Home Blog Page 165

Dubes Uni Eropa Apresiasi Keselarasan PTPN IV PalmCo dengan Tiga Pilar Utama Industri Sawit Berkelanjutan

TEBINGTINGGI — Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, memberikan apresiasi tinggi kepada PTPN IV PalmCo atas keselarasan visi dan langkah strategis perusahaan dengan tiga aspek utama yang menjadi perhatian Uni Eropa dalam industri kelapa sawit berkelanjutan.

Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan Dubes Denis ke perkebunan kelapa sawit dan Kebun Rambutan milik PalmCo, Selasa (7/10/2025).

Denis menegaskan bahwa Uni Eropa melihat PalmCo sebagai contoh perusahaan sawit yang taat terhadap regulasi dan berkomitmen kuat pada keberlanjutan. “Saya sangat terkesan dengan upaya PalmCo yang sudah selaras dengan tiga pilar utama: hilirisasi produk, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan ketahanan petani sawit,” ujarnya.

Salah satu fokus utama yang diapresiasi adalah upaya hilirisasi sawit yang dilakukan PalmCo. Investasi besar dari perusahaan-perusahaan Eropa, seperti Unilever, yang memanfaatkan minyak sawit untuk menghasilkan produk asam lemak menjadi salah satu bukti sinergi yang terjalin baik.

“Uni Eropa mendukung penuh langkah hilirisasi ini, yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga memperkuat rantai pasok berkelanjutan,” kata Dubes Denis.

Aspek kedua yang mendapat perhatian khusus adalah komitmen PTPN IV PalmCo dalam pengembangan energi terbarukan. Upaya seperti pemanfaatan Compressed Biogas dan pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) dinilai sejalan dengan strategi Uni Eropa dalam mempercepat transisi energi bersih.

“Kami menyambut baik inovasi dan investasi PalmCo dalam energi hijau, termasuk penggunaan hidrogen, yang menjadi bagian dari agenda energi terbarukan global,” ujarnya.

Dubes Denis juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan petani sawit sebagai fondasi jangka panjang industri sawit yang berkelanjutan.

Menurutnya, upaya PalmCo dalam mendampingi dan memberdayakan petani sawit rakyat sangat penting untuk memastikan kesiapan mereka memenuhi regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan menjaga akses pasar ke Uni Eropa.

“Apa yang dilakukan PalmCo sudah tepat, dan kami berharap dukungan terhadap petani sawit dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Dia berharap, kerja sama dan komunikasi yang erat akan menjadi kunci agar sawit Indonesia dapat terus bersaing di pasar Uni Eropa dengan standar keberlanjutan yang semakin ketat.

Direktur Unilever Indonesia, Nurdiana Darus, menegaskan kembali komitmen perusahaan terhadap praktik minyak sawit berkelanjutan melalui kerja sama yang telah berlangsung sejak 2015 dan diperbarui pada awal 2024.

“Kunjungan kali ini menjadi kesempatan untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam memenuhi standar EUDR serta menyiapkan petani sawit rakyat agar tetap kompetitif di pasar global,” kata Nurdiana.

Sementara itu Jatmiko Santosa, Direktur Utama PTPN IV PalmCo, yang menerima langsung kunjungan memaparkan bahwa PalmCo mengelola lahan seluas 618.000 hektare dan berperan sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional di bidang hilirisasi pangan, energi terbarukan, dan peremajaan sawit rakyat.

PalmCo juga telah mendapatkan berbagai sertifikasi internasional dan peringkat ESG global yang mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pelaku industri sawit berkelanjutan.

Selain aspek lingkungan, PalmCo aktif meluruskan berbagai mitos negatif seputar sawit dengan fakta-fakta bahwa tanaman sawit memiliki efisiensi tinggi dalam penyerapan karbon dan memberikan dampak sosial-ekonomi besar bagi petani rakyat.

“Sawit adalah anugerah bagi Indonesia. Tugas kita semua untuk membangun dan menjaganya. Termasuk hingga lintas negara seperti Uni Eropa ini,” kata Jatmiko.

Kunjungan Dubes Uni Eropa ini menjadi sinyal positif atas kemajuan industri sawit Indonesia yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan global. (ila)

RSUD Pirngadi Krisis Dokter Spesialis, P-APBD 2025 Fokus Pembangunan Fisik

Anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah.
Anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan hingga saat ini masih menghadapi persoalan serius, yakni kekurangan dokter spesialis dan subspesialis di berbagai bidang penting.

Namun, alokasi anggaran yang diterima rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik dan pembelian perlengkapan medis.

Berdasarkan data P-APBD 2025, RSUD Pirngadi menerima anggaran sebesar Rp158 miliar. Tapi tidak satu pun dari mata anggaran tersebut secara langsung diperuntukkan untuk penambahan tenaga dokter spesialis maupun subspesialis. Sebagian besar dana dialokasikan untuk kebutuhan kantor, belanja alat-alat medis, dan rehabilitasi fisik gedung rumah sakit.

Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Medan Afif Abdillah. “Rencananya memang ada beberapa pengembangan fisik seperti pembangunan ruang radioterapi. Tapi itu pun arahnya ke kerja sama dengan pihak swasta karena RSUD Pirngadi sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), jadi bisa menggandeng pihak ketiga,” kata Afif Abdillah, Senin (6/10/2025).

Afif mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran fisik digunakan untuk memperbaiki fasilitas penunjang seperti AC, dan perbaikan sistem mekanikal elektrikal. Sementara penambahan gedung baru tidak direncanakan. Hanya optimalisasi dari gedung yang sudah ada.

Meski memahami pentingnya infrastruktur, Afif menekankan bahwa pengadaan tenaga dokter spesialis harus menjadi prioritas, terutama mengingat banyaknya kekosongan spesialis yang sangat dibutuhkan pasien.

“Misalnya dokter spesialis Hematologi itu belum ada. Seharusnya manajemen RSUD Pirngadi bisa merekrut dokter-dokter yang berkualitas. Tapi harus kompetitif juga. Para dokter ini butuh kepastian, baik dari segi jumlah pasien, honorarium, hingga fasilitas kerja,” ujarnya.

Afif menambahkan, pihak rumah sakit memang telah berdiskusi dengan Komisi II DPRD soal keterbatasan dokter PNS di RSUD Pirngadi. Namun menurutnya, rumah sakit juga harus memiliki regulasi dan konsep perekrutan yang jelas, apakah membuka peluang untuk dokter kontrak, atau kerja sama dengan sistem tertentu.

“Sampai hari ini tidak ada standarisasi atau kriteria yang jelas tentang siapa yang bisa direkrut. Apakah mereka mau dokter berpengalaman? Atau dokter baru dengan pengetahuan yang lebih up to date? Ini semua harus ditentukan dulu,” tegas Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan itu.

Lebih lanjut, Afif menyebutkan sejumlah spesialis yang belum tersedia di RSUD Pirngadi dan sangat dibutuhkan masyarakat. Di antaranya adalah dokter subspesialis Endokrin (khusus penyakit diabetes), subspesialis Gastroenterologi (pencernaan), subspesialis KGEH (Konsultan Ginjal dan Hipertensi), hingga spesialis Jantung Intervensi.

Kekosongan spesialis ini, menurutnya, bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan RSUD Pirngadi dan membuat pasien memilih berobat ke luar kota atau ke rumah sakit swasta.

“Kalau dokter spesialisnya tidak lengkap, bagaimana masyarakat mau datang? Ini bukan hanya soal alat yang canggih, tapi juga soal kepercayaan terhadap layanan medis,” pungkas Afif. (map/ila)

Dukung Perluasan Konektivitas di Asia Tenggara, Etihad Airways Luncurkan Penerbangan Langsung dari Medan ke Abu Dhabi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Etihad Airways, maskapai nasional Uni Emirat Arab, meresmikan penerbangan perdana dari Medan, ibu kota Sumatra Utara, ke Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, pada 2 Oktober 2025. Rute baru ini memperkuat komitmen Etihad dalam menghadirkan konektivitas global serta mendorong pertukaran budaya dan ekonomi antara Medan dengan kawasan Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.

Etihad menjadi satu-satunya maskapai yang menghubungkan Medan secara langsung dengan Timur Tengah. Langkah strategis ini sejalan dengan visi jangka panjang Etihad, Journey 2030, yang bertujuan untuk memperluas jaringan destinasi menjadi lebih dari 125 rute dan memperbanyak maskapai menjadi lebih dari 160 pesawat pada akhir dekade ini.

Ekspansi Etihad di Asia Tenggara, termasuk rute baru ke Krabi, Hanoi, dan Chiang Mai, mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk memperkuat kehadirannya di pasar-pasar utama yang berpotensi tinggi di kawasan ini.

“Kami bangga dapat memperluas jaringan kami di Asia Tenggara dan mengundang lebih banyak pengunjung di kawasan ini untuk menjelajahi rumah kami melalui rute langsung yang nyaman ke Abu Dhabi, sekaligus menciptakan koneksi baru untuk perdagangan dan pariwisata antara Abu Dhabi dengan kawasan ini,” kata Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2025).

“Kami turut mendorong dan menginspirasi perjalanan ke Sumatera, sebuah destinasi luar biasa yang menawarkan keajaiban alam dan buatan manusia yang patut dieksplorasi,” imbuhnya.

Abu Dhabi menawarkan berbagai daya tarik budaya yang menakjubkan, arsitektur megah, taman hiburan kelas dunia, serta pantai dan lanskap gurun yang memukau untuk dijelajahi dan dinikmati. Destinasi ini populer di kalangan keluarga, pasangan, maupun wisatawan solo (solo traveler) yang menjadikan Abu Dhabi dan Uni Emirat Arab sebagai destinasi utama yang menawan, baik untuk persinggahan singkat maupun liburan panjang.

“Penumpang yang transit melalui Abu Dhabi dapat memanfaatkan Program Stopover Etihad yang menawarkan akomodasi hotel gratis selama beberapa hari untuk menikmati keindahan dan pesona Uni Emirat Arab,” ujar Antonoaldo.

Menurutnya, rute baru ini dioperasikan dengan Airbus A321LR terbaru milik Etihad dengan kabin premium khas Etihad dan pelayanan istimewa di rute ini. A321LR memiliki konfigurasi tiga kabin, termasuk First Suites pada narrowbody pertama Etihad: ruang pribadi tertutup dengan pintu geser, tempat tidur datar penuh, serta sentuhan desain khusus yang umumnya hanya tersedia pada penerbangan jarak jauh dengan pesawat berbadan lebar.

“Para tamu dapat memesan layanan First Deluxe yang ditingkatkan dari Etihad, yang menawarkan Concierge pribadi, Etihad Global Chauffeur, Meet and Assist, serta berbagai keuntungan eksklusif lainnya bagi penumpang First Class,” terangnya.

Etihad terus memperluas jangkauannya di Asia Tenggara dengan menambahkan Sumatera (Medan) dan Phnom Penh ke dalam jaringan global Etihad yang sedang berkembang pesat. Etihad dalam waktu dekat juga akan meluncurkan penerbangan ke Krabi, Hanoi, Chiang Mai, dan Hong Kong, untuk memperkuat posisinya di Asia. “Etihad terus tumbuh dengan cepat dengan menghadirkan 30 rute baru di empat benua, termasuk mengumumkan rute Damaskus, Palma de Mallorca dan Zanzibar yang akan dibuka musim panas tahun depan,” bebernya.

Antonoaldo juga menegaskan, ekspansi ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Etihad untuk menghubungkan Abu Dhabi dengan pasar-pasar potensial di Asia, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kawasan. “Langkah ini menandai babak baru dalam perjalanan Etihad menuju target 38 juta penumpang per tahun pada 2030,” pungkasnya.

Adapun jadwal penerbangan Etihad, dari Bandara Abu Dhabi dengan pesawat A321LR dengan nomor penerbangan EY480 berangkat pada pukul 20.45 waktu setempat. Tiba di Bandara Kualanamu (Medan) sekira pukul 06.45 WIB. Jadwal ini berlaku pada Hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

Sementara keberangkatan dari Bandara Kualanamu (Medan) dengan pesawat A321LR dengan nomor penerbangan EY481 berangkat pada pukul 08.55 WIB. Tiba di Bandara Abu Dhabi sekira pukul 12.50 WIB. Jadwal ini berlaku pada Hari Rabu, Jumat dan Minggu. (rel/adz)

Komisi III Soroti Pajak Hiburan Tak Sesuai, Bapenda Diminta Evaluasi Ulang

RDP: Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Senin (6/10/2025).
RDP: Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Senin (6/10/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan di Kota Medan tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp87 miliar, dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan potensi riil di lapangan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Senin (6/10/2025).

Dalam rapat yang berlangsung panas tersebut, Salomo mengungkapkan kejanggalan besar antara omzet tempat hiburan dan nilai pajak yang diterima daerah.

Ia menyebutkan, beberapa tempat hiburan memiliki penghasilan miliaran per bulan, namun hanya menyumbangkan pajak dalam jumlah yang sangat kecil.

“Kalau Dragon Tiger saja omzetnya Rp5 miliar sebulan, itu artinya pajaknya sekitar Rp2 miliar per bulan. Lalu kenapa target pajak hiburan hanya Rp87 miliar untuk satu tahun? Itu belum termasuk tempat usaha lainnya. Ada yang tidak masuk akal di sini,” tegas Salomo.

Lebih jauh, ia juga memaparkan temuan hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi III ke sejumlah tempat hiburan seperti tempat biliar yang dinilai janggal dalam pelaporan pajaknya.

“Contoh saja Xana Biliar, omzetnya Rp150 juta, tapi pajaknya hanya Rp1,5 juta. Runout Biliar lebih parah, pajaknya hanya Rp700 ribu dengan omzet Rp80 juta per bulan. Ini sudah berlangsung selama empat tahun dan tidak ada peninjauan ulang dari Bapenda,” kata politisi Partai Gerindra ini dengan nada kesal.

Salomo juga mengkritik keras Bapenda Medan yang tidak menindaklanjuti hasil temuan DPRD. Ia menilai, lembaga itu pasif dan tidak aktif mengejar potensi PAD.

“Harusnya kalian yang aktif ke lapangan, bukan kami yang turun sidak. Sudah kami beri data pun, tidak ada tindak lanjut. Kami bisa bantu awasi, tapi kalau tidak digubris, mau dibawa ke mana Kota Medan ini?” serunya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, HT Bahrumsyah, juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi pajak yang dilakukan Bapenda.

Ia meminta agar ada verifikasi dan evaluasi minimal setiap triwulan. “Misalnya Lembur Kuring, omzetnya bisa Rp3 miliar per bulan, tapi pajaknya hanya Rp150 juta. Ini harus jadi perhatian serius. Pemetaan usaha harus jelas, agar potensi PAD tidak bocor,” ujar politisi PAN tersebut.

Lebih jauh, mereka juga menyoroti sejumlah usaha besar lainnya yang diduga luput dari pengawasan, termasuk Irian Supermarket di kawasan Pasar Merah yang disebut tidak pernah membayar pajak sejak beroperasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Bapenda Medan M Agha Novrian, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih dalam proses pemetaan dan akan menindaklanjuti seluruh temuan yang disampaikan DPRD Kota Medan.

“Kami akan mencari formulasi yang tepat, terutama dalam menyikapi tempat hiburan yang beroperasi dengan menyamarkan usahanya di balik restoran atau hotel. Grand Central misalnya, sudah kami surati sebelumnya dan akan kami surati kembali,” jelas Agha.

Ia menegaskan, Bapenda akan terus melakukan inovasi dan terobosan untuk mengoptimalkan potensi PAD Kota Medan ke depan. Namun, ia juga meminta waktu untuk melakukan proses penataan ulang secara menyeluruh. (map/ila)

Warga Resah Kebisingan di Live Music Coju Coffee, DPRD Medan Minta Ajukan Pengaduan Resmi

COJU COFFEE: Kebisingan live music di Coju Coffee di Jalan Bunga Cempaka No. 3, Kelurahan Padang Bulan Selayang III, Medan Selayang, membuat warga resah.
COJU COFFEE: Kebisingan live music di Coju Coffee di Jalan Bunga Cempaka No. 3, Kelurahan Padang Bulan Selayang III, Medan Selayang, membuat warga resah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan live music di Coju Coffee yang berlokasi di Jalan Bunga Cempaka No. 3, Kelurahan Padang Bulan Selayang III, Kecamatan Medan Selayang, memicu keresahan warga sekitar. Kebisingan yang ditimbulkan aktivitas malam hari di kafe tersebut dianggap telah mengganggu kenyamanan dan ketenangan warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, meminta agar warga segera mengajukan surat pengaduan resmi ke DPRD Kota Medan. Hal ini diperlukan sebagai dasar hukum agar dewan dapat menindaklanjuti keluhan tersebut secara prosedural.

“Terkait masalah kebisingan akibat aktivitas cafe tersebut, perlu kami sampaikan kepada warga Jalan Bunga Cempaka bahwa ada tahapan dan mekanisme yang harus dijalankan. Silakan membuat surat keberatan secara tertulis agar kami bisa memprosesnya secara resmi,” kata Salomo kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

Salomo menjelaskan, tanpa adanya surat keberatan dari warga, pihak DPRD tidak bisa serta-merta memanggil pihak Pemko Medan ataupun pengelola usaha. Namun apabila surat sudah diterima, Komisi III akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan semua pihak terkait.

“Dasar kami bekerja adalah laporan masyarakat. Setelah surat masuk, kami akan mulai dengan menyurati Pemko Medan dan pihak terkait, lalu menjadwalkan RDP. Dari situ akan dibahas solusi atau langkah-langkah penertiban,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan bahwa DPRD tidak berada pada posisi sebagai pengambil keputusan eksekutif, melainkan menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi.

“Kami hanya mengawasi, bukan eksekutor. Jadi keputusan akhir tetap di tangan Pemko Medan. Tapi kami siap menindaklanjuti jika ada keluhan resmi dari masyarakat,” tuturnya.

Keluhan atas kebisingan Coju Coffee sebelumnya juga disuarakan oleh warga melalui pernyataan Richard Lingga, mewakili masyarakat Jalan Bunga Cempaka. Ia menyatakan bahwa live music di kafe tersebut sudah sangat meresahkan, terutama di malam hari saat warga ingin beristirahat.

“Secara khusus kami minta agar Pemko Medan segera melakukan penertiban terhadap Coju Coffee karena telah menimbulkan ketidaknyamanan terhadap warga sekitar,” ucap Richard pada Minggu (5/10/2025).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola Coju Coffee maupun dari instansi teknis Pemko Medan terkait penanganan persoalan ini. Warga berharap agar keluhan mereka tidak diabaikan, dan penindakan bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku. (map/ila)

Rico Wass Tinjau SR Terintegrasi 30 Medan, Rico Waas, Komit Dukung Penuh Sekolah Rakyat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 30 Medan yang terletak di Balai Besar Peningkatan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP), Jalan Amal, Medan Sunggal, Selasa (7/10/25).

Selain melihat aktifitas belajar mengajar, Rico Waas juga melakukan dialog dengan para guru dan Wali asuh Sekolah Rakyat.

Peninjauan ini dilakukan Wali Kota Medan Rico Waas bersama Kepala BBPVP Medan, Farid Abdurahman Nur Yuliono dan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, Syahripal Putra.

Saat tiba di SR, Rico Waas langsung melihat proses belajar mengajar di dalam kelas SD dan SMA yang ada di SR Terintegrasi 30 Medan.

Kehadiran orang nomor satu di Pemko Medan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan ini disambut ceria dan hangat oleh para siswa dan guru.

Rico Waas pun mengobrol dengan siswa-siswi dan memberikan motivasi kepada mereka agar semangat belajar dan meraih cita-cita yang diinginkan.

Tidak hanya ruang kelas, Rico Waas juga meninjau beberapa ruangan, seperti ruangan perpustakaan, ruangan kesehatan dan ruangan guru. Kemudian kantin sekolah dan gedung asrama tempat tinggal siswa-siswi SR Terintegrasi 30 Medan.

Selanjutnya Rico Waas juga melakukan dialog dengan para guru dan tenaga pengajar serta Wali Asuh SR Terintegrasi 30 Medan. Dalam dialog tersebut terungkap bahwa ada beberapa keluhan dan permintaan yang disampaikan, seperti kurangnya guru agama dan tenaga kesehatan, ketersediaan buku di perpustakaan, penyediaan air PDAM dengan meteran tersendiri, fasilitas olahraga, sampai dengan rencana study tour di Kota Medan.

Usai peninjauan, Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan hari ini meninjau sekolah rakyat Terintegrasi 30 Medan untuk SD dan SMA. SR ini kita tempatkan untuk sementara di BBPVP, sembari menunggu SR yang akan dibangun di Medan Tuntungan.

“Kita sudah melihat langsung ke kelas dan berbincang dengan siswa sekolah rakyat. Ada 45 siswa SD dan 45 Siswa SMA. Mereka mengikuti sekolah dengan baik dan semangat, dalam pengenalan sekolah siswa-siswi tersebut mengikuti tes DNA Talent. Dimana mentalitas dan pikiran anak dipelajari untuk mengetahui minat dan bakatnya,” kata Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan akan terus mensupport dan mendukung penuh agar SR ini terus berjalan. Selain mendukung SR untuk SMP di Sentra Bahagia dan SR untuk SD dan SMA Terintegrasi 30 Medan, Pemko Medan juga tengah menyiapkan pembangunan SR di Kecamatan Medan Tuntungan.

“Pemko Medan akan terus mensupport SR, karena program bapak Presiden Prabowo Subianto ini sangat baik dan bagus sekali. Sebab anak-anak yang mengikuti SR ini memang sangat membutuhkan pendidikan, dikarenakan kondisi finansial keluarganya yang tidak mampu,” jelas Rico Waas.

Menurut Rico Waas, perhatian kita sangat diperlukan untuk anak-anak di SR agar pendidikan mereka terjamin. Konsep yang dilakukan dalam SR juga baik, dimana seluruh siswa diasramakan. Dengan konsep ini siswa akan lebih disiplin dan mentalnya lebih berkualitas.

“Dengan konsep seperti boarding school atau diasramakan, mudah-mudahan secara disiplin dan mentalitas serta cita-cita mereka bisa kita kerucutkan, sehingga mereka menjadi anak yang berprestasi. Kita liat juga asrama dan pola makan mereka juga baik, harapannya mereka akan sukses,” ujar Rico Waas.

Terkait keluhan dan permintaan guru SR, Rico Waas yang hadir didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Muhammad Sofyan, Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Benny Sinomba Siregar, Kadis Perkimcikataru Jhon Ester Lase dan Kabag Umum Ridho Nasution menyampaikan Pemko Medan akan memfasilitasinya seperti penambahan buku untuk perpustakaan, fasilitas olahraga dan kepramukaan.

“Kita juga akan memfasilitasi untuk siswa-siswi sekolah rakyat melakukan study tour keliling kota Medan, guna menambah pengalaman dan wawasan mereka. Untuk olahraga kita akan berikan tenis meja dan Pramuka untuk menambah kedisplinan”, sebut Rico Waas.

Sebelumnya Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan, Syahripal Putra, SR ini baru berjalan satu Minggu dengan jumlah guru atau tenaga pendidik sebanyak 20 orang. Kami kekurangan guru agama, namun telah berkoordinasi dengan Kemenag untuk bisa mengirimkan guru agama kesini.

“Kami membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai untuk membawa anak-anak jika diperlukan untuk dibawa ke rumah sakit. Selain itu fasilitas olahraga juga diperlukan untuk mengisi waktu luang mereka. Kami mohon bapak Wali Kota dapat memfasilitasi permohonan kami ini,” katanya.

Kemudian Syahripal Putra menjelaskan, jumlah siswa SD disini sebanyak 45 orang dengan 27 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Sedangkan siswa SMA, laki-laki berjumlah 26 orang dan perempuan 19 orang dengan total 45 orang juga.

“Kami terus bertekad mendidik untuk menjadikan mereka anak yang berprestasi dan bisa merealisasikan mimpi dan cita-cita mereka”, ujarnya. (ila)

Pekan Seni Budaya Daerah ke-6 Kabupaten Asahan, Bupati: Ini Bukan Sekadar Seremonial…

TINJAU: Wakil Gubsu H Surya didampingi Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi meninjau lokasi pergelaran Pekan Seni Budaya Daerah di Kota Kisaran Kabupaten Asahan, Sabtu (4/10).
TINJAU: Wakil Gubsu H Surya didampingi Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi meninjau lokasi pergelaran Pekan Seni Budaya Daerah di Kota Kisaran Kabupaten Asahan, Sabtu (4/10).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pekan Seni Budaya Daerah (PSBD) ke-6 Kabupaten Asahan menjadi momentum penting memperkuat jati diri kebudayaan daerah. Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan arah baru pembangunan budaya dengan menjadikan kawasan PSBD sebagai Taman Kebhinekaan ruang terbuka yang menampilkan rumah adat berbagai etnis sebagai simbol kerukunan dan persatuan masyarakat Asahan.

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi menegaskan, Sabtu (4/10) bahwa PSBD bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari strategi membangun karakter masyarakat berbasis nilai-nilai lokal.

“Kami ingin menjadikan lokasi PSBD ini sebagai Taman Kebhinekaan, tempat berbagai etnis menampilkan rumah adatnya sebagai simbol kerukunan. Dengan cara ini, generasi muda akan tumbuh mencintai warisan daerahnya,” ujarnya.
Ia juga memastikan PSBD akan menjadi agenda dua tahunan Pemkab Asahan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya BSc yang juga salah satu penggagas PSBD pada tahun 2006, mengingatkan bahwa kegiatan ini lahir dari semangat kebersamaan lintas etnis.

“Pagelaran seni budaya ini bukan sekadar hiburan, tetapi ikhtiar menjaga dan mewariskan nilai-nilai kebangsaan. Asahan menjadi contoh daerah yang mampu menjaga harmoni dalam keberagaman,” ucapnya.

Dari pemerintah pusat, Dr Ir Ferry Arlian MSc, Direktur Sarana dan Prasarana Ditjen Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, turut mengapresiasi langkah strategis Pemkab Asahan.

“Konsep Taman Kebhinekaan ini sangat inspiratif. Asahan memiliki kekayaan etnis luar biasa dan layak menjadi contoh nasional,” ujarnya.

Acara pembukaan PSBD ke-6 ini dihadiri oleh Forkopimda Asahan, Anggota DPRD, para kepala OPD, Kabag, camat se-Kabupaten Asahan, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kehadiran lintas unsur ini menandakan kuatnya kolaborasi dan semangat kebersamaan dalam menjaga harmoni sosial.

Dengan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, PSBD Asahan ke-6 tidak hanya menjadi panggung seni, tetapi juga gerakan kebudayaan yang meneguhkan identitas daerah.
Melalui Taman Kebhinekaan, Asahan menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan pemersatu dalam semangat Rambate Rata Raya. (dat/azw)

HUT ke-80 TNI, Polres Labuhanbatu Beri Surprise ke Yonif 126/KC

HUT TNI: Sambut HUT ke-80 TNI Polres Labuhanbatu memberikan kejutan kepada Kompi 126/KC di Kompi Senapan C Yonif 126/KC, Padangmatingi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (6/10). (fajar)
HUT TNI: Sambut HUT ke-80 TNI Polres Labuhanbatu memberikan kejutan kepada Kompi 126/KC di Kompi Senapan C Yonif 126/KC, Padangmatingi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (6/10). (fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Polres Labuhanbatu memberikan surprise berupa kue ulang tahun kepada prajurit Kompi Senapan C Yonif 126/Kala Cakti dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin (6/10/2025) di Kompi Senapan C Yonif 126/KC, Padangmatingi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.

Dibalut rasa penuh keakraban Kapolres Labuhanbatu AKBP Choky Sentosa Meliala, melalui Pelaksana tugas (Plt) Kasi Humas Polres Labuhanbatu menyampaikan kejutan tersebut merupakan bentuk penghargaan dan rasa hormat keluarga besar Polres Labuhanbatu kepada TNI yang telah berperan besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

“Semoga TNI semakin profesional, dicintai rakyat, dan sinergitas TNI-Polri semakin kokoh dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,” ujarnya.

Pemberian kue ulang tahun tersebut disambut hangat oleh personel TNI yang bertugas. Momen sederhana namun penuh makna ini menjadi simbol soliditas dan sinergitas antara Polri dan TNI dalam menjaga persatuan serta keamanan di wilayah Labuhanbatu.

Sementara itu, perwakilan Kompi Senapan C Yonif 126/KC menyampaikan apresiasinya atas kejutan yang diberikan Polres Labuhanbatu.

“Kami merasa sangat terhormat dan bahagia atas perhatian serta kejutan yang diberikan. Ini menjadi bukti nyata kebersamaan dan soliditas TNI-Polri yang tidak hanya sebatas tugas, tetapi juga dalam ikatan kekeluargaan,” ungkapnya (fdh/azw)

Bupati Labuhanbatu Pimpin Rapat HKPD, Maya Berharap Retribusi Beri Manfaat Masyarakat

PIMPIN RAPAT: Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita memimpin langsung Rapat Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Kompleks Kantor Bupati, Jalan Gose Gautama, Ujungbandar, Senin (6/10). (fajar)
PIMPIN RAPAT: Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita memimpin langsung Rapat Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Kompleks Kantor Bupati, Jalan Gose Gautama, Ujungbandar, Senin (6/10). (fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita memimpin langsung Rapat Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Labuhanbatu, Kompleks Kantor Bupati, Jalan Gose Gautama, Ujungbandar, Senin (6/10).

Rapat strategis ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Disperindag, Kepala Inspektorat Daerah, Kepala BPKAD, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pembahasan difokuskan pada penyusunan peraturan bupati (Perbup) terkait Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai sumber utama penerimaan daerah.

Bupati Maya Hasmita menegaskan, Perbup ini sangat penting untuk menjabarkan mekanisme pemungutan, penetapan tarif, serta tata kelola retribusi agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

“Sebagaimana kita ketahui, Perda Nomor 1 Tahun 2024 merupakan payung hukum baru yang menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD),” ujar Bupati.

Ia juga berpesan agar setiap perangkat daerah mencermati substansi sesuai bidang masing-masing dalam proses penyusunan aturan ini.
“Pastikan aturan yang disusun tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga realistis dan mudah diterapkan di lapangan, sehingga retribusi daerah benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia usaha,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Hasan Heri Rambe berharap rapat ini dapat merangkum dan memperkuat kebijakan retribusi pajak di Labuhanbatu. Ia juga mengajak seluruh instansi terkait untuk bersinergi dengan dunia usaha demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebelumnya, Plt Kepala Bapenda, Tuti Noprida Ritonga, melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh acuan yang jelas dalam pelaksanaan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (fdh/azw)

Utang Rp4 Miliar Belum Dibayar ke Rekanan, Dinas SDABMBK Dieksekusi PN Lubukpakam

BACA PUTUSAN: Juru Sita Pengadilan Negeri Lubukpakam Azari Siregar membacakan putusan perkara proyek swakelola di Ruang Kantor Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi (SDABMBK) Kabupaten Deliserdang, Senin (6/10).
BACA PUTUSAN: Juru Sita Pengadilan Negeri Lubukpakam Azari Siregar membacakan putusan perkara proyek swakelola di Ruang Kantor Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi (SDABMBK) Kabupaten Deliserdang, Senin (6/10).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam melakukan eksekusi atas putusan perkara proyek swakelola di Kantor Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi (SDABMBK) Kabupaten Deliserdang, Senin (6/10). Eksekusi dilakukan karena sampai saat ini pihak Dinas SDABMBK belum mau melakukan membayarkan utangnya pada rekanannya meskipun perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Ada senilai Rp4 miliar utang yang harus dibayar dan belum termasuk dendanya.

Juru Sita PN Lubukpakam, Azhar Siregar melaksanakan eksekusi dan membacakan di Ruang Kadis SDABMBK, Janso Siregar di lantai II. Diperkirakan tidak banyak orang yang tahu saat pembacaan eksekusi itu.

Eksekusi yang dilakukan ini membuat pengacara pemohon, Joko Suandi dan rekannya kecewa. Saat diwawancarai Joko dan timnya mengira konsep eksekusi dilakukan di luar ruangan atau di depan kantor agar semua orang tahu bagaimana proses keadilan. Namun ternyata ia sempat disuruh masuk di dalam ruang kadis dan kemudian dibacakan oleh pihak juru sita.

“Saya selaku kuasa hukum sangat kecewa. Saya tadi sudah sampaikan, kita ini eksekusi bukan mediasi kenapa enggak dibacakan di bawah. Sudah saya sampaikan tapi ya sudahlah yang penting sudah selesai dibacakan,” ucap Joko.

Joko mengatakan pada saat selesai dibacakan ia mengira termohon akan segera membayarkan tapi ternyata tidak. Sejauh ini ia melihat belum ada tanda-tanda kalau hutang akan dibayarkan. Diakuinya kalau pihaknya akhirnya ikut menandatangani berita acara eksekusi.

“Ini perkara sudah inkrah, sudah ada putusan dan mereka harus bayar. Sudah kalah mereka di PK (Peninjauan Kembali). Yang saya kira dengan diatas (dibacakan) akan dibayarkan ternyata tidak. Mereka hanya takut diketahui khalayak ramai,” tandas Joko.

Joko bilang selain timnya dan Kadis di dalam ruangan apa yang dilakukan oleh Juru Sita juga didengar oleh Kabag Hukum Pemkab dan Kabag Ops. Dalam hal ini ia hanya menegaskan kalau hutang pada kliennya itu bisa secepatnya dibayarkan oleh dinas. Karena, Tahun 2023 perkaranya sudah inkrah dan ada bunga 6 persen untuk tiap tahunnya apabila tidak juga dibayarkan. Disebut pada saat ini bunganya itu terhitung sudah 12 persen.

Juru Sita PN Lubukpakam, Azhar Siregar yang dikonfirmasi mengaku apa yang dilakukan pihaknya saat eksekusi sudah memenuhi proses hukum. Ia menegaskan apa yang dilakukan atas inisiatif mereka sendiri bukan ada permohonan dari dinas terkait. Dianggap tidak perlu juga eksekusi dilakukan di ruang terbuka karena yang dilakukan bukan eksekusi ril.

“Proses eksekusi ini bukan eksekusi reel (tapi) eksekusi membayar sejumlah uang. Makanya kami di sini hanya membacakan penetapan supaya hasil berita acara itu untuk diberikan kepada pemkab untuk dianggarkan ditahun berikutnya. Sudah dibacakan tadi. Kalau reel harus dinyatakan terbuka inikan hanya termohonnya itu dinas,” pungkas Azhar Siregar.(btr/azw)

1...164165166...15,690Page 165 of 15,690