SELAMAT: Sekda Dairi, Budianta Pinem memberikan ucapan selamat kepada Nikolas Silalahi yang dimutasi jadi Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial yang sebelumnya menjabat Kabid Bina Marga pada Dinas PUTR.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Budianta Pinem melantik 26 orang pejabat Administrator di Aula Sekretariat Pemkab Dairi, Rabu (29/3).
Adapun pejabat Administrator atau setara eselon 3 yang dimutasi itu antaralain, Nikolas Silalahi sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUTR dimutasi menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial.
Posisi Nikolas digantikan, Makarios Sagala yang sebelumnya menjabat Kabid Sumber Daya Air pada Dinas PUTR. Selanjutnya, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa, Fransion Bakara dimutasi jadi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Dan posisi Fransion digantikan, Imelda Siburian yang sebelumnya sebagai Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Siempat Nempu Hulu. Marina Mangihut Ito Sinaga dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Sosial. Sebelum dimutasi, Marina menjabat Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan.
Erwin Sitorus sebelumnya Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), dimutasi jadi Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas PUTR menggantikan, Agung Prasetyo yang dimutasi jadi Kabid Sumber Daya Air.
Agel Siregar, sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan, diangkat menjadi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes). Posisi, Agel dijabat Mariadi Simanjorang yang sebelumnya menjabat Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial.
Dalam sambutanya, Budianta Pinem berpesan kepada pejabat baru dilantik, untuk tetap patuh, loyal dan setia kepada bangsa dan negara serta pimpinan.
Budianta mengajak pejabat dimaksud memberikan dedikasi dan pengabdian total. Menunjukkan sikap teladan dan memberikan contoh baik.
“Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Saya meminta supaya segera menyesuaikan diri ke tempat yang baru. Segera temui pimpinan yang baru. Minta petunjuk apa yang harus dikerjakan. Sehingga target percepatan kegiatan dan penyerapan anggaran segera tercapai,” tutup Budianta. (rud/ram)
TERJAGA: Masjid Raya Kejeruan Selesai di Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Langkat yang dibangun tahun 1906 tetap terjaga.Teddy Akbari/Sumut Pos.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Masjid Raya Kejeruan Selesai yang berada di Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, tampak indah dan megah. Meski telah berusia 117 tahun, namun corak, ornamen hingga pondasi masjid, masih terjaga keasliannya.
SUMUT POS berkesempatan menunaikan ibadah Shalat Ashar berjamaah di masjid yang dibangun tahun 1906 ini, pada 6 Ramadan 1444 Hijriah, Selasa (28/3). Ornamen khas Melayu berwarna kuning dipadu hijau terpancar ketika memasuki pelataran Masjid Raya Kejeruan Selesai. Tampilan yang indah menarik hati untuk melihat sekitarannya.
Sepintas bentuknya mirip dengan Masjid Al Osmani di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dan Masjid Raya Azizi Tanjungpura, Langkat. Tengku Dachmad Kejeruan Selesai yang membangun masjid indah ini pada 1326 Hijriah atau tahun 1906.
Sempat terjadi perbaikan oleh Tengku Burhanuddin pada 1386 Hijriah atau tahun 1966. Sang pendiri juga dimakamkan di pekarangan Masjid Raya Selesai, persisnya di luar depan shaf imam masjid. “Masjid Raya Kejeruan Selesai ini dibangun pada saat kejayaan kesultanan Langkat,” kata Ahmad Darman, pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).
Dia menjelaskan, bentuk dan ornamennya masjid ini terjadi perubahan pada bagian teras. Sementara corak, ornamen hingga pondasi masjid, masih terjaga keasliannya sejak awal dibangun. “Kalau perubahan dari ornamen dan bentuk hanya di bagian teras. Tetapi dari bentuk asli corak masjid, dan coran masjid tidak ada perubahan masih asli, termasuk pintu tengahnya ini masih asli,” ujar Darman.
Dia menguraikan, Masjid Raya Selesai dibangun dengan gaya bangunan dari Timur Tengah, Eropa, Hindustan hingga Tionghoa. Dia juga menunjukkan salah satu sudut yang keasliannya masih tetap terjaga.
Ada pada tulisan lafaz Allah SWT yang berada di dalam masjid. Juga ada tertulis tanggal pembangunan masjid salam bentuk tulisan Arab. Dan tulisan itu hingga sekarang tak pernah tersentuh ataupun diubah. Darman menambahkan, Masjid Raya Selesai masih ada hubungannya dengan Masjid Azizi di Tanjungpura.
Namun demikian, Masjid Azizi dibangun pada era kesultanan Abdul Aziz Kabupaten Langkat. “Masjid Raya Selesai, dan karena berada di Kejeruan Selesai raja kecil, tatanan kecil di wilayah Kesultanan Langkat. Hubungannya dari pada leluhur mereka, di antara leluhur Kesultanan Langkat, Tengku Indra Bungsu. Indra Bungsu itu generasi kesultanan Langkat, sedangkan di wilayah Kejeruan Selesai yaitu Rajawan Jabar,” sambungnya.
Rajawan Jabar dan Indra Bungsu adalah abang beradik. “Rajawan selaku abang yang ada di Kejeruan Selesai,” urainya.
Selama Ramadan, Masjid Raya Kejeruan Selesai ada melakukan beberapa rutinitas setiap tahunnya yang selalu dilaksanakan. Di antaranya, seperti buka bersama, tadarus setelah selesai salat Terawih, dan tausiah yang dimulai sebelum salat terawih. “Jadi setiap malam Jumat kita tausyiah dengan ustad dari luar. Artinya bukan ustad yang berada di sekitaran Kecamatan Selesai,” ujar Darman.
Tidak ada menu khas setiap berbuka puasa bersama di Masjid Raya Kejeruan Selesai. “Menu makanan khas kalau tiap harinya tidak ada, tapi menu khas makanan melayu itu memang bubur pedas,” ujar Darman.
Dia menambahkan, makanan khas bubur pedas tidak dibuat di Masjid Raya Selesai. Tapi, kata dia, bubur pedas dibuat oleh Keluarga Kejeruan Selesai yang saat ini bernama H Tengku Zulkarnain di kediamannya, Kota Binjai. “Mereka membuat bubur pedas di rumahnya dan dibawa kemari pada malam 17 Ramadan dan ataupun di malam 27 Ramadan,” tukasnya. (ted/adz)
Petugas membawa karangan bunga di GBK Arena, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Karangan bunga tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus kekecewaan berbagai pihak setelah batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan setelah Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia. Jokowi menyadari, banyak masyarakat kecewa dengan keputusan ini, termasuk dirinya. Namun, ia tak ingin momen ini justru menjadi ajang saling menyalahkan.
JOKOWI mengaku sangat menghormati keputusan tersebut. Dia mengajak semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Ia ingin pembatalan Piala Dunia U-20 menjadi ajang Indonesia memperbaiki persepakbolaan.
“Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia, tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut,” kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (30/3).
Jokowi pun mengaku kecewa dan sedih atas pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U-20 itu. “Saya tahu keputusan ini, membuat banyak masyarakat kecewa, saya pun sama juga merasakan hal itu kecewa dan sedih,” ucap Jokowi.
Meski demikian, mantan Wali Kota Solo ini meminta publik tak menyalahkan satu sama lain terkait pencabutan tuan rumah Piala Dunia U-20. Jokowi memberi semangat, agar sepak bola Indonesia lebih baik ke depan. “Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain, dan sebagai bangsa yang besar kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang,” tegas Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta hal ini menjadi pembelajaran berharga. “Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,” sebut Jokowi.
Joko Widodo, Presiden RI
Presiden pun meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bisa melobi FIFA agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi. Hal ini setelah FIFA memutuskan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. “Saya telah meminta Ketua Umum PSSI Bpk Erick Thohir untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya,” pungkasnya.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi pun ikut menyayangkan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Ia menilai, ini tak lepas dari intervensi politik Tanah Air. Padahal, kata Edy, FIFA memiliki peraturan atau statuta sepakbola yang tidak bisa dicampur adukkan dengan politik di Indonesia.
“Seperti yang pernah saya katakan, yang punya sepakbola ini federasi-federasi sedunia, itu adalah FIFA. Dia itu punya aturan, namanya statuta. Aturan FIFA yang menyolok, saat ini bersentuhan dengan Indonesia pada Piala Dunia U-20. Jadi tidak boleh urusan persepakbolaan bersangkutan dengan politik,” kata Edy kepada wartawan, Kamis (30/3).
Mantan Ketua Umum PSSI periode 2016-2018 ini mengungkapkan, setiap federasi memiliki aturan tersendiri, termasuk FIFA. Sehingga seluruh pihak di tanah air, harus menghargai keputusannya, bila Idonesia ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tersebut. “Itu saja persoalannya. Makanya saya katakan, siapapun harus taat dengan statuta FIFA. Ini harus ditaati sama Indonesia, dari awal-awal tiga minggu yang lalu. Tapi kenyataan, akhirnya jadi putus seperti ini (batal jadi tuan rumah),” sebutnya.
Mantan Pangkostrad ini juga mengungkapkan, dirinya paham atas putusan FIFA dan dampak yang dirasakan PSSI sendiri atas dibatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. “Saya tahu, karena saya mantan Ketua Umum PSSI. PSSI itu, di luar negeri namanya Pesiden Federasi Sepakbola Indonesia,” sebutnya.
Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, kata Edy, tak lepas karena adanya penolakan keikutsertaan Timnas Israel. Pasalnya, kehadiran Tim Yahudi itu bertolak belakang dengan Undang-undang Dasar 1945. “Harusnya semua sudah tahu itu ada aturan, misalnya UUD 1945 yang di atasnya, Pancasila Ketuhannya yang Maha Esa. Berarti orang di Indonesia ini harus beragama, kalau tak beragama berarti menyalahi,” pungkas Edy.
Diketahui, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dipastikan setelah pertemuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu (29/3). “Menyusul pertemuan hari ini (kemarin, Red) antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 World Cup 2023.” Begitu bunyi pernyataan resmi FIFA.
FIFA belum memutuskan siapa tuan rumah pengganti Indonesia. Santer beredar, Peru menjadi kandidat kuat pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Dalam lanjutan keterangannya, FIFA menyebutkan, tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah (20 Mei–11 Juni). “Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya.”
Terlepas dari keputusan itu, FIFA tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. FIFA juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk proses transformasi sepak bola Indonesia pascatragedi Kanjuruhan. “Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. Dan, akan memberikan bantuan yang dibutuhkan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir.”
Selanjutnya, masih dalam pernyataan FIFA, pertemuan antara presiden FIFA dan PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat.
Dari Doha, Erick Thohir menyatakan sudah berjuang secara maksimal saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun, sebagai salah satu negara anggota, Indonesia harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA. “Setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan itu,’’ ujar Erick.
Dia menambahkan, keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota itu tidak bisa ditolak lagi. “Meskipun, saya sudah menyampaikan segala hal kepada Gianni, apa yang dititipkan presiden, pencinta sepak bola, anak-anak timnas U-20, dan juga suporter setia sepak bola. Tapi, karena kita anggotanya dan FIFA menilai situasi saat ini tidak bisa dilanjutkan penyelenggaraannya, maka kita harus tunduk,” lanjut Erick.
Secara terpisah, Akmal Marhali, pengamat sepak bola nasional, menyatakan, pihak-pihak yang membuat gaduh sehingga Piala Dunia U-20 2023 batal terselenggara di Indonesia harus bertanggung jawab. Salah satunya, dengan secara moral meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. “Terutama kepada para pemain muda kita. Mereka kehilangan mimpi untuk tampil di Piala Dunia U-20,” kata Akmal.
Masyarakat Indonesia juga kehilangan kesempatan untuk mencetak sejarah. Seharusnya, masyarakat menjadi saksi hidup atas capaian Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. “Mereka yang bikin gaduh juga bisa dituntut. Sebab, mereka membuat rugi secara materiil maupun imateriil. Mereka membuat bangsa kita dipermalukan dunia karena kepentingan sektoral dan ego politik,” tegas koordinator Save Our Soccer (SOS) itu.
Triliunan Rupiah Sia-sia
Diketahui, Indonesia telah lama bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Anggaran triliunan rupiah sudah digelontorkan untuk event besar tersebut. Yoyok Sukawi, yang saat itu menjadi Anggota Komisi X DPR RI tahun 2020 sekaligus Komite Eksekutif PSSI, mengatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta kucuran dana sekitar Rp400 miliar untuk pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021 yang diundur menjadi Piala Dunia U-20 2023.
Lalu, pada Juni 2022, Zainudin Amali yang saat itu masih menjadi Menpora meminta tambahan dana sebesar Rp3 triliun, di mana sebesar Rp500 miliar digunakan untuk persiapan Piala Dunia U-20.
Ditambah lagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 mengatakan bahwa proyek renovasi stadion untuk Piala Dunia U-20 membutuhkan dana sekitar Rp 400 miliar dengan skema dalam kontrak tahun jamak (MYC), jadi pengalokasiannya dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Dan tahun ini, Kementerian PUPR telah mengucurkan dana sebesar Rp 175 miliar untuk revitalisasi stadion yang akan dipakai untuk perhelatan Piala Dunia U-20 2023.
“Itu Rp175 miliar semua. Ada lima stadion yang dipakai, terus yang 20 (lapangan) untuk latihan. (Stadion yang direvitalisasi, red.) ada di Palembang, Bandung, Solo, Bali, dan Surabaya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (30/3).
Dengan demikian, apabila dihitung maka total modal yang dikeluarkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 telah menghabiskan sekitar Rp 1,4 triliun. (jpc/bbs/gus/adz)
SILATURAHIM: Wabup Nias Barat Era Era Hia, bersama GM Sumut Pos Pandapotan Siallagan, Manajer Marketing Hirzan, dan Korlip Sumut Pos Deking Sembiring.istimewa/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Nias Barat, Dr Era Era Hia MM MSi mendatangi Harian Sumut Pos di Gedung Graha Pena, Jalan Sisingamangaraja, Kamis (30/3) petang. Kedatangan orang nomor dua di Kabupaten Nias Barat tersebut untuk mempererat silaturahmi yang telah terjalin.
“Kedatangan kami ke Sumut Pos untuk mempererat silaturahmi, sekaligus bernostalgia karena saya juga mantan wartawan,” kata Era Era Hia didampingi staff.
Rombongan Wakil Bupati Nias Barat tersebut diterima Pimpinan Umum Harian Sumut Pos Pandapotan Siallagan, Manajer Pemasaran Hirzan, dan lainnya. Era Era mengungkapkan, Nias Barat merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara.
Nias Barat memiliki delapan kecamatan, yakni Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Mandrehe Barat, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Moro’o, Kecamatan Sirombu, dan Kecamatan Ulu Moro’o. “Nias Barat memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata. Pulau Asu salah satu objek wisata bahari yang bisa diandalkan ke depan, dengan olah raga selancar atau surving level internasional. Pemerintah daerah ke depannya fokus pengembangan Pulau Asu,” jelasnya.
Selain pariwisata, bidang pertanian merupakan sektor utama pemberdayaan ekonomi masyarakat Nias Barat yang saat ini sekitar 85 persen bergantung terhadap sektor pertanian. “Saat ini, Pemkab Nias Barat fokus dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian masyarakat, melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian,” jelasnya.
Era Era Hia mengaku, Nias Barat tentu masih memiliki masalah seperti, kemiskinan masih tinggi 24,7 persen, stunting 29,4 persen, IPM 62,4 point, dan saat ini penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Masalah ini menjadi perhatian utama Pemkab Nias Barat saat ini. Sebab masalah-masalah tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga kemajuan Nias Barat di masa mendatang,” ungkapnya.
Untuk itu, Era Era Hia mengakui Pemkab Nias Barat membutuhkan kerjasama semua stakeholder, khususnya media dalam memberitakan dan mensosialisasikan program Pemkab Nias Barat. “Dengan sosiasliasi itu, kami berharap masyarakat bisa ikut serta mensupport kegiatan-kegiatan Pemkab Nias Barat,” harap alumni IPDN ini.
Sedangkan Pimpinan Umum Harian Sumut Pos, Pandapotan Siallagan menjelaskan, Sumut Pos merupakan anak grup dari Jawa Pos. Sumut Pos disebutkan bukan hanya berbentuk Koran, tapi juga memiliki media online, channel you tube, akun Instagram, Facebook, dan lainnya.
Sumut Pos disebutkan siap mendukung program pemerintah dalam membangun Nias Barat. “Kami siap mendukung semua program Pak Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat,” sebutnya. (mag-9/dek)
FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
SIDANG: Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra memasuki ruangan untuk menjalani sidang tuntutan, Kamis (30/3).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa dituntut hukuman pidana mati, dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti pengungkapan sabu di Polres Bukittinggi. Hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
“Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H Abu Bakar (Alm) dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar Jaksa membacakan tuntutannya, Kamis (30/3).
Tuntutan itu, kata jaksa, mengingat bahwa terdakwa Teddy Minahasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari lima gram. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut, tak ada hal yang meringankan Teddy Minahasa terkait dengan kasus yang menjeratnya soal peredaran narkotika jenis sabu. “Hal-hal yang meringankan tidak ada,” kata Jaksa.
Pertimbangan tak adanya hal meringankan untuk Teddy ini berbeda dari para terdakwa lain dalam kasus ini, seperti AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Linda Pujiastuti, maupun Syamsul Maarif. Terhadap para terdakwa di atas, sebelumnya ada hal meringankan berupa pengakuan salah dan perasaan menyesal dari para terdakwa.
Mendengar tuntutan hukuman pidana mati dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Irjen Pol Teddy Minahasa bergeming dari kursinya. Teddy terlihat terus duduk tanpa reaksi apapun di kursinya hingga Hakim Ketua Jon Sarman Saragih menutup persidangan tersebut. Setelah ditutup, barulah ia terlihat bangkit dari kursinya dan bersalaman dengan kuasa hukumnya.
Teddy terlihat bersalaman cukup lama dengan Hotman Paris sambil terlihat berbicara beberapa lama. Teddy juga sempat berpelukan dengan kuasa hukumnya yang lain.
Setelah itu, ia kemudian merespons panggilan wartawan dari arah kursi penonton dan melambaikan tangannya ke arah wartawan sejenak sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan persidangan.
Kuasa Hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea sudah menduga bahwa tuntutan JPU akan seperti yang terjadi saat ini, yaitu pidana mati. Hal itu menurutnya sudah mulai tercium melihat tuntutan sebelumnya kepada AKBP Dody Prawiranegara.
“Kalau melihat Dody (dituntut) 20 tahun, sudah rada-rada mikir ke sana (pidana mati untuk Teddy),” ujar Hotman kepada wartawan usai persidangan.
Namun begitu, ia mengatakan bahwa kasus ini masih akan berjalan panjang. Oleh karena itu, Hotman mengaku akan melanjutkan terus tahapan persidangan hingga tahap Peninjauan Kembali (PK). “Jangan lupa ini kasus sampai banding, kasasi, PK,” ucapnya.
Ia meyakini kalaupun putusan pengadilan negeri akan memberangkatkan kliennya, yaitu Teddy Minahasa, di tingkat banding ataupun kasasi keputusan itu dapat berubah. “Mungkin kalau di tingkat Pengadilan Negeri biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila kita banding, kasasi, PK,” tegas Hotman.
Sementara, Kejaksaan Agung menyebut, pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa lantaran dianggap berperan sebagai pelaku utama. Karenanya, hukuman yang dituntut mesti lebih berat ketimbang terdakwa lain dalam kasus narkoba ini.
“Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, yaitu terdakwa adalah pelaku intelektual (intelectual dader) atau pelaku utama dari seluruh perkara yang ditangani di Kejaksaan sehingga hukumannya harus lebih berat daripada terdakwa lainnya,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Kamis (30/3).
Menurut Ketut, terdapat delapan hal yang memberatkan Teddy dalam tuntutan ini di antaranya yaitu, ia merupakan anggota Polri dengan jabatan Kapolda Sumatra Barat, di mana sebagai seorang penegak hukum terlebih dengan jabatan Kapolda seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
Dia juga dinilai telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. Selain itu, Teddy juga tidak mengakui perbuatannya. Jaksa menerangkan tidak ada hal meringankan untuk Teddy.
Tindak pidana ini melibatkan sejumlah pihak. Selain Teddy, para terdakwa dalam kasus ini adalah AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto P. Situmorang, Linda Pujiastuti alias Anita, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif.
Dody dituntut jaksa dengan pidana 20 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam perkara ini. Sedangkan Linda dituntut dengan pidana 18 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider 6 bulan penjara. Sementara itu, Kasranto dan Syamsul Ma’arif sama-sama dituntut pidana 17 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider 6 bulan penjara dalam kasus ini.
Sebelumnya, Teddy didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukittinggi sebanyak 5 kilogram (kg).
Awalnya, kasus ini terjadi ketika Polres Bukittinggi mengungkap peredaran narkoba dan menyita barang bukti jenis sabu seberat 41,387 kg pada 14 Mei 2022. Kala itu, Dody yang menjabat sebagai Kapolres Bukittinggi melaporkan kasus tersebut kepada Teddy yang menjabat sebagai Kapolda Sumatra Barat. Teddy lalu memerintahkan Dody untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 kg. Selain itu, Teddy juga meminta agar Dody menukar sabu itu sebanyak 10 kg. (jpc/bbs/adz)
PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Usulan pemakzulan Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani, ternyata hingga Kamis (30/3), belum juga dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA). Padahal sebelumnya, Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Lingga menegaskan, pihaknya segera mengajukan berkas usulan pemazulan itu pada Senin (27/3) lalu.
Saat dihubungi Sumut Pos, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Lingga mengaku pihaknya selama ini masih mempersiapkan berkas untuk diajukan ke MA, sehingga yang rencananya tanggal 27 Maret kemarin terpaksa diundur. Menurut Timbul, pihaknya akan memasukkan berkas usulan pemakzulan itu hari ini, Jumat (31/3). “Kemarin, banyak berkas yang harus dilengkapi. Jadi selama beberapa hari kami di Jakarta untuk mempersiapkan berkas itu,” kata Timbul, Kamis (30/3).
Dia mengungkapkan, pihaknya sudah ke MA untuk mengantar berkas tersebut, namun karena waktunya tidak cukup, sehingga akan dilanjutkan hari ini, supaya bisa diregistrasi secara resmi di MA. “Karena di bulan puasa sehingga waktu tidak cukup, jadi dilanjutkan Jumat ini,” ujar Timbul singkat.
Sebagaimana diketahui, Lembaga DPRD Kota Pematangsiantar melalui sidang paripurna resmi mengusulkan pemberhentian Walikota Pematangsiantar Susanti Dewayani. Alasannya, kebijakan Susanti Dewayani yang melakukan 88 pejabat ASN pada tahun September 2022 lalu dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.
Guna menindaklanjuti usulan tersebut, pimpinan DPRD berangkat ke Jakarta untuk memasukkan berkas ke MA supaya diproses secara hukum. Akan tetapi, pernyataan Pimpinan DPRD yang menyebutkan tanggal 27 Maret 2023 ke MA ternyata mundur jadwalnya karena alasan mempersiapkan berkas. Namun, Ketua DPRD Timbul Lingga menegaskan pihaknya akan tetap komit menindaklanjuti hasil paripurna ke MA. (mag-7)
SUMEDANG, SUMUTPOS.CO – Ngabuburit di Sumedang, Jawa Barat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyapa masyarakat yang menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa di Alun-alun Sumedang, Rabu (29/3). Tiba di Alun-alun, AHY langsung menjadi pusat perhatian dan target masyarakat untuk foto bersama atau hanya sekedar menyapa.
AHY pun sempat berbincang dengan sejumlah warga yang berharap kondisi ekonomi Indonesia bisa membaik kembali. “Tadi saya sempat berdialog singkat dengan masyarakat, mereka berharap kondisi ekonomi secara keseluruhan bisa semakin baik. Kita tahu, kondisi ekonomi nasional juga belum benar-benar pulih. Apalagi kita tahu akhir-akhir ini banyak yang kehilangan pekerjaan, UMKM juga belum bisa pulih akibat kondisi pandemi selama dua tahun terakhir. Belum lagi harga-harga bahan pokok yang semakin mahal,” kata AHY.
Dia berharap, pemerintah bisa fokus untuk mengalokasikan anggaran agar bisa menggerakkan ekonomi rakyat, meningkatkan daya beli masyarakat. “Pada akhirnya pembangunan manusia itu terletak pada seberapa baik masyarakat kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selain tentunya sektor pendidikan, sektor kesehatan. Tapi sekali lagi menurut saya yang paling utama untuk diprioritaskan adalah bagaimana kita bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Apalagi di bulan suci Ramadhan ini, kita tahu harga-harga juga naik ya, dan hal ini penting sekali untuk kami perjuangkan bersama-sama,” bebernya.
Sebelum ke Sumedang, AHY dari Bandung dan berkegiatan selama 4 hari ini di sekitar Jawa Barat, dalam rangka Safari Ramadhan 1444 H di Jawa Barat. “Saya memang secara khusus, ingin menyapa masyarakat yang ada di Sumedang ini. Sudah lama saya tidak datang secara langsung, dan tadi sempat kita datang ke salah satu UMKM yang tentu sangat kita gemari juga, Pabrik Tahu Sumedang Jembar Manah,” cerita AHY.
Di Alun-alun Sumedang, AHY berbagi takjil kepada ribuan masyarakat, serta menyaksikan pertunjukan pencak silat. Bahkan AHY tak segan-segan ikut menyawer anak-anak yang menampilkan pencak silat saat beberapa warga juga menyawer sebelumnya.
“Tadi kita bagi-bagi takjil ke masyarakat, bersama keluarga Partai Demokrat yang ada di Sumedang ini, termasuk tadi menyaksikan peragaan pertunjukan pencak silat dari anak-anak kita, yang tergabung dari IPSI Sumedang. Mudah-mudahan pencak silat ini juga bisa kita pelihara, karena ini merupakan warisan leluhur kita, dan bisa terus membanggakan kita, tidak hanya di Tanah Air, juga di dunia internasional,” kata AHY.
AHY juga sempat belanja beberapa jajanan dari UMKM yang ada di Alun-alun Sumedang. Setelah itu AHY menuju Masjid Agung Sumedang untuk berbuka puasa dan melaksanakan Shalat Maghrib berjamaah bersama warga.
Mendampingi AHY antara lain, Kepala BPOKK Herman Khaeron, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Wasekjen DPP Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho dan Linda Megawati, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang Willy Jordan. (rel/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali menghadirkan para saksi dalam sidang kasus judi online dengan terdakwa Apin BK. Dalam persidangan, Apin BK ternyata kerap melakukan pinjaman uang miliaran rupiah ke bank untuk kredit modal kerja.
Para saksi yang dihadirkan jaksa kali ini dari pihak bank yang berbeda-beda. Mereka dimintai keterangannya secara bergantian.
Saksi pertama yang diperiksa adalah pegawai Bank Index Selindo yakni, Ani dan Darmadi. Pada keterangannya, mereka menyebutkan bahwa Apin BK melakukan kredit modal kerja, di mana usaha yang dilampirkan Apin BK adalah sarang walet.
“Sama kami dia ada kredit modal kerja sebesar Rp4,5 M, modal kerja itu untuk usahanya untuk usaha burung walet. Kami juga sudah survei di komplek Cemara Asri. Sebelum kami berikan kredit itu, kami juga hitung usaha waletnya, kita analisa usaha waletnya, dia membeli dari orang-orang lain. Sewaktu kami survei dia ada stok,” kata Ani, Rabu (29/3).
Kemudian, saksi dari Bank Permata, Henri menjelaskan bahwa Apin BK adalah seorang pengusaha sarang walet. Apin BK melakukan peminjaman untuk KPR sebanyak tiga ruko di wilayah Cemara Asri. Satu ruko tersebut berharga Rp1,7 miliar.
“Ada tiga ruko dia ada KPR, pinjaman satu ruko Rp1,7 M dengan selama lima tahun, pembayaran lancar terus tidak ada nunggak. Jadi Pak Joni itu pengusaha, dia usaha walet. Sebelum kita berikan, kita survei usaha, dan ke mana dia menjual itu sarang walet itu, kita survei lokasi usaha,” ucapnya.
Tak hanya seorang pengusaha sarang walet,saksi dari Panin Bank dan Bank Mestika mengatakan saat melakukan kredit modal kerja Apin BK adalah seorang pengusaha keramik.
Seperti di Bank Panin, Apin BK melakukan KPR ruko sebesar Rp5 M dengan jangka waktu 10 tahun. Saksi bernama Lydia mengatakan, saat itu Apin BK mengaku sebagai seorang pengusaha keramik di Cemara Asri.
“Dia ngajuin KPR, di Cemara Asri sebanyak Rp5 M untuk jangka waktu 10 tahun. Harga ruko itu kalau dijual Rp6,5 M. Kami mempertimbangkan awalnya ya, seperti kemampuan bayarnya, kita ada analisa, dia ada usaha keramik PT Bursa Keramik di Cemara Asri,” ujar Lydia.
Kemudian, majelis hakim bertanya kepada saksi soal pertimbangan pihak bank yang mau memberikan pinjaman dengan jumlah besar sedangkan Apin BK mempunyai pinjaman juga di beberapa bank lainnya.
Menjawab pertanyaan majelis hakim, saksi Lydia menjelaskan bahwa pihak bank pastinya sudah bisa memastikan bahwa Apin BK mampu membayarnya walau ada beberapa pinjaman.
“Begini pak, walau dia banyak kredit kalau dia bisa membayar itu tidak jadi masalah. Jadi sepanjang dia bisa bayar itu tidak jadi masalah pihak bank untuk memberikannya,” terangnya.
“Selagi seluruh usahanya ketika kami cek jalan dan ada beroperasi, kemudian selama kita lihat dia memiliki kemampuan kita bisa kasih. Artinya, selama debitur bisa membayar itu. Dokumen PT ada, ada izin usaha nya, kita bisa kasih itu,” sebutnya.
Mendengar itu, majelis hakim kembali bertanya terkait sertifikat yang menjadi jaminan untuk Apin BK melakukan KPR dan kredit modal kerja kepada bank yang saat ini disita menjadi barang bukti.
“Jadi untuk pihak bank, kalau dia nggak bisa bayar nantikan itu dilelang. Nah, inikan jadi barang bukti, bagaimana lah respon kalian pihak bank atas hal itu?,” tanya hakim.
Mendengar hal itu, tak ada satupun pihak perwakilan bank yang bisa menjawab pertanyaan dari majelis hakim. Setelah mendengarkan keterangan saksi, majelis menunda persidangan hingga pekan depan.(gus/azw)
SOSIALISASI: Ketua KPU Binjai Zulfan Effendi, didampingi komisioner dan sekretaris, saat membuka Sosialisasi Perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jumlah Alokasi Kursi Anggota DPRD Binjai pada Pemilu 2024.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai menggelar Sosialisasi Perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jumlah Alokasi Kursi Anggota DPRD Binjai pada Pemilu 2024 di Aula Restoran Kebun Pondok Punokawan, Kota Binjai, Rabu (29/3) sore. Ketua KPU Kota Binjai Zulfan Effendi, yang membuka kegiatan tersebut.
Perwakilan partai politik (parpol) turut hadir mengikuti sosialisasi. Juga Kesbangpol, Bawaslu, dan sejumlah tokoh hingga pemuka agama.
Anggota Tim Pakar KPU RI sekaligus Akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN Sumut), Nazir Salim Manik, dan Akademisi Universitas Medan Area (UMA), Dadang Darmawan Pasaribu, bertindak sebagai narasumber.
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi menjelaskan, sosialisasi ini dilaksanakan sebagai ajang diskusi dan sarana penguatan pemahaman masyarakat mengenai regulasi serta hal-hal berkaitan dengan perubahan dapil hingga alokasi jumlah kursi anggota DPRD Binjai pada Pemilu 2024.
Perubahan dapil dan jumlah kursi legislatif terjadi karena populasi penduduk Kota Binjai yang saat ini mencapai lebih dari 300 ribu jiwa. Sehingga menyebabkan terjadinya penambahan alokasi kursi anggota DPRD Binjai pada Pemilu 2024 dari sebelumnya 30 kursi menjadi 35 kursi. Karena itu, terjadi penataan dapil dari yang sebelumnya 4 menjadi 5.
“Kegiatan ini dilaksanakan demi menindaklanjuti Surat Keputusan KPU RI Nomor: 488 Tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, serta Peraturan KPU RI Nomor: 6 Tahun 2023, tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024,” tutur Zulfan.
Narasumber pertama, Nazir Salim Manik menjelaskan, penambahan alokasi kursi anggota legislatif dan penataan dapil di Kota Binjai pada Pemilu 2024, merupakan hal sangat positif dalam membangun kesadaran berpolitik dan berdemokrasi secara sehat.
“Artinya, penduduk Binjai harus mampu menerapkan cara pandang baru soal politik. Di sisi lain, penyelenggara, peserta, dan masyarakat penggiat Pemilu, harus pula adaptif dan dituntut bekerja lebih ekstra menyikapi perubahan ini,” jelasnya.
Sementara, Dadang Darmawan selaku narasumber kedua, memgatakan, penataan dapil memiliki 2 tujuan utama. Yakni memberikan keuntungan bagi kekuatan politik tertentu dan merepresentasikan kondisi sosial-politik masyarakat di suatu daerah.
Dadang menilai, jumlah alokasi kursi anggota legislatif di setiap dapil sangat menentukan kualitas persaingan antar peserta Pemilu. Sebab semakin sedikit jumlah alokasi kursi anggota legislatif maka semakin besar persaingan antar peserta Pemilu.
“Namun tentu saja ada dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan. Selain meningkatkan antusiasme dan kesadaran masyarakat mengikuti Pemilu, perlu juga diwaspadai penguatan pragmatisme masyarakat dan politik transaksional,” pungkasnya. (ted/saz)
SIDANG TUNTUTAN: Para terdakwa (bawah) saat menjalani sidang tuntutan secara virtual, Kamis (30/3).Agusman/Sumut Pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 3 terdakwa Karir Yaman, Lesmana Widodo, dan Edi Saputra, dituntut jaksa masing-masing 2 tahun penjara. Ketiga terdakwa dinilai terbukti mengoplos ribuan liter bahan bakar minyak (BBM) dalam sidang virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (30/3).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bastian, dalam nota tuntutannya mengatakan, perbuatan ketiga terdakwa diyakini melanggar Pasal 54 UU No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
“Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada ketiga terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan denda Rp1 miliar, subsidair 6 bulan penjara,” ungkap Bastian.
Bastian juga mengatakan, hal yang memberatkan kepada ketiga terdakwa, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggelapan BBM.
“Sedangkan hal yang meringankan ketiga terdakwa bersikap sopan dan mengakui atas perbuatan yang dilakukan di dalam persidangan,” tuturnya.
Setelah membacakan tuntutan, majelis hakim diketuai oleh Dahlan, memberikan kesempatan kepada penasihat hukum dan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (pledoi) pada persidangan pekan depan.
Mengutip dakwaan, ketiga terdakwa diamanakan oleh Polda Sumut dengan barang bukti BBM oplosan berjenis solar 16.000 liter dan pertalite 18.000 liter. Selanjutnya dilakukan interogasi, terdakwa mengakui, BBM tersebut adalah BBM campuran/oplosan yang diangkut dari gudang di Tanjungpura. (man/saz)
