Home Blog Page 1569

Cara Jitu Pilih Supplier Terbaik untuk Memulai Bisnis

EKA PRASETYA: Webinar STIE Eka Prasetya bekerja sama dengan Ginee bertema Cara Jitu Pilih Supplier Terbaik untuk Memulai Bisnis, Sabtu (29/4) siang.

SEKOLAH Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Eka Prasetya bekerja sama dengan Ginee menggelar webinar bertema Cara Jitu Pilih Supplier Terbaik untuk Memulai Bisnis, Sabtu (29/4).

Webinar ini diikuti seratusan peserta terdiri dari mahasiswa dan dosen STIE Eka Prasetya serta pelaku bisnis di Sumut tersebut dibuka Ketua STIE Eka Prasetya Dr Sri Rezeki MSi. Pemateri webinar yakni Yholandha Hardhani dari Ginee Growth Associate.

Sri Rezeki berterima kasih atas dukungan Ginee dalam webinar yang materi tersaji bermanfaat bagi civitas akademika STIE Eka Prasetya. ”Pada program studi kewirausahaan, mahasiswa harus memiliki inkubator usaha berupa UMKM. Ternyata selalu terkendala modal,” katanya.

Sebenarnya banyak yang tak perlu memakai modal usaha. Misalkan sistem dropship dari supplier. Untuk itu ketua STIE Eka Prasetya meminta mahasiswa untuk secara detail dan serius mengikuti kegiatan webinar sehingga wawasan dan pengetahuan yang diperoleh mampu mendorong mahasiswa memulai bisnis.

”Orang berbisnis dan berdagang itu banyak. Tapi yang sukses, sepertinya tidak banyak. Disini kita bisa belajar bagaimana kita bisa sukses seperti orang lain,” harap Sri Rezeki.

Yholandha Hardhani dari Ginee Growth Associate memandu peserta dalam webinar ini dalam memilih supplier terbaik untuk memulai bisnis. Terdapat enam sumber marketplace yang bisa discrape produknya dari Ginee untuk berbisnis diantaranya Shopee, Lazada dan Buka Lapak.

Yholanda Hardhani menyebutkan bahwa dalam memulai bisnis diawali dengan menentukan channel distribusi. Kemudian membuka toko online dimulai dari daftar, optimalisasi toko, upload dan optimalisasi produk serta menjaga reputasi toko. ”Responsif, balas chat dengan ramah dan pemgiriman cepat,” jelasnya.

Ia memaparkan keberadaan Ginee yang berkembang dengan empat bisnis utama. Ginee bermula di Indonesia. Kini telah berkembang di kawasan Asia Pasific seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Tiongkok.

Dalam kesempatan ini Yholanda Hardhani juga memaparkan metode scrape produk. Scrape adalah alat yang dapat membantu setiap aktivitas bisnis. Mulai dari menarik data produk, menganalisasi dan menduplikasi informasi produk.

”Dengan metode scrape akan memudahkan untuk mengelola bisnis online. Menghemat waktu dan dapat fokus untuk mengatur strategi bisnis karena operasional toko online dapat dilakukan secara otomatis dengan alat ini,” rincinya.

Kemudian, ia menambahkan tersedia berbagai fitur di Ginee ERP yang bisa menunjang kegiatan bisnis seperti investory, laporan penjualan hingga pengelolaan gudang. (dmp)

Posko THR Ditutup, Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Aduan

SUMUTPOS.CO – Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 ditutup per 28 April 2023. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pengawas Ketenagakerjaan, bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti seluruh laporan, khususnya laporan berupa aduan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya akan segera menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh Pengawas Ketenagakerjaan guna menindaklanjuti laporan pembayaran THR 2023 melalui Posko THR, khususnya laporan terkait aduan.

“Melalui koordinasi tersebut kami akan melakukan konsolidasi, verifikasi, dan validasi data laporan aduan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan,” katanya melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, (Jumat, 28/4)

Anwar Sanusi mengatakan, hingga 28 April 2023, Posko THR telah menerima 2.369 aduan, terdiri dari 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

“Jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.369 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 1.529 perusahaan,” katanya.

Dari jumlah perusahaan yang diadukan tersebut, paling banyak berada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 421 perusahaan dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan. “Sementara pengaduan paling sedikit ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada pengaduan sama sekali,” kata Anwar Sanusi.

Adapun aduan yang telah ditindaklanjuti hingga saat ini adalah 375 aduan. “Sebanyak 375 aduan sudah masuk dalam laporan hasil pemeriksaan Kinerja, di mana 1 aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan satu serta 2 aduan telah masuk rekomendasi,” ujarnya. (jpc/ila)

Nasib Teddy Minahasa Ditentukan 9 Mei Mendatang

SIDANG: Irjen Pol Teddy Minahasa saat mengikuti sidang, Jumat (28/4).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Nasib Irjen Pol Teddy Minahasa usai diduga terlibat dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu akan ditentukan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa (9/5) mendatang. Hal itu diungkapkan Hakim Ketua Jon Sarman Saragaih usai Kuasa Hukum Teddy Minahasa membacakan dupliknya.

“Selanjutnya untuk pembacaan putusan persidangan sekali lagi, yang terakhir pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 9.00 WIB. Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” tegas Jon Sarman dalam persidangan, Jumat (28/4).

Dalam putusan atau vonisnya tersebut, Jon Sarman akan memutuskan akan mengabulkan tuntutan maksimal dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Teddy Minahasa, yaitu hukuman mati ataupun lebih rendah dari hukuman tersebut.

Untuk diketahui, terdakwa eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut pidana mati dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. “Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H.

Abu Bakar (Alm) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar Jaksa membacakan tuntutannya, Kamis (30/3).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyebut tak ada hal yang meringankan Teddy Minahasa terkait dengan kasus yang menjeratnya soal peredaran narkotika jenis sabu. “Hal-hal yang meringankan tidak ada,” kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (30/3). (jpc/ila)

Gelombang Kedua Evakuasi 115 WNI dari Sudan, Evakuasi Pertama, 385 Orang Sudah Tiba

TIBA: Gelombang pertama WNI dari Sudan tiba di Indonesia.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Sudan akibat perang terus diupayakan pemerintah, termasuk TNI. Gelombang pertama pemulangan yang terdiri atas 385 WNI tiba kemarin (28/4) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Evakuasi gelombang kedua mencakup 115 orang yang diupayakan bisa keluar dari Sudan kemarin.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan, pihaknya membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengevakuasi WNI dari Sudan yang sudah dinyatakan dalam keadaan perang. Tidak sembarangan orang bisa keluar masuk pangkalan udara di sana.

“Proses evakuasi juga harus menunggu jadwal saat aman dan pengaturan jadwal penerbangan negara lain,” ujar Yudo yang turut menyambut kedatangan 385 WNI tersebut bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Ke-385 WNI terdiri atas 248 perempuan dan 137 laki-laki. Termasuk 43 anak. Mereka diterbangkan dengan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 991. Menurut Yudo, masih ada dua gelombang lagi evakuasi WNI yang bakal dilakukan pemerintah. Gelombang kedua berangkat dari Sudan ke Jeddah dan menuju Indonesia hari ini (29/4). Gelombang ketiga dijadwalkan lusa (30/4). “Semoga kita bisa mengevakuasi dua sorti lagi dan hari ini (kemarin, Red) mudah-mudahan 115 orang bisa keluar dan semuanya berjalan lancar,” tutur dia.

Sementara itu, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Kemenko PMK Nelwan Harahap menjelaskan, untuk pemulangan 385 orang tersebut, ada tiga skenario. Yakni, pemulangan mandiri, kerja sama dengan pemerintah daerah, dan bantuan lembaga kemanusiaan lain. Hingga kemarin, lima pemda mengonfirmasi kesediaannya untuk membantu pemulangan. Yakni, Pemda Aceh, Jawa Timur, Lampung, Riau, dan Bengkulu.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Nonalam Kementerian Sosial Mira Riyati menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan pemenuhan kebutuhan logistik selama WNI itu ditempatkan sementara di Asrama Haji Pondok Gede. Mulai pakaian anak, pakaian dewasa, perlengkapan mandi, hingga permakanan nasi boks dengan total bantuan Rp 1.114.770.000. Ada juga layanan dukungan psikososial selama lima hari hingga 2 Mei.

“Kementerian Sosial juga mempersiapkan tujuh psikolog untuk memberikan layanan dukungan psikososial, satu tenda untuk tempat bermain anak-anak, dan satu tenda lainnya untuk posko kesehatan dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Terpisah, evakuasi WNI dari Sudan untuk transit di Arab Saudi terus bertambah. Sampai Kamis malam waktu Arab Saudi, sudah ada tiga gelombang. Rombongan gelombang ketiga sebanyak 110 orang tiba di Saudi pada pukul 19.30. “Seluruh WNI evakuasi Sudan yang masuk ke Arab Saudi menggunakan visa darurat kemanusiaan,” kata Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.

Dia menegaskan, Arab Saudi hanya bersedia menjadi negara transit. Para WNI tersebut tidak bisa berlama-lama di Arab Saudi. Secara bertahap, mereka harus segera dipulangkan ke Indonesia. Aziz menjelaskan, kepulangan WNI dari Arab Saudi menuju Indonesia menggunakan penerbangan reguler dengan maskapai Garuda Indonesia.

Pada kedatangan pertama, WNI dari Sudan dievakuasi menuju Arab Saudi dengan menaiki kapal. Isinya, 557 WNI. Di dalam kapal, para WNI itu diangkut bersama warga negara lainnya. (jpc/ila)

Prabowo: Kita Tak Mau Lompat Sana Sini

net BERTEMU: Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di kediamannya kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selesai pertemuan, Prabowo mengatakan Gerindra dan PKB tak mau lompat sana-sini.

“Kita tidak mau perbanyak lompat sini, lompat sana, kira-kira,” kata Prabowo didampingi Cak Imin di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Alasannya, Prabowo dan Cak Imin sudah bersepakat koalisi Gerindra-PKB bekerja untuk rakyat. Prabowo mengatakan kepentingan koalisi Gerindra dan PKB adalah kepentingan rakyat.

“Coba Anda perhatikan, kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat, sudah, itu. Jadi, kepentingan rakyat, terbaik untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo dan Cak Imin diketahui melakukan pertemuan sejak pukul 16.57 WIB di kediaman Prabowo. Prabowo menyapa langsung jajaran pengurus PKB saat tiba.

Terlihat Prabowo dan Cak Imin saling berangkulan. Wasekjen PKB Syaiful Huda juga menyalami Prabowo. Kedatangan pengurus DPP PKB juga disambut oleh Waketum Gerindra Sugiono.

Terlihat pula Waketum PKB Jazilul Fawaid dalam pertemuan ini. Sebelum memasuki kediaman Prabowo, para pengurus sempat melontarkan halalbihalalal selepas Idul Fitri. Pertemuan kemudian digelar di dalam rumah Prabowo.

Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan pertemuan tersebut merupakan agenda rutin PKB dan Gerindra yang telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Diketahui, keduanya juga sempat bertemu di bulan Ramadan kemarin.

“Ya ini sekaligus pertemuan rutin setelah pertemuan rutin terakhir kita di Kertanegara, pas buka puasa bersama itu. Memang pertemuan rutin kita per dua mingguan, pertemuan yang besok itu karena momennya pas lebaran kita kemas dengan halalbihalal, silaturahmi,” ujar Huda saat dihubungi, Kamis (28/4). (jpc/dtk/azw)

Kader PDI Perjuangan Sumut Siap Menangkan Ganjar, MPG Sumut Target 55 Persen

Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos RAKERWIL: Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting (5 kiri) dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Soetarto (3 kiri) saat menghadiri acara Dewan Pimpinan Wilayah MPG Provinsi Sumut, di Hotel JW Marriot, Jumat (28/4) sore.

SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Baskami Ginting mengatakan dirinya beserta segenap kader PDI Perjuangan Sumatera Utara, taat dan patuh terhadap perintah harian Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof DR (HC) Hj Megawati Sukarnoputri untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada pilpres mendatang.

Hal tersebut disampaikan Baskami, usai menghadiri konsolidasi Masyarakat Pendukung Ganjar (MPG) Sumut, Jumat (28/4).

Baskami mengatakan, ketiga pilar partai, baik struktur, legislatif dan eksekutif, akan bergotong royong berjalan seirama dengan kekuatan relawan serta simpatisan untuk memenangkan pria yang saat ini Gubernur Jawa Tengah itu.

“Kami menaati perintah Ibu Ketua Umum untuk turun ke bawah, menyapa rakyat bergotong royong memenangkan PDI Perjuangan dan mas Ganjar Pranowo,” katanya.

Sosok Ganjar, lanjut Baskami, dipercaya mampu meneruskan visi dan misi Presiden Joko Widodo saat ini.

“Kita berharap besar agar pembangunan baik infrastruktur, ekonomi terus berkelanjutan. Indonesia ini dibangun untuk semua, negara gotong royong,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Baskami, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani juga telah membentuk tim koordinasi pemenangan relawan di tingkat pusat, sesuai arahan Ibu Ketua Umum.”Nantinya akan terjadi sinkronisasi langkah partai beserta seluruh relawan dan simpatisan dalam kerja-kerja politik memenangkan kontestasi pilpres 2024,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Pendukung Ganjar Provinsi Sumatera Utara (DPW MPG Sumut), Budiman Pardamean Nadapdap mengatakan, MPG Sumut siap memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, dengan target 55 persen. “Kita tidak muluk-muluk, harapan kita dengan target 55 persen di Sumut untuk kemenangan Ganjar Pranowo,” ujar Budiman didampingi Ketua Dewan Penasehat DPW MPG Sumut Panda Nababan, Ketua Dewan Pembina DPW MPG Sumut Barata S Brahmana dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Soetarto, usai acara Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Pendukung Ganjar (MPG) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Hotel JW Marriot, Jumat (28/4) sore.

Dia pun membeberkan agenda dari MPG Sumut, yakni mempersiapkan struktural kepengurusan dewan pimpinan daerah (DPD) di kabupaten/kota hingga ke kelurahan se-Sumut.

Kemudian, dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ada hal yang bisa di konsolidasikan, yakni faktor utama kekalahan adalah politik identitas. Sehingga untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, hal ini tidak lagi terjadi. “Ini harus di counter ini. Harus di counter,” tegasnya.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah justru bukan partai dari Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang membawa kue pembangunan ke daerah, namun dari anggota dewan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bisa aktif membawanya ke masyarakat. “Kita akan sampaikan ke DPD partai untuk mencari solusinya. Namun, MPG hanya mempersiapkan infrastruktur, struktur komposisi dan target-target tertentu di luar DPD partai.

Adapun dalam rakerwil, Budiman memaparkan, bahwa sejauh ini sudah terbentuk 18 Kabupaten/Kota, yakni Langkat, Binjai, Medan, Deliserdang, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Padanglawas (Palas), Batubara, Asahan, Padangsidempuan, Tapanuliselatan (Tapsel), Mandailingnatal (Madina), Karo, Toba, Dairi, Sibolga, Tapanulitengah (Tapteng).

Dijelaskannya, pola yang akan dilakukan untuk mencegah politik identitas dengan sentuhan para ulama nusantara, yang pro-NKRI. “Mereka para ulama ini justru tidak suka ada perpecahan. Sehingga kita perlu melakukan pendekatan dengan ulama-ulama tersebut. Kita bersaudara di Sumut dan terhindar dari politik identitas itu,” bebernya.

Menurutnya, Sewaktu Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu, Jokowi menang 349 ribu suara, atau 2,7 persen. Ini merupakan stronghold Jokowi pada saat itu ada di wilayah putih sesuai pemetaan, di antaranya Kepulauan Nias, Tapteng, Sibolga, Humbahas, Karo, Simalungun. Artinya 92 persen wilayah putih adalah basis Jokowi.

“Namun, di daerah penduduknya banyak kita kalah, namun hanya 5 persen. Inilah wilayah putih tersebut, dapat menenggelamkan yang bukan basis Jokowi. Rata-rata pasukan putih ini ada di zona pantai timur atau zona abu-abu dan dapat memenangkan Ganjar Pranowo 52,7 persen. Untuk nanti, saya kira kepemimpinan Jokowi dan Ganjar karakternya sama dan identik. Sama-sama dilahirkan di partai yang sama, yaitu PDIP,” urainya.

Strategi berikutnya, menurut Budiman, pihaknya akan akan lebih bekerja keras lagi untuk di wilayah hitam. Tetapi bergerak normatif. Wilayah hitam ada 7 kabupaten/kota di Sumut, sehingga akan dikejar untuk wilayah hitam ini, minimal abu-abu, agar tidak mengulang kekalahan seperti di tahun 2019,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPW MPG Sumut, Panda Nababan menambahkan, Ganjar Pranowo identik dengan Jokowi, baik sosoknya, latar belakangnya, partainya dan sosoknya. Rakyat sudah banyak yang tahu soal ini, apalagi semasa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng), tim suksesnya Puan Maharani. Maka inipun juga nantinya menjadi Calon Presiden (Capres), kembali tim suksesnya Puan Maharani. “Para koordinator relawan belajar dari masa lalu sehingga membuat lebih solid antara relawan dan partai. Kita sudah belajar kelemahan-kelemahan di masa lalu,” sebutnya.

Panda pun meluruskan makna politik identitas. Bahwa bukan karena takdirnya Batak, Jawa, Islam, Kristen, dan sebagainya. Soal identitas tersebut adalah bagus. Namun, yang menjadi masalah kenapa harus dilarang-larang jangan dipilih karena identitas tersebut. Ini memicu perpecahan dan konyol. “Ini yang kita maksud politik identitas, jangan latah untuk persoalan ini. Inilah yang ingin kita berikan pemahaman kepada masyarakat,” tandasnya. (map/dwi)

22 Desa di Dairi akan Gelar Pilkades Serentak

Sekretaris Dispemdes Dairi, Agel Siregar.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 22 desa di 9 Kecamatan, akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Rencananya, pilkades akan digelar pada, 14 Oktober 2023 mendatang.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Kabupaten Dairi, Agel Siregar, Kamis (27/4) mengatakan, surat keputusan (SK) pembentukan panitia kabupaten sudah diteken bupati.

Panitia kabupaten bekerja untuk penyusunan tahapan pelaksanaan pilkades. Agel menyebut, direncanakan Pilkades digelar, 14 Oktober 2023.

“Awalnya, pilkades direncanakan berlangsung bulan November 2023. Tetapi, disaat bersamaan, sudah masuk tahapan pemilu serentak. Jadi diundur menjadi bulan Oktober,” terangya.

Adapun ke 22 desa yang akan melaksanakan pilkades yakni di Kecamatan Sidikalng 1 desa, Sumbul 2 desa, Tigalingga 1 desa, Tanahpinem 1 desa.

Selajutnya, Kecamatan Silima Punggapungga 3 desa, Pegagan Hilir 1 desa, Siempat Nempu Hulu 4 desa, Lae Parira 4 desa, Berampu 1desa, Sitinjo 3 desa dan di Kecamatan Silahisabungan 1 desa.

Sementara, pelantikan tetap dilaksanakan bulan Desember 2023 Karena masa jabatan kades yang melakasanakan pilkades habis di bulan Desember 2023.

Agel menambahkan, untuk pelaksanaan Pilkades serentak dimaksud, telah disiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar. (rud/azw)

Pelebaran Jalan Menuju Medan Zoo, Warga Resah Uang Pembebasan Lahan

PELEBARAN JALAN: Lokasi jalan menuju Medan Zoo rencananya akan dilakukan pelebaran jalan.ISTIMEWA/SUMUTPOS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, merasa resah dengan adanya informasi akan dilaksanakannya pelebaran jalan menuju lokasi wisata Medan Zoo di tahun ini oleh Pemko Medan. Sebab, warga belum mendapat informasi besaran uang pembebasan lahan yang terdampak pelebaran jalan tersebut.

Pembebasan lahan akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Penataan Ruang (Perkim) Kota Medan dan pembangunan jalan akan dilakukan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Kota Medan.

“Kami sudah dipanggil pihak lelurahan beberapa waktu lalu, katanya bakal ada pelebaran jalan di Jalan Pintu Air IV tahun ini. Katanya lagi, bakal ada uang ganti rugi yang nominalnya belum dipastikan besarannya,” ucap warga Jalan Pintu Air IV Lingkungan XVI, Dwi, Jumat (28/4).

Ia mengungkapkan keresahannya terkait pelebaran jalan yang bakal terdampak terhadap kediamannya. Waktu itu, juga diinformasikan bahwa Pemko Medan akan memberikan ganti rugi terhadap lahan di Jalan Luku sekitar Rp3 juta per meter. Sementara di Jalan Pintu Air IV, akan diganti rugi sekitar Rp2 juta per meternya. “Lain lagi perhitungannya jika pelebaran jalan itu mengenai rumah warga,” ujar ibu empat anak tersebut.

Terpisah, Lurah Kelurahan Kwala Bekala Muhammad Yudha Prasetya saat dihubungi membenarkan jika tahun ini akan dilakukan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan oleh Dinas Perkim. Kemudian, akan dibangun oleh Dinas SDABMBK Kota Medan.

“Jadi informasinya memang ada pelebaran jalan di kawasan Kelurahan Kwala Bekala. Beberapa waktu lalu bahkan sudah dilakukan sosialisasi oleh Dinas SDABMBK Kota Medan di kantor lurah. Masyarakat membludak hadir saat itu,” kata Yudha.

Namun, kata Yudha, dalam pertemuan Pemko Medan dengan warga disampaikan, bahwa pelebaran jalan menuju Medan Zoo pada tahun ini direncanakan akan dilakukan sepanjang 750 meter.”750 meter itu mulai dari Jalan Abdul Haris Nasution ke Jalan Luku I,” jelasnya.

Kemudian pada tahun ini, pelebaran jalan juga akan dilakukan hingga Simpang Pasar Inpres, tepatnya di Simpang Jalan Luku III, Kelurahan Kuala Bekala. Selanjutnya di tahun depan akan dilanjutkan lagi pelebaran jalan di Kelurahan Simalingkar B.

“Kalau pelebaran jalan 26 meter itu, di Kelurahan Simalingkar B. Kalau di Kelurahan Kwala Bekala diambil hanya 10 meter dari tengah badan jalan yang sudah ada. Jadi, akan di ambil 5 meter di sisi kanan dan 5 meter sisi kiri,” terangnya. Yudha mengatakan,terkait biaya ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak, akan terus diberikan informasi. (map/ila)

dan sosialisasi awal kepada warga bahwa akab dilaksanakan pelebaran jalan.

“Namun untuk biaya ganti rugi, disosialisasi kedua nanti akan dibentuk tim appraisalnya dulu, baru nanti diketahui berapa permeternya. Kalau sekarang belum diberitahukan. Sebab tim appraisalnya belum turun, karena yang menentukan appraisalnya adalah Dinas Perkim Kota Medan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Medan Hasyim SE, saat dihubungi terkait pelebaran jalan di kawasan tersebut mengaku belum tahu terkait adanya wacana pelebaran jalan itu. “Belum tahu saya, nanti saya cek,” ujarnya.

Kemudian, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Antonius Devolis Tumanggor yang duduk di Komisi IV DPRD Medan juga mengaku belum mengetahui wacana tersebut secara kelembagaan. “Sampai saat ini secara kelembagaan, saya tidak tahu jika ada wacana pelebaran jalan tersebut. Kami masih mau menyusun apakah ada wacana tersebut,” katanya.

Namun secara pribadi, lanjut politisi NasDem itu, pihaknya sudah mendengar kabar tersebut dari Dinas PU Sumut (map/ila)

Ingin Belajar dari Sumut, Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo Temui Gubsu

FOTO BERSAMA: Gubsu Edy Rahmayadi foto bersama Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo dan rombongan di Kantor Gubernur Sumut.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut merupakan provinsi pertama yang dijadikan tujuan studi banding provinsi yang baru dibentuk itu.

“Tujuan kami melakukan studi banding dengan kawan-kawan di Provinsi Sumut, karena banyak yang hal perlu kami pelajari, karena kami ini provinsi baru dan perlu studi banding dengan Sumut,” kata Nikolaus usai kunjungan di Kantor Gubernur, Kota Medan, Jumat (28/4).

Studi banding tersebut nantinya, menurut Nikolaus, akan menjadi pedoman atau dasar bagi Pemprov Papua Pegunungan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terutama dalam hal melayani masyarakat.

Diungkapkan juga, Sumut menjadi provinsi pertama yang dijadikan tujuan studi banding, karena Sumut dan Papua memiliki hubungan emosional yang sangat erat. Sehingga Pemprov Sumut dan Papua Pegunungan diharapkan dapat saling bersinergi atau membantu.

“Orang Papua dan Sumut itu tidak beda jauh karakternya, sehingga ada hubungan emosional dan bisa saling membantu dan mendukung”

Membaca Peta Pilpres 2024 di Sumatera Utara, Begini Prediksinya

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah nama Calon Presiden (Capres) sudah diumumkan masing-masing partai untuk adu kuat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sejauh ini, hampir pasti akan maju di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Rasyid Baswedan. Lantas, bagaimana peta kekuatan ketiganya di Sumatera Utara (Sumut)?

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor menilai, Anis Rasyid Baswedan sudah mendapat dukungan di Sumut lebih dini dibanding dua Capres lain, Prabowo dan Ganjar. Menurutnya, relawan Anies yang sudah terbentuk di Sumut, sama sekali tak mencerminkan kekuatan parpol yang ada saat ini. “Kebanyakan, mereka berasal dari komunitas pendung Prabowo-Sandi, ditambah dengan sedikit pendukung Jokowi-Ma’aruf pada Pilpres tahun 2019 lalu,” kata Shohibul Anshor dalam siaran persnya yang diterima Sumut Pos, Sabtu (29/4/2023).

Menurutnya, pendukung independen (non-partai) Anies ini merupakan cerminan yang jauh lebih besar dan lebih ideal dari peta oposisi kepartaian Indonesia saat ini. “Artinya, jika oposisi Indonesia menurut peta kepartaian adalah gabungan PKS dan Partai Demokrat, maka pendukung ARB jauh melampaui persentase jumlah itu,” jelas dosen Sosiologi FISIP UMSU ini.

Diakuinya, setelah pengumuman pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan belum lama ini, di Sumatera Utara terlihat geliat dukungan yang lebih bergairah. Namun menurutnya, hal itu belum menunjukkan peluang melampaui komunitas pendukung Jokowi-Ma’aruf pada Pilpres 2019.

Sebelumnya, kata Shohibul, cukup banyak even di Sumatera Utara yang diselenggarakan untuk mendorong pencapresan Ganjar sambil secara politik terasa ingin memberi pesan khusus untuk “menekan” Megawati agar segera menetapkan pencapresan Ganjar. Namun dia menilai, spanduk dan baliho Ganjar jauh lebih meriah dibanding kehadiran audiens yang ditargetkan, meski akhirnya banyak beca bermotor yang kemudian dipasangi gambar Ganjar.

“Puan Maharani juga menyelenggarakan even-even yang sama sebelum ini, tetapi tampilan umumnya sangat berbeda dengan karakteristik pendukung Anies. Sebagaimana Ganjar, Puan disambut oleh komunitas yang identik dengan karakteristik yang kentara sebagai warga PDIP,” sebut Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS) ini.

Shohibul juga meyakini, gerakan unifikasi dua kubu utama PDI Perjuangan (pro Ganjar dan pro Puan), diperkirakan dalam waktu dekat akan menyelenggarakan deklarasi dan publikasi dukungan untuk Ganjar Pranowo dengan lebih bergeliat.

Lantas bagaimana dengan Prabowo Subianto? Menurut Sohibul, di luar konstituen Partai Gerindra, Prabowo masih memiliki pendukung tipe die hard di Sumut. “Sepanjang tahun mereka terus berkonsolidasi tanpa terhubung ke Gerindra dan berusaha merasionalisasi tindakan bergabung ke kabinet Joko Widodo sebagai bentuk kenegarawanan untuk persatuan nasional yang dapat bermakna sebagai bentuk kekestariaan yang harus dicatat dari Prabowo,” ungkapnya.

Sebagaimana halnya pendukung Ganjar, lanjut Shohibul, pendukung Prabowo di Sumatera Utara akan terus bertambah hingga berakhir atau jenuh ketika partai-partai menyatakan dukungan kepada salah satu dari ketiga figur Capres ini. “Permainan simbol akan mewadahi persaingan kelak. Bagi pendukung Ganjar sosok Soekarno, Mega dan Joko Widodo, seperti biasanya, akan serta-merta dijadikan maskot untuk soliditas dukungan, yang untuk pendukung Prabowo dan Anies, khususnya sosok Joko Widodo dan Mega, justru dipandang sebaliknya,” bebernya.

Dikatakannya, nilai terbesar sosok Soekarno akan secara bersama ditautkan dengan rujukan sebagai negarawan pendiri bangsa. Tetapi sosok yang sama juga akan membelah secara psikologis dan intelektual ketika mengevaluasi nasib bangsa yang terpuruk hari ini.

Menurutnya, Doktrin Tri-Sakti Soekarno misalnya (berdaulat politik, berdikari ekonomi, berkepribadian dalam budaya) akan begitu penting bagi pendukung Ganjar untuk memastikan perjalanan tepat arah Indonesia ke depan. Isu yang sama akan menjadi materi yang sangat bermanfaat bagi pendukung ARB dan PS untuk mengevaluasi kodisi Indonesia yang terpuruk.

“Tidak diragukan lagi, bahwa bagi pendukung Ganjar dan Prabowo akan ada nilai yang diperebutkan secara khusus, yakni meneruskan pembangunan yang dihasilkan oleh Joko Widodo dalam dua periode kepemimpinannya,” ujarnya.

Sedangkan bagi pendukung Anies, lanjut Shohibul, oligarki dipandang bertanggung jawab atas keterpurukan negeri ini yang hanya dimungkinkan oleh ketertundukan Mega dan Joko Widodo kepada mereka, sedangkan Prabowo ada dalam sistim yang tak mungkin tak ikut bertanggung jawab.

“Korupsi, utang, keadilan sosial, penegakan hukum, proyek mangkrak dan isu krusial lainnya adalah masalah-masalah yang akan mengemuka pada pewarnaan publik. Tentu saja tetap ada kecenderungan tertentu mempersoalkan masalah-masalah sensitif dalam bidang ideologi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Shohibul, pada komunitas pendukung Anies dan Prabowo, isu kecurangan Pemilu pasti akan dibicarakan lebih serius untuk dikapitalisasi memicu perkuatan soliditas. “Mereka hanya ingin menang dan mengalahkan calon lain dengan prasyarat integritas pemilu,” pungkasnya. (adz)

1...1,5681,5691,570...15,697Page 1,569 of 15,697