Home Blog Page 161

Pemkab Labuhanbatu Klaim Angka Kemiskinan Turun 7,37 Persen

DATA KEMISKINAN: Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita menerima data angka Kemiskinan Labuhanbatu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.(fajar)
DATA KEMISKINAN: Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita menerima data angka Kemiskinan Labuhanbatu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.(fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu, melaksanakan rapat penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah, di Aula Pendopo, Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu, Selasa (14/10).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu, Freddy Situngkir menjelaskan BPS melakukan penghitungan jumlah penduduk setiap 10 tahun sekali. Dan, akan melakukan sensus penduduk pada 2030. Namun, BPS tetap melakukan penghitungan di tiap tahun-tahunnya hingga 2030 mendatang.

Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk di Labuhanbatu pada tahun 2025 berjumlah 527 ribuan jiwa, meningkat dibanding tahun 2024 yang berjumlah 520.545 jiwa. Sementara pada tahun 2029, diperhitungkan sebanyak 10 persen lebih penduduk Kabupaten Labuhanbatu, didominasi masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun keatas.

“Pada tahun 2025, diproyeksikan jumlah penduduk di Labuhanbatu itu sekitar 527 ribuan jiwa, sementara kalau tahun 2024 ada 520.545 jiwa. Jadi pada tahun 2009 kita memasuki periode agen population, ini ditandai dengan penduduk usia 60 tahun ke atas, sudah lebih dari 10 persen,” jelasnya.

Pemkab Labuhanbatu, saat ini sudah mulai merangsek naik. Angka kemiskinan di Labuhanbatu mulai menurun sebesar 0,47 persen menjadi 7,37 persen dari 7,84 persen pada Tahun 2024 lalu. Dan 7,37 persen penduduk miskin ini, katanya, masuk dalam klasifikasi miskin, hampir miskin, dan miskin ekstrem.

“Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sudah melakukan upaya, sehingga angka kemiskinan sudah turun sekitar 0,47 poin dari tahun 2024. kira-kira itu yang bisa kita maknai bahwa upaya yang dilakukan pemerintah di dalam pengentasan kemiskinan ini sudah berhasil menurunkan dari 7,84 menjadi 7,37,” katanya.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu mengucapkan terima kasih kepada BPS Labuhanbatu. Ia mengatakan akan memberikan dukungan penuh dan membuka akses yang selebar-lebarnya kepada BPS untuk melaksanakan tugas-tugas di daerah Kabupaten Labuhanbatu.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala BPS Labuhanbatu. Kami siap membuka akses kepada BPS untuk menjalankan tugas di Kabupaten Labuhanbatu,”tuturnya.

Bupati juga menegaskan, Pemkab Labuhanbatu akan terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya wilayah-wilayah ketahanan pangan yang berada di pesisir pantai, baik melalui perbaikan-perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi, hingga menggelar pasar murah dalam menjaga kestabilan pasokan harga pangan.

Kegiatan tersebut, turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Labuhanbatu, Nelson Bangun, Kepala Dinas Kominfo Labuhanbatu, Ahmad Fadli Rangkuti, Kepala Dinas Sosial, Syahrizal Hasibuan, dan jajaran dari kantor Badan Pusat Statistik Labuhanbatu. (fdh/azw)

Penrad Siagian Minta Pemerintah Pusat Akhiri Sentralisasi: Daerah Harus Punya Ruang Fiskal Sendiri

LANGKAT, SUMUTPOS.CO– Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Langkat, guna membahas sejumlah isu strategis terkait pengawasan UU Otonomi Daerah, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Reforma Agraria.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada Senin, 13 Oktober 2025 itu, kehadiran Penrad disambut langsung oleh Bupati Langkat Syah Afandin beserta jajarannya. Dalam pertemuan itu, Penrad menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menilai sejumlah kewenangan daerah kini justru kembali ditarik ke pemerintah pusat, sehingga menguatkan kecenderungan sentralisasi. “Beberapa OPD yang seharusnya dikelola daerah, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Inspektorat, justru ditarik ke pusat melalui BKN. Padahal, semangat otonomi daerah adalah memperkuat desentralisasi kewenangan,” ujar Penrad dalam keterangannya, Rabu, 15 Oktober 2025.

Selain itu, Penrad menilai pemerintah pusat melanggar prinsip keseimbangan keuangan pusat dan daerah, terutama terkait dana bagi hasil dari sektor perkebunan yang belum memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Ia juga menyoroti penarikan pajak besar seperti PBB, PPN, dan PPh 21 ke pusat yang semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. “Ini harus menjadi tekanan politik dari daerah kepada pusat. DPD RI siap menyalurkan aspirasi ini agar revisi UU Pemerintahan Daerah dapat memperkuat kembali posisi daerah,” tegasnya.

Dalam konteks pengawasan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Penrad menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di Langkat yang belum terdata. Berdasarkan laporan kepala BKD Kabupaten Langkat, terdapat sekitar 585 pegawai paruh waktu di luar PPPK yang belum diakomodasi.

“Kondisi ini rawan menimbulkan tuntutan dari para honorer. Di sisi lain, masih ada sistem outsourcing untuk pengemudi, petugas keamanan, dan kebersihan, sedangkan tenaga pendidikan dan kesehatan justru dibebani keuangan daerah,” demikian dilaporkan kepala BKD dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menyinggung persoalan kewenangan dalam mutasi pejabat daerah yang kini harus mendapat rekomendasi teknis dari BKN. “Catatan sipil, inspektorat, hingga sekretariat dewan kini harus melalui persetujuan pusat. Ini membuat daerah tidak lagi leluasa mengatur internalnya,” tambahnya.

Selain isu pemerintahan daerah, Penrad turut menyoroti pelaksanaan reforma agraria di Langkat. Ia menyebut, masih banyak lahan garapan masyarakat di eks-HGU milik BUMN. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H Amril mengatakan bahwa ada lahan sekitar 200 hektare di belakang kantor Bupati Langkat yang merupakan eks HGU PTPN.

“Kami Pemerintah daerah bahkan harus membayar jika ingin menggunakan tanah eks-HGU. Contohnya, untuk membeli 5 hektare saja, Pemda harus mengeluarkan Rp 2 miliar,” ungkap Sekda.

Menanggapi hal tersebut, Penrad mengatakan seharusnya untuk kebutuhan daerah tidak perlu uang sebanyak itu dibayarkan. “Bagaimana logikanya, eks HGU PTPN yang menjadi milik negara, harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang juga adalah bagian dari penyelenggara negara?” ujarnya.

Bupati Langkat dalam pertemuan tersebut menyampaikan masih adanya kawasan pemukiman dan fasilitas umum seperti kecamatan dan polsek di wilayah Gebang yang berdiri di atas kawasan hutan.

Menanggapi hal ini, Penrad meminta data secara rinci dan jelas agar bisa diperjuangkan bersama untuk melepaskan fasilitas umum di Kab Langkat dari kawasan hutan. Ia juga meminta agar catatan tata batas kawasan desa di wilayah hutan dan HGU segera diperjelas untuk mendukung kepastian hukum. (adz)

Densus 88 AT dan Kemenag Sumut Ajak Tokoh Agama Tangkal Radikalisme, Sebarkan Moderasi

FOTO BERSAMA: Densus 88 AT dan Kemenag Sumut bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama, foto bersam di sela-sela kegiatan Bimbingan Teknis Hari Besar Islam, di Medan. Istimewa/Sumut Pos
FOTO BERSAMA: Densus 88 AT dan Kemenag Sumut bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama, foto bersam di sela-sela kegiatan Bimbingan Teknis Hari Besar Islam, di Medan. Istimewa/Sumut Pos

SUMUTPOS.CO – Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menangkal penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Hari Besar Islam yang digelar di Hall Saka Hotel, Jalan Gagak Hitam Nomor 14, Medan Sunggal, Kota Medan, Rabu (15/10), Densus 88 AT Sumut bersama Kanwil Kemenag Sumut memberikan Vaksin IRET kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Sumut.

Densus 88 AT Sumut merupakan bagian dari langkah preventif dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham-paham yang dapat merusak persatuan bangsa.

Tim Cegah Satgaswil Sumut Densus 88 AT juga menyampaikan materi tentang strategi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Tim menekankan pentingnya menjadikan momentum perayaan hari besar Islam sebagai sarana menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, wawasan kebangsaan, serta semangat moderasi beragama di tengah masyarakat.
Sekretaris MUI Kota Medan Prof Dr Mustafa Kamal Rokan MA menyatakan, bahwa perayaan hari besar Islam harus berdampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Prof Mustafa menegaskan, bahwa keseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dapat menghambat masuknya paham-paham yang bersifat memecah belah. “Perayaan yang kreatif, inklusif, dan penuh kebersamaan akan memperkuat kohesi sosial serta menjadikan masyarakat semakin guyub dan harmonis,” ujar Prof Mustafa.

Sementara itu, Dosen Fakultas Agama Islam UMSU Dr Abdul Rahman MPd, dalam materinya menekankan, bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW harus menjadi momentum meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sosial dan berbangsa.

Sedangkan Kabid Penais dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Sumut Dr H Zulfan Efendi SAg MSi menyampaikan apresiasinya atas sinergi positif antara Kemenag dan Densus 88 dalam upaya menjaga keharmonisan antarumat beragama di Sumut.

“Kolaborasi lintas lembaga ini merupakan wujud nyata dari semangat bersama menjaga kedamaian dan memperkuat moderasi beragama di masyarakat. Dengan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan humanis, diharapkan kegiatan seperti ini dapat menjadi benteng ideologis dalam melindungi masyarakat dari pengaruh paham radikal dan intoleran,” pungkasnya. (dwi/ila)

Proses E-Katalog Kini Wajib Transparan, Tak Ada Lagi Celah ‘Main Belakang’

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimunthe

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprovsu, Chandra Dalimunthe, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, terutama dalam penggunaan sistem E-Katalog atau E-Purchasing.

Dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025), Chandra menjelaskan bahwa jika barang atau jasa sudah tersedia di E-Katalog, maka penggunaannya menjadi wajib. “Hal ini diatur dalam Pasal 50 A dan B Perpres 46 Tahun 2025. Tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses pemilihan penyedia dengan nilai di atas Rp200 juta menjadi kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bukan Biro PBJ.

“PPK, yang bisa berasal dari PA atau KPA, bertanggung jawab penuh mulai dari menyusun spesifikasi hingga menetapkan penyedia. Kami di PBJ hanya memfasilitasi sistem nasional milik LKPP,” katanya.

Chandra membantah keras adanya anggapan miring tentang “uang klik” atau permainan dalam sistem E-Katalog. “Itu tidak benar. Kami tidak pernah berhubungan dengan penyedia secara langsung. Semua proses dilakukan oleh OPD masing-masing, sesuai prosedur sistem elektronik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sistem pengadaan saat ini telah berkembang pesat. Misalnya, pekerjaan konstruksi kini bisa dilakukan secara langsung hingga Rp400 juta, namun tetap harus melalui sistem dan tanpa tatap muka.

“Semua proses sekarang dilakukan secara digital. Mulai dari pengumuman di SiRUP, penyusunan dokumen, hingga pemilihan penyedia, semuanya transparan dan tanpa pertemuan langsung. Tidak ada istilah ‘pengantin’ atau negosiasi di luar sistem,” tegas Chandra.

Terapkan E-Katalog Versi 6

Dalam kesempatan yang sama, Chandra juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut tengah mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa menjelang akhir tahun anggaran.

Salah satu upayanya adalah dengan mendorong transisi dari E-Katalog versi 5 ke versi 6, yang menawarkan fitur lebih transparan dan mudah digunakan.

“Waktu sudah mepet. Kami akan kolaborasi dengan Biro Pembangunan untuk mengevaluasi progres OPD dan mendorong percepatan realisasi anggaran,” ujarnya.

Chandra menambahkan, tim PBJ telah disiapkan untuk mendampingi para penyedia barang dan jasa dalam proses migrasi ke E-Katalog versi terbaru.

“Informasi sudah kami sebarkan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan koordinasi dengan Dinas Kominfo Sumut agar semua penyedia mendapat akses yang sama,” jelasnya.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan, memaksimalkan serapan anggaran, serta menghindari keterlambatan realisasi di akhir tahun. (san/ila)

Kasidokkes Cek Keamanan MBG

CEK: Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Tanah Karo saat melakukan security food di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Bhayangkari Tanah Karo. (Istimewa)
CEK: Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Tanah Karo saat melakukan security food di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Bhayangkari Tanah Karo. (Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh para siswa penerima manfaat program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Tanah Karo melaksanakan kegiatan security food di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Bhayangkari Tanah Karo, Jalan Lingkar Kabanjahe, Rabu (15/10) pagi.

Kegiatan pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kasidokkes Polres Tanah Karo Meridina S Kembaren, yang turun untuk memastikan seluruh bahan makanan dan hasil olahan dalam kondisi aman dan layak konsumsi.

“Pemeriksaan security food ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan setiap hari sebelum makanan didistribusikan. Tujuannya agar setiap produk yang keluar dari dapur SPPG benar-benar terjamin kebersihan, kualitas, dan keamanannya bagi yang mengonsumsi,” ungkap Meridina.

Meridina menuturkan, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari dukungan Sidokkes terhadap Program MBG yang dikelola oleh Yayasan Bhayangkari Tanah Karo. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi serta keamanan pangan, khususnya bagi para siswa di Kabupaten Karo.

“Dengan adanya pemeriksaan rutin seperti ini, kami berharap seluruh hasil olahan dari SPPG ini, tetap memenuhi standar kesehatan dan dapat dikonsumsi dengan aman,” pungkasnya. (deo/saz)

Satlantas Polres Binjai Imbau Pemohon SIM Hindari Calo

URUS: Pemohon SIM saat di Satpas Satlantas Polres Binjai.(Istimewa/Sumut Pos)
URUS: Pemohon SIM saat di Satpas Satlantas Polres Binjai.(Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Binjai kini semakin mudah dan transparan. Namun di balik kemudahan itu, masih ada saja masyarakat yang tergiur menggunakan jasa calo demi proses cepat. Padahal, cara tersebut justru berisiko dan tidak dijamin keabsahannya.

Menanggapi hal itu, Kasatlantas Polres Binjai, AKP Samsul Arifin, kembali menegaskan agar warga tidak menggunakan jasa calo dalam pembuatan SIM. Dia menekankan, kepolisian tidak bertanggung jawab atas segala bentuk praktik percaloan yang marak di luar sistem resmi.

Samsul juga menyebutkan, Satlantas Polres Binjai sudah membuat imbauan resmi agar masyarakat tidak menggunakan jasa calo.

“Kami Satlantas Polres Binjai tidak bertanggung jawab bila masyarakat menggunakan jasa calo,” tegas Samsul, Rabu (15/10).

Samsul juga menjelaskan, pihaknya telah lama menolak praktik calo dan memastikan setiap pemohon SIM wajib mengikuti proses resmi, mulai dari ujian teori hingga praktik. Menurutnya, SIM bukan sekadar kartu identitas seperti KTP, melainkan bukti kompetensi seseorang dalam berkendara.

“Kami melarang calo dari dulu. Harus ikut ujian, karena SIM itu adalah kompetensi, bukan bikin kartu identitas,” tegasnya.

Melalui ujian teori dan praktik, kepolisian memastikan, pemohon benar-benar memahami aturan lalu lintas dan mampu mengemudi dengan aman. Dia menuturkan, proses pembuatan dan pengajuan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri.

Melalui peraturan ini, biaya pembuatan SIM ditetapkan secara resmi dan transparan agar masyarakat mengetahui tarif yang sebenarnya tanpa perlu khawatir terhadap pungutan liar.

Untuk diketahui, biaya resmi penerbitan SIM pada 2024 yakni Rp120 ribu untuk SIM A, Rp120 ribu untuk SIM B1, Rp120 ribu untuk SIM B2, Rp100 ribu untuk SIM C, Rp100 ribu untuk SIM C1, Rp100 ribu untuk SIM C2, serta Rp50 ribu untuk SIM D dan SIM D1. Biaya tersebut belum termasuk tes psikologi, tes kesehatan, dan asuransi yang wajib dijalani setiap pemohon.

Berdasarkan Surat Telegram ST/2387/X/YANLL/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani Firman Shantyabudi selaku Kakorlantas atas nama Kapolri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi kini dilakukan di luar Satpas. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh dokter dan psikolog yang telah ditunjuk, dengan biaya yang dipungut langsung oleh penyedia layanan tersebut. Dalam surat itu juga disebutkan, petugas pelayanan dilarang memanfaatkan proses pemeriksaan untuk melakukan pungutan tambahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Langkah ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga integritas pelayanan publik serta mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan. Karena itu, Samsul mengingatkan, setiap pemohon SIM harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan prosedur yang telah diatur.

Pemohon wajib membawa dokumen seperti KTP, bukti lulus tes kesehatan dan psikologi, serta mengikuti ujian teori dan praktik. Proses tersebut, sambung Samsul, bukan sekadar formalitas, melainkan upaya untuk memastikan hanya pengendara yang benar-benar layak yang memperoleh SIM.

Dia juga menyoroti penggunaan jasa calo bukan solusi, melainkan masalah baru. Selain berisiko penipuan, masyarakat yang menggunakan calo juga berpotensi mendapatkan SIM yang tidak sah.

“Dengan sistem pelayanan yang sekarang sudah lebih terbuka, masyarakat sebenarnya tidak perlu takut atau ragu untuk mengurus sendiri. Semua tahapan bisa diikuti dengan mudah dan transparan,” jelas Samsul.

Samsul pun mengajak masyarakat untuk turut serta membudayakan tertib lalu lintas di Kota Binjai.

Menurutnya, kepemilikan SIM yang sah adalah bagian dari kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan.

“Mari kita bersama-sama menjadi pelopor keselamatan dan patuh terhadap aturan lalu lintas,” imbaunya.
Melalui imbauan ini, Satlantas Polres Binjai berharap masyarakat semakin sadar, pengurusan SIM tanpa calo bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga cerminan kejujuran dan tanggung jawab. Dengan mengikuti prosedur resmi, masyarakat turut mendukung pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kota Binjai. (ted/saz)

Jamri: Festival Tari Melayu Hidupkan Budaya Lokal Labuhanbatu

PENUTUPAN: Wakil Bupati Labuhanbatu Jamri menghadiri penutupan Festival Tari Melayu Tingkat SLTA sederajat se Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (14/10). (fajar)
PENUTUPAN: Wakil Bupati Labuhanbatu Jamri menghadiri penutupan Festival Tari Melayu Tingkat SLTA sederajat se Kabupaten Labuhanbatu, Selasa (14/10). (fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati (Wabup) Labuhanbatu Jamri menghadiri penutupan Festival Tari Melayu Tingkat SLTA sederajat se Kabupaten Labuhanbatu, memperebutkan piala rektor Universitas Labuhanbatu (ULB), di Kampus Universitas Labuhanbatu, Jalan SM Raja, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (14/10).

Dalam sambutannya, Jamri menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada universitas Labuhanbatu atas prakarsa dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan festival ini.

“Sebuah kegiatan yang tidak hanya bernilai seni, namun juga menjadi bentuk nyata dari pelestarian Budaya Melayu yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Dijelaskan Jamri, kegiatan ini diikuti oleh 45 sekolah se Kabupaten Labuhanbatu Raya. Menurutnya hal itu sebuah angka yang membanggakan dan menunjukkan antusiasme luar biasa dari generasi muda terhadap seni dan budaya lokal.

Di situ, Jamri juga mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah tampil memukau dan inspiratif, dan bagi yang belum menang jangan berkecil hati.

“Selamat bagi para pemenang, namun saya juga mengingatkan, kemenangan sejati adalah berani untuk tampil, untuk berproses, dan terus belajar. Bagi yang belum menang jangan berkecil hati, kalian semua adalah duta budaya yang luar biasa,” ucapnya.

Wabup Labuhanbatu berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. “Mari kita jadikan momen ini sebagai awal dari gerakan bersama untuk menghidupkan kembali budaya-budaya lokal kita di sekolah, di lingkungan bahkan di tingkat yang lebih luas,” ujarnya.

“Harapan saya ke depan agar kegiatan ini terus dilaksanakan, supaya anak-anak kita bisa mengenal, memahami dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu,” tandasnya.

Rektor Universitas Labuhanbatu (ULB), Ade Parlaungan Nasution menyampaikan doanya agar terus berkomitmen dan mendorong pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus mengembangkan kebudayaan. “Insya Allah akan menjadi ekonomi kreatif bagi masyarakat Labuhanbatu,” pungkasnya. (fdh/azw)

Bupati Buka Rakor Penurunan Stunting

BUKA: Bupati Karo Antonius Ginting, didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, saat membuka Rapat Koordinasi TPPS 2025 di Aula Kantor Bupati Karo, Senin (13/10).(Istimewa)
BUKA: Bupati Karo Antonius Ginting, didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, saat membuka Rapat Koordinasi TPPS 2025 di Aula Kantor Bupati Karo, Senin (13/10).(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Antonius Ginting, didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 di Aula Kantor Bupati Karo, Senin (13/10) lalu. Dalam rakor tersebut, terungkap TPPS Kabupaten Karo melakukan berbagai upaya dan program, satu di antaranya adalah Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam arahannya, Antonius menegaskan, agar dengan adanya rapat ini, dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Karo semakin lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Antonius juga berharap, penurunan angka stunting harus menjadi agenda prioritas bersama. Pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, sangat dibutuhkan agar program intervensi yang dijalankan bisa tepat sasaran.

Rapat ini dihadiri Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Karo, Data Martina br Ginting; dan Plt Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Abel Tarwai Tarigan. Turut hadir juga enam camat, yakni Camat Kabanjahe, Barusjahe, Naman Teran, Payung, Merek, Tigabinanga, dan para kepala desa serta seluruh undangan. (deo/saz)

Pujakesuma Ajak Warga Menumpas Begal, Eko: Masyarakat Sekarang Takut Keluar Subuh

BERKUMPUL: Pujakesuma berkumpul di Pendopo Agung bahas masalah maraknya aksi begal.
BERKUMPUL: Pujakesuma berkumpul di Pendopo Agung bahas masalah maraknya aksi begal.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pujakesuma Eko Sopianto mengajak warga Pujakesuma dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama menumpas komplotan begal yang saat ini marak di Kabupaten Deliserdang.

Hal itu ditegaskan Eko saat berkumpul bersama anggotanya serta pengurus Pujakesuma daerah di Pendopo Agung yang terletak di Desa Bangunsari Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang Selasa (14/10) sekitar pukul 22.30 WIB.

Eko menjelaskan, saat ini masyarakat resah dan geram dengan aksi para begal yang melukai siapa saja asalkan bisa merampok harta benda mereka. Tak peduli tua muda kakek nenek. naik sepeda motor atau mobil disikat sama gerombolan begal itu saat ini.

“Saya minta masyarakat tak usah bergantung pada aparat keamanan lagi. Ayo sama sama kita tumpas para begal itu. Karena kalau mengharapkan petugas itu dah capek kita, yang ada korban berjatuhan terus tapi pelaku pelaku begal itu masih bebas merampok dan melukai masyarakat,” katanya.

“Kami Pujakesuma merasa prihatin ya dengan kinerja aparat keamanan yang sampai saat ini tidak ada tindakan tegas memberantas para pelaku begal di Deliserdang. Padahal sudah banyak korban berjatuhan,” imbuh Ketua Umum DPP Pujakesuma Eko Sopianto itu.

Eko menambahkan, deretan kasus begal hampir tiap hari kita lihat di media sosial hampir tiap hari ada kejadian begal dan maling sepeda motor, baik di Tanjungmorawa, Lubukpakam, Batangkuis, Pagarmerbau, Galang terus terjadi. Apalagi di Medan Percut Seituan, Tembung di sana.

Masyarakat kini dihantui ketakutan berkendara saat malam hingga subuh. Korban begal pun sudah berjatuhan. “Mengapa sampai sekarang tidak ada tindakan tegas. Sweeping tiap hari dari tengah malam sampai menjelang subuh, enggak mungkin tak ketangkap. Sekarang para begal itu merasa bebas dan ketagihan terus. Mau berangkat salat subuh atau belanja ke pasar saat takut diketahui begal yang bebas berkeliaran membawa senjata tajam,” tandasnya.

“Jangan nunggu viral sudah ada korban jiwa baru aparat itu bekerja. Warga ketakutan kerja malam, mau salat subuh atau belanja ke pajak. Situasi sudah sangat darurat harus ditindak tegas,” pungkas Eko.(btr/azw)

Masjid Al-Musannif Dibanjiri Ribuan Jamaah, Gubernur Bengkulu Ajak Doakan Indonesia

CERAMAH: Pendakwah nasional Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan saat ceramah di Masjid Al-Musannif di Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Selasa malam (14/10/2025).
CERAMAH: Pendakwah nasional Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan saat ceramah di Masjid Al-Musannif di Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Selasa malam (14/10/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ribuan jamaah memadati Masjid Al-Musannif di Perumahan Cemara Asri, Jalan Cemara, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Selasa malam (14/10/2025). Kehadiran mereka tak lain untuk mendengarkan ceramah inspiratif dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang dikenal juga sebagai pendakwah nasional.

Dalam suasana yang penuh khidmat dan kehangatan, Helmi Hasan menyampaikan pesan-pesan spiritual yang mendalam. Ia mengawali ceramahnya dengan mengajak umat untuk tidak melupakan kewajiban salat dan nilai-nilai agama di tengah kesibukan duniawi.

“Ada manusia yang hidupnya serba mudah, kaya sejak lahir, tidak pernah kekurangan. Tapi ketika meninggalkan agama, saat wafat, dia mengalami siksaan. Sementara yang hidup miskin tapi taat, justru disayang Allah di akhirat,” kata Helmi.

Ia menekankan bahwa jabatan, kekayaan, dan kemewahan dunia hanyalah titipan sementara. Hal yang paling menentukan adalah bagaimana manusia menjaga hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. “Ramainya masjid adalah tanda akan ramainya surga. Maka marilah kita ramaikan rumah-rumah Allah,” ujarnya disambut takbir dan haru jemaah.

Di akhir ceramahnya, Helmi Hasan juga mengajak seluruh jamaah untuk memanjatkan doa bersama bagi bangsa Indonesia.

“Mari kita doakan negeri kita, Indonesia, agar diberi keberkahan dan dipimpin oleh pemimpin yang amanah. Kita doakan Presiden Prabowo Subianto agar selalu diberi petunjuk dalam memimpin rakyat ini,” ajaknya yang diamini ribuan jamaah.

Kehadiran Helmi Hasan disambut hangat oleh pengurus Masjid Al-Musannif. Wakil Ketua Yayasan Haji Anif, Musa Arjianshah, yang akrab disapa Arji, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tokoh nasional tersebut.

“Kami atas nama yayasan sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, atas waktu dan ilmunya. Ini menjadi kehormatan bagi kami dan seluruh jemaah,” ujar Arji.

Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Helmi Hasan, memohon keselamatan dan keberkahan untuk umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia. (zan/ila)

1...160161162...15,695Page 161 of 15,695