24 C
Medan
Friday, April 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 15641

SBY Tolak Wisata Judi di Kepri

TANJUNGPINANG- Isu pembangunan lokasi judi di Kepulauan Riau (Kepri) sampai ke telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan tegas, SBY menyatakan ketidaksetujuannya atas salah satu rencana pengembangan wilayah yang merupakan gerbang di sisi utara Indonesia itu.

“Saya ingatkan, jangan pernah berpikir, jangan pernah kita punya niat, jangan punya rencana membangun tempat seperti itu,” kata SBY saat memberikan sambutan dalam penyerahan bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat di Gedung Daerah Kepri, kemarin (25/2).

SBY mengaku mendengar kabar rencana pembangunan lokasi judi di Kepri dari media di Jakarta. “Katanya dalam pengembangan di kawasan Kepri ini akan ada tempat untuk judi,” ungkap presiden.

Di suatu negara, bisa jadi bisnis tempat judi memang diberi izin. Namun hal itu tidak diterapkan di Indonesia. “Masing-masing negara punya kebijakan,” kata SBY.

Menurut SBY, pengembangan kawasan itu lebih diarahkan pada kegiatan ekonomi yang justru membawa manfaat dan kesejahteraan. Terkait kabar tempat judi di Kepri, SBY telah meminta konfirmasi dari Gubernur Kepri.
“Saya cek ke Pak Gubernur. tidak ada rencana yang aneh-aneh. Saya senang, saya dukung penuh,” urai SBY.

Kunjungan kerja SBY ke Kepri, salah satunya untuk memastikan pengembangan pembangunan di kawasan Kepri. Posisi Kepri yang dekat dengan Singapura juga menjadi perhatian SBY. “Kita tidak ingin yang maju hanya Singapura dan Malaysia. Tap Kepri sama majunya atau lebih,” urainya.

Dalam kesempatan kemarin, presiden menyaksikan secara simbolis penyerahan bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri dan KUR kepada sejumlah perwakilan masyarakat Riau. Total nilai PNPM yang dialokasikan untuk Riau itu adalah Rp46,10 miliar. Selain itu juga ada KUR yang diberikan dari beberapa bank, seperti BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Menurut SBY, yang menjadi tujuan pemerintah tidak hanya pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan ekonomi. “Oleh karena itu, sistem dan kebijakan yang kita anut adalah pertumbuhan yang disertai pemerataan,” tutur SBY. (fal/iro/jpnn)

Ranperda KTR Belum Juga Kelar

MEDAN- Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai sudah sangat mendesak untuk diberlakukan. Sehingga, Wali Kota Medan Rahudman Harahap meminta pihak-pihak terkait menyegerakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut.

Hal tersebut dikatakan Rahudman Harahap saat menerima kunjungan PT HM Sampoerna Jakarta di ruang kerjanya, Lantai II Balai Kota Medan, Jum’at (26/2).

“Peratemuan dengan PT Sampoerna dalam rangka rencana pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Medan,” ujarnya.
Pertemuan dengan pihak HM Sampoerna Jakarta tersebut bertujuan sebagai ajang diskusi, agar Perda KTR nantinya benar-benar bisa dilaksanakan secara seimbang.

Sementara itu, Head Government Relation PT HM Sampoerna Ny Hemmy Susanto mengatakan, nantinya Perda KTR tersebut bisa memperhatikan masyarakat yang tidak merokok agar tidak terkena asap rokok.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Edwin Effendi saat ditemui Sumut Pos menyatakan, Ranperda KTR belum selesai. “Masih dalam proses, dan nanti kalau sudah selesai akan diserahkan ke Bagian Hukum Pemko Medan,” katanya.(ari)

Penyimpangan Anggaran di Disbudpar Medan

Kasubdis Ngaku Tidak Tahu

MEDAN- Mantan Kasub Perencanaan dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan, Arjuna Sembiring mengaku tak tahu adanya pelaksaan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di dinas tersebut pada 2008 lalu.

Arjuna yang sekarang menjabat Sekretaris di dinas tersebut beralasan, dirinya tidak pernah diikutsertakan dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti pemilihan Jaka dan Dara, Ramadhan Fair dan Chrismast Season yang ditanyakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan dugaan korupsi di Dinas Budpar Medan.

“Saya tahu kegiatan rutin seperti pameran saja, soal Jaka dan Dara saya tidak tahu,” kata Arjuna saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Medan, dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan berbagai kegiatan fiktif 2008 senilai Rp2,9 miliar di Disbudpar Kota Medan, dengan terdakwa mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Ramlan Nasution, Jumat (25/2).

Ketidaktahuan Arjuna ini sempat membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menudingnya tidak terbuka dalam memberikan keterangan di persidangan. Apalagi sebagai pejabat perencana untuk kegiatan 2008 dianggap mengetahui berbagai kegiatan Disbubpar.

“Bapak kan sebagai perencana, semestinya punya taggung jawab. Apalagi kegiatan 2008 direncanakan pada 2007,” kata JPU Dormian SH dengan nada ketus. Toh,  Arjuna tetap menjawab tidak tahu adanya pelaksaan kegiatan seperti pemilihan Jaka dan Dara, Ramadhan Fair dan Chrismast Season karena tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan itu. “Pekerjaan saya, dikerjakan orang lain,” tuturnya.

Pada persidangan sebelumnya, Pengendali Teknis Investigasi BPKP Sumut, Muhammad Natsir yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan, penyalahgunaan keuangan sebesar Rp2,9 miliar, itu adalah akumulasi dari sejumlah kegiatan fiktif (tidak dilaksanakan), serta kegiatan yang dilaksanakan namun tidak dipertanggungjawabkan.

Penyalahgunaan itu dilakukan dengan cara pencairan anggaran dari rekening anggaran Disbudpar oleh Bendahara Pengeluaran dan diserahkan langsung kepada Kadis, Syarifuddin.
Pencairan anggaran itu tidak sesuai dengan prosedur sesuai permendagri No.13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. (rud)

Beras OP Jangan Diselewengkan

KARO- Pemerintah Kabupaten Karo, bekerja sama dengan Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Kabanjahe, menggelar pasar murah di kawasan Kantor Camat Kabanjahe dan Kelurahan Gung Negeri, kemarin (25/2) sekitar pukul 10.00 WIB.

Hal ini berkaitan dengan tingginya harga beras di daerah tersebut. Operasi pasar digelar di Kecamatan Mardinding, Payung, Kutabuluh dan Juhar serta dibuka oleh Pelaksana Asisten II, Simon Sembiring dan Kabag Ekonomi, Ir Sabar Ukur.

Dalam kesempatan itu, Simon Sembiring mengatakan pelaksanaan pasar murah, merupakan wujud kepedulian pemerintah,  terhadap masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah. Namun kata Sembiring, pihaknya mengimbau warga yang membeli beras agar tidak melakukan spekulasi, dengan  cara menjual kembali beras operasi pasar ke pedagang.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkab Karo, membuat aturan khusus yakni, warga yang hendak membeli beras murah, terlebih dahulu harus membawa kartu bukti pengambilan beras dari kelurahan atau kepala lingkungan (Kepling). Dalam pasar murah tersebut, harga beras per kilonya Rp6.300.(wan)

Petani Tuntut Penerapan UU Agraria

LANGKAT- Aliansi Solidaritas Kaum Tani Indonesia  se- wilayah Teluk Aru (Askatista) kembali berunjukrasa di depan gedung DPRD Langkat, Jumat (25/2). Dalam aksinya, mereka menuntut dikeluarkannya rekomendasi DPRD tentang penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960 di Kabupaten Langkat.

Kedatangan warga disambut petugas Satpol-PP dan Dalmas Polres Langkat. Puluhan massa ini pun tertahan didepan pintu gerbang selama beberapa jam sebelum diterima oleh wakil rakyat. Sempat terjadi ketegangan saat itu antara warga dan petugas, sebab warga ingin menyerang masuk ke dalam gedung dewan, sementara utusan dari dalam (DPRD-Red) hanya  memperkenankan sepuluh orang perwakilan saja.

“Kami datang kemari karena diundang, jadi tolong perlakukan kami dengan baik, bila perlu bawa turun anggota dewan itu biar kita bahas di sini saja masalahnya,” teriak pengunjuk rasa dari luar pagar gedung DPRD dengan alat pengeras.

Akhirnya, pengunjuk rasa mengutus 15 anggotanya untuk bertemu dengan wakil rakyat di Komisi I DPRD. Di dalam ruangan massa bertemu dengan Arbai Fauzan. Dalam pertemuan itu dewan berjanji akan mengeluarkan rekomendasi tersebut, namun tidak serta mereta dikeluarkan saat ini juga. “Kita bisa mengeluarkan rekomendasi, tapi tidak mungkin saat ini, karena kami berada di sebuah lembaga yang memiliki mekanisme,”ungkap Arbai berdiplomasi.(ndi)

Pembagian Raskin Tidak Adil

085762516xxx
Kepling Kelurahan Durian tidak adil untuk pembagian raskin. Pak Wali Kota tolong di tindas Kepling yang tidak memberikan raskin kepada yang membutuhkan.

Kami Cek Laporannya
Terimakasih laporannya, adanya informasi ini kami minta kepada Camat Medan Timur untuk mengecak raskin yang dimaksud. Saya minta secara tegas dan secepatnya untuk memberikan laporan kepada saya. Sebab, apa yang terjadi di kelurahan dan kecamatan harus diketahui Camat.

Syaiful Bahri Lubis
Sekda Medan

Pipa Pertamina Dibor, Ribuan Liter Minyak Tumpah

LABUHAN- Pengeboran pipa minyak Instalasi Media Grup Depot Pertamina Labuhan kembali terjadi, kali ini lokasinya di kawasan Kampung Mawar Kecamatan Medan Labuhan. Akibatnya, ribuan liter minyak milik Pertamina tumpah, Jumat (25/2) sekira pukul 04:00 WIB pagi.

Barang bukti yang berhasil diamankan petugas adalah bahan bakar minya (BBM) 3 jerigen, 2 drum, plastik, alat pembobol dan satu unit mobil pick up Grand Max BK 9378 CG. Namun,  pelaku berhasil kabur.

Tidak lama berselang, GM Fud Retail Marketing Region I Pertamina, Gandhi Sri Widodo, dan Kepala IMG Depot PT Pertamina Labuhan, Abdul Rahim meninjau lapangan dan melihat sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi kemarakan pembobolan BBM melalui saluran pipa milik Pertamina, para pejabat tinggi PT Pertamina melakukan rapat tertutup dengan sejumlah aparat keamanan di depot PT Pertamina Medan Labuhan.

Humas PT Pertamina, Erika mengatakan terungkapanya pengeboran saluran pipa PT Pertamina karena adanya laporan yang diterima pihak keamanan PT Pertamina. Selanjutnya, dengan sejumlah aparat gabungan dari polisi, TNI AL dan juga Satpam langsung dilakukan penggrebekan ke lokasi areal pipa Pertamina berjarak 300 meter dari pagar Depot Pertamina Labuhan.
Kanit Tipiter Polres Pelabuhan Belawan, Iptu J Tarigan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Kami masih melakukan penyelidikan di lapangan dengan segala barang bukti telah kita amankan untuk menangkap pelaku,” ujarnya.(mag-11)

Aspal Jalan Kami

085762516xxx
Pak Wali Kota kapan di aspal balik jalan Pembangunan 3 Glugur Darat ll Medan Timur.

Masih Proses Tender
Terimakasih informasinya, selama ini kegiatan di Dinas Bina Marga Kota Medan sedang melaksanakan pengumuman barang dan jasa, sehingga kami di Pemko Medan khususnya Dinas Bina Marga belum bisa melaksanakan pembangunan. Jadi, kami berharap kepada warga untuk tetap bersabar menunggu dilaksanakannya pembangunan pada april tahun ini.

Gunawan Surya Lubis
Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan

Monyet Serang Warga

Dua Orang Kritis

TEBING TINGGI-  Warga Jalan LKMD Lingkungan I  Gang Bahagia Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi resah. Soalnya, ada monyet liar yang kerab mengganggu warga. Buktinya, ada dua warga yang sudah digigit moyet tersebut dan kini dirawat di rumah sakit umum (RSU) Sri Pamela.

Keduanya adalah Sainem (70) dan Ibnu Halim Purba (2). Keduanya warga yang sama. Peristiwa itu terjadi Kamis (24/2) malam sekira pukul 20. 30 WIB. Menurut keterangan Sainem, malam itu setelah Magrib dia hendak tidur. Seperti biasa  dia ditemani cucunya Santi (16). Tetapi pada malam itu, Santi pergi sehingga Sainem tidur sendiri di rumahnya.

Beberapa jam tertidur tiba-tiba ada seekor monyet besar menimpa tubuhnya. Spontan Sainem menjerit  dan minta tolong sehingga warga sekitar bangun dari tidurnya dan menemui Sainem. Warga sempat melihat moyet tersebut melancarkan aksinya.

“Aku baru saja tertidur, tiba-tiba ada yang menimpai aku. Kupikir cucuku Santi, ternyata setelah kulihat rupanya monyet besar, langsung aku menjerit dan minta tolong kepada tetangga,” ungkap Sainem sambil menahan rasa sakit atas luka gigitan monyet itu. Lalu warga membawa Saniem ke RSU Sri Pamela Jalan Sudirman Kota Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan.
Sejak kejadian itu banyak warga menduga moyet tersebut merupakan moyet jadi-jadian.

Menurut Asrofah Batubara (38), warga setempat moyet tersebut merupakan penunggu rawa-rawa, di desa itu. “Kami duga itu pasti monyet jadi-jadian, bayangkanlah, lihat perempuan monyet itu langsung mau menyerang,” ungkapnya.(mag-3)

Dana Sertifikasi Belum Dibayar Empat Bulan

087868332xxx
Kami guru SMA Negeri dan Swasta Propinsi Sumatera Utara resah dan kecewa sebab tunjangan sertifikasi tahun anggaran 2010 belum kami terima selama 4 bulan, mohonlah kiranya segera di cairkan yang sangat berguna bagi kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami yang semangkin sulit.

Tunggu Anggaran Pemerintah Pusat
Terimakasih laporannya, selama ini dana sertifikasi datangnya dari Pemerintah Pusat, jadi sampai saat ini belum ada dana dan anggaran yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Sumut. Sekarang ini kami masih menunggu dan untuk diketahui, uang sertifikasi ini langsung ke rekening guru masing-masing. Kami berharap guru untuk bersabar menunggunya dari Pemerintah Pusat.

Syaiful Syafri, Kepala Dinas Pendidikan Sumut

1...15,64015,64115,642...15,664Page 15,641 of 15,664

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor