Baru Sepekan Jadi Kadis, Hanas Dibidik Kejari

MEDAN TIMUR- Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan telah melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran di Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Medan 2010 sebesar Rp2,049 miliar lebih. Total anggaran tersebut berasal dari APBD dan PAPBD 2010.
Beberapa pejabat teras di lingkungan Humas Setdako Medan telah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi oleh tim Pidsus Kejari Medan. Hal ini dikatakan Kasi Pidsus Kejari Medan, Dharmabella Timbasz kepada wartawan di Pengadilan Negeri Medan, kemarin. “Memang kita telah memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan korupsi pada Bagian Humas Pemko Medan tersebut,” katanya.

Namun mengenai siapa yang sudah dipanggil pihak Pidsus Kejari Medan, Dharmabella belum bisa mempublikasikannya. Namun sejumlah pejabat di Bagian Humas Setdako Pemkon Medan sudah diperiksa selama dua pekan terakhir. “Pengaduan dan pemeriksaan ini sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan yang disampaikan elemen masyarakat kepada Pidsus Kejaksaan Negeri Medan,” ujarnya.

Dia kemudian menyebutkan beberapa item penggunaan anggaran yang diduga diselewengkan. Antara lain, anggaran penyediaan bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan sebesar Rp910 juta, anggaran penyediaan bacaan buku kliping dari surat kabar, majalah dan tabloid sebesar Rp100 juta dan dinaikkan menjadi Rp 135 juta pada Perubahan APBD 2010.

Lalu anggaran penerbitan buku petunjuk telepon sebesar Rp104.280.000, anggaran peliputan penyelenggaraan kegiatan kepala daerah pada hari kerja dan hari libur sebesar Rp350 juta dan jumlahnya naik menjadi Rp450 juta pada PABPD 2010. “Pembelian buku undang-undang, misalnya. Seharusnya ini tidak perlu dianggarkan di APBD. Sebab kalau Bagian Humas perlu buku undang-undang, cukup memintanya kepada Bagian Hukum karena di Bagian Hukum tentu tersedia buku undang-undang dari buku A sampai buku Z,” tegasnya.

Alasan lain, tidak diperlukannya penganggaran pembelian buku undang-undang, lanjutnya, karena saat ini sudah era digital, Sehingga apabila Bagian Humas membutuhkan buku perundang-undangan tidak perlu lagi repot-repot membeli buku, cukup didownload melalui internet. “Segala yang dibutuhkan bisa langsung didapat, termasuk naskah UU,” tandasnya. Untuk kasus ini Dharmabela menyatakan, pihaknya akan segera menuntaskan pengusutan.
Wartawan koran ini kemarin melakukan konfirmasi kepada mantan Kabag Humas Pemko Medan, Hanas Hasibuan yang baru sepekan dilantik sebagai Kadispora Kota Medan. Hanas menjabat sebagai Kabag Humas sejak Januari 2010 hingga Februari 2011. Saat dikonfirmasi Hanas membantah ada penyimpangan di Humas Pemko Medan saat dipimpinnya.

“Semua pejabat pemerintah yang menggunakan anggaran APBD memang harus diaudit. Begitu pula pers, LSM dan pihak lainnya yang menggunakan anggaran dari APBD. Jadi, semuanya yang ada di Humas telah dialokasikan ke setiap kebutuhan masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut Hanas mencontohkan, misalnya untuk anggaran bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan sebesar Rp910 juta itu adalah untuk biaya pembayaran koran, kliping dan sebagainya.

“Kalau anggaran bahan bacaan itu ya biaya pembayaran koran. Dulu saya pikir juga bukan itu. Kemudian anggaran peliputan penyelenggaraan kegiatan kepala daerah pada hari kerja dan hari libur sebesar Rp350 juta, juga telah dialokasikan. Misalnya uang triwulan wartawan telah saya berikan kepada koordinator wartawan di Pemko.

Kemudian Pemko juga ada MoU untuk media televisi dan sebagainya. Jadi, tidak ada yang diselewengkan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri yang juga dikonfirmasi Sumut Pos usai menghadiri rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam pintu lift Lantai III Ruang Rapat III Lantai IV Balai Kota Medan menuturkan, jika memang ada penyelewengan dan dilengkapi dengan berkas yang lengkap, hal tersebut akan diajukan pada pemeriksaan secara hukum. “Kita akan telusuri dan diproses secara hukum,” tegasnya.
Bagaimana dengan status dari Kadispora Medan Hanas Hasibuan yang baru menjabat beberapa hari ini? Mengenai hal itu, Syaiful Bahri tidak memberikan jawaban yang signifikan. Dirinya kembali menyatakan, jika dugaan tersebut dilengkapi dengan data yang kuat maka penyelewengan itu akan diproses secara hukum. “Kita akan tindaklanjuti secara hukum. Kita ketahui dulu hasil pemeriksaannya, baru bisa diambil sikap dan tindakan,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di tempat yang sama saat dikonfirmasi Sumut Pos terlihat kaget dengan berita itu. Eldin hanya mengatakan, agar Sumut Pos kembali menegaskan dugaan penyelewengan tersebut kepada oknum terkait. “Haa, betul itu? Coba tanya lagi yang bersangkutan, apa benar dia seperti itu,” tutupnya.(rud/ari)

MEDAN-Sekolah atau Madrasah penyelenggara Ujian Nasional (UN) 2011 kali ini harus didasari peraturan operasional standar (POS) yang mengacu pada peraturan BSNP Nomor 0148/SK-POS/BSNP/I/2011. Selain itu pada UN 2011 ini semua peraturannya berdasar dari Permendiknas No 46 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UN 2010/2011.

Pada peraturan tersebut, mewajibkan penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota harus diikuti siswa kelas tertinggi atau akhir. Penyelenggara UN tersebut juga ditentukan
berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek kelayakan satu sekolah. Diantaranya, satu sekolah harus berakreditasi A, B dan C. Juga memiliki peserta UN sedikitnya 20 orang siswa. Sekolah penyelenggara UN harus memiliki

Dari data pokok pendidikan Disdik Sumut periode 2010/2011 terdapat 9.364 sekolah dari tingkat TK hingga SMA sederajat yang tak terakreditasi. Sementara jumlah total sekolah yang berada di 33 kabupaten/kota di Sumut berjumlah 17.790 sekolah. Sisanya 8.426 sekolah telah terdaftar dalam data akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN SM).

Ketua Panitia UN 2011 Ilyas Sitorus mengatakan, hal tersebut disebabkan keterbatasan kuota untuk Sumut dalam mengajukan akreditasi sekolah ke BAN SM setiap tahunnya. “Selain banyak yang belum diakreditasi, banyak juga sekolah tak bisa memerpanjang izin akreditasinya. Ini juga disebabkan keterbatasan kuota tersebut,” terangnya Selasa (22/2).

—
Saat ini jumlah dan jenjang sekolah di Sumut yakni untuk TK/RA berjumlah 723 (negeri 71, swasta 652), 11.108 SD/MI (negeri 9.039, swasta 2.069), 3.537 SMP/MTs (negeri 1.315, swasta 2.222), 1.586 SMA/MA (negeri 417, swasta 1.169) dan 836 SMK (negeri 159, swasta 677). “Khusus sekolah yang telah diakreditasi, masing-masing, 629 TK/RA, 4.212 SD/MI, 1.853 SMP/MTs, 964 SMA/MA, 758 SMK/MAK, dan sembilan SLB,” papar Ilyas.

Lebih rinci lagi, ilyas memaparkan, TK/RA yang memiliki akreditasi A mencapai 16 sekolah, B 346 unit, C 255 unit dan 12 tak terakreditasi. Jenjang SD/MI, sebanyak 48 sekolah berakreditasi A, 1.791 berakreditasi B, 2.222 unit berakreditasi C dan tak terakreditasi mencapai 151 unit.

“Sementara itu, jenjang SMP/MTs, sekolah yang berkareditasi A berkisar 176 unit, B 1.084 unit, C sebanyak 556 unit dan tak terakreditasi berkisar 37 unit. Pada jenjang SMA/MA, sekolah yang berakreditasi A berkisar 93 unit, B 618 unit, C 251 unit dan tak terakreditasi hanya dua unit. Dan  jenjang SMK, akreditasi A sebanyak 78 unit, B 526 unit dan C sebanyak 154 unit. Untuk SLB, tak ada sekolah yang berakreditasi A, sedangkan akreditasi B sebanyak empat unit dan C empat unit,” tuturnya Ilyas.

Lebih lanjut Ilyas menerangkan, walau tak terakreditasi atau izin akreditasinya belum diperpanjang, siswa di sekolah-sekolah tersebut tetap bisa mengikuti Ujian Nasional (UN). “Namun, mereka harus menumpang ujian di sekolah-sekolah yang masih berakreditasi tentunya sesuai rayonnya masing-masing,” terangnya seraya mengimbau bagi sekolah yang belum diakreditasi ulang, bisa mengajukan surat kepada Disdik Sumut untuk bisa menyelenggarakan  UN di sekolahnya.
—
Sementara itu, Kepala Disdik Medan Hasan Basri didampingi beberapa Kasi Kurikulum dan Kesiswaan tingkat TK/SD Abdul Johan, SMP Syahrial, SMA Sahrul dan SMK Zulhanif mengatakan, banyaknya peserta UN yang akan mengikuti UN di kategori gabungan menurutnya dikarenakan 3 aspek. Yakni pertama banyaknya sekolah baru yang belum mendafrtarkan diri ke BAN SM, kedua banyaknya sekolah yang memang belum memperpanjang status akreditasinya, ketiga banyaknya sekolah yang tak mampu memenuhi prasyarat kelayakan satu sekolah untuk menjadi penyelenggara UN dan yang terakhir banyaknya sekolah yang pesertanya tak mencukupi jumlah minimal untuk berhak menyelenggarakan UN.

“Jika ditilik dari aspek pertama dan kedua, ini disebabkan kuota yang diberikan BAN SM Pusat setiap tahunnya tak sebanding, atau berbanding jauh dengan jumlah sekolah yang sama sekali belum mendaftarkan diri dan sekolah yang belum memperpanjang akreditasinya,” jelas Hasan.

Sementara untuk aspek yang terakhir, ini disebabkan memang jumlah sekolah yang semakin banyak tak diminati atau tak lagi dipercayai masyarakat. “Ini terbukti dari jumlah siswa yang semakin tahun semakin sedikit jumlahnya di sekolah tersebut. Karena untuk menjadi penyelenggara UN peserta dari sekolah tersebut minimal 20 siswa,” terang Hasan.

Menurut Hasan, aspek terakhir ini juga dipengaruhi aspek ketiga yang memang sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kemampuan sekolah untuk menghasilkan siswa dengan mutu yang diharapkan.

Hasan juga menjelaskan, siswa yang melaksanakan UN di sekolah satu rayonnya atau bergabung, maka ijazah yang dikeluarkan adalah melalui sekolah penyelenggara UN. “Namun, di Ijazah tersebut tetap dicantumkan nama asal sekolahnya,” ujarnya.

Dari masing-masing Kasi Kurikulum Kesiswaan Disdik Medan, dapat dijabarkan secara rinci jumlah sekolah penyelenggara, sekolah bergabung dan jumlah peserta dati tiap satuan pendidikan.