Home Blog Page 1572

DPRD Medan Minta Pendataan UMKM Kembali Dilakukan

Anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin Sembiring

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan meminta Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan untuk segera melakukan pendataan terhadap para pelaku UMKM di Kota Medan, baik pelaku UMKM yang telah mendapatkan pembinaan ataupun bantuan dari Pemko Medan maupun pelaku UMKM yang belum mendapatkan pembinaan dan bantuan.

Sekretaris Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin Sembiring mengaku sepakat dengan arahan yang disampaikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution kepada OPD terkait, bahwa pemantauan dan pendataan kembali dinilai sangat penting untuk dilakukan agar Pemko Medan dapat mengetahui apakah program tersebut memang benar-benar berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM.

“Memang seharusnya begitu, setelah dibina dan diberikan bantuan, tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi harus terus dipantau untuk memastikan bantuan tersebut berjalan efektif sehingga bermanfaat dalam membantu mengembangkan usahanya,” ucap Duin kepada Sumut Pos, Kamis (27/4/2023).

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, perlu dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dan menerima bantuan. Kemudian di dalam data yang dihimpun, harus dapat diklasifikasikan mana saja usaha yang belum juga berkembang meskipun telah mendapatkan bantuan dan usaha yang telah berkembang pasca menerima bantuan dari Pemko Medan.

“Untuk usaha yang belum berkembang sesuai yang diharapkan, harus dapat diketahui apa yang menjadi penyebabnya agar dapat diberikan solusi. Sebaliknya untuk usaha yang sudah berkembang, dapat dilihat lebih jauh terkait hal-hal yang masih dibutuhkan untuk dapat didukung agar bisa lebih berkembang lagi,” ujarnya.

Kemudian, Hendri Duin juga menyebutkan pentingnya pendataan terhadap UMKM yang belum juga mendapatkan bantuan dari Pemko Medan, baik UMKM yang sudah terdata di Pemko Medan melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, maupun UMKM yang belum terdata sebagai binaan.

“Kita harapkan akan lebih banyak lagi UMKM yang terdata di Pemko Medan pada tahun ini, sehingga akan lebih banyak UMKM yang dibina dan dibantu untuk bisa berkembang. Untuk itu, semua program yang bersifat melindungi dan mengembangkan UMKM lokal Kota Medan harus dapat berjalan secara maksimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution, mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar mendata kembali pekerjaan yang dilakukan di tahun 2022 dan 2023. Pasalnya, ada banyak pekerjaan yang dilakukan di tahun 2022 yang berkesinambungan di tahun 2023, sehingga sangat perlu untuk dipantau kembali.

Bobby pun mencontohkan pembinaan UMKM yang telah dilakukan di tahun 2022. Bobby meminta agar perangkat daerah terkait harus mendata dan memantaunya kembali di tahun 2023.

“Pemantauan dan pendataan ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah pembinaan dan bantuan yang telah dilakukan kepada kelompok usaha atau individu benar-benar berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya di tahun 2023 ini,” tegas Bobby, Rabu (26/4/2023).

Terkait hal itu, Bobby Nasution meminta Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan serta OPD terkait lainnya untuk segera melakukan pendataan. Bahkan, Bobby meminta agar data tersebut dapat disiapkan dalam waktu satu minggu kedepan.

“Kita ingin mengetahui apakah mereka benar-benar terbantu dengan program dari kita. Minggu depan saya minta data tersebut harus sudah ada,” tutupnya.(map)

Ikuti Promo bjb PASTI, Diskon Premi Asuransi Hingga 100%

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – bank bjb kembali hadir menawarkan promo menguntungkan bagi nasabah. Kali ini, terdapat promo bjb PASTI alias Promo Asuransi Tanpa Provisi yang dapat diikuti oleh para debitur baru maupun eksisting.

bjb PASTI merupakan program promo subsidi biaya asuransi dan bebas biaya provisi yang diberlakukan untuk debitur baru/take over maupun debitur eksisting bank bjb yang melakukan realisasi produk Kredit Ritel (bjb Kredit Guna Bhakti) sesuai dengan syarat dan ketentuan program.

Adapun Kredit Guna Bhakti bank bjb adalah fasilitas pinjaman untuk keperluan konsumtif multiguna yang dapat dimanfaatkan oleh para debitur berpenghasilan tetap.

Dalam promo ini, bank bjb menawarkan diskon premi asuransi hingga 100% dengan skema tertentu. Uraian ketentuan subsidi biaya asuransinya adalah sebagai berikut :

a. Untuk subsidi premi asuransi 50%, suku bunga yang dikenakan sesuai dengan yang diberlakukan di masing-masing kantor cabang.

b. Untuk subsidi premi asuransi 75%, suku bunga yang dikenakan sesuai dengan yang diberlakukan di masing-masing kantor cabang, plus 0.25%.

c. Terakhir, untuk subsidi premi asuransi 100%, suku bunga yang dikenakan sesuai dengan yang diberlakukan di masing-masing kantor cabang plus 0.5%.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, ruang lingkup program promo bjb PASTI mencakup fasilitas kredit baru (termasuk take over) dan fasilitas kredit mengulang atau top up.

“Promo ini juga sekaligus merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik dan menguntungkan bagi nasabah. Program bjb PASTI berlaku mulai dari 10 Februari 2023 hingga 30 Juni 2023,” ungkap Widi.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi kantor layanan bank bjb terdekat. Adapun untuk syarat dan ketentuan program bjb Kredit Guna Bhakti, nasabah dapat mengakses informasi selengkapnya di https://www.bankbjb.co.id/page/bjb-kredit-guna-bhakti. (rel/sih)

Terkait Utang Minyak Goreng Sebesar Rp344 Miliar, Kemendag akan Duduk Bareng Aprindo

ECERAN: Pemerintah mengeluarkan minyak goreng kemasan, Minyakita dengan tujuan agar harga minyak tidak terlalu tinggi di pasaran.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan akan duduk bareng bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait utang atau rafaksi minyak goreng sebesar Rp344 miliar saat penerapan kebijakan minyak goreng satu harga pada tahun 2022 silam.

“Kami akan mengundang secara formal Aprindo untuk berdiskusi dengan kami,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim dalam media briefing di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (26/4).

Untuk diketahui, pertemuan yang akan digelar awal Mei ini dilakukan usai Aprindo membuka opsi akan menghentikan penjualan minyak goreng premium kemasan di ritel modern dalam waktu dekat. Terlebih jika utang rafaksi tersebut tidak kunjung dibayar oleh pemerintah.

Terkait itu, Kemendag menyarankan Aprindo untuk tidak melakukan boikot penjualan minyak goreng. Pihaknya meminta Aprindo untuk menunggu keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) terlebih dahulu.

“Sarannya untuk tidak boikot dulu lah, kita tunggu dari Kejagung dulu,” ujar Isy.

Selanjutnya, ia membeberkan soal alasan mengapa kemudian pembayaran kebijakan minyak goreng satu harga telat dibayarkan ke pengusaha.

Menurutnya, ada kendala terkait penyelesaian dalam lelang dan surveyor independen.

“Penyelesaian dari surveyor independen ini kan melebihi batas waktunya. Sehingga waktu itu kan ada gagal lelang karena penunjukan surveyor itu harus melalui lelang, tidak bisa penunjukan langsung,” beber Isy.

Kemudian, proses lelang itu mengalami kegagalan dan diulang. Namun, tak lama dari itu ada keputusan pemerintah untuk mencabut Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tertanggal 18 Januari 2022.

Akibat dicabutnya peraturan terkait program kebijakan minyak goreng satu harga, pemerintah jadi punya kekhawatiran mengenai aspek hukumnya.

“Nah untuk itu makanya perlu ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung sebelum dilakukan itu,” imbuhnya.

Isy juga menuturkan bahwa nilai utang kebijakan minyak goreng satu harga yang disebut Aprindo juga belum sesuai dengan hasil survey. Sebab, total yang sedang disurvey merupakan total klaim dari seluruh produsen.

“Kalau hasil surveyor itu kalau enggak salah enggak sampai 500-400 sekian, tapi kalau yang diklaim oleh Aprindo itu kan 344 itu kan klaim Aprindo bukan hasil survey. Jadi kami belum memisahkan antara yang di Aprindo dan ini (produsen). Kan sebetulnya yang kami survey itu adalah klaim dari semua produsen,” tandasnya. (jpc/ram)

Jokowi Ingin Pupuk Organik Disubsidi Lagi

ANGKUT: Pekerja sedang mengangkut pupuk subsidi sebelum disalurkan kepada petani.

SUMUTPOS.CO – Hasil dari rapat terbatas di Istana Kepresidenan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kementerian BUMN menghasilkan kesepakatan, pupuk organik akan disubsidi lagi.

Syahrul menjelaskan awalnya dalam Permentan Tahun 2022 alokasi pupuk subsidi dipangkas dari enam jenis menjadi dua jenis. Pupuk organik menjadi salah satu jenis pupuk yang tidak lagi disub-sidi.

“Bapak presiden berikan kesimpulan pada rapat yang kurang lebih selama satu jam itu bahwa pupuk organik dibutuhkan. Selama ini setelah penyesuaian Permentan 10 yang lalu, dari enam jenis pupuk jadi dua jenis pupuk yaitu urea dan NPK. Pupuk organik dari bahan-bahan yang ada di sekitar alam yang ada itu tidak dimasukkan lagi sesuai dengan rekomendasi dari kebijakan yang ditempuh dari proses panjang,” papar Syahrul di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4).

Dia menyatakan, Jokowi meminta agar pupuk organik kembali disubsidi. Maka dari itu, Syahrul diminta Jokowi untuk mengubah aturan sebelumnya dengan proses yang cepat.

“Maka Pak Presiden tegaskan pupuk organik harus masuk kembali, dan Menteri Pertanian segera mengubah Permentan 10 itu dengan proses yang dilakukan secara cepat,” ungkap Syahrul.

Syahrul mengatakan selama ini produksi pupuk organik menurun karena tidak lagi masuk sebagai pupuk subsidi. Dia mengatakan pihaknya akan membantu menghidupkan kembali produsen-produsen kecil pupuk organik di tengah masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pupuk organik.

“Semua produsen pupuk organik yang ada di dalam masyarakat dalam bentuk UMKM dan lain-lain harus dihidupkan kembali. Karena per Januari kemarin, berdasarkan Permentan dan keputusan Panja DPR, dan lain-lain kita berhentikan untuk jamin kuantitas pupuk yang ada karena harga pupuk di dunia memang lagi naik dan bersoal,” jelas Syahrul.

“Pak presiden memutuskan keberpihakan bahwa pupuk organik, mereka produsen pupuk tetap harus diakomodir,” tegasnya.

Kemudian dia juga diminta untuk membuat penyaluran pupuk organik melalui komunitas atau asosiasi petani. Asosiasi itu memproduksi pupuk kemudian mendistribusikannya dengan harga subsidi kepada para petani yang membutuhkan.

“Pupuk harus diciptakan sendiri dari masyarakat dan kedua lahirkan budidaya pertanian. Itu akan terjadi di 1.000 hektare per provinsi. Artinya ada 34 provinsi yang diujicobakan dan kerja sama dengan asosiasi,” sebut Syahrul.

Di sisi lain, Airlangga menyebutkan pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp 750 miliar untuk memberikan subsidi pada harga pupuk organik 500 ribu ton. Dia mengatakan jumlah itu akan diberikan selama setengah tahun.

“Jadi kan pupuk organik yang disiapkan kita untuk 500 ribu ton, nilainya kira-kira Rp 750 miliar karena ini tinggal setengah tahun dan pupuk organik itu baik cair maupun yang granul,” ungkap Airlangga di tempat yang sama.

Sementara itu, Agus Gumiwang menyebutkan sejauh ini kapasitas produksi pupuk organik di angka 1,5 juta ton. Menurutnya, jumlah itu harus didorong dan diperbanyak

Ada kemungkinan, pupuk organik akan diindustrialisasikan bukan lagi diproduksi rumahan oleh para usaha kecil menengah.

“Pasti ada (upaya industrialisasi). Karena kapasitas nasionalnya baru 1,5 juta. Kemampuan teknologi atau mesin-mesin yang dimiliki individu 1,5 juta ton jadi tinggal kita dorong, untuk ditambah,” ungkap Agus. (bbs/ram)

Cuaca Ekstrem di Sumut, Dinkes Sumut Imbau Jaga Kondisi Kesehatan

Ilustrasi suhu ekstrem.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut mengimbau masyarakat untuk waspada dan selalu menjaga kesehatan dalam menghadapai cuaca ekstrem di Sumatera Utara beberapa hari ke depan. Badan Meteorologi di negara-negara Asia seperti Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand dan Laos telah melaporkan kejadian suhu panas lebih dari 40°C yang telah berlangsung beberapa hari belakangan dengan rekor-rekor baru suhu maksimum di wilayahnya.

Atas hal itu, suhu cuaca panas akan dirasakan di Indonesia, termasuk di Sumut. Selain itu, provinsi ini juga akan dilanda hujan lebat. Sehingga, harus diantisipasi untuk menjaga kesehatan agar tetap fit dan sehat.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan mengimbau masyarakat untuk menghindari paparan cahaya matahari pada siang hari. “Mengurangi keluar rumah pada saat matahari sedang bersinar optimal,” ucap Alwi kepada wartawan di Kota Medan, Kamis (27/4).

Alwi menyarankan kepada masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh serta tetap mengkonsumsi makan yang sehat. Sehingga, memberikan daya tubuh yang baik, selama cuaca ekstrem ini. “Selanjutnya, banyak minum air putih, konsumsi buah, sayur, vitamin, makanan bergizi dan selalu menggunakan payung atau bila berada di luar rumah,” pungkas Alwi.(gus/ila)

Soal Pembangunan Lampu ‘Pocong’ di 8 Ruas Jalan, Hasil Pemeriksaan Segera Diumumkan

LAMPU JALAN: Deretan lampu jalan dibangun di ruas Jalan Jenderal Sudirman Kota Medan. Lampu jalan ini sering disebut warga sebagai lampu pocong.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Inspektorat Kota Medan mengaku tengah melakukan pemeriksaan proyek pembangunan lampu jalan yang disebut masyarakat mirip lampu pocong tersebut, merupakan bagian dari pekerjaan penataan 8 ruas jalan di Kota Medan. Hal itu dilakukan Inspektorat Kota Mesan usai diperintahkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution akhir Maret 2023 lalu.

Dikatakan Inspektur Kota Medan, Sulaiman Harahap, hingga saat ini pihaknya terus melakukan proses pemeriksaan. Terkini, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap fisik lampu jalan yang dimaksud.”Masih proses (pemeriksaan), kita sedang pemeriksaan fisik,” ucap Sulaiman, Kamis (27/4).

Sulaiman pun menargetkan, Inspektorat Kota Medan akan mengumumkan hasil pemeriksaan n

lampu jalan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, pihaknya tengah mempercepat proses laporannya. “Kan nanti ada masa tugasnya itu, mungkin dalam beberapa hari ke depan lah. Kita juga percepat, kita laporkan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan membangun lampu jalan yang merupakan bagian dari pekerjaan penataan 8 ruas jalan di Kota Medan pada tahun 2022 lalu dengan total anggaran lebih dari Rp25 miliar.

Namun, hasil dari pembangunan lampu jalan yang dikerjakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan karena dinilai asal jadi, tidak berfungsi, bahkan tidak memiliki manfaat yang besar.

Untuk itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution kemudian memerintahkan Inspektorat Kota Medan untuk memeriksa proyek tersebut. “Iya, lampu jalan tadi masih banyak yang mengkoreksi, mengkritik, kami dari Pemerintah Kota Medan juga serta seluruh jajaran kami terus turut mengkoreksi. Kami putuskan ini kami minta untuk Inspektorat Kota Medan untuk memeriksa lampu jalan,” kata Bobby, Kamis (30/3) lalu.

Selain karena banyaknya kritikan, Bobby mengaku mendapatkan informasi bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum bisa mengaudit proyek tersebut. Sebab pembayaran proyek tersebut belum dibayarkan secara penuh atau 100 persen, sehingga Inspektorat Kota Medan yang bisa melakukan pemeriksaannya.

Selanjutnya, Bobby Nasution juga menjelaskan bahwa dirinya sudah memanggil tiga OPD yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut, di antaranya Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sudah dilebur, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Bina Kontruksi (SDABMBK), dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Medan. (map/ila)

Mayday, Partai Buruh Sumut Gelar Aksi Serentak di 32 Kabupaten/Kota, Kerahkan Seribuan Massa

KETERANGAN: Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo saat memberi keterangan kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, aksi Mayday nanti dipusatkan di Kota Medan dengan tujuan, Kantor Gubernur Sumut, Kantor DPRD Sumut, Kantor BPN Sumut dan Bundaran SIB, di Jalan Gatot Subroto Medan.

Di hari yang sama, sambung Willy, seluruh Exco Kabupaten Kota Partai Buruh se Sumut juga akan melakukan aksi yang sama yang akan digelar di Kantor Bupati atau Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota masing- masing.

“Untuk aksi di inti Kota Medan, kita akan mengerahkan massa Partai Buruh dan gabungan serikat buruh Sumut sebanyak seribu orang. Massa berasal dari Kota Medan, Deliserdang, Serdangbedagai (Sergai), Batubara dan Tebingtinggi. Di luar daerah tersebut melakukan aksi di kantor pemerintahan setempat,” kata Willy didampingi Sekretarisnya Ijon Tuah Hamonangan Purba kepada Wartawan di Medan, Kamis (27/4).

Menurutnya, peringatan Hari Buruh Internasional adalah mengingatkan sejarah perjuangan kaum buruh dunia yang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh meliputi jam kerja dan istrahat buruh, upah layak, kerja layak, jaminan sosial dan hak kesejahteraan buruh lainnya.

Sementara itu, lanjut Willy, kondisi kaum buruh di Indonesia hingga saat ini masih sangat jauh dari kata sejahtera, apa lagi dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang justru telah banyak mengebiri hak-hak kaum buruh Indonesia.

“Maka kami sebagai Partai Klas Pekerja, tetap akan terus menggelar aksi-aksi, menuntut perubahan nasib kaum buruh Indonesia menuju buruh sejahtera rakyat sejahtera,” tegasnya.

Dia mengimbau kepada seluruh Elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh (SP/SB) se Sumut untuk bersatu, dalam menyuarakan kesejahteraan kaum buruh dan anggotanya, dengan juga dapat bergabung dalam aksi Hari Buruh Internasional nantinya.

“Kekuatan kaum buruh di Sumut sebenarnya sangat diperhitungkan, karena Sumut ini selain banyak SPSB nya, kita adalah salah satu wilayah basis pekerja buruh terbesar setelah Jawa. Jika kompak bersatu pastinya suara buruh Sumut dapat didengar Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah Hamongan Purba menambahkan, dalam aksi Mayday 2023, Partai Buruh Sumut mengusung 9 poin tuntutan aksi baik Nasional maupun lokal antara lain, Cabut UU No 6 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), Tolak RUU Kesehatan, sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga, reforma agraria dan pangan untuk kedaulatan rakyat pilih Presiden 2024 yang peduli kaum buruh dan rakyat kecil, tolak Parlementary Treshold 4 persen dan selesaikan kasus-kasus perburuhan di Sumut.

“Sedang untuk tuntutan lokal, kita menuntut agar Menteri ATR BPN, Gubsu, Poldasu, Kejatisu, BPN Sumut melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan jual beli ilegal lahan ex HGU PTPN II di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa kepada PT MIP, karena akibatnya perusahan tersebut melakukan penggusuran paksa kepada 44 kepala kelurga yang sudah menempati lahan tersebut puluhan tahun. Bahkan di tembok paksa, sehingga akses warga keluar  masuk dari rumah dan warung kecil tempat usaha mereka tidak ada sama sekali,” ujar Ijon yang merupakan aktivis Petani dari SPI Sumut ini.

Dia menambahkan, pada aksi nanti pihaknya akan mengerahkan seribuan massa yang berasal dari kader partai buruh dan elemen SPSB yang tergabung dalam Partai Buruh Sumut, sedangkan untuk rute aksinya di Medan, dilaksanakan pukul 09.00 WIB dan titik kumpul massa buruh di depan Istana Maimun Medan. Kemudian melakukan long march (aksi jalan kaki) menuju kantor BPN Sumut, Bundaran SIB, Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut.

“Selain di Sumut, Aksi Mayday Partai Buruh digelar juga serentak di seluruh Provinsi di Indonesia, pusat aksi di Jakarta dengan puluhan ribu massa partai buruh. Semoga dengan aksi Mayday ini nantinya ada perhatian pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan kaum buruh kedepannya,” pungkasnya. (dwi/ila)

Buka Munas dan Reuni Akbar SMA Negeri 1 Tebingtinggi, Dimiyathi: Mari Bangkitkan Perekonomian

TERIMA: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, saat menerima cenderamata pada Munas dan Reuni Akbar IKA SMA Negeri 1 Kota Tebingtinggi.Sopian/Sumut Pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) dan Reuni Akbar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMA Negeri 1 Kota Tebingtinggi 2023 di Gedung Hj Sawiyah Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Dimiyathi yang merupakan alumni sekolah tersebut, tampak hadir bersama Plt Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi Bambang Sudaryono, yang juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Kota Tebingtinggi, bersama alumni lainnya dari setiap angkatan.

Dimiyathi menyampaikan apresiasi kepada seluruh alumni atas terlaksananya munas pertama SMA Negeri 1 Kota Tebingtinggi, dan berharap melalui kegiatan tersebut, dapat menyatukan seluruh alumni SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi.

“Munas ini nantinya jangan sampai ada terpecah, yang terpenting IKA SMA Negeri 1 telah memiliki pengurus dan struktur, dan bisa menyesuaikan dengan tuntunan zaman saat ini. Selamat mengikuti munas, mari kita laksanakan dengan demokratis dan transparan. Sehingga terpilih pengurus yang kapabilitas, punya integritas,” ungkap Dimiyathi, Kamis (27/4).

Selain hal tersebut, Dimiyathi juga berharap, melalui acara ini, bisa turut membangkitkan perekonomian di Kota Tebingtinggi, yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Mari bangkitkan perekonomian di tebingtinggi dengan banyak berbelanja di UMKM. Dengan begitu, diharapkan perekonomian kita bangkit kembali, setelah terpuruk dalam 3 tahun terakhir akibat pandemi Covid-19,” imbaunya.

Dia juga berharap pengurus IKA SMA Negeri 1 Kota Tebingtinggi, dapat menjadi stakeholder bagi sekolah untuk memajukan sekolah itu sendiri.

“Di sinilah peran alumni sangat kita butuhkan. Karena alumni yang sudah tersebar di seluruh Tanah Air, terdiri dari berbagai elemen, berbagai jabatan. Bisa lebih kuat lebih maju dan berharap lebih baik dari masa kami,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Reuni Akbar, Martua Sinurat berharap, melalui munas ini, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kota Tebingtinggi, memiliki legalitas dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Tebingtinggi, yang lebih maju dan berkembang.

“Setelah munas ini, bisa menghasilkan ikatan alumni yang sudah terstruktur dengan baik dan terdaftar di negara ini sebagai satu badan. Dengan begitu bisa menjalankan organisasinya untuk kebaikan bersama, sekaligus bisa memberi sumbangsih untuk Tebingtinggi,” pungkasnya. (ian/saz)

Dugaan Jual-Beli Jabatan Kasek di Deliserdang, Berharap Dapat Segera Terungkap

MELAPOR: Para guru penggerak saat melaporkan dugaan jual-beli jabatan kepala sekolah kepada Ketua DPP Pujakesuma Eko Sopianto, Kamis (27/4).Batara/Sumut Pos.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Dugaan jual beli jabatan kepala sekolah (kasek) dan guru pengawas di Kabupaten Deliserdang, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, oleh sejumlah guru penggerak dan Ketua DPP Pujakesuma, Eko Sopianto.

Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi acuan untuk diselidiki dan diproses aparat penegak hukum. Agar para guru penggerak yang merasa terzolimi oleh pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang, mendapat keadilan.

Hal ini disampaikan Ketua DPP Pujakesuma Eko Sopianto, menjawab konfirmasi wartawan, Kamis (27/4).

“Saya sudah sampaikan masalah ini ke Bareskrim Polri, untuk dilakukan pengusutan atas gratifikasi jual beli jabatan kepala SD, SMP, dan guru pengawas oknum di Deliserdang. Bukti dan informasi sudah kami kumpulkan dan disampaikan ke Bareskrim Polri,” ungkap Eko.

Eko yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Deliserdang, pun menyesalkan, sejumlah guru penggerak yang sudah mengikuti asesmen, tapi tak diangkat menjadi kepala sekolah. Sehingga melapor kepadanya, dan mendengarkan bagaimana proses itu dilakukan. Dan diduga terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang.

“Masalah ini memang perlu diusut secara hukum. Agar bisa lebih jelas dan terang benderang. Menjadi aneh kalau ada aturan yang dibuat tapi dilanggar, ditambah lagi ada bahasa dan bukti, tapi tetap mencari pembenaran. Sangat miris bila terbukti nantinya, lingkup organisasi pendidikan ini adalah tempat orang yang menjadi panutan generasi penerus bangsa,” tegasnya.

Dia pun menegaskan, pihaknya akan terus mendorong pengusutan kasus ini agar keadilan dan dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di Kabupaten Deliserdang ini, dapat terungkap.

Sebelumnya, sejumlah guru penggerak yang sudah mengikuti asesmen untuk menjadi kepala sekolah, memprotes pengangkatan 326 kepala sekolah dan guru pengawas di Kabupaten Deliserdang oleh Bupati Deliserdang. Mereka mengatakan, sebagian besar kepala sekolah yang dilantik bukan guru penggerak.

Ada yang masih dalam proses belajar. Bukan itu saja, mereka juga menyebutkan, ada dugaan jual beli jabatan dalam proses pengangkatan kepala sekolah, hingga yang tak memenuhi syarat bisa dilantik menjadi kepala sekolah.

“Ada juga kepala sekolah yang tak datang saat pelantikan oleh Bupati, tapi saat ini yang bersangkutan menjabat kepala sekolah di SMP Negeri 8 Percut Seituan,” beber seorang guru. (btr/saz)

ASN Absen di Hari Pertama Kerja, TPP akan Dipotong

SIDAK: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, saat sidak kehadiran ASN usai cuti Lebaran.Sopian/Sumut Pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Usai melaksanakan inspeksi mendadak (sidak), Pj Wali Kota Tebingtinggi, Muhammad Dimiyathi mengatakan, untuk kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di hari pertama kerja, masih menunggu hasil dari kerja tim yang terbagi dalam 6 tim.

“Berdasarkan sampel yang dilakukan langsung pengecekan lapangan di luar tim, didapati kehadiran ASN secara rata-rata sudah di atas 95 persen. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada ASN yang hadir, walaupun data aslinya masih menunggu hasil tim yang sedang bekerja,” ungkap Dimiyathi, Kamis (27/4).

Dimiyathi mengatakan, tim masuk ke unit pelayan-pelayanan publik, langsung kepada pelayan masyarakat seperti Disdukcapil, Mall Pelayanan Publik, Puskesmas, dan kantor camat.

“Saya mengimbau kepada ASN untuk tetap bekerja dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Menurut Dimiyathi, cuti sudah berakhir, walaupun ada imbauan presiden yang dengan tegas menyebutkan dan setelah dicerna, itu untuk menghindari penumpukan arus balik.

“Kami menegaskan akan tetap memberikan sanksi bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Bila ada ASN nantinya yang absen, tanpa alasan, kami terapkan sesuai peraturan. Pasti tunjangan kinerja dan TPP-nya, akan dipotong,” tegas Dimiyathi.

Dimiyathi juga menjelaskan, terkait arus mudik di Kota Tebingtinggi, Pemko Tebingtinggi terus melakukan monitor dengan instansi terkait.

“Mulai dari pintu tol Tebingtinggi-Medan, jalur lintas, jalan arteri Tebingtinggi, semua aman, lancar, dan terkendali, serta tidak ada kemacetan,” pungkasnya. (ian/saz)

1...1,5711,5721,573...15,697Page 1,572 of 15,697