Home Blog Page 15862

Satu Keramik Kuno Dijual Rp70 Ribu

Situs Kota Cina, Antara Sejarah Medan dan Pemburu Barang Antik

Kota Medan pernah tercatat sebagai pusat perniagaan di pesisir timur Pulau Sumatera abad XI hingga abad XVI masehi. Bukti sejarah itu terekam dalam situs Kota Cina di Marelan. Sayang, koleksi benda bersejarah di dalamnya malah diobral warga sekitar.

Nopan Hidayat, Marelan

Kecamatan Medan Marelan yang berada di bagian Utara Kota Medan masih menyimpan sejumlah situs Kota Cina yang merekam perjalanan sejarah pekembangan Kota Medan. Minggu (27/2) siang, wartawan Sumut Pos mendatangi situs yang berada di Kelurahan Paya Pasir tersebut.

Setelah menanyai sejumlah warga, wartawan koran ini kemudian menemui Mukhtar U (72), tetua di Paya Pasir yang juga mantan pengawas situs Kota Cina. Dari penuturan Mukhtar seputar situs tersebut diketahui, catatan tentang keberadaan situs Kota Cina ada sejak tahun 1926. Pertama kali diketahui berdasarkan laporan orang Inggris bernama John Anderson yang mengunjungi beberapa wilayah di daerah pantai timur Pulau Sumatera untuk survei politik ekonomi bagi kepentingan kolonial Inggris. Yang menarik dari laporannya, adanya batu bertulis yang tidak dapat dibaca penduduk sekitar. Sayangnya, sejak itu batu dimaksud belum ditemukan keberadaannya.

Aktivitas arkeologi di situs dimulai pada 1972. Ekskavasi sebagai salah satu penjaringan data dalam arkeologi, dilaksanakan untuk mengungkap beberapa aspek kehidupan masa lampau di daerah tersebut. Dari hasil penelitian itu berhasil ditemukan sisa-sisa tiga struktur bangunan dari bata, yang dulu kemungkinan pernah difungsikan sebagai tempat pemujaan dewa. Sekompleks dengan temuan tersebut, ditemukan pula empat patung batu yang masing-masing menggambarkan dewa-dewa dalam agama Buddha (2 unit) dan dewa-dewa dalam agama Hindu (2 unit). Keempat arca tersebut dua Arca Buddah Amitabha, Arca Wisnu yang bertangan empat dan juga Dewi Sri (istri Wisnu).

Temuan lain yang berhasil didapatkan di situs Kota Cina ini adalah pecahan keramik dan gerabah dalam jumlah banyak. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pecahan-pecahan keramik tertua yang terdapat di situs Kota Cina berasal dari masa Dinasti Sung (abad XI M), kemudian disusul keramik-keramik yang lebih muda masanya adalah keramik Yuan (abad XIII–XIV M), Ming (abad XIV–XVI M). Selain keramik-keramik Cina, di situs ini ditemukan pula keramik-keramik buatan Siam (Thailand sekarang) dan Annam (Vietnam sekarang) yang berasal dari abad XV M. Selain itu dari situs Kota Cina tersebut juga ditemukan sisa-sisa alat pertukangan, tumpukan tempat sampah kerang maupun tembikar (gerabah), keramik, mata uang, manik-manik, pecahan gelas dan juga lainnya.
Berdasarkan data arkeologis yang ditunjukkan oleh Mukhtar U (72) tersebut terlihat, penghunian kawasan situs Kota Cina diperkirakan antara abad XI — XVI M. Pada masa itu daerah Kota Cina merupakan salah satu pelabuhan penting di daerah Selat Malaka yang pada suatu masa didominasi Kerajaan Sriwijaya sebagai kekuatan maritim yang sangat berpengaruh. Dalam sumber-sumber tertulis (berita asing, naskah lokal, dll) disebutkan keberadaan suatu tempat yang disebut sebagai Aru/Haru yang dapat diasosiasikan sebagai nama asli situs Kota Cina.

Bukti Arkeologis dari situs Cina membuktikan bahwa masa lalu sudah berlangsung lama. Dahulu daerah ini difungsikan sebagai pusat niaga di pesisir timur Pulau Sumatera. Kontak pelayaran dan perdagangan mempertemukan masyarakat pedalaman yang menghasilkan komoditas yang diperlukan pendatang dari berbagai penjuru dunia dengan kelompok pedagang dari luar Sumatera.

Kota Cina sendiri sekarang sudah mengalami perkembangan, sesuai dengan perjalanan waktu dan perubahan terus berlangsung. Diareal seluar 25 hektar tersebut kini pembangunan terus berjalan. Di lokasi yang dahulu diketahui mengandung struktur sisa bata (bangunan keagamaan, candi) sekarang sudah berdiri rumah-rumah penduduk.
Mukhtar U mengatakan bahwa penemuan-penemuan situs sejarah tersebut diketahui saat warga disekitar melakukan penggalian. “Penemuan situs sejarah tersebut saat warga di sini menggali tanah untuk membuat sumur. Saat digali di tanah ditemukan arca, keramik, uang koin dan benda bersejarah lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mukhtar menambahkan bahwa situs Kota Cina ini, mayoritas penduduknya adalah jawa, Melayu dan juga Mandailing. “Situs Kota Cina tidak ada orang cina yang tinggal disini, melainkan warga pribumi namun kemungkinan pada masa lalu orang-orang cina tinggal disini,”tambahnya.

Muktar sangat kecewa karena pemerintah kota Medan kurang memperhatikan situs kota cina ini. “Nanti kalau ada penemuan baru datang kesini ramai-ramai, apabila ada penemuan benda bersejarah langsung diberikan ke museum di Medan” ungkapnya.

Meskipun sejarahnya bernilai tinggi, situs kota Cina saat ini amat memprihatinkan. Para pemburu barang antik sempat melakukan penggalian liar dan menjual barang-barang antiknya ke luar daerah. Beberapa warga Desa Paya Pasir juga melakukan hal serupa. Sampai dengan dua tahun lalu masih banyak warga yang menawarkan keramik atau tembikar antik kepada siapa saja yang berkunjung ke Paya Pasir dengan harga murah, sampai Rp70.000 per unit.
Masih menurut Mukhtar, dari dulu sampai sekarang jalan yang ada di situs Kota Cina, jalannya tidak pernah di aspal kalau hujan macem kubangan kerbau. Dirinya sangat menyayangkan situs kota cina sebagai situs bersejarah tidak kembangkan. “Tidak ada kepikiran Pemerintah Kota Medan untuk menjadikan Kota Cina ini sebagai objek pariwisata,” tambahnya.

Muktar berharap agar Situs Kota Cina ini mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kota Medan. “Kalau dibuat jadi tempat pariwisata pastinya akan menambah pendapatan daerah dan turis-turis asing banyak yang berdatangan untuk melihat situs bersejarah tersebut,” harapnya.(*)

Malaysia Tangkap 109 Orang Keturunan India

KUALALUMPUR- Sedikitnya 109 demonstran anti-diskriminasi ditangkap setelah memprotes pemerintah Malaysia. Penahanan demonstran yang mayoritas keturunan India ini karena melakukan aktivitas ilegal di Menara Kembar Petronas, Minggu (27/2).

Seperti dilansir dari AFP para pendemo berasal dari Partai Hak Asasi Manusia, 8 orang di antaranya perempuan yang ditahan di berbagai titik saat longmarch menuju Menara Petronas. Pemimpin kelompok demonstran P Uthayakumar juga turut ditahan.

Istri Uthayakumar, Indradevi, mengatakan suaminya ditahan polisi di parkiran apartemen mereka, 90 menit sebelum waktu demonstrasi dimulai. “Kami baru saja keluar dari apartemen untuk menuju Menara Kembar dan berjalan ke parkiran, kami sudah melihat polisi. Suami saya langsung diborgol dan dibawa ke kantor polisi,” ujarnya.

Sementara dari pihak polisi, menilai kegiatan demo itu ilegal. “Kami sudah menginvestigasi 109 tahanan yang berpartisipasi dalam perkumpulan ilegal. Kami membuat ini sangat jelas, rapat umum ini ilegal dan kami memperingatkan mereka berulang kali, jangan melakukan ini. Tapi mereka tetap datang dan mengadakan rapat, jadi polisi harus bertindak,” jelas Kepala Polisi Kota Kuala Lumpur, DCP Zulkifli.

Demonstrasi itu dipicu penolakan pemerintah Malaysia untuk menarik buku ajar sekolah yang memuat sistem kasta Hindu tradisional. Etnis India kurang dari 10 persen dari 28 juta penduduk Malaysia dan mereka telah lama mengeluhkan bahwa mereka dirugikan kebijakan yang membantu mayoritas Muslim Melayu. (bbs/jpnn)

Revolusi Melati Ancam Pemerintah Cina

BEIJING- Ancaman terjadinya Revolusi Melati terus menjadi momok pemerintah Cina. Demi meredam semangat revolusi itu, Minggu (27/2), Perdana Menteri, Wen Jiabao berjanji memperhatikan berbagai masalah yang menjadi keluhan rakyatnya, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi melambat, dan korupsi.

Hal ini sebagai bagian untuk menjawab pertanyaan para pengguna Internet melalui layanan percakapan (chatting), Wen menanggapi sejumlah isu nasional yang mengkhawatirkan pemerintah, dimana masalah serupa juga menjadi pemicu pecahnya revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara.

“Tujuan pembangunan ekonomi kita adalah untuk memenuhi bertumbuhnya kebutuhan material dan kultural rakyat. Kami juga berupaya agar kehidupan rakyat menjadi lebih baik,” terang Wen seperti dilansir AFP.

Wen angkat bicara setelah sebuah ajakan misterius di dunia maya yang menyerukan kepada rakyat Cina untuk bergabung dengan demonstrasi di 13 kota. Ajakan tersebut menuntut adanya transparansi dalam pemerintahan satu partai, kebebasan berekspresi, dan penyelesaian sejumlah keluhan masyarakat. Kampanye maya tersebut mengajak masyarakat berdemo setiap hari Minggu pukul 14:00 waktu setempat. Masyarakat diminta menggelar aksi damai dengan berjalan menuju titik berkumpulnya massa yang sudah ditentukan di 13 kota tadi. Pemerintah yang tak ingin demonstrasi terjadi, bersikap reaktif.   AP melansir, pengerahan polisi dalam jumlah besar dan taktik baru mereduksi berkumpulnya massa dilakukan pemerintah. Di Minggu kedua pasca ajakan berdemo, polisi menggunakan peluit dan truk penyapu jalanan.

Di salah satu ujung jalan menuju alun-alun Rakyat, Shanghai, polisi berseragam membunyikan peluit tanpa henti, memerintahkan orang-orang di sekitar terus berjalan dan tak berkumpul. Namun sekitar 200 orang yang berada di lokasi tampak tak begitu mengindahkan suara peluit.

Di  Beijing, polisi mengawal ketat para reporter dan melarang membawa kamera memasuki pusat perbelanjaan di Jalang Wangfujing, salah satu titik berkumpulnya massa yang diserukan via internet.  Polisi menangkap, setidaknya dua orang di Beijing dan empat di Shanghai. (cak/jpnn)

Sebarkan Propaganda, Korut Ancam Tembakan

KOREA UTARA- Hubungan Korea Selatan (Korsel) dengan Korea Utara kembali dipanaskan. Pemerintah Korea Utara (Korut) menuding memancing amarah Korut melalui selebaran pesan propaganda.

Selebaran pesan propaganda yang disebarkan Korsel melalui balon terbang dan menyerukan tentang kerusuhan Mesir dan Libya, Korut mulai panas. Bahkan mengeluarkan sikap siap melepaskan tembakan ke perbatasan Korsel, apabila pemerintah Korsel melanjutkan penyebaran selebaran tersebut.

Korsel menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran dan DVD berisi unjuk rasa menuntut demokrasi di Mesir melalui perbatasan yang dibentengi. Sebuah kantor berita nasional KCNA mengatakan, Kor sel harus segera menghentikan perang psikologis. Peringatan tersebut dikeluarkan sehari sebelum Korsel melakukan latihan militer tahunan dengan tentara Amerika Serikat (AS).

“Korsel akan mendorong semenanjung Korea kepada konfrontasi global, dengan terus melancarkan pengaruh psikologis dan anti republik,” pemerintah Korut mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC, Minggu (27/2).

Selain selebaran itu, Korsel menyertakan makanan, pakaian, dan radio di balon yang dikirimkannya ke Korut. Pemerintah Korut mengatakan, latihan militer yang dilakukan Korsel dengan tentara AS merupakan dalih untuk melakukan invasi ke Korut. Tapi, Pemerintah Korsel mengatakan bahwa latihan tersebut murni untuk pertahanan.
Terdapat 28.500 tentara AS yang ditempatkan di Korsel dalam latihan tersebut. Hubungan antar Korea tersebut menjadi sangat tegang sejak 46 warga Korsel tewas saat kapal perang mereka tenggelam Maret lalu.

Anggota Parlemen Korsel, Song Young-sun mengatakan, kampanye tersebut bertujuan untuk mendorong Korut mempertimbangkan perubahan. Diakuinya, didalam keranjang makanan tersebut terdapat pesan yang berisi, makanan itu dikirim militer Korsel dan aman untuk dikonsumsi manusia namun untuk memastikan keamanannya bisa diberikan pada ternak. Pemerintah Korsel menyalahkan Korut atas kejadian tersebut, namun Pemerintah Korut menyangkalnya. (bbs/jpnn)

Thailand Siapkan Operasi Gabungan

Konflik Perbatasan

BANGKOK- Perdana Menteri Thailand, Abhisit Vejjajiva menegaskan upaya untuk meredam kekerasan separatis Thailand Selatan bergerak ke arah yang tepat, hanya saja hasilnya masih kurang memuaskan.

“Pemerintah mengatasi masalah di arah yang benar, jumlah insiden kekerasan telah jelas menurun, tapi masih belum memuaskan karena masih ada orang-orang yang terbunuh,” katanya dalam pidato di Raja Prajadhipok Institute, Minggu (27/2) seperti dikutip dari The Nation.

Sehubungan serangan pemberontak di kota Yala, Pattani dan Narathiwat, Abhisit mengatakan akan dilakukan operasi gabungan antara Angkatan Darat dan polisi, dan otoritas provinsi.
Gubernur Pattani Nipon Narapitakkul memerintahkan keamanan akan ditingkatkan di daerah-daerah ekonomi di 12 kabupaten setelah sumber intelijen memperingatkan bahwa bank-bank toko-toko emas, dan hotel terancam perampokan.

Dia juga mendesak sektor bisnis untuk memeriksa kondisi kamera keamanan yang ada dan menambahkan kamera jika memungkinkan. Sebuah tim terdiri dari 50 personil dari polisi dan tentara, akhir pekan lalu menemukan senapan mesin berat di sebuah perkebunan karet Ban Sam Yaek Moo 6 di distrik Narathiwat’s Waeng.

Sementara itu, gugus tugas Angkatan Laut mengawasi sebuah perkebunan karet di Ban Tamnop di distrik Narathiwat’s Muang dan terlibat dalam tembak-menembak selama 20 menit. Satu serdadu tertembak di wajah sementara satu pemberontak tewas. Tim lain, angkatan darat disergap oleh tiga atau empat pemberontak saat dalam perjalanan ke sebuah desa di Tambon Sri Banphot di distrik Si Sakhon. Para pemberontak melarikan diri setelah tembak-menembak singkat. (bbs/jpnn)

Yusril Kritik SBY

Berantas Korupsi untuk Hantam Lawan Politik

JAKARTA-Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY. Menurut dia, pemerintah telah menggunakan agenda yang sangat urgen tersebut sebagai instrumen untuk menghadapi lawan-lawan politiknya.

Yusril menyebut, setiap rezim memiliki cara berbeda. Saat Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, orang yang tidak sepaham dengan pemerintah divonis kontrarevolusioner. Begitu era Orde Baru, Soeharto melawan para penentang dan pengkritiknya dengan stigma PKI dan subversif.

Pemerintah yang kini berkuasa juga punya cara khas. Pemerintah sekarang, sebut Yusril, senang mencari-cari kesalahan para tokoh yang rajin melontarkan kritik. Mereka dituduh melakukan korupsi, lantas diseret ke penjara. Pemberantasan korupsi akhirnya terkesan tebang pilih sekali.

“Kalau sekarang, penguasa mengecap musuhnya sebagai koruptor, lalu menyeretnya ke Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi). Hal itu juga saya alami,” ucap Yusril dalam acara zikir akbar bertajuk Tiba Saatnya Kebenaran Datang di lapangan Monas, Jakarta, kemarin (27/2).

Lebih jauh, Yusril menyampaikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia sebenarnya jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan negara kawasan Timur Tengah. Setelah reformasi bergulir pada 1998, undang-undang sudah membatasi secara tegas masa jabatan maksimal seorang presiden, yakni hanya dua periode.
Sementara itu, sejumlah negara di Timur Tengah belum mengatur pembatasan tersebut. Akibatnya, tokoh besar seperti Muammar Kadhafi yang kini digoyang berbagai aksi demonstrasi bisa memimpin Libya sampai 42 tahun. Sebaliknya, di Indonesia, seorang presiden hanya bisa mempertahankan kekuasaan konstitusionalnya maksimal sepuluh tahun atau dua periode.

“Tapi, kalau memimpin sampai sepuluh tahun, memerintahnya yang benar, dong. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain,” sindir Yusril di hadapan ribuan jamaah, lantas tersenyum. Lagu Garuda Pancasila juga dinyanyikan dalam zikir akbar yang digelar Jamaah Manakib pimpinan KH Junaedi Al Baghdadi itu. (pri/c11/tof/jpnn)

Parpol Ditolak Masuk KPU

Hasil Survei Formappi

JAKARTA-Keinginan politisi di Senayan agar anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) diisi kader parpol ditentang publik. Survei yang diadakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebutkan, 73 persen responden menolak masuknya unsur parpol dalam lembaga penyelenggara pemilu itu.

“DPR harus segera mengubah ketentuan yang disepakati dalam draf revisi Undang-Undang 22/2007 tersebut,” kata Sebastian Salang, koordinator Formappi, dalam keterangan di sekretariat Formappi, Jakarta, kemarin (27/2).

Survei Formappi itu dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Survei kuantitatif tersebut dilaksanakan sejak 13 Januari hingga 7 Februari 2011. Sebanyak 564 responden memberikan jawaban atas survei itu.
Menurut Salang, hasil survei tersebut bisa dibedakan berdasar responden yang masih memiliki dukungan terhadap parpol serta responden yang saat ini tidak memiliki dukungan. Kepada responden yang tidak mendukung parpol, 73 persen menolak KPU partisan, 4 persen mendukung, dan 23 persen mengaku tidak tahu.

Penolakan yang sama muncul dari responden yang saat ini memiliki dukungan terhadap parpol tertentu. Penolakan itu lebih tegas karena 81 persen mereka menolak jika KPU diisi orang parpol. Hanya delapan persen responden yang mendukung serta 11 persen lain tidak tahu.

Apa arti survei itu” Salang menyatakan, sikap mayoritas responden bertentangan dengan sebagian besar fraksi di DPR yang menghendaki struktur parpol di KPU. Para pendukung parpol pun tidak sependapat jika ada kader politik yang menjadi anggota KPU. “Survei ini mengonfirmasi bahwa parpol di DPR tidak menyerap aspirasi masyarakat, bahkan pendukung,” ujarnya.

Salang menilai, ada potensi berbahaya jika KPU kembali diisi parpol seperti Pemilu 1999. Banyak konflik kepentingan yang akan terjadi. Apalagi dalam sektor pengadaan logistik yang dananya besar, unsur parpol bisa jadi akan mengavling logistik demi keuntungan basis wilayahnya. “Tugas KPU nanti menjalankan misi partai, bukan tidak mungkin deadlock (kebuntuan, Red) rapat terus terjadi,” sorotnya.

Menanggapi survei itu, anggota Komisi II DPR Agus Purnomo menilai, seharusnya bisa dilakukan survei yang lebih luas. Jika cakupannya hanya sebagian wilayah Jakarta, hal tersebut belum menjawab suara publik atas syarat keanggotaan KPU. “Ini kurang proporsional, minimal 20 kota besar,” kata Agus.

Menurut Agus, sejumlah kader parpol saat ini memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pemilu. Keberadaan mereka juga harus dimaksimalkan. Posisi keanggotaan KPU dari parpol memiliki pengawasan yang ketat. Jika memang ada yang menyimpang, Dewan Kehormatan KPU yang berasal dari berbagai unsur parpol akan melakukan tindakan. “Urusan independensi bisa dikontrol kok,” tandasnya. (bay/c7/tof/jpnn)

Pemerintah Jajaki Tiongkok Atasi Masalah Perumahan

JAKARTA-Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menghitung, rata-rata kebutuhan rumah nasional mencapai 800 ribu unit pertahun. Pemerintah berpendapat, kebutuhan itu sulit tercapai jika ongkos membuat rumah masih tinggi. Kemenpera siap menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengatasi kesulitan pembangunan rumah skala besar dan murah.

Menpera Suharso Monoarfa menjelaskan, kerjasama dengan negeri tirai bambu tersebut cukup penting. Sebab, dia menilai Tiongkok memiliki program tepat guna dalam pembangunan perumahan sekala besar. “Kami ingin menerapkannya disini (Indonesia),” ujar menteri 56 tahun itu.

Tingginya anggaran membangun rumah, terdapat dalam pos-pos tertentu. Diantaranya, asesoris rumah seperti pintu, kusen, jendela dan jamban. Rata-rata, untuk membangun rumah sederharap sehat (RSH) di kawasan berkembang, membutuhkan ongkos pokok Rp 3 juta per meter.

Dengan mencontoh teknologi di Tiongkok, Suharso berusaha menekan harga dari pos anggaran tersebut dengan membangun fasilitas yang bersifat umum. “Bisa murah jika bisa digunakan tiga hingga lima rumah sekaligus,” ucap dia.
Permulaan hubungan bilateral itu bakal dimulai dengan kunjungan studi bunding langsung ke Tiongkok. Di negeri tersebut, Suharso akan melihat langsung teknologi yang diterapkan membangun rumah dalam skala besar.
Suharso menyebutkan, kebutuhan perumahan terutama rumah murah untuk masyarakat Indonesia terus meningkat. Dia memperkirakan, seiring dengan jumlah pertambahan penduduk setiap tahun, perkembangan kebutuhan rumah nasional mencapai 710 ribu hingga 800 ribu unit pertahun.  (wan/jpnn)

Rombongan PKS Kecelakaan, 1 Tewas

JAKARTA-Rombongan PKS Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan usai menghadiri Mukernas PKS di Yogya. 1 Orang tewas dalam kecelakaan mobil di Tanrutedong, Sulsel.

“Tadi sekitar jam 12 malam, rombongan pengurus dari 4 Kabupaten pulang dari Makassar mengendarai mobil. Kecelakaan terjadi di Tanrutedong,” ujar Ketua DPW PKS Sulsel, Ariadi Arsal saat dihubungi detikcom, Minggu (27/2).
Ariadi menjelaskan, saat itu yang mengendarai mobil adalah Syarief, bagian kaderisasi di Kabupaten Lubuk Utara. Diduga karena supir mengantuk, mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan. “Yang meninggal di tempat Pak Nurhaidi. Beliau mantan anggota DPRD Kota Palopo. Sementara yang lain kritis,” terangnya.

Ariadi mengaku belum mendapat laporan yang jelas tentang kecelakaan tersebut. Dia belum bisa memastikan apakah kecelakaan itu karena tabrakan atau mobil terjatuh ke jurang.  (net/jpnn)

Bebas, Oentarto Kembali ke UI

JAKARTA-Terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran Oentarto Sindung Mawardi, bebas bersyarat hari ini. Oentarto sebelumnya divonis 3 tahun penjara. “Benar, Pak Oentarto bebas bersyarati,” ujar Kepala Rumah Tahana (Rutan) Cipinang Eddy, Minggu (27/2).

Sebelumnya, mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi, divonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta. Vonis lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Oentarto dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU 31/1989 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi.
Oentarto terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun 2003-2004 yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 76,2 miliar bagi negara. Modusnya adalah penerbitan radiogram bernomor T.131.51/299/OTDA kepada seluruh gubernur untuk mengadakan mobil pemadam kebakaran dengan menunjuk PT Istana Sarana Raya sebagai pemasok tunggal.

Selanjutnya, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Oentarto Sindung Mawardi kembali mengajar ke kampusnya di Universitas Indonesia (UI).

“Seperti profesi saya, melakukan  penelitian, mengajar dan membuka biro konsultan,” kata Oentarto. (bbs/net/jpnn)