko, beserta anggota. Dari Polda Sumut turut hadir pejabat pendamping dari Rorena dan Direktorat Kriminal Umum.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan, Polres Tanah Karo menjadi satu Polres pertama yang dikunjungi tim dalam kegiatan studi kelayakan ini.

“Polres Tanah Karo tidak termasuk dalam lima besar kasus terbanyak di wilayah Polda Sumut, namun memiliki catatan positif sebagai satu Polres yang paling rajin mengirimkan laporan bulanan terkait penanganan kasus PPA dan PPO,” ungkap Nurul.

Lebih lanjut, Nurul menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan uji studi kelayakan terhadap rencana pembentukan Satuan Reserse PPA dan PPO, dengan melakukan verifikasi bukti lapangan serta klarifikasi kepada personel, petugas terkait, dan stakeholder seperti Dinas Sosial, Dinas PPPA, hingga pekerja sosial (peksos).

Selain itu, tim juga melakukan peninjauan terhadap bangunan dan ruangan yang direncanakan akan dijadikan sebagai ruang pelayanan khusus Satres PPA dan PPO di Polres Tanah Karo.

Menurut Nurul, pembentukan satuan ini menjadi penting karena penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak harus dilakukan secara khusus, mengingat kasus-kasus tersebut bersifat sensitif dan membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan tindak pidana umum lainnya. (deo/saz)

Prabowo Tidak Pandang Bulu Berantas Korupsi Selama Setahun jadi Presiden

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto genap menginjak usia satu tahun. Executive Director Next Indonesia, Christiantoko menilai, salah satu hal yang coba ditunjukkan pemerintah saat ini adalah komitmen memberantas korupsi.

Christiantoko mengatakan, salah satu buktinya dengan agenda penyerahan uang sitaan kasus CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan senilai Rp 13,2 triliun.

“Korupsi ini berusaha untuk dilakukan atau diberantas,” kata Christiantoko dalam acara Katadata Policy Dialogue ‘Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics’, di Lounge Katadata Indonesia, Plaza Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Ia menyoroti pernyataan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan itu. Namun, ia perlu melihat komitmen Prabowo dalam membuktikan pernyataannya itu. “Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu. (Tapi) kita tidak bisa menilai sekarang, apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” katanya.

Di sisi lain, ia juga menilai pemerintah dalam setahun pertama tengah berupaya mengatasi kebocoran keuangan negara. Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro berpandangan, pemerintah perlu mengefektifkan birokrasi di masa pemerintahan setelah berjalan satu tahun ini. Terlebih, menurutnya saat ini terdapat banyak pemecahan.

“Jadi birokrasi krusial itu maksudnya bagaimana sekarang mengefektifkan birokrasi,” kata dia. Ia juga menyarankan agar adanya keterlibatan pemerintah daerah terkait program-program populis pemerintah. Langkah ini perlu dilakukan agar program besar tersebut bisa berjalan baik.

“Harus ada keterlibatan secara bottom-up supaya terjadi balance (keseimbangan). Kita seringnya berasumsi bahwa desa-daerah itu tidak cakap, padahal tidak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyoroti gemuknya pemerintahan saat ini. Ia menyarankan untuk mengkaji apakah gemuknya pemerintahan dapat menyokong target Indonesia Emas pada 2045 atau tidak.

“Mungkin eksekutif perlu memikirkan dulu lah apakah bila pemerintahan yang banyak ini memang dibutuhkan atau tidak untuk menunjang program-program strategis astacita,” kata Arya. (adz)

Gaungkan Era Kendaraan Listrik, PLN UID Sumut Ajak Media Jelajahi SPKLU di Sumatera Utara

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumut, Surya S. Sitepu saat menjelaskan lokasi-lokasi yang sudah tersedia SPKLU di Sumatera Utara
Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sumut, Surya S. Sitepu saat menjelaskan lokasi-lokasi yang sudah tersedia SPKLU di Sumatera Utara

MEDAN- PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi publik mengenai ekosistem kendaraan listrik.

Kali ini, PLN UID Sumatera Utara mengajak para jurnalis dari berbagai media, cetak, online, dan elektronik untuk mengenal lebih dekat Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang telah beroperasi di wilayah Sumatera Utara.

Kegiatan kunjungan lapangan yang digelar pada Senin (20/10) ini diisi dengan tur langsung ke sejumlah SPKLU strategis, salah satunya SPKLU Rest Area A Jalan Tol Medan–Tebingtinggi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat pemahaman publik bahwa masyarakat kini tidak perlu khawatir lagi mencari tempat pengisian daya kendaraan listrik, karena jaringan SPKLU PLN sudah tersebar di berbagai titik penting di Sumatera Utara.

Antusiasme para wartawan dalam kegiatan ini sangat tinggi. Para jurnalis aktif menggali informasi teknis mengenai proses pengisian daya, durasi pengisian, tarif, hingga sistem keamanan dan kesiapan infrastruktur kelistrikan PLN dalam mendukung transisi menuju transportasi ramah lingkungan.

Diskusi berjalan interaktif, mencerminkan tingginya rasa ingin tahu publik terhadap inovasi energi bersih yang kini kian dekat dengan kehidupan sehari-hari.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Ahmad Syauki, yang turut mendampingi langsung kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa keberadaan SPKLU merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

“PLN menghadirkan SPKLU sebagai bagian dari infrastruktur utama menuju transportasi berbasis listrik yang rendah emisi. Kami ingin masyarakat merasa aman dan nyaman bepergian jauh tanpa khawatir kehabisan daya. Bahkan di lokasi-lokasi yang relatif sepi pun, kami tetap menyediakan SPKLU agar pengguna kendaraan listrik yakin bahwa PLN selalu hadir di setiap perjalanan mereka,” ujar Ahmad Syauki.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Syauki juga membagikan pengalamannya menggunakan mobil listrik untuk kegiatan operasional harian.

“Menggunakan kendaraan listrik itu menyenangkan dan efisien. Biaya bahan bakar bisa hemat hingga 90 persen dibanding kendaraan konvensional, dan pajaknya pun dibebaskan oleh pemerintah. Jadi tidak ada alasan untuk ragu beralih ke kendaraan listrik,” tambahnya.

Hingga saat ini, PLN UID Sumatera Utara telah mengoperasikan 75 unit SPKLU yang tersebar di 56 lokasi strategis di berbagai daerah, mulai dari rest area jalan tol, pusat kota, kawasan wisata, hingga perkantoran pemerintahan.

Seluruh SPKLU tersebut sudah terintegrasi dengan ekosistem digital PLN Mobile, yang memungkinkan pengguna kendaraan listrik untuk menemukan lokasi SPKLU terdekat, memantau ketersediaan daya, serta melakukan transaksi pembayaran secara cashless.

Melalui kegiatan ini, PLN UID Sumatera Utara berharap sinergi dengan insan pers dapat semakin kuat, mengingat media memiliki peran strategis dalam memperluas literasi publik tentang energi bersih dan transportasi hijau.

“Kami mengapresiasi antusiasme dan semangat rekan-rekan media hari ini. Kehadiran dan partisipasi aktif mereka menjadi energi tambahan bagi kami untuk terus memperluas informasi positif mengenai transisi energi. Bersama media, PLN ingin membangun pemahaman bahwa kendaraan listrik bukan sekadar tren, tetapi solusi nyata untuk bumi yang lebih bersih,” pungkas Syauki.

Langkah penguatan infrastruktur SPKLU di Sumatera Utara merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mempercepat tercapainya Net Zero Emission 2060, sekaligus memperkuat posisi provinsi ini sebagai wilayah yang siap mendukung ekosistem transportasi listrik yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. (ila)

Telkomsel Perkuat Pemerataan Akses Digital di Sumatera Utara: Hadirkan Jaringan 4G di Tiga Desa Wilayah Karo

Sebagai bagian dari komitmen Telkomsel dalam menghadirkan pemerataan akses layanan komunikasi digital hingga pelosok negeri, Telkomsel terus memperluas jangkauan jaringan 4G LTE di wilayah Sumatera Utara. Kali ini, Telkomsel resmi menghadirkan infrastruktur jaringan baru di tiga desa di Kabupaten Karo, yakni Desa Pernantin, Desa Kutagugung, dan Desa Mbal-Mbal Petarum.
Sebagai bagian dari komitmen Telkomsel dalam menghadirkan pemerataan akses layanan komunikasi digital hingga pelosok negeri, Telkomsel terus memperluas jangkauan jaringan 4G LTE di wilayah Sumatera Utara. Kali ini, Telkomsel resmi menghadirkan infrastruktur jaringan baru di tiga desa di Kabupaten Karo, yakni Desa Pernantin, Desa Kutagugung, dan Desa Mbal-Mbal Petarum.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai bagian dari komitmen Telkomsel dalam menghadirkan pemerataan akses layanan komunikasi digital hingga pelosok negeri, Telkomsel terus memperluas jangkauan jaringan 4G LTE di wilayah Sumatera Utara. Kali ini, Telkomsel resmi menghadirkan infrastruktur jaringan baru di tiga desa di Kabupaten Karo, yakni Desa Pernantin, Desa Kutagugung, dan Desa Mbal-Mbal Petarum. Kehadiran jaringan ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas masyarakat pedesaan serta membuka lebih banyak peluang untuk menikmati manfaat teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

General Manager Region Network Operations and Productivity Sumbagut Telkomsel, Nurdianto, menyampaikan, “Telkomsel terus berupaya menghadirkan layanan jaringan yang merata hingga pelosok negeri. Penguatan jaringan di tiga desa di Kabupaten Karo ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap masyarakat, dapat menikmati akses komunikasi yang andal dan berkualitas. Kami berharap kehadiran jaringan ini dapat mendukung aktivitas warga, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.”

Desa Pernantin yang terletak di Kecamatan Juhar sebelumnya merupakan wilayah dengan kondisi blank spot akibat kontur geografis yang dikelilingi perbukitan. Melalui pembangunan infrastruktur jaringan Telkomsel, kini masyarakat di Desa Pernantin dapat menikmati layanan komunikasi dan internet yang lebih stabil dan andal. Situasi serupa juga terjadi di Desa Kutagugung, Kecamatan Juhar, yang sebelumnya tidak memiliki jaringan. Pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah ini menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala geografis sekaligus membuka akses digital bagi seluruh warga.

Sementara itu, di Desa Mbal-Mbal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, jaringan yang sebelumnya kurang maksimal kini telah ditingkatkan dengan kehadiran infrastruktur Mobile Combat Telkomsel. Solusi ini tidak hanya memperkuat pengalaman akses internet warga setempat, tetapi juga menjadi gerbang pembangunan infrastruktur jaringan berikutnya untuk beberapa desa dan dusun di sekitarnya, seperti Desa Lau Garut, Desa Pintu Angin, dan Dusun Mbelang yang masih berada dalam kondisi blank spot.

Hingga saat ini, Telkomsel telah mengoperasikan lebih dari 9.200 BTS di seluruh Provinsi Sumatera Utara, termasuk di antaranya lebih dari 4.500 BTS 4G yang menjadi tulang punggung layanan broadband berkecepatan tinggi. Peningkatan infrastruktur jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen Telkomsel dalam memperkuat pemerataan konektivitas digital di wilayah Sumatera Utara dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

“Telkomsel akan terus melanjutkan langkah strategis dalam memperluas dan memperkuat jaringan broadband berkualitas di seluruh penjuru Sumatera Utara. Kami percaya bahwa akses digital yang merata bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga kunci untuk membuka peluang kemajuan ekonomi, pendidikan, dan sosial bagi masyarakat di setiap daerah.” Pungkas Nurdianto.(rel)

Tingkatkan Produktivitas Usaha Kerajinan Kayu dengan Optimalisasi Manajemen Produksi dan Pencatatan Keuangan

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO– Tim dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk “Strategi Peningkatan Produktivitas dan Akuntabilitas Usaha Kerajinan Kayu melalui Optimalisasi Manajemen Produksi dan Pencatatan Keuangan Terstruktur” di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kegiatan ini berfokus pada pengembangan usaha kerajinan kayu milik Zulfansyah Damanik, seorang pengrajin lokal yang telah lama menekuni bidang kerajinan rumah tangga berbahan dasar kayu. Melalui kegiatan PKM ini, tim pengabdian yang diketuai Rihat Sebayang, S.T.,M.T dengan anggota Marlya Fatira AK, S.E., M.Si, Dr. Surya Dharma, S.T., M.T, Eli Safrida, S.E., M.Si dan Anita Putri, S.E., M.Si, berupaya membantu Zulfansyah meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat sistem pencatatan keuangan agar lebih tertata, transparan, dan mudah dipantau.

Selain pelatihan, tim PKM juga memberikan bantuan berupa mesin-mesin produksi, antara lain mesin jigsaw elektrik, ketam kayu elektrik, mini grinder elektrik, dan mesin bais duduk. Bantuan peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi serta mempercepat proses pengerjaan produk kerajinan kayu yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Menurut ketua tim Rihat Sebayang, kegiatan ini dirancang untuk memberikan solusi nyata terhadap tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro di sektor kerajinan. “Kami melihat potensi besar dari usaha Pak Zulfansyah. Namun, tanpa dukungan teknologi dan manajemen yang baik, produktivitas sulit berkembang. Karena itu, kami tidak hanya memberi pelatihan, tapi juga bantuan peralatan untuk mempercepat proses produksi,” katanya.

Selain peralatan, tim juga memberikan beberapa pelatihan, seperti pelatihan mengenai perencanaan dan pengendalian produksi agar proses kerja lebih efisien dan hasil produksi konsisten. Penyusunan laporan keuangan sederhana, termasuk pencatatan kas masuk dan keluar, laporan laba rugi, serta neraca usaha. Kemudian, pemanfaatan teknologi sederhana, seperti aplikasi keuangan berbasis spreadsheet, untuk memudahkan pencatatan transaksi harian.

Zulfansyah Damanik, pemilik usaha kerajinan kayu, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kegiatan ini. “Saya sangat bersyukur atas pelatihan dan bantuan mesin dari tim Politeknik Negeri Medan. Sekarang proses kerja jadi lebih cepat dan hasilnya juga lebih rapi. Dengan pembukuan yang diajarkan, saya jadi tahu berapa biaya dan keuntungan sebenarnya,” katanya.

Melalui kegiatan ini, tim PKM berharap pelaku usaha kecil di wilayah Tanjung Morawa dapat termotivasi untuk mengelola usahanya secara lebih profesional. Pencatatan keuangan yang rapi dan penggunaan peralatan modern akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal.

Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen Politeknik Negeri Medan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan UMKM agar lebih mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. (rel/adz)

Terpilih Kembali dalam Muswil VI yang Digelar secara Hybird, Tengku Amiliza Pimpin Salimah Sumut hingga 2030

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Persaudaraan Muslimah (Salimah) Wilayah Sumatera Utara menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI di RM Wong Solo Medan, Sabtu (18/10/2025). Muswil ini berlangsung secara hybrid, dihadiri Pimpinan Pusat (PP) Salimah, Dewan Pengawas Salimah Wilayah (DPSW), Dewan Pengawas Salimah Daerah (DPSD), serta Pimpinan Daerah Salimah se-Sumatera Utara.

PP Salimah yang diwakili Santi Nurjannah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muswil VI dilaksanakan secara serentak dan bertahap di seluruh Indonesia sepanjang Bulan Oktober, sebagai bagian dari Muswil Serentak Nasional 2025. “Muswil ini digelar serentak sebagai upaya menyatukan langkah kita dalam menjalankan amanah dakwah di seluruh wilayah. Dengan semangat kebersamaan, kita berharap Salimah semakin solid dan bermanfaat bagi perempuan, anak, dan keluarga Indonesia,” kata Santi Nurjannah.

PP Salimah juga memberi apresiasi positif terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan Ketua PW Salimah Sumut Periode 2024–2025, Tengku Amiliza, S.ST., M.I.Kom selama masa kepemimpinannya. Menurut PP Salimah, capaian struktur PD Salimah Sumut dan PC se-Sumut telah melampaui target yang ditetapkan.

Dalam kegiatan ini juga, Dewan Pengawas Salimah Wilayah (DPSW) Sumut memberikan rekomendasi agar Tengku Amiliza kembali memimpin PW Salimah Sumatera Utara untuk periode 2025–2030. Rekomendasi tersebut diterima dengan baik, dan pada kesempatan yang sama, PP Salimah secara daring melantik Tengku Amiliza sebagai Ketua PW Salimah Sumut 2025–2030, serta melantik DPSD se-Sumatera Utara oleh Ketua DPSW Sumut Sri Prafanti, S.T., M.T.

Usai pelantikan, Santi Nurjannah mewakili PP Salimah menegaskan pentingnya mengokohkan kepemimpinan, menyatukan gerak, dan mengoptimalkan kemanfaatan program untuk perempuan, anak, dan keluarga. Arahan tersebut menekankan agar seluruh pengurus wilayah dan daerah memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, amanah, dan akuntabel, serta mengedepankan nilai-nilai robbaniyah seperti keikhlasan, ukhuwah, dan keteguhan dalam dakwah.

Selain itu, Santi Nurjannah juga mendorong seluruh wilayah untuk memperluas kemitraan strategis dengan pemerintah dan lembaga lain, serta mengoptimalkan tiga pilar utama program Salimah: dakwah, pendidikan dan pelatihan, serta ekonomi. “Berpikir strategis dalam dakwah bukanlah kemewahan, tetapi keharusan. Kita ingin Salimah menjadi perancang peradaban yang efektif, bukan sekadar aktivis yang sibuk,” ujarnya.

Santi Nurjannah juga mengapresiasi program unggulan PW Salimah Sumut seperti “1.000 Kencleng” dan endorse produk pengurus serta anggota sebagai bentuk inovasi dan kemandirian organisasi. Ia menambahkan agar pembentukan PRa (Salimah Ranting) menjadi fokus pengembangan struktur ke depan.

Sementara itu, Ketua PW Salimah Sumut terpilih Tengku Amiliza menyampaikan rasa syukur dan tekad untuk memperkuat sinergi antarjenjang kepengurusan. “Muswil ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, tetapi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat kontribusi Salimah bagi umat. Kami ingin memastikan seluruh struktur bergerak seirama demi kemaslahatan perempuan, anak, dan keluarga,”.ujarnya.

Menutup kegiatan, dibacakan ayat inspiratif yang menjadi landasan nilai Salimah: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. At-Taubah: 71)

Ayat ini menjadi pengingat bahwa seluruh gerak dan program Salimah harus berlandaskan pada ukhuwah, ketaatan, dan keikhlasan, agar setiap langkah dakwah membawa keberkahan bagi umat. (adz)

Dewas PDAM Tirtasari Binjai Berjoget Ria, Video Beredar di Medsos

BERJOGET: Potongan video Dewas PDAM Tirtasari Binjai, Joko Basuki, saat berjoget ria yang diiringi nyanyian dari seorang penyanyi wanita.(Istimewa)
BERJOGET: Potongan video Dewas PDAM Tirtasari Binjai, Joko Basuki, saat berjoget ria yang diiringi nyanyian dari seorang penyanyi wanita.(Istimewa)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Beredar video berdurasi 19 detik menampilkan Dewan Pengawas Perusahan Daerah Air Minum (Dewas PDAM) Tirtasari Binjai, Joko Basuki, tengah asyik berjoget ria, diiringi nyanyian musik dari seorang penyanyi wanita. Dalam video tersebut, Jobas, sapaan karib Joko Basuki, hanya mengenakan kaus tanpa lengan warna putih.

Dikonfirmasi Minggu (19/10) lalu, Jobas mengakui yang ada di dalam video itu memang dirinya. Baginya, itu hanya sekadar hiburan.

“Mengenai joget, saya manusia biasa yang perlu hiburan, dan itu ekspresi saya di saat saya liburan,” ungkap Jobas.

Ditanya itu dalam kesempatan apa? Jobas tidak memberi jawaban. Begitu juga saat disoal apakah hal tersebut tidak melukai hati masyarakat? Jobas tidak merespons.

Namun begitu, dia menyayangkan videonya asyik berjoget ria itu beredar di medsos.

“Saya menyayangkan yang posting saya joget tanpa konfirmasi kepada saya,” kata pria berkacamata itu, kesal.

Jobas merupakan Anggota DPRD Binjai Periode 2019-2024. Dia meraih kursi wakil rakyat dari Partai Gerindra pada daerah pemilihan Binjai Timur. Pada Pilkada 2024 lalu, Jobas tidak mendukung calon yang diusung oleh Partai Gerindra. Dia mendukung pasangan Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi, yang diusung Partai Demokrat serta Partai Persatuan Pembangunan.

Jobas aktif mengikuti kegiatan Amir sebelum terpilih. Usai terpilih, Jobas mendapat “jatah” jabatan sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirtasari Binjai. Disoal jabatan dewas karena telah “berdarah” membawa Amir duduk sebagai Wali Kota Binjai periode kedua, Jobas menepisnya.

“Saya murni seleksi dalam pengangkatan dewas,” jawabnya.

Terkait video dirinya viral tengah asyik berjoget, Jobas belum mau mengambil langkah hukum.

“Ya sudahlah, sabar saja dulu, akan saya diamkan saja dulu. Ada saatnya nanti akan berjumpa dengan yang mengunggah video itu. Binjai kota kecil, kawan-kawan saya juganya,” ujarnya.

“Prinsip saya, saya tidak akan mengganggu privasi orang lain dan berharap juga jangan ganggu privasi saya. Mungkin kalau sudah keterlaluan, akan saya buat laporan tentang UU ITE,” tutur Jobas.
Menyoroti hal ini, Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir menilai, sikap Jobas mencoreng citra baik wali kota yang telah dibangun.

“Saya bukan mau bilang kualitas dewas itu jelek, tapi biarkan publik menilai. Kami berharap, dewas dapat bekerja baik dan jangan jadi beban pak wali,” katanya, Senin (20/10).

“Pinomat kalau sudah dikasih kerjaan sama pak wali, janganlah jadi makin tambah beban pak wali. Kasihan kita lihat pak wali, nanti muncul opini: ya begitu kualitas timses,” sambung Ronggur.

Ronggur juga menduga, proses seleksi yang dilakukan tim panitia tidak berlangsung secara terbuka. Dilihat wartawan pada website Pemko Binjai, pengumuman hasil seleksi penerimaan Dewas PDAM Tirtasari Periode 2024-2028, tidak dicantumkan nomor.

Ada dua nama yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi Dewas PDAM Tirtasari, Jobas dan Marasonang Lubis. Namun, pengumuman yang tidak bernomor itu juga tidak menampilkan hasil nilai seleksi untuk jabatan Dewas PDAM Tirtasari.

“Sepengetahuan saya, skor tertinggi tes saat seleksi Dewas PDAM kemarin itu Pak Marasonang, sehingga beliaulah yang sebenarnya layak,” jelas Ronggur.

“Andai beliau yang jadi Dewas PDAM, pasti fungsi dewas akan berjalan lebih baik lagi dan fokus pada kinerja. Gak sibuk joget, gak sibuk komentari urusan politik dan lain sebagainya,” sambungnya.

Karena itu, bagi Ronggur, sikap dan tingkah laku Jobas telah mencoreng nama baik wali kota sebagai Dewas PDAM Tirtasari Binjai. Ditambah lagi, Jobas diangkat sebagai Dewas PDAM Tirtasari berdasarkan keputusan wali kota.

“Saya justru curiga kalau Dewas PDAM itu tak ada kerjaannya, sehingga di publik kita lebih sering lihat dewas sekarang itu sibuk gosip politik, aktif banget di medsos dan joget dipandu biduan,” bebernya. (ted/saz)

Program Ketapang Desa Sitinjo, BUMDes Raup Untung Puluhan Juta Rupiah

TUNJUKKAN: Camat Sitinjo Untung Roy Nahampun, Kepala Desa Sitinjo Olihin Kudadiri, bersama Direktur BUMDes Sada Ukur, Bercius Purba, menunjukkan kentang hasil panen perdana di Dusun 5 Tinjo Payung, Desa Sitinjo, Senin (20/10).(Istimewa)
TUNJUKKAN: Camat Sitinjo Untung Roy Nahampun, Kepala Desa Sitinjo Olihin Kudadiri, bersama Direktur BUMDes Sada Ukur, Bercius Purba, menunjukkan kentang hasil panen perdana di Dusun 5 Tinjo Payung, Desa Sitinjo, Senin (20/10).(Istimewa)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Program Ketahanan Pangan (Ketapang) Pemerintah Desa (Pemdes) Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, membuahkan hasil. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sada Ukur, yang mengembangkan komoditi kentang, berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta Rupiah.

Taksasi ini, sesuai sampling panen kentang tersebut pada lahan pertanian BUMDes Sada Ukur di Dusun 5 Tinjo Payung, Desa Sitinjo, Senin (20/10).

Direktur BUMDes Sada Ukur, Bercius Purba mengatakan, sesuai sampling panen perdana ini, keuntungan nantinya ditaksasikan mencapai puluhan juta Rupiah.

Menurut Bercius, BUMDes Sada Ukur menanam sekitar 17 ribu batang kentang, bibit G3 dari Bandung.
“Setiap batang menghasilkan rata-rata satu hingga 1,3 kilogram kentang. Selain komoditi kentang, BUMDes Sada Ukur juga menanam komoditi cabai dan tomat di lokasi lain, yang akan dipanen bulan depan,” ungkap Bercius.

Kepala Desa Sitinjo, Olihin Kudadiri dalam sambutannya pada panen perdana komoditi kentang itu, mengatakan, Pemdes Sitinjo mengalokasikan anggaran Rp235 juta untuk Program Ketapang pada Tahun Anggaran (TA) 2025 ini. Hal itu mengacu pada Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025, tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

“Sesuai aturan, pemerintah desa mengalokasikan minimal 20 persen dari Dana Desa untuk Program Ketapang. Sesuai keputusan musdes, Desa Sitinjo mengalokasikan sekitar 24 persen,” beber Olihin.

Olihin pun mengapresiasi BUMDes Sada Ukur yang telah berhasil dalam pengelolaan Program Ketapang komoditi kentang tersebut. Dia juga berharap, komoditi cabe dan tomat yang juga dikelola BUMDes Sada Ukur, akan memberi hasil maksimal nantinya.

“Selain keuntungan, Program Ketapang ini semakin meningkatkan jalinan persaudaraan di tengah masyarakat. Saya lihat, tenaga kerja yang diberdayakan juga dari dusun-dusun lain, tidak hanya di Dusun 5 ini. Semoga berkelanjutan di masa mendatang,” harapnya.

Apresiasi atas keberhasilan Program Ketapang Desa Sitinjo juga disampaikan Koordinator PPL Kecamatan Sitinjo, Tohom Simanjuntak.

“Kami apresiasi Program Ketapang Desa Sitinjo, tidak salah pilih komoditi. Sebab, ada beberapa desa lain yang komoditi pilihannya tidak memberi hasil maksimal,” katanya.

Senada, Babinsa Desa Sitinjo, Serda Guntur Sianipar, juga mengapresiasi BUMDes Sada Ukur, yang telah mengaplikasikan program pemerintah pusat itu dengan baik.

Sementara Camat Sitinjo, Untung Roy Nahampun, dalam arahannya berpesan, agar pengurus BUMDes Sada Ukur semakin kompak, serta memberdayakan lebih banyak lagi masyarakat dalam Program Ketapang.

“Semakin kompaklah. Jangan karena sudah berhasil, timbul saling curiga. Transparansi di antara sesama pengurus dan anggota harus tetap diutamakan,” imbaunya.

Untung juga berpesan agar BUMDes Sada Ukur menyebarluaskan kiat-kiat keberhasilan Program Ketapang itu di tengah masyarakat.

“Bantu masyarakat, sebarkan apa yang diaplikasikan dalam program ini sehingga berhasil. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat kita yang berhasil dalam pertaniannya,” pesannya.

Dia pun mengakui, Desa Sitinjo merupakan desa pertama di Kecamatan Sitinjo yang telah panen dalam Program Ketapang.

“Ini yang pertama. Kami apresiasi keberhasilan ini. BUMDes beruntung, Pendapatan Asli Desa meningkat,” kata Untung.

Turut hadir di panen perdana itu, jajaran Pemerintah Kecamatan Sitinjo dan Desa Sitinjo, BPD Sitinjo, PPL, serta puluhan masyarakat. (rud/saz)

Pemkab Karo Tanda Tangani Kerja Sama dengan BPS

TANDA TANGAN: Bupati Karo Antonius Ginting tanda tangani kerja sama dengan BPS. (Istimewa)
TANDA TANGAN: Bupati Karo Antonius Ginting tanda tangani kerja sama dengan BPS. (Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Antonius Ginting bersama para kepala daerah se-Sumatera Utara (Sumut) menandatangani kerja sama penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik sebagai dasar pembangunan daerah. Bagi Pemkab Karo, langkah ini dinilai strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berpijak pada data yang akurat dan terukur.

Pemkab Karo berkomitmen terus menghasilkan data berkualitas yang dapat dijadikan acuan dalam mendukung pembangunan daerah serta penyusunan kebijakan publik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan sinergi berbasis data ini, Kabupaten Karo diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekonomi, memperkuat daya saing, dan memastikan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution, mengajak seluruh kepala daerah se-Sumatera untuk berkolaborasi membangun konektivitas ekonomi berbasis data. Menurutnya, data harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bobby saat membuka Konsultasi Regional (Konreg) PDRB ISE 2025 se-Sumatera di Hotel Santika Medan, Jumat (17/10) lalu. Kegiatan ini mengusung tema “Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran.”

Pada acara tersebut, Bobby bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, juga secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (Pasada), platform yang dikembangkan untuk memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumut.

“Pasada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data pengguna sekaligus menghindari tumpang tindih data sektoral. Pemprov Sumut siap mengembangkan daerah dan menjadikan Sumut sebagai satu pusat konektivitas ekonomi yang kuat,” ungkap Bobby.

Bobby juga mengatakan, selain data yang akurat, konektivitas jalur distribusi dan logistik juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, tambang, dan mineral, Bobby optimistis kontribusi PDRB Sumatera terhadap nasional, yang kini mencapai 22 persen akan terus meningkat.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan, kebijakan publik yang baik harus berawal dari data yang valid dan terpercaya.

“Pembangunan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas. Arahnya tidak jelas, biayanya membengkak, dan hasilnya tidak optimal. Karena itu, data berkualitas menjadi pondasi agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sonny juga memaparkan, kinerja ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan tren positif. Pada triwulan kedua 2025, ekonomi Sumatera tumbuh 4,96 persen, meningkat dari 4,48 persen pada tahun sebelumnya. Pulau Sumatera menyumbang 22 persen terhadap PDRB nasional, dengan Sumut menjadi motor penggerak utama berkontribusi 23,5 persen terhadap total PDRB Sumatera.

Secara year-on-year, Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, yakni 7,14 persen. Sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi tulang punggung utama, sementara sektor pariwisata juga menunjukkan geliat positif, dengan 148 juta wisatawan nusantara berkunjung ke Sumatera sepanjang 2024, termasuk ke Sumut.

Acara ini juga turut dihadiri para gubernur se-Sumatera, pimpinan BPS se-Sumatera, termasuk Kepala BPS Karo Oliver Bobby Reynold Simarmata, Bappedalitbang Karo, serta Dinas Kominfo Karo. (deo/saz)

Tanah Madrasah Mau Dikuasai Perorangan, M Nuh: Pemerintah dan Aparat Harus Lindungi Masyarakat

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) KH Muhammad Nuh MSP meminta pemerintah dan aparat penegak hukum hadir dalam persoalan lahan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Firdaus di Dusun XI Emplasment, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pasalnya, ada pihak yang ingin menguasai lahan madrasah tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, Senin (20/10/2025), Muhammad Nuh diundang masyarakat Dusun XI Emplasment , Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Hari Kamis, 9 Oktober 2025, untuk membicarakan lahan madrasah karena ada pihak yang ingin menguasainya.

Selain Nuh, pada pertemuan itu hadir juga tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya Prof Dr Pagar Hasibuan (guru besar UIN), Drs H Rahmat Diono, MM (alumni pertama madrasah), dan lainnya. Menurut penjelasan tokoh masyarakat, MDA Al-Firdaus tersebut dibangun oleh PTPN IX Bandar Klippa pada tahun 1977 di atas lahan seluar 1.441 meter persegi.

Keberadaan MDA Al-Firdaus dikuatkan oleh Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-75/DS/1984. Namun dalam perkembangannya, pihak PTPN tidak lagi mengelola madrasah Al-Firdaus, dan tidak memberikan anggaran untuk perawatan. Akibatnya bangunan madrasah rusak dan roboh.

Dalam kondisi seperti itu, ada pihak yang ingin menguasai lahan madrasah tersebut. Masyarakat keberatan, dan berusaha untuk membangun kembali madrasah dengan dana gotong royong atau swadaya masyarakat.

Ketika masyarakat kerja bakti memperbaiki bangunan madrasah, pihak yang ingin menguasai lahan madrasah tersebut memaksa untuk memasukkan batu bata dengan menggunakan truk.

“Atas persoalan ini, saya menyarankan agar keinginan masyarakat setempat dihormati. Dan berharap agar pemerintah daerah dan aparat keamanan yang juga hadir pada pertemuan 9 Oktober itu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan melindungi masyarakat dari tekanan dan intimidasi,” pungkasnya. (adz)