MEDAN, SUMUTPOS.CO– Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) bisa menjadi alternatif sumber penghidupan masyarakat sekaligus strategi menjaga kelestarian hutan. Namun tantangannya saat ini, jaminan kualitas dan keamanan produk HHBK.Untuk itu, penting dilakukan riset, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Baru-baru ini, Pakar Kehutanan dari Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal Ph.d memaparkan hasil risetnya pada Seminar Nasional Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Secara Berkelanjutan yang digelar Green Justice Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan USU,, Senin (15/9/2025).

Akademisi USU itu menjelaskan, pemanfaatan HHBK dinilai mampu menjadi alternatif sumber penghidupan masyarakat sekaligus strategi menjaga kelestarian hutan. Jika dikelola dengan baik, lanjutnya, HHBK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak ekosistem hutan.

“Kalau berhasil, ini akan menjadi alternatif pencarian penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan begitu, hutan tetap lestari, sementara nilai ekonominya juga mendukung kesejahteraan,” jelasnya.

Namun, ia juga menyoroti sejumlah tantangan, terutama terkait jaminan kualitas dan keamanan produk HHBK, khususnya yang berbentuk makanan, minuman, maupun obat-obatan. “Untuk itu dibutuhkan riset mendalam agar produk dari hutan benar-benar aman dan bermanfaat bagi manusia,” tambahnya.

Lebih jauh, Onrizal menekankan potensi ekosistem mangrove sebagai contoh nyata pemanfaatan HHBK yang berkelanjutan. Mangrove tidak hanya berfungsi menjaga garis pantai dan menjadi habitat biota laut, tetapi juga bernilai ekonomis tinggi. “Kalau mangrovenya baik, makanan tersedia sempurna dan keanekaragaman hayati meningkat. Tapi kalau rusak, populasinya akan punah,” tegasnya.

Masyarakat pesisir, lanjut Onrizal, dapat mengembangkan berbagai produk turunan mangrove, mulai dari sirup, dodol, minuman fermentasi nira nipah, hingga pemanfaatan untuk ekowisata. Ia mencontohkan kawasan Nagalawan yang berkembang dengan homestay, kedai kopi berbasis produk mangrove, dan eco print.

“Dengan pengelolaan yang tepat, lahan terbatas pun bisa mendatangkan nilai ekonomi hingga miliaran rupiah,” katanya.

Menurut Onrizal, pengelolaan HHBK, termasuk mangrove, harus memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Ia juga menekankan pentingnya riset, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

“Keberhasilan pengelolaan mangrove bisa menjadi alternatif nyata bagi masyarakat dibandingkan ketergantungan pada industri ekstraktif seperti tambang atau perkebunan monokultur,” ujarnya. (rel/adz)